Tembilahan (www.detikriau.org) – Untuk sekedar mencari rezky, tidak sedikit orang yang tega berbuat curang seperti melakukan penipuan. Memanfaatkan undian Telkomsel Point 777 mereka menjerat calon korban untuk memperoleh keuntungan. Bahkan untuk meyakinkan calon korban, kelompok oknum penipu ini membuat sebuah website yang seolah-olah milik telkomsel.

Sore itu, Kamis (4/4) saya mendapatkan pesan dari nomor +6285325495753 kenomor handphone pribadi saya. Bunyinya, Selamat Anda mendapatkan hadiah sebuah Mobil All New Avanza dari PT. Telkomsel dengan Pinb89c7h9. Info kunjungi http://kejutantelkomsel-point777.webs.com

Saya sempat kaget tapi seketika itu juga otak saya mulai bekerja mempertimbangkan kemungkinan ini sebuah modus penipuan. Namun dugaan itu sempat buyar. Dipikiran saya, kebiasaannya, penipuan melalui pesan SMS selalu memintakan calon korbannya untuk menghubungi nomor telpon tertentu bukan sebuah alamat Website. Penasaran, saya kemudian mulai menelusuri sebuah alamat website tertera.

Pada Website tersebut, pikiran saya hampir kembali meyakini ini sebuah situs resmi milik Telkomsel karena dari tampilannya, sepintas begitu meyakinkan dan nomor pin yang tercantum dipesan singkat yang saya terima memang tertera dengan hadiah kedua sebuah mobil Toyota All New Avanza.

Untuk menjaga kemungkinan, saat itu saya beberapa kali mencoba untuk melakukan kontak dengan operator resmi telkomsel namun selalu gagal.

Mulai tertarik, sayapun terus membaca persyaratan untuk melakukan klaim hadian undian yang menyatakan bahwa hadiah ini bisa diantar dengan kapal kargo Boeing 737 GX dari Halim Perdanakusuma menuju ke bandara atau lapangan penerbangan yang terdekat. Kemudian dari sana akan diantar ke alamat rumah pemenang. Kemudian untuk melakukan pengurusan BPKB dan STNK kendaraan, pemenang nantinya dimintakan untuk menyetorkan uang tunai senilai Rp. 2,9 juta dan batas waktu klaim hadiah hanya 2 hari kerja.

Penekanan fsikologis batasan waktu ini diakui cukup mampu membuat sebahagian orang kehilangan pikiran sehat. Diiming-imingi hadiah ratusan juta rupiah, orang kebanyakan akan cendrung mengesampingkan pertimbangan dan masuk dalam perangkap.

Kemudian, Sebuah nomor telpon tertera untuk melakukan klaim hadiah, namun saat dihubungi, nomor tersebut kembali mengarahkan saya untuk menghubungi sebuah nomor handphone. Ketika itu pikiran saya mulai waspada.

Ditengah kebimbangan, tiba-tiba handphone saya kembali bordering, sebuah pesan singkat dari nomor +6285325495753 kembali masuk, isinya, nomor handphone saya kembali dinyatakan mememangkan undian telkomsel point dengan pin xy1i94b dan ketika saya periksa, benar, pin tersebut tertera sebagai pemenang hadiah undian ke tiga juga dengan hadiah sebuah Mobil Avanza.

Pesan pemenang undian yang kedua kalinya ini kembali menambah rasa kecurigaan saya. Kemudian sayapun mengamati secara lebih teliti alamat situs tersebut. Dipojok kiri bawah situs terdapat tulisan “Make a free website at Webs.com”  artinya, web ini dari layanan pembuatan website gratisan webs.com.

Seketika itu juga pikiran saya menyimpulkan bahwa ini benar sebuah upaya penipuan. Karena saya sangat meragukan perusahaan sekelas PT Telkomsel hanya memanfaatkan situs gratisan.

Hari ini, Jum’at (5/4) Handphone saya kembali mendapatkan pesan singkat memenangkan sebuah mobil Avanza dengan pin F8HJ7TL U/info saya diminta mengunjungi sebuah situs yang lagi-lagi gratisan dari webs.com yang sudah berbeda dari sebelumnya yakni http://undianpoint-tsel.webs.com

Tulisan ini saya buat hanya sekedar untuk berbagi pengalaman. Terutama untuk orang yang menerima pesan singkat memenangkan sebuah undian untuk lebih berhati-hati dan tidak terjebak dalam tipudaya.

Hormat saya, Agustinawati  (Tembilahan – Riau)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanah Merah, H Badania Manesa kembali mengungkapkan rasa kekecewaan atas tidak ditanggapinya keberatan mereka atas penetapan calon Ibukota Kabupaten Indragiri Selatan di tingkat DPRD Provinsi Riau. Dirinya mempertegas bahwa masyarakat Kecamatan tanah Merah meminta agar pemerintah kembali melakukan kajian untuk menentukan letak Ibukota Insel dengan Tim Kajian yang benar-benar Independent.

“Kita tidak pernah menolak dimanapun diletakkan Ibukoat Insel jika kelak dimekarkan. Dengan catatan, jika penetapan itu benar merupakan hasil kajian yang dilakukan secara akademis, independent dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun penetapan Kemuning Tua sebagai Calon Ibukota Definitif dan Keritang sebagai calon Ibukota sementara, hasil kajiannya sangat kita ragukan.” Ungkap H Badania Manesa yang lebih dikenal dengan H Bada’ ketika dikomfirmasi melalui sambungan telepon selularnya, Jum’at (5/4).

Dikatakannya, secara fakta, Tim kajian yang memutuskan peletakan calon Ibukota Insel sama sekali tidak pernah mereka ketahui melakukan kajian di Kecamatan Tanah Merah, Termasuk Kecamatan Enok dan Sungai Batang.

Dengan tetap dilakukannya Paripurna rencana pemekaran Insel ditingkat DPRD Provinsi Riau tentunya menimbulkan goresan luka di hati masyarakat khususnya masyarakat tanah Merah. H Bada’ mempertegas bahwa masyarakatnya akan terus berjuang untuk memintakan dilakukannya kajian ulang.

“27 Maret 2013 yang lalu, Kita atas nama Forum Komunikasi Masyarakat Tanah Merah dan Gerakan Masyarakat Enok Mengugat sudah berangkat ke Jakarta dan menyampaikan penolakan penetapan calon Ibukota Insel sekaligus permintaan Kajian Ulang secara langsung kepada DPR RI dan DPOD Departemen Dalam Negri (Depdagri) Republik Indonesia (RI) di Jakarta. Apa yang kita lakukan ini bukan demi kepentingan pribadi tetapi demi memperjuangkan kejelasan nasib masyarakat Tanah Merah dan Enok khususnya jika kelak Insel dimekarkan,” Ujar H Bada’

Dalam pertemuan dengan DPR RI, mereka mendapatkan ketegasan bahwa jikalau rencana pemekaran ini masih terdapat permasalahan maka sebelumnya harus dilakukan penyelesaian kembali ditingkat daerah. Dengan didapatkannya pernyataan ini, mereka mengaku tidak merasa khawatir lagi dengan di Paripurnakannya rencana pemekaran Insel oleh DPRD Kabupaten Inhil dan DPRD Provinsi Riau.

“Sekalai lagi kita meminta, keberatan kami masyarakat Enok dan Tanah Merah ini sudah selaykanya untuk ditanggapi dan disikpai dengan serius. Jika ini jjga tidak membuahkan hasil baik, maka kami menyatakan penolakan untuk bergabung dengan Insel,” Pungkas H Bada’. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Kandidat Bakal Calon (Balon) Bupati Inhil periode 2013-2018, H Edy Syafwannur berhasil mengungguli kandidat Balon Bupati, KH Abdul Rahman Qoharuddin dalam tahapan Konvensi ke 2 Desk Pilkada DPC PKB Inhil bertempat di Ruang Rapat Hotel Telaga Puri Tembilahan, Kamis (4/4) malam. Berita acara Musyawarah Kebangkitan (Muskit) atau Konvensi ke 2 ini akan menjadi lampiran  surat permohonan untuk memintakan keputusan penetapan bakal calon bupati/wakil bupati kepada DPP PKB di Jakarta.

Secara keseluruhan dari pemilik suara, yakni 32 Pengurus DPC PKB Inhil ditambah 40 suara utusan DPAC PKB se Inhil, H Edy Syafwannur berhasil mendapatkan dukungan sebanyak 58 suara. Sedangkan KH Abdul Rahman Qoharuddin hanya berhasil mengantongi 14 dukungan suara sementara 1 suara abstain.

Dalam kesempatan penyampaian pidatonya, Ketua DPC PKB Inhil, Dani M Nursalam sekali lagi mempertegas, bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB No. 12949/DPP-03/V/B-1/III/2013, pelaksanaan penjaringan ulang Balon Bupati / Wakil Bupati ke 2 ini tidak menggugurkan Balon Bupati yang sudah lolos dalam Desk Pilkada DPC PKB pada Desember 2012 yang lalu. Tetapi merupakan sebagai nama Balon tambahan untuk dimintakan keputusan penetapan bakal calon Bupati Inhil kepada DPP PKB di Jakarta.

“Sebagai sebuah partai politik, semangat yang sedang kita jalankan hari ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Putra/Putri Inhil terbaik untuk maju sebagai calon pemimpin kedepan.,” Tegas Dani M Nursalam.

Untuk kandidat Bakal Calon Wakil Bupati, dalam Konvensi Ke 2 ini tidak memperebutkan dukungan suara tetapi hanya diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Berita acara ke 4 nama Balon Wakil Bupati terdaftar, Hj Irianti, H Agussalim, Syam Daeng Rani dan Arif Rahman Hakim juga akan  disertakan sebagai lampiran untuk untuk dimintakan keputusan penetapan bakal calon Wakil Bupati Inhil kepada DPP PKB di Jakarta.(dro/*)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – lanjutkan Pembangunan pasar pagi Tembilahan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangankembali anggarkan dana pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2013.

“Insya Allah APBD-P tahun ini kita kembali menganggarkan sekitar Rp 800 juta. Mudah-mudahan semua selesai,”ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Inhil, H Rudiansyah, kemarin.

Dana sebesar itu akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan beberapa bagian banguan pasar yang belum rampung, diantaranya meliputi bagian halaman, mushola dan bagian lainnya yang dinilai masih perlu penambahan.

Tidak dianggarkanya melalui APBD murni tahun 2013 ini, lanjut Rudiansyah disebabkan ada beberapa faktor. Diantaranya, proses pengerjaan pasar pagi hingga akhir tahun 2012 kemarin masih tetap berlanjut. Lalu tidak mungkin saat pembangunan masih berjalan, Pemkab telah menganggarkan kembali.

“Aturanya demikian. Saat pembahasan APBD murni kemaren, proses pengerjaanya sedang berjalan. Jadi tidak mungkin untuk kita anggarkan kembali,” kata Rudiansyah sambil mengatakan jika sudah rampung secepatnya akan kita fungsikan. Dengan demikian apa yang sudah diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud.

Memang saat ini sebagaian besar masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang disana sudah tidak sabar untuk segera menempatinya. Karena sejak beberapa tahun dibangunya pasar itu, masyarakat mengaku kesulitan dalam menjalankan aktivitas jual beli dengan maksimal.

“Sudah cukup lama kami menunggunya. Kami hanya dapat berharap proses pembangunan pasar itu dapat selesai dan kami selaku pedagang yang dulunya berjualan bisa kembali dapat beraktivitas dengan normal,” kata Ujang salah seorang pedagang disana.

Sebelumnya pembangunan pasar tersebut telah menelan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) tahun 2011 sebesar Rp 2,5 Milyar dan pengerjaannya tidak rampung. Untuk kelanjutannya, karena sebahagian dana yang tidak terserap telah dikembalikan ke pusat, tahun anggaran 2012 Pemkab Inhil membiayai melalui APBD Kabupaten sebesar Rp 500 juta. Hingga berakhirnya masa pengerjaan akhir 2012, pekerjaan masih belum rampung secara sempurna.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Wiryadi, mengatakan pihaknya telah menjalin MoU dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait suksesnya program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM).

Disamping Kabupaten Inhil, menurut mantan Kepala Insfektorat ini, MoU juga dilakukan oleh seluruh Dinas Tanaman Pangan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Salah satu isinya tentang kesanggupan daerah dalam shering budget bersama Pemrov Riau dan Pemerintah Pusat.

“Kalau tidak salah saya, dana pusat yang bisa kita tarik melalui dana shering sekitar Rp 30 Milyar. Semuanya dibagi menjadi beberapa item kegiatan,” sebut Wiryadi belum lama ini.

Dengan demikian Pemkab Inhil harus menyiapkan dana pendamping 10 persen dari Rp 30 M atau sekitar 3 M. Namun jika sharing budget itu melalui dana alokasi khusus (DAK) biasanya, kata Wiryadi persoalan itu yang jarang tercapai oleh pemerintah daerah.

“Didalam OPRM, ada sub program yakni peningkatan IP 200, rehab sawah terlantar, dan tanaman hortikultura. Kemudian APBN, mereka mendukung dalam bentuk sarana produksi,” jelasnya.

Biasanya program semacam ini untuk mendukung OPRM dibantu dalam bentuk benih, pupuk dan pengolahan lahan. Dana tersebut langsung masuk ke rekening kelompok tani masing-masing. Dinas hanya melakukan pengawasan sehingga  program itu dapat berjalan sesuai harapan.

“Mereka (Pemerintah, red) yang menentukan. Kelompok tani yang menjalankan sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang telah ada. Namun semuanya juga harus disetujui oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Kalau PPL-nya mengatakan tidak, ya program itu tidak akan digulirkan,” tuturnya.

Program OPRM sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan dari presiden untuk tanaman pangannya. Karena dinilai mampu menghasilkan beras diatas 5 ton pertahun. Untuk mendukung agar prestasi yang membanggakan ini tetap eksis, pemerintah terus mengalokasikan anggaran baik melalui APBD Provinsi.

Dikatakan Wiryadi, tujuan OPRM adalah untuk dapat mendukung sektor pertanian agar terus maju dan sesuai dengan tujuan awalnya mensejahterakan petani. Untuk program OPRM ditetapkan berdasarkan mekanisme perencanaan berjenjang dari bawah dan berdasarkan kebijakan nasional, sehingga program dan kegiatan tersebut benar-benar sesuai dengan kebijakan pembangunan pertanian secara nasional.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih memberikan penilaian terhadap desa yang akan dijadikan sebagai pilot project.

Menurut Kepala BPMPD Inhil, H Edy Syafwannur, untuk menjadikan desa sebagai pilot project atau percontohan pembangunan desa mandiri bukanlah perkara mudah atau asal tunjuk tetapi melalui beberapa mekanisme dan tahapan yang harus dilakukan pihaknya.

“Empat indikator harus benar-benar dipenuhi. Kita tidak mau asal tunjuk untuk menjadikan desa sebagai pilot project,” jeleas Iwan sapaan akrab Edy Syafwannur, Rabu (3/4).

Ke empat indikator itu dijelaskan mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Inhil ini, adalah dari indicator kemampuan masyarakat, potensi penerimaan desa, sistem pemerintahan desa dan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan oleh masing-masing desa selama ini.

“Semuanya harus terpenuhi. Kemudian baru kita berikan nilai. Mana yang paling tinggi, Desa itu yang berhak dijadikan pilot project,” katanya, sambil mengatakan bahwa nilai yang diberikan benar-benar logis.

Di Inhil terdapat 236 Desa dan Kelurahan yang akan dinilai oleh BPMPD. Semuanya saat ini menunjukkan kriteria pembangunan terbaik. Sehingga untuk menentukan siapa yang berhak mendapat nilai tertinggi bukan perkara mudah. Pemerintah harus bekerja keras.

“Rata-rata desa kita memiliki indikator yang disebutkan itu. Makanya penilaian harus benar-benar selektif dan professional. Sehingga hasilnya juga maksimal,” Kata Iwan.(dro/*1)