TEMBILAHAN (ww.detikriau.org)  – Warga Desa Sungai Rukam, Pengalihan dan Desa Pusaran, Kecamatan Enok mendesak pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memanggil managemen PT Bumi Palma Lestari Persada (BPLP) dan Masyarakat.

Hal ini disampaikan koordinator lapangan M Gufron saat berada di Gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, Selasa (30/4). Menurutnya sudah hampir 5 bulan perselisihan warga dengan pihak perusahaan belum menemukan titik terang. Padahal semakin hari kerusakan perkebunan warga akibat replanting perusahaan semakin bertambah.

“Kita minta DPRD segera memanggil perusahaan. Kalau masalah ini dibiarkan, maka kerusakan kebun kami akan bertambah parah,” sebut Gufron.

Lanjutnya, beberapa waktu lalu perwakilan DPRD Inhil sudah turun kelapangan untuk melihat kondisi sebenar yang sedang terjadi. Namun yang menjadi tanda tanya, kenapa persoalan itu tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan sepengetahuan Gufran, DPRD sudah memanggil pihak perusahaan, tapi kenapa DPRD belum memanggil masyarakat.

“Jika demikian kami menduga ada upaya sengaja untuk mendiamkan kasus ini, tapi dalam tanda kutip,” ungkapnya.

Selain mengorbankan masyarakat Enok, kasus tersebut kata Gufron juga mengorbankan beberapa desa perbatasan yang ada di wilayah Kecamatan Keritang. Tidak jauh beda, apa yang diinginkan masyarakat Enok, demikian pula yang diharapakan oleh masyarakat yang ada di kecamatan itu.

“Kami sama-sama menginginkan ada kejelasan. Sebab, persoalan ini menyangkut hajad hidup masyarakat setempat,” harapnya, sambil mengatakan kekawatiran akan terjadi kasus serupa seperti sebelumnya yang pernah menimpa masyarakat Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) dan Kecamatan Gaung. Dimana saat itu ribuan hektar perkebunan kelapa masyarakat rusak diserang hama kumbang dari aktivitas PT Bina Duta Laksana (BDL).

“Kalau masalah disana juga terjadi di daerah kami dan tidak ada titik terang, maka kepada siapa lagi kami mengadukankanya. Saat ini saja penghasilan masyarakat sudah tidak menentu, akibat produksi kebun semakin menurun,” tukasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil H Bakri H Anuar menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari pihak manapun tentang hasil pertemuan masyarakat dengan pihak perusahaan beberapa waktu lalu. Padahal menurut Bakri, pihaknya juga menunggu adanya informasi lanjutan dari hasil musywarah ketika itu.

“Paling tidak ada dasar bagi kami untuk melakukan tindakan selanjutnya. Memang, kemarin kami dapat informasi bahwa masalah ganti rugi yang diinginkan masyarakat sudah difasilitasi oleh pihak Kepolisian. Tapi sampai saat ini kami sendiri tidak tahu sampai dimana perkembanganya,” cetus Bakri.

Jika demikian, kata Politisi PBR ini, kalangan DPRD tidak akan bisa banyak berbuat karena minimnya informasi yang mereka dapat. Padahal sekecil apapun informasi merupakan masukan yang sangat perlu dan bisa dijadikan bahan tindak lanjut. Sehingga keputusannya tidak merugikan salah satu pihak.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –   7 anggota DPRD Indragiri Hilir maju pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dengan menggunakan Partai Politik (Parpol) yang berbeda.

Menurut Ketua Pokja Pencalonan KPU Inhil H Herdian Asmi, beberapa alasan dari politisi tersebut untuk maju dari Parpol berbeda disebabkan tidak lolosnya Parpol mereka menjadi peserta pemilu pada 2014 mendatang.

“Bagi anggota DPRD yang akan maju dari parpol berbeda, mereka diharuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan sebagai wakil rakyat.”Ujar Herdian, Selasa (30/4)

Kewajiban untuk mundur dari jabatannya jika ingin maju juga berlaku bagi PNS atau Kepala Desa.

7 anggota DPRD yang maju dari parpol berbeda diantaranya H Adriyanto dan  Ali Naspak yang bakal maju dengan menggunakan PAN. Sedangkan  H Bakri H Anuar dan Muslimin maju melalui Demokrat. Sebelumnya ke empat wakil rakyat itu sama-sama dari Partai Bintang Reformasi (PBR).

Selanjutnya Surya Lesama yang sebelumnya berasal dari PKBP kini maju dengan menggunakan PDI-P. Lalu Sajiddin yang sebelumnya dari Partai Hanura maju kembali dengan menggunakan Partai Demokrat. Selanjutnya Sulaiman MZ yang sebelumnya berasal dari Partai  Patriot saat ini maju dengan PAN.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), sebanyak 80 persen penduduk Inhil bermukin dipedesaan.

Maka dari itu, jika ingin meningkatkan kesejahteraan prekonomian masyarakat, Pemerintah Daerah disarankan memperhatikan sektor pertanian secara luas. Sebagai upaya tindak lanjut dari pemetaan sektor pertanian yang dilakukan Bappeda Inhil 2012 kemarin, salah satunya adalah dengan cara pendampingan dimasing-masing kelompok tani.

Demikian menurut Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Bappeda Inhil, Nur Taufiq. Pendampingan yang dimaksud, lebih kepada kelompok tani masing-masing. “Pemerintah hanya menmyediakan sarana infrastruktur dan pemberdayaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) petani,” katanya Selasa (30/4).

Pada tahun lalu, Bappeda Inhil yang bekerja sama dengan Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang merilis 51 persen Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Inhil, begantung pada sektor pertanian secara luas.

Lalu, sebelumnya berdasrkan kajian diatas, Kepala Bappeda Inhil, Hj Alvi Purwati Alwie, mengatakan sektor pertanian secara luas yang disampaikan oleh tim pengkaji potensi daerah rawa perlu dilakukan penataan secara baik. “Tim kajian memutuskan untuk berorientasi pada satu lokus yang muaranya apa yang sudah dikerjakan harus berhasil. Baru kemudian bisa pertanggung jawaban keberhasilan ini kepada daerah-daerah lain,” tuturnya.

Lanjutnya dengan melakukan satu tindakan yang tepat , mulai dari pemetaan masalah, tindak lanjut dalam kegiatan dan sampai mengakses sumber pendanaan. Semua akan dikakukan secara berkelanjutan dan bisa dilakukan evaluasi, sehingga semua bisa menjadi sebuah kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang ditentukan pada taraf karakteristik pertanianya.

Adapun empat hal yang menjadi kajian Bappeda, seperti sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan (tambak) dan tanaman mangrove untuk pelestarian hutan. Awalnya kata Alvi, pihaknya hanya berfikir hanya dua kecamatan yang bisa dijadikan percontohan dalam sektor itu. Namun setelah melakukan peninjauan dilapangan , akhirnya terjadi penambahan wilayah kecamatan.

“Pertama hanya dua Kecamatan yang akan dijadikan percontohan, yakni Kecamatan Batang Tuaka dan Tanah Merah. Kemudian ditambah dengan Kecamatan Reteh dan Kecamatan Tembilahan Hulu, “jelasnya.

Untuk Kecamatan Batang Tuaka, yang akan dilakukan revitalisasi secara konperhensif adalah sektor Pertanian dan Perkebunan Kelapa. Kecamatan Tembilahan Hulu dari sektor Pertanian. Sedangkan Kecamatan Reteh dan Kecamatan Tanah Merah, dari sektor Perikanan Tambak dan pelestarian hutan mangrove.

“Dibeberapa kecamatan yang akan dijadikan areal percontohan terlebih dahulu akan dilakuakan penijauan awal. Sebab daerah-daerah tersebut merupakan daerah rawa yang harus dilakukan penanganan secara spesifik,”imbuhnya.(dro/*1) .

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –  Jajaran Polres Inhil kembali menggelar kegiatan Samapta untuk Semester I tahun 2013. Kegiatan itu dibagi menjadi beberapa titik sesuai dengan wilayah Polsek masing-masing. Sedangkan untuk wilayah Tembilahan dipusatkan di Mapolres Inhil jalan Gajah Mada.

Kapolres Inhil AKBP Dedi Rahman Dayan melalui Kabag Sumber Daya (Sumda) Kompol Suprapto menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali ini di ikuti oleh seluruh anggota Polres Inhil mulai dari Tamtama, Bintara dan Perwira. Sebab itu, hukumnya dalam tubuh kepolisian kegiatan itu wajib diikuti.

Adapun tujuan dilaksanakan samapta rutin ini, kata Suprapto adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan stamina bagi masing-masing personel, baik yeng bertugas di Polres Inhil maupun di Polsek-Polsek. Lalu dengan demikian kebugaran tubuh tetap akan terjaga, demikian pula pada kesehatan.

“Seluruh Personil harus tetap sehat. Karena tuntutan tugas yang diemban kepada mereka semakin hari semaki berat,” katanya Selasa (30/4).

Melalui kondisi fisik yang prima, secara otomatis akan dapat menunjang kelancaran tugas serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada tubuh Polri, baik saat ini hingga saat masa-masa mendatang.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Senin Pekan mendatang, (6/5/2013 hingga 8/5/2013) sebanyak  sebanyak 14.028 pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Indragiri Hilir akan mengikuti Ujian Nasional (UN).

Dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inhil, pengadaan naskah UN pencetakannya dilakukan di Pekanbaru. Diperkirakan, Jum’at (3/5) sudah tiba di Tembilahan.

“kalau sudah tiba, kita akan segera lakukan pemeriksaan. Selesainya langsung di distribusikan kemasing-masing SD di Seluruh Kecamatan di Inhil,” Jelas Kadisdik, H Fauzar, Selasa (30/4)

Sementara itu, Kabid Diknas dan PLB Disdik Inhil, Sarlan Cahyadi meminta agar seluruh siswa kelas VI untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa mendapatkan hasil kelulusan maksimal.

“Disamping persiapan akademik, siswa juga diharapkan dapat menjaga kesehatan,” Himbau Sarlan.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Mempertimbangkan karakteristik Geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang sangat berbeda dengan Daerah lain, karenanya diperlukan pembangunan infrastruktur yang kuat guna membuka akses ke daerah terpencil, membuka akses ekonomi dan pembangunan potensi daerah yang dimiliki. Oleh karenanya, Dewan dalam hal ini Komisi III DPRD Inhil menilai persoalan infrastruktur haruslah menjadi prioritas program pembangunan daerah.

Menurut Dewan dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD 2014 sekaligus Penutupan masa sidang pertama 2013 yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, Jubair Malomo dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Inhil Jalan, HR Subrantas, Tembilahan kemaren, dengan luasan wilayah Kab Inhil ± 18.812,97 km2 yang terletak dibagian selatan Provinsi Riau yang merupakan daerah pantai dan rawa pasang surut serta penyebaran sungai hampir diseluruh Kecamatan. Untuk mengendalikan arus pasang surut, dibuatlah banyak parit-parit. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan Kab Inhil mendapatkan julukan Negri Seribu parit.

Sejalan dengan itu, dengan kondisi seperti ini, penyediaan sarana dan prasarana jalan juga sangat mendukung sektor transportasi karena tulang punggung pola distribusi barang maupun penumpang, sedangkan ketersedian infrastruktur lainnya seperti perumahan, air minum dan sanitasi pengelolaan sumberdaya air secara luas, merata dan berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dinilai Dewan, yang menjadi permasalahan selama ini adalah Kondisi Pelayanan dan penyediaan Infrastruktur jalan dan jembatan mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitasnya, hal ini disebabkan minimnya biaya perawatan, biaya operasional yang semangkin meningkat, dan sangat terbatasnya investasi baru. Masih banyaknya wilayah yang belum tersentuh oleh prasarana jalan sehingga masih banyak daerah/desa-desa yang terisolir dan terpencil dengan kondisi jalan tanah liat dan gambut serta jalan kerikil yang rusak berat.

“Oleh karenanya, dengan persoalan yang dihadapi ini, Komisi III, memprioritaskan untuk melakukan perbaikan ruas-ruas jalan seperti beberapa akses ruas jalan di tingkat Kecamatan yang kini kondisinya rusak parah diantaranya, ruas jalan Sungai Luar – Sungai Piring, Sungai Piring – Teluk Pinang, Teluk Pinang – Lahang Baru, Kota Baru – Reteh, Seberang Tembilahan – Enok dan lain-lain” Bacakan Jubair

Disamping untuk melakukan perbaikan beberapa ruas jalan Kecamatan, Komisi III juga memintakan untuk memprioritaskan pembangunan badan jalan menuju Ibu Kota Kabupaten yang saat ini belum terhubung. Seperti Kecamatan Guntung, Mandah, Pelangiran, Teluk Belengkokng, Pulau Burung dan Sungai Batang menuju Reteh. Membangun akses jalan Sapat menuju Terusan Mas  menuju Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir yang saat ini belum terhubung, begitu juga dengan peningkatan ruas jalan Pulau Kijang – Kuala tungkal.

“juga diminta diberikannya dukungan anggaran yang maksimal untuk menggesa penyelesaian pembangunan jembatan enok. Serta juga dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas dan mutu pekerjaan jalan agar pembangunan tidak perlu dilakukan berulang-ulang akibat rendahnya kualitas pekerjaan.” Sampikan Jubair.