Hindari Kembali Terjadinya Korban Jiwa di Desa Pancur ——-

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemkab Inhil telah malayangkan surat terkait permasalah yang terjadi di Desa Pancur Kecamatan Keritang. Salah satu point terpenting adalah kembali mendesak agar Pemprov Riau segera menegaskan letak tapal batas Inhu dan Inhil.

“Masalah yang terjadi di Desa Pancur memang merupakan kewenangan Pemprov Riau untuk memfasilitasinya. Direncanakan hari Jumat tanggal 12 April mendatang akan ada pertemuan di Pekanbaru,” Jelas Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Setdakab Inhil, Mj Verman,  rabu (10/4).

Pemprov Riau ditambahkan MJ Verman, tentunya tidak ada alasan lagi untuk tidak menyegerakan, apalagi sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 28 tahun 2005 dan Keputusan Mahkamah Agung (MA).

Sementara menurut Camat Keritang, Ahmad Ramani, persoalan Desa Pancur selama ini seperti bom waktu dan setiap saat bisa kembali meledak jika tidak segera diambil langkah-langkah kongkrit. Padahal menururt Ramani pihaknya bersama unsur- unsur terkait sudah melakukan pengumpulan data tentang kepemilikan tanah dari pihak masyarakat.

“Kami sudah berhasil mengumpulkan 900 lembar surat-surat kepemilikan tanah warga setempat. Artinya sekitar 1800 hektar tanah nyata milik masyarakat bukan milik perusahaan. Semua sudah kita serahkan kepada pihak perusahaan dengan harapan ada ganti rugi atau penyelesaian terbaik lainnya namun sampai saat ini sepertinya tidak digubris,” Kesal A Ramani.

Bagaimanapun caranya, Camat Keritang mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk segera mengambil langkah tegas. Termasuk mengharuskan agar pihak perusahan berhenti melakukan segala aktivitas diatas tanah sengketa sampai semua perselisihan menjadi jelas dan terang.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) secara resmi menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat di Balai Utama Kantor Bupati Inhil, Rabu (10/4).

Dalam sabutanya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Inhil, H Dianto Mampanini mengatakan, DP4 memang merupakan tanggung jawab Pemkab dalam menyiapkan data yang nantinya dilanjutkan dengan penceklisan oleh pihak KPU sehingga menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Tahapan-tahapan dari DP4 sudah melalui proses yang kita peroleh dari data base kependudukan kabupaten yang kemudian diintegrasikan kepada pusat. Maka hasilnya didapatlah Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2),” ungkapnya.

Kemudian setelah itu, Disdukcapil kembali melakukan penyisiran kepada masyarakat yang berusia 17 tahun keatas atau 14 keatas namun sudah menikah. Karena, orang-orang tersebut memiliki hak untuk mengikuti pemilu. Meski DP4 Pilgubri berjumlah 526. 260 namun tetap akan dilakukan pemutakhiran karena sudah menjadi kewajiban daerah yang melaksanakan pemilu.

“DAK 2 kita berjumlah 739. 148. Sedangkan DP4 berjumlah sekitar 521.000,” jelasnya. Dianto mengakui telah terjadi perbedaan angka antara DP4 Pigubri dengan Pilbup. Namun itulah fakta dilapangan.

Selanjutnya Ketua KPU Inhil, Joni mengatakan, setelah diterimanya DP4 dari Pemkab Inhil, pihaknya akan langsung melakukan penelitian dan pencermatan. Selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK lalu dilakukan pemutahiran dan verifikasi mengenai kebenaran data yang masuk.

“Mudah-mudahan pekerjaan ini dapat sejalan dan datanya lebih akurat. Sehingga dalam pembuatan kartu pemilih juga sama. Karena pemilihnya secara logika adalah orang-orang itu juga,”ungkapnya.

Hanya saja kelebihan dalam melakukan pemutahiran data Pileg, KPU akan dibantu dengan petugas yang professional. Mereka akan melakukan pemutahiran secara faktual terhadap DP4 Pileg. Otomaitis data tersebut akan inklud, karena data Pileg juga memuat data Pemilukada Inhil maupun Pilgubri.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tema rapat Musayawarah Perencanaan dan Pembanguan (Musrembang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tingkat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2013 tidak terlepas dari pembangunan Infrastruktur dalam rangka peningkatan Perekonomian Daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (Bappeda) Inhil, Hj Alvi Purwati Alwie menyebutkan, untuk mengakomodir segala usulan rencana pembangunan, tim yang tergabung dalam rapat itu membahas secara teknis tentang skala prioritas.

“Segala aspirasi sudah kita tampung. Tampaknya pembangunan infrastruktur masih menjadi topik pembahasan yang kuat pada Musrembang tahun ini,” kata Kepala Bappeda Inhil, Rabu (9/4).

Pembangunan infrastruktur terdiri dari masalah pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Dimana infrastruktur tersebut, kata Alvi merupakan sarana penunjang sebagai pembuka akses. Oleh sebab itu untuk memenuhi segala aspirasi pihaknya dengan segala upaya tetap berjuang dalam meraih dana baik dari Pemprov Riau maupun  yang bersumber dari APBN.

“Dukungan dan peran aktif seluruh stakeholder memang sangat diharapakan sebagai upaya meningkatkan kualitas output dan outcome dari musrembang sehingga dihasilkan perencanaan yang benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Prioritas daerah yang tercapai akan terus ditingkatkan, sementara yang belum tercapai akan dicarikan akar permasalahanya serta solusi dan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasinya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Inhil, H Muslimin juga membenarkan bahwa keinginan akan pembangunan infrastruktur sangat diinginkan masyarakat. Namun tentu tidak semua dapat diakomodir mengingat banyaknya kebutuhan yang lebih mendesak lainya.

“Mudah-mudah Musrenbang ini merupakan Musrembang terbaik. Lalu dapat menghasilkan sebuah pembangunan yang benar-benar menjadi aspirasi masyarakat. Kami sangat mengharapkan, segala bentuk skala prioritas pembangunan bisa terealisasi sebagai mana mestinya,” ungkap Politisi PBR ini.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tahun Anggaran2013, Pemkab Inhil melalui Dinas Pekebunan kembali melakukan peremajaan sebanyak 800 Hektar perkebunan kelapa rakyat. Peremajaan difokuskan pada perkebunan kelapa yang dinilai memang sudah sangat tidak produktif.

Dari 800 hektar tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhil hanya dibebani 100 hektar. 200 hentar diantaranya menggunakan APBD Provinsi Riau. Sedangkan  sisanya sebanyak 500 hektar didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Meski banyak masyarakat petani yang mengusulkan tentunya tidak semua bisa terakomodir. Kami harus benar-benar selektif dalam menerima usulan dari petani. artinya kita tidak mau dalam pelaksanaanya nanti malah tidak tepat sasaran,” kata Kepala Dinas Perkebuan (Kadisbun) Inhil, Kuswari.

Setiap usulan akan diinventarisir dan kemudian ditindaklanjuti dengan pembuktian kebenaran layak atau tidaknya permintaan peremajaan atas suatu areal perkebunan kelapa tersebut. Tindakan selektif ini juga untuk memastikan bahwa kegiatan peremajaan tersebut benar-benar skala prioritas mengingat luasnya perkebunan kelapa di Inhil dan keterbatasan kemampuan pendanaan.

”Program peremajaan selain ditujukan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat tentunya juga untuk tetap mempertahankan Inhil sebagai daerah penghasil kelapa,” pungkas Kuswari.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan  menyampaikan apresiasinya atas over prestasi pelaksanaan program desa mandiri di lapangan. Over prestasi tersebut bervariasi antar desa.

Partisipasi aktif  masyarakat dinilai menyebabkan hasil pembangunan melebihi target yang ditetapkan. Tingkat partisipasi warga  yang tinggi itu karena mereka dilibatkan. Semua sarana yang dibangun ditetapkan berdasarkan kesepakatan semua warganya

Sebelum pelaksanaan program, warga terlebih dahulu menggelar rembug desa. Pada saat itulah ditetapkan sarana apa saja yang akan dibangun. Sehingga apa yang dibangun tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan

“Beberapa desa bahkan ada mencapai over prestasi sangat tinggi. Semangat gotong royong warga pun kita harapkan kembali meningkat”ujar Bupati ketika melantik kalangan pengurus Forum Komunikasi Kades dan Lurah se-Inhil, beberapa waktu lalu. Bupati Inhil sempat menanyakan kepada semua Kades perihal kelanjutan program tersebut. Ketika itu seluruhnya menyatakan harus dilanjutkan.

Segenap Kades yang hadir  menegaskan tidak ingin program itu diubah. Pasalnya mereka menganggap itulah program yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga. “Jadi kalaulah ada yang menyatakan ingin mengubah. Tentu saja bertentangan dengan keinginan warga kita”cetus Bupati.

Sejak adanya program desa mandiri.  Barulah desa merasakan perubahan yang mendasar. Mereka dialokasikan anggaran yang bisa dikelola sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, kepada semua Kades, Bupati secara tegas menyebut dana yang dialokasikan itu adalah hak warga.

Apabila ada Kades yang menilap dan menyimpangkan, secara tidak langsung mengkhianati warganya. Di samping itu, Bupati pun menegaskan tidak akan pernah membela Kades yang terbukti menyelewengkan dana itu manakala bersangkutan dengan persoalan hukum.(dro/*1).

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Seluruh warga Indragiri Hilir memiliki tanggungjawab membangun daerah. hanya warga yang menetap di Inhil semata. Warga asal Bumi Sri Gemilang yang menetap di Kabupaten dan Provinsi lain juga harus turut membangun daerah ini.

Pengalaman, pola hidup yang baik dan didapat selama menetap di daerah lain. Mesti bisa disampaikan kepada daerah asal, supaya Inhil dapat terus membangun. Bupati, Dr H Indra Muchlis Adnan menyebut, banyak warga asal Inhil yang sekarang sukses di perantauan. Oleh sebab itu, dia mengajak kepada warga tersebut turut bersama dengan Pemkab Negeri Seribu Jembatan membangun daerah.

“Inhil kampung kita. Karena itu, kita pula yang harus membangunnya. Kalau sudah sukses di rantau, jangan lupakan kampung kita ini”jelas Bupati. Itu sebabnya pula, Bupati Inhil selalu menyempatkan diri bersilaturahmi dengan warga asal daerah ini yang bermukim di daerah lain.

Pada tiap pertemuan, selalu disampaikan ajakan membangun kembali daerah asal. Tidak lupa juga orang nomor satu itu menyampaikan kepada semua warga perihal program pembangunan yang tengah dijalankan.

Apabila semua warga asal Inhil turut bersama menyumbangkan pikiran maupun semangatnya. Bupati sangat optimis daerah ini bakal semakin berkembang dengan baik. “Namun demikian, kepada semua warga asal Inhil, tentu saja harus ingat dengan pepatah, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”tukas Bupati.

Warga asal Inhil yang menetap didaerah lain dinyatakan Bupati harus turut menyukseskan program pembangunan di daerah dia menetap. Selain itu juga mesti pandai menyesuaikan diri dengan budaya dan adat setempat. Tidak kalah pentingnya, Bupati Inhil juga meminta kepada warga asal Bumi Sri Gemilang bisa menjaga marwah kampung halaman.(dro/*1)