TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bakal Calon Legislatif (Caleg) yang akan bertarung pada Pemilu Legislatif (Pileg) Kabupaten Inhil, 2014 mendatang, merasa terbebankan dengan pelaksanaan tes kesehatan jiwa yang di syaratkan oleh KPU. Berbeda dengan tes pada pileg periode sebelumnya, kali ini tes kesehatan kejiwaan yang harus dilakukan para celeg dipusatkan di Pekanbaru, Provinsi Riau.

“Kebijakan ini jelas sangat membebankan bakal calon, baik dari segi biaya maupun waktunya. Terutama baleg yang berasal dari daerah.” jelas Edi Gunawan salah seorang Bakal Calon yang juga akan kembali bertarung pada Pileg 2014 nanti.

Berdasarkan informasi yang diterima, untuk tes kejiwaan dikenai biaya Rp 400 ribu, bila dipekanbaru tentu para bakal calon juga harus mengeluarkan biaya tambahan seperti penginapan dan uang transportasi, karena tes ini tidak selesai dalam satu hari,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya berharap KPUD Inhil dapat memfasilitasi tes kejiwaan tersebut agar dapat dilakukan di Ibukota Kabupaten seperti pada Pileg sebelumnya.

“Dulu bisa dilakukan di Tembilahan, kita berharap kali ini juga demikian. Meski ini bukan wewenang KPUD namun kita berharap KPUD Inhil dapat mencarikan jalan keluarnya. mungkin dengan mendatangkan tim pemeriksa kesehatan kejiwaan langsung ketembilahan seperti periode 2004 dan 2009 lalu,” harapnya.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Sekretaris Cabang olahraga (Cabor)Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kabupaten Indragiri Hilir, Zainal Arifin berharap terpilihnya Yusran sebagai Ketua KONI periode 2013-2017 dapat lebih mampu berkiprah dalam memajukan dunia keolahragaan di bumi Sri Gemilang.

Harapan ini disampaikan Zainal Arifin melalui sambungan telepon selular, senin (18/3). “Saya ucapkan selamat atas terpilihnya saudara Yusran. Meskipun sosok Yusran dirasakan belum dikenal di kalangan pengurus Cabor Inhil namun secara pribadi saya berharap dirinya kedepan akan mampu menujukkan prestasi baik khususnya bagi dunia olahraga di Inhil,” Harap Zainal.

Menurut penilaian Zainal, kepengurusan KONI sebelumnya dirasakan tertutup dan kurang mampu merangkul Cabor sebagai induk olahraga. Ia berharap upaya perubahan hal ini juga menjadi sesuatu yang diutamakan.

H Yusran berhasil terpilih sebagai Ketua KONI periode 2013 – 2017 menggantikan H Indra Muchlis Adnan setelah berhasil mengungguli dukungan mutlak mengalahkan dua calon lainnya, H Syamsurizal Awi dan H Yusuf dalam Musyawarah olahraga KONI Inhil bertempat di Hotel Telaga Puri, Akhir pekan kemaren di Tembilahan.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Demi suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar sosialisasi, Senin (18/3)

Sosialisasi yang digelar di gedung KPUD Inhil ini dihadiri sejumlah tokoh masyarakat,  perwakilan partai politik (Parpol) dan aparat terkait baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) mapun unsur kepolisian.

Ketua KPUD Inhil, Joni, menegaskan, tujuan dari sosialisasi ini, untuk memberikan pemahaman pelaksanaan pemilu tahun 2014 kepada seluruh unsur masyarakat, baik yang terkait langsung maupun yang tidak terkait secara langsung. Mengingat pelaksaaan Pemilu sudah semakin dekat.

“Kegitan ini juga bagian dari tahapan yang harus kita lakukan menjelang pelaksanaan pemilu. Melalui sosialisisi semacam ini kami yakin bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Apalagi kami juga melibatkan narasumber yang berkompeten,” sebut Joni.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta memperhatikan kondisi perkebunan warga masyarakat Desa Pandan Sari, Kecamatan Sungai Batang.

90 persen warga desa setempat bermata pencarian sebagai petani kelapa. Dari 20 batang parit luas area perkebunan disana, saat ini hanya tinggal 4 batang parit yang lokasi perkebunannya masih produktif itupun sudah terancam punah.

“Kalau ekonomi warga ingin bagus, pemerintah harus memperhatikan kondisi perkebunan kami. Normalisasi parit, pembangunan tanggul dan pembasmian hama kera merupakan harapan masyarakat kita disana,”ungkap Kepala Desa Pandan Sari, Kecamatan Sungai Batang, di Tembilahan, Senin (18/3)

Lanjutnya, jika kondisi perkebunan bagus maka secara otomatis pula ekonomi masyarakat tumbuh dan berkembang. Namun jika sebaliknya yang terjadi maka dampak sosial yang kurang baik akan mudah terjadi. Bagai mana warga akan peka terhadap yang lain, kalau keadaan ekonomi terganggu.

Senada, anggota DPRD Inhil, Mansun mengatakan, apa yang menjadi objek mata pencaraian warga, mau tidak mau hal itu merupakan  tanggung jawab pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.

“Desa pandansari merupakan desa baru. Sudah sewajarnya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kalau tidak ada perhatian, tentu akan sulit untuk berkembang sebagaimana desa-desa lain,”kata Mansun.

Saat ini Desa Pandan Sari, memiliki sekitar 1000 penduduk. Rata-rata dari jumlah penduduk tersebut menginginkan adanya perbaikan tanggul, normaliasai parit dan pembasmian hama monyet, karena itu menjadi sumber kerusakan kebun kelapa warga.

“Dari hasil dialog saya dengan warga disana , mereka tidak butuh infrastruktur yang bagus. Namun yang sangat mereka inginkan bagai mana kondisi perkebunan mereka dapat normal kembali,” ujar Mansun. (dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka mendukung program pemerintah secara Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyiapakan 856 petugas pencacah lapangan sensus pertanian (ST 2013)

Ada beberapa tahapan sebelum petugas pencecah lapangan (PCL) menjadi bagian dari tim BPS. Antara lain, mereka (calon PCL, red) mengikuti prosedur yang sudah ditentukan, seperti mendaftar dan mengikuti tes maupun seleksi yang akan dibagi menjadi dua tahapan.

“Yang pertama tentu mereka harus menguasai wilayah tugas. Tapi itu setelah mereka bisa melewati dua tahapan seleksi baik dari petugas BPS di kecamatan hingga tim seleksi korwil,”ungkap Kepala BPS Inhil, H Irfarial, Senin (18/3).

Dari 856 petugas yang dibutuhkan, 214 diantaranya menjadi koordinator tim sedangkan sisanya sebanyak 642 adalah petugas PCL. Setelah petugas dianggap benar-benar berlkualitas dan mampudengan bekal  bimbingan teknis (Bimtek) selama tiga baru diterjunkan kelapangan.

“TC-nya ada beberapa lokasi. Untuk wilayah Utara di pusatkan di Guntung, Kecamatan Kateman. Sedangkan wilayah Selatan di Pulau Kijang, Kecamatan Reteh. Kemudian untuk bagian Tengah, di Kota Tembilahan,”jelasnya.

Adapun materi yang akan diberkan dalam pelatihan nanti meliputi simulasi wawancara dengan petani. Sehingga pada saat tanggal mainnya semua pencacah sudah siap menjalankan tugas. Sensus yang diakukan itu sangat menetukan terhadap masa depan dunia pertanian Indonesia secara umum.

“Kita menghimbau petani tidak kaget. Karena nantinya petugas akan mendatangi satu persatu rumah para petani. Mohon diberikan jawaban yang sejujur-jujurnya,”harap Irfarial.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Menindaklanjuti pertemuan dengan Dinas Koperasi (Diskop) pertengahan pekan lalu, Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Senin (18/3) menggelar hearing dengan sejumlah perbankan.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, H Bakri beserta beberapa anggota, Herwanissitas, Zulkarnaen dan Edy Sindrang, membahas komitmen pihak Bank, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait Keredit Usaha Rakyat (KUR).

Dari tiga bank yang hadir, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Riau-kepri terdapat fakta bahwa Bank Riau-kepri hingga saat ini belum menyalurkan program KUR. Menurut pihak Bangk Riau-kepri, mereka baru ditujuk sebagai penyalur KUR sejak 2012 kemarin.

Beberpa kendala dikatakan Bank Riau Kepri seperti minimnya lembaga penjamin kerja-sama antar pihak bank dengan debitur menyebabkan pihak mereka kesulitan untuk menjalankan penyaluran KUR di Inhil. Meski demikian mereka berjanji akan mengikuti aturan main terhadap penyaluran KUR bagi masyarakat.

“Tahun 2013 ini kami diberi target sebesar Rp 4 milyar. Untuk cabang pembantu seperti yang terdapat di Guntung, Kecamatan Kateman dan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, masing-masing Rp 1 M. sedangkan di kantor Cabag Tembilahan sebesar Rp 2 M,” jelas Kepala Bank Riau-kepri cabang Tembilahan, Sugiarto

Untuk Bank BUMN seperti BRI dan BNI. Dua bank ini mengaku sudah menjalankan program KUR sejak beberapa tahun silam. Bahkan untuk bank BRI , mereka mengaku target yang diberikan sudah melampaui batas. Dimana sejak diluncurkanya program itu pada tahun  2008 kemarin BRI sudah merealisasikan KUR sebesar Rp 58 M dengan jumlah peminjam mencapai 4433 orang. Demikian pula dengan BNI, sejak 2011 silam sudah merealisasikan sebesar Rp 9,5 M.

“Perlu kami tegaskan, program ini adalah salah satu program yang tetap harus dijaga. Dimana dalam penyaluranya kami terus diawasi,” ungkap perwakilan Kepala BNI cabang Tembilahan, Suhendi.

Sementara itu Komisi II DPRD Inhil, meminta kepada pihak perbankan  untuk memberikan data penyaluran secara tertulis. Sehingga data yang diberikan itu bisa menjadi refrensi terhadap pengawasan penyaluran KUR bagi masyarakat. Selama ini, yang menjadi kendala DPRD dalam melakukan pengawasan adalah tidak terbukanya pihak perbankan memberikan data.

“Seharunya bank Riau-kepri penyaluran KUR-nya harus lebih banyak dari pada bank-bank lain. Karena hampir seluruh transaksi pemerintahan di Inhil, melalui bank Riau-kepri cabang Tembilahan,” tegas anggota Komisi II DPRD Inhil, pada hearing itu.(dro/*1)