TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Teluk Belengkong telah mendistribusikan sebanyak 3.484 lembar e-KTP kepada warga setempat.

Dari total target perekaman sebanyak 8.433, yang sudah melakukan perekaman data sekitar 5.000 jiwa. Artinya sekitar 65 persen warga di salah satu kecamatan terujung Inhil itu sudah menyelsaikan proses perekaman yang saat ini diketahui masih berlanjut.

“Meski ada alat yang rusak, namun kami tetap memproses perekaman bagi warga yang belum melakukanya,”ungkap Sekretaris Camat Teluk Belengkong Marlis, di Tembilahan, Rabu (1/5).

Terkait alat yang rusak dikatakan Marlis, saat ini sedang dalam proses perbaikan. Kendati  demikian lanjutnya, Pemcam Teluk Belengkong paling lambat setiap satu bulan juga akan memperbaharui data realisasi perekaman e-KTP.

“Sampai saat ini masih ada warga kita yang datang ke kantor camat untuk melakukan perekaman e-KTP. Meski tidak terlalu besar. Pemcam juga berupa memberitahukan kepada kepala desa agar menghimbau warganya yang belum melakukan perekaman untuk segera melakukannya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dewan Pimpinan (DP) Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan sosialisasi Tunjangan Hari Tua (THT) kepada kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan dilingkungan Pemerintah setempat, Rabu (1/5).

Kegiatan yang menghadirkan narasumber yang melibatkan pihak PT Taspen Pekanbaru itu secara resmi dibuka Ketua DP Korpri Inhil H Alimuddin RM dan dihadiri peserta utusan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ), Camat dan Sekcam se Inhil, persatuan Dharmawanita, TP PKK, perwakilan PT.Pos, BRI dan Pengawas sekolah.

Dalam sambutnya Alimuddin mengatakan banyak hal-hal yang menjadi haknya para PNS, antara lain THT, asuransi kematian dan tunjangan pensiun. Hal itu merupakan beberapa hak yang sangat penting bagi kalangan PNS baik yang masih aktif maupun mereka yang sudah purna tugas.

“Dimana ada keeajiban disitu juga ada hak. Namun kita harus bisa membedakan. Jangan hanya menuntut hal, tapi kewajiban tidak terpenuhi atau sebaliknya,”sebut Serkda Inhil H Alimdddin.

Kemudian Sekretaris Korpri Inhil H Erwin menyebutkan mulai 1 April 2013 kemarin untuk pelayanan terhadap THT dan Pensiunan PNS cukup mengurus di service Point yang ada di Kota Tembilahan seperti kantor Pos dan kantor BRI. Segala kentuan dan prosesnya dapat dilayani petugas disana.

“Saya rasa tujuanya sangat sederhana sekali, antara lainya untuk memudahkan saegala bentuk pelayanan bagi PNS yang memasuki Purna Bhakti. Namun semua itu tetap mengacu kepada kentuan yang sudah ada. Artinya segala prosedur juga harus dipenuhi,”jelasnya menambahkan.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Selama sepekan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masuki masa reses. Hal tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Selama satu pekan kedepan kita mendapat kesempatan untuk menyerap aspirasi masyarakat,”kata Wakil Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam, Rabu (1/5).

Reses kata Dani, untuk melakukan pertemuan dengan warga maupun unsur elemen masyarakat lainnya di daerah pemilihan para anggota DPRD. Pertemuan tersebut akan membahas masalah seputar rencana pembangunan yang dibutuhkan ditingkat bawah, lalu hasilnya akan dibahas secara internal dan di paripurnakan.

“Jika melihat dari pengalaman sebelumnya, satu anggota dewan mendapat jatah dua kali dalam sekali masa reses. Dengan tetapnya pola reses tentunya semakin mempermudah untuk mengatur jadwal,” imbuhnya sambil mengatakan bahwa reses merupakan kegiatan wajib bagi seluruh Anggota Dewan.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –  Naik turunnya harga komoditas perkebunan utama warga Indragiri Hilir (Inhil), terus mendapat perhatian dari Dr H Indra Muchlis Adnan.

Tidak hanya harga kopra, tetapi harga perkebunan lainnya seperti sawit maupun pinang juga tidak pernah luput dari pantauan. Termasuk pula persoalan kesejahteraan warga yang bermata pencaharian pada sektor lain.

Demi memperbaiki kesejahteraan petani tersebut. Setiap tahun, Pemkab Inhil terus memprogramkan upaya penyelamatan kebun maupun peningkatan produksi berikut dengan pasca panennya.

Pembangunan jalan lintas, termasuk salah satu sarana membuka pasar bagi hasil perkebunan warga. Supaya mudah dalam pengangkutan dan transaksi jual beli antara petani dengan pembeli.

“Kita tetap memprogramkan pembangunan sektor perkebunan setiap tahunnya. Bukan hanya itu, kita pun terus melakukan terobosan bagaimana caranya agar kesejahteraan petani dapat lebih baik,”tukas Bupati.

Oleh sebab itu, mantan Ketua PSSI Riau itu menyatakan telah melakukan survei terkait pemasaran hasil perkebunan warga. Bukan hanya pada negara yang menampung kelapa asal Inhil. Tetapi juga pada negara penghasil kelapa terbesar dunia. Terkait bagaimana pemasaran hasil kebun itu, berikut juga tata cara pemeliharaannya.

“Bagaimanapun, pemasaran hasil perkebunan kita terintegrasi dengan pasar global. Karena itu, naik turunnya harga ditentukan oleh mekanisme tersebut,”jelas Indra Muchlis Adnan.

Kampanye negatif perihal hasil perkebunan juga turut mempengaruhi permintaan dunia. Negara maju menurut Bupati kadang kala berusaha supaya tidak tergantung dengan hasil perkebunan dari negara lainnya.

Untuk merealisasikan hal diatas, terkadang ditempuh kampanye negatif yang mendiskreditkan hasil perkebunan dari Indonesia. Akibatnya harga menjadi jatuh, dan dampaknya turut dirasakan petani asal Inhil.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dalam waktu dekat jadwalkan pemanggilan PT PLN Ranting Tembilahan. Pengagendaan itu menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat akibat kerap putusanya pasokan listrik secara tidak beraturan dan mendadak.

Pemanggilan PLN ini guna mengetahui penyebab terjadinya hal yang sudah sangat menganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat. Menurutnya, kalau mesin PLN kurang kuat atau perlu perbaikan agar sesegera mungkin memberitahukan jadwal pemadaman agar pelanggan memahami.

“Tunjukan kalau kita professional dalam bertugas. Jangan pemadaman dilakukan secara mendadak seperti yang sering terjadi saat ini.,” tegas Ketua Komisi III DPRD Inhil H Feriandi, Rabu (1/5) sambil mengatakan pemanggilan pihak management PLN Rayon Tembilahan diagendakan seusai masa reses.(dro/*1)

Pekanbaru (www.detikriau.org) -Tim Strenghtening Integrity and Accountability program II (SIAP II) Jakarta mengunjungi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru, Selasa (30/4) kemarin. Kunjungan silaturahmi SIAP II tersebut sekaligus memaparkan apa yang menjadi program tim yang beranggotakan WWF, IWGFF dan TII.

Fathi Hanif, SH, MH selaku Chief of Party mengatakan SIAP II dibentuk untuk membangun budaya anti korupsi, khususnya korupsi di sektor kehutanan. Menurut SIAP II yang memiliki sejumlah program di Riau, Aceh dan lampung ini, kejahatan kehutanan perlu diberantas dan diantisipasi.

“SIAP II ingin bersama-sama mendorong peran kritis CSO dan media dalam memonitoring korupsi kehutanan,” kata Fathi.

Lanjut Fathi, Peran serta media sangat strategis dalam memberi informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang kejahatan kehutanan. Pada akhirnya, gerakan pengawasan dari masyarakat yang lebih kuat untuk memonitoring kejahatan kehutanan bisa diciptakan.

Menurut Rini, anggota SIAP II dari WWF, pihaknya akan bekerjasama dengan para jurnalis melakukan diskusi-diskusi dalam clearinghouse SIAP II sebagai upaya meningkatkan kapasitas jurnalis dalam isu-isu kejahatan kehutanan. Hasil diskusi juga akan menjadi referensi dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan isu-isu tersebut.

Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir menyambut baik program yang disampikan SIAP II. “Terkait peningkatan kapasitas jurnalis, hal tersebut juga menjadi program AJI Pekanbaru. AJI sangat terbuka untuk bekerjasama dengan SIAP II,” ungkap Ilham.

Yoke Sudarbo, salah satu peserta rombongan tim SIAP II mengatakan, mereka memiliki modul jurnalisme investigasi. Modul-modul tersebut bisa digunakan dalam upaya meningkatkan kapasitas jurnalis di Pekanbaru. (rls)