TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh warga. Hal itu sehubungan dengan tingginya dukungan warga selama dia memimpin Bumi Sri Gemilang.

Dari kebersamaan selama dua periode mantan Ketua DPD Golkar Riau tersebut menjadi Bupati. Banyak suka dan dukanya yang saling berkaitan. Dukungan dari warga itu ditegaskan Dr H Indra Muchlis Adnan  membuat dirinya lebih berkonsentrasi dalam membangun daerah. Termasuk melahirkan sejumlah program vital yang saat ini sudah menjadi trade mark Inhil, program Desa Mandiri.

Namun demikian, orang nomor satu di Negeri Seribu Jembatan ini  juga meminta maaf kepada warga jika selama kepemimpinanya terdapat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan. Jika selama ini ada keluhan atau kritikan. Hal itu dipandang Bupati sebagai sesuatu yang lumrah. Karena umumnya siapapun ingin seluruh persoalan dapat diselesaikan secepatnya.

Dari beberapa kali kunjungannya ke sejumlah daerah. Indra Muchlis Adnan menyatakan permohonan maafnya apabila dalam kepemimpinannya ada hal yang tidak sesuai dengan harapan warga. “September mendatang tugas saya sebagai Bupati sudah berakhir. Saya merasakan dukungan yang diberikan kepada saya selama menjabat sebagai Bupati merupakan yang terbaik. Pengabdian saya juga yang terbaik yang pernah saya berikan”ujar Bupati.

Ucapan permohonan maaf setidaknya telah disampaikan kepada warga Desa Nusantara Jaya, Kota Baru Reteh, Kota Baru Seberida dan beberapa desa lain yang dikunjungi Bupati Inhil itu. Indra Muchlis Adnan meminta semua yang sudah terbina terus dilanjutkan. Tokoh warga,  yang hadir pada saat penyampaian maaf itu biasanya sangat terharu. Hal yang sama juga dirasakan warga

Bupati Inhil juga sudah  mohon pamit. Warga Inhil umumnya demikian menghormati Indra Muchlis Adnan karena keberhasilan program yang dilahirkan selama kepemimpinannya.

Segala bentuk kritik yang sudah pernah disampaikan warga Inhil manapun menurut Bupati merupakan suatu  masukan berharga. Namun demikian, dia berpesan supaya kelak warga Inhil harus bisa menentukan pemimpin yang tepat pasca berakhirnya jabatan dirinya sebagai Bupati.

“Pemimpin Inhil ke depan harus bisa mempertahankan gerak pembangunan yang sudah kita laksanakan selama inii” jelas Bupati

Selain itu,  pemimpin Inhil ke depan dijelaskan Bupati harus bisa menyerap seluruh aspirasi warga dan melaksanakan program yang tepat. Pengakuan seluruh warga atas program yang sudah berjalan selama ini disebutnya harus tetap dilanjutkan karena hal itu sudah mempunyai landasan yang kuat.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Masyarakat Kecamatan Enok berharap kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk membantu dalam hal penganggaran pengerjaan jembatan penyeberangan sungai enok. Sejak pembangunan tahap awal, seluruh dana pembangunan jembatan yang memiliki arti penting bagi masyarakat Inhil bagian selatan ini hanya mengandalkan dana APBD Kabupaten Inhil.

Harapan ini disampaikan oleh tokoh masyarakat Enok, Rahman Hamid ketika sempat berbincang dengan detikriau.org di Kecamatan Enok, rabu (13/3). Dikatakan mantan anggota DPRD Inhil ini, tanpa adanya keberpihakan pihak provinsi untuk membantu kucuran dana, penyelesaian jembatan yang menelan dana sekira Rp 100 milyar ini dipastikan akan berjalan lambat,

“Jembatan penyeberangan ini bukan hanya memiliki arti penting bagi masyarakat Kecamatan Enok tetapi juga Kecamatan lainnya di pesisir wilayah Inhil bagian selatan, seperti Kuala Enok dan Kecamatan Sungai Batang. Jika pengerjaan jembatan ini bisa disegerakan, akan mempermudah jalur tranportasi orang maupun barang. Imbasnya, tentu akan mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat.” Nilai Rahman Hamid.

Dalam kesempatan itu, Rahman Hamid juga memberikan penilaian, belum adanya perhatian pihak provinsi Riau dalam membantu penganggaran jembatan penyeberangan ini tidak terlepas dari minimnya perhatian anggota DPRD Provinsi Riau asal daerah pemilihan Inhil. “buktinya, sejak awal pengerjaan, dana pembangunan jembatan penyeberangan ini hanya mengandalkan APBD Inhil. Tahun 2012 lalu, setahu saya, jembatan ini mendapatkan dana tahap awal sebesar Rp. 15 milyar dan tahun ini Rp. 10 Milyar. Kalaulah ada sharing dana dari pihak provinsi, tentunya pengerjaan akses vital yang sangat dinanti-nanti masyarakat ini akan semakin mudah untuk disegerakan. Untuk mendapatkan sharing dana provinsi, tentunya wakil-wakil kita di DPRD Riau yang harus pro aktif. Namun sayang, secara pribadi saya menilai perhatian mereka sangat minim.” Ungkapnya mengkritik.

Dari pantauan dilokasi, pengerjaan jembatan penyeberangan sungai enok ini baru terlihat pada bagian sebelah utara sungai. Untuk penyelesaian masih memerlukan waktu dan pengerjaan yang tidak sedikit. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – HDR (19) dan PHL (19) warga Simpang Geranit, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) ditangkap jajaran Polsek Kemuning, Inhil karena kedapatan membawa ganja kering siap pakai sebanyak 2 kg di KM 32 Desa Sekayan Kecamatan Kemuning.

Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, SIK, M.Si melalui Paur Humas, Ipda Warno menyatakan, penangkapan terhadap kedua tersangka berawal adanya informasi dari masyarakat. Kedua pelaku saat itu akan melakukan transaksi barang haram tersebut.

Setelah berhasil dirungkus, Kedua pelaku langsung digiring ke Mapolsek Kemuning untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Menurut keterangan pelaku, mereka hanya sebagai kurir. Sebab, barang haram itu di peroleh dari seseorang yang masih dalam pengejaran petugas.

“Bersama barang bukti, saat ini kedua pelaku sudah diamankan di Mapolsek Kemuning,”ungkap Warno, Selasa (12/3).(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Rasul Alim, menghimbau kepada para Jemaah Calon Haji (JCH) untuk memeriksakan kesehatan tahap pertama.

“Tujuan pemeriksaan kesehatan itu, guna mengetahui sejauh mana kondisi kesehatan. Selain itu, juga untuk meminimalisir jumlah JCH yang sakit saat menjalankan ibadah haji nanti,” katanya, Selasa (12/3).

Ikutilah tahapan pemeriksaan kesehatan tahap awal di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) wilayah masing-masing sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh petugas. Pemeriksaan tahap awal meliputi pemeriksaan kesehatan fisik dan penyakit-penyakit kronis.

“Sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan tahap kedua, berupa tes kesehatan yang lebih lengkap seperti roentgen dan laboratorium  termasuk pengobatan yang akan dilakukan langsung di RSUD Puri Husada Tembilahan,” jelasnya.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada JCH oleh Diskes, tidak hanya berupa pemeriksaan kesehatan biasa, tetapi juga pemberian dua macam vaksin, seperti vaksin Meningitis dan vaksin Influenza. Hal itu, ungkap Rasul sudah menjadi ketentuan yang harus diikuti JCH sebelum menjalankan ibadah haji.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tahun 2013 ini, jalan lintas Provinsi Rumbai Jaya menuju Kuala Getek, Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, mendapat perbaikan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau lebih kurang sebesar Rp 13 milyar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil, Hj Alvi Furwanti Alwie menyebutkan, ada tiga paket pengerjaan jalan lintas Rumbai Jaya-Tembilahan. Paket pertama perbaikan ruas jalan Rumbai Jaya-Tempuling. Kemudian paket pekerjaan kedua, dimulai dari Tempuling menuju Parit 6 Kecamatan Tembilahan Hulu. Sedangkan paket ketiga Tembilahan Hulu sampai Kuala Getek.

“Angkanya kalau tidak salah sekitar Rp 13 M, dibagi dalam tiga paket perkerjaan. Saat ini masih dalam proses lelang oleh Provinsi,” kata Kepala Bappeda Inhil saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Inhil, H Tengku Edy Efrizal juga mengatakan demikian, namun dia belum bisa menyebutkan nilai paket pekerjaan, karena masih dalam proses yang dilakukan pihak provinsi. Meski demikian dia berharap, perbaikan maupun peningkatan jalan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diharapkan.

“Dalam pengerjaan nanti, kita berharap titik nol-nya ditarik dari kota Tembilahan. Khususnya dari simpang Sungai Beringin menuju Rumbai Jaya,”pinta Tengku Edy, Selasa (12/3).

Dengan dana yang sudah dianggarkan pihak provinsi itu, kata Tengku Edy, perbaikanya tergantung dengan tingkat kerusakan pada jalan itu sendiri. Jika kondisi jalan dalam keadaan rusak parah maka dilakukan peningkatan sedangkan yang rusak saja dilakukan pemiliharaan badan maupun ruas jalan.

“Kita minta tahun ini pengerjaanya tuntas, mulai dari jalan Sungai Beringin, Baharuddin Yusuf dan Pari 6 Tembilahan Hulu,” kata nya.

Kemudian dari Parit 6 sampai ke Rumbai Jaya, lanjut Tengku Edy, silahkan saja pihak provinsi menjalankan pekerjaanya, apakah peningkatan maupun pemeliharaan. Sebab, itu merupakan domain mereka (Provinsi, red). Sedangkan kabupaten hanya sebatas melakukan koordinasi.

“Kalau untuk jalan dalam kota memang harus menjadi perhatian kita bersama, meskipun jalan itu jalan provinsi. Alasan kami tidak menganggarkan perbaikan jalan dalam kota pada tahun ini, karena sudah dialokasikan oleh provinsi,” sebut mantan Kepala BLH Inhil ini.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Herwanissitas menilai persoalan kelapa sudah sangat meresahkan masyarakat, maka itu dia meminta masalah tersebut selayaknya menjadi perhatian serius Dinas Perkebunan (Disbun) Inhil.

Persoalan yang dimaksud mulai dari persoalan harga kelapa, sampai dengan terjadinya konflik sosial masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Jika tidak ada action Dinas terkait untuk menyelesaikan masalah itu, dia yakin komoditi kelapa rakyat Inhil akan semakin terpinggirkan.

“Tolong masalah ini disikapi dengan bijak. Saat ini banyak kita lihat perusahan kelapa yang ada di Inhil tidak lagi memikirkan nasib petani kelapa, malah terkesan menjajah petani itu sendiri,” tegas Sitas, sapaan Herwanissitas, kemarin.

Dikatakan Sitas, pihaknya tidak ingin tata niaga sawit saja yang menjadi perhatian Disbun. Penanggulangan hama kumbang yang menyerang perkebunan kelapa rakyat akibat adanya replanting salah satu perusahaan sawit menjadi indicator bahwa kelapa rakyat semakin tertinggal.

“Berdasarkan laporan masyarakat kepada kami, dalam penyelesaian konflik antara warga dengan pihak perusahaan, Dinas terkesan tidak objektif. Bahkan mereka terang-terangan membela perusahaan. Seharusnya hal ini tidak sampai terjadi,”kata Politisi PKB ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Inhil, H Kuswari menjelaskan, dalam menyelesaikan konflik masyarakat dengan perusahaan terkait masalah kelapa, pihaknya hanya bersifat sebagai fasilitator. Sedangkan eksekutornya adalah masyarakat dan perusahaan  itu sendiri.

“Kami tidak ingin ada suara sumbang atau praduga yang tidak bagus. Makanya penyeleaian masalah kita serahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak. Kami rasa, selain eksekutif, legeslatif juga punya tugas. Mari  kita bersama-sama mendorong penyelesaian masalah ini, “ajak Kuswari.

Intinya dalam penegasan yang disampaikan oleh Kuswari, Disbun tetap akan berupaya mencarikan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa yang menyangkut masyarakat dengan perusahaan sebagaimana yang sudah disampaikan kawan-kawan DPRD Inhil, dalam sebuah pertemuan saat itu.

Saat ini hal yang menjadi perhatian Dinas Perkebunan Inhil, untuk masalah perkebunan seperti Trio Tata Air, peremajaan kebun kelapa serta penanggulangan hama kumbang. Tiga bagian itu, adalah program yang sudah masuk dalam RKA Disbun Inhil.(dro/*1)