Tembilahan (www.detikriau.org) – Sebanyak lima unit rumah di Jalan AEC Gang Berkat, Kampung Baru, Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah nyaris terjun ke sungai akibat tanah longsor yang terjadi Ahad (12/5) sekitar pukul 12.00 WIB.

Beruntung akibat kejadian itu tidak terdapat korban jiwa. Karena musibah tanah longsor itu terjadi pada siang  hari dan tidak menyebabkan rumah penduduk yang ada disana terjun kelaut seperti longsor yang pernah terjadi sebelumnya.

Camat Tanah Merah Nurmasyah mengatakan, musibah kali ini tidak separah musibah sebelumnya. Saat ini dikatakan mantan Camat Gaung Anak Serka (GAS) ini yang terjadi hanya keretakan pada bagian tanah sehingga rumah-rumah tersebut tidak sampai jatuh kesungai.

“Hanya retak saja. Namun rumah warga belum sampai terjatuh,”ungkap Nurmasyah saat dikomfirmasi melalui sambungan telepon gengamnya, Senin (13/5). Kendati demikian dia berharap agar warga yang berada disekitar lokasi untuk berhati-hati agar tidak terjadi korban jiwa.

Akibat adanya musibah tersebut, Nurmasyah telah mengkoordinasikanya dengan satuan kerja (Satker) dilingkungan Pemkab Inhil. Sehingga apa yang benar-benar menjadi kebutuhan warga disana dapat dipenuhi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan turab sepanjang 61 meter.

“Harapan kita setidaknya pembangunan turab yang direncanakan sepanjang 61 meter bisa dilanjutkan. Kalau memang tidak ada dana APBN ya diupayakan melalui APBD,” tuturnya.

Kapolres Inhil AKBP Dedi Rahman Dayan, saat dikomfirmasi melalui Paur humas Ipda Warno menyebutkan dua dari lima rumah yang nyaris terjun kelaut itu dapat dikatakan dalam keadaan rusak berat dan nyaris ambruk. Sedangkan tiganya lagi dalam keadaaan rusak ringan.

“Rumah yang rusak adalah milik M Ramli (45) dan H Roaidah (55). Sedangkan rumah lainnya dalam keadaan rusak ringan yaitu rumah milik Musmulyadi (30),  Khaidir (50) dan terakhir adalah rumah milik Amirullah (55),” terangnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Tahun 2013 ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri (Inhil) kembali mendapat program RIS –PNPM sebesar Rp 4,5 miliar.

Sejak bergulirnya program tersebut pada tahun 2009 silam sudah banyak manfaat yang bisa dipetik oleh masyarakat. Dimana total dananya mencapai Rp 78,4 M. sehingga pembangunan sarana infrastruktur bisa dilakukan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil, Hj Alvi Furwati Alwie menyebutkan, sejak diluncurkanya program tersebut banyak hal yang sudah diperbuat terutama dalam meningkatkan akses pembangunan. Sehingga bisa memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

“Meski tidak sebesar tahun lalu (Rp. 5 M. red), tapi kita perlu berbangga dengan apa yang sudah diperoleh selama ini.,” katanya kemarin.

Sosialisasi RIS-PNPM lanjut Alvi dipandang perlu dalam menyamakan persepsi kelompok-kelompok pengelola program ini. Tujuannya untuk meningkatkkan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga diharapkan implikasi program benar-benar tepat sasaran.

Dimulainya program itu, ditandai dengan adanya sosialisasi tingkat Nasional, Provinsi dan tingkat Kabupaten serta tingkat-tingkat kecamatan dan desa. Selain itu katanya lagi, sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman dan bertujuan menyamakan pandangan antar semua pelaku.

“Kita hanya diwajibkan mendampingi dana tersebut, sebesar 5 persen. Dana itu termasuk dalam biaya operasional pendukung (BOP) selama kegiatan berjalan,” tukasnya.

18 desa sasaran penerima RIS-PNPM masing-masing tersebar di 10 kecamatan yakni, Kecamatan Kemuning, Enok, Tanah Merah, Kuala Indragiri (Kuindra), Concong, Kempas, Gaung Anak Serka (GAS) Pelanggiran, Teluk Belengkong dan terkahir Kecamatan Pula Burung.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Agar tidak sampai terjadi monopoli harga kopra oleh pihak perusahaan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H bakri H Anuar menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil membuat gudang  penampung komoditi kopra.

Pembangunan gudang tersebut kata H Bakri, akan berfungsi untuk menampung jumlah kopra dengan sekala besar. Sehingga, disaat harga kopra sedang turun gudang tersebut bisa menimbun kopra dari para petani kelapa.

“Jika demikian pihak perusahaan tidak bisa semaunya menaikan dan menurunkan harga kopra. Kita bisa mematok harga sesuai dengan harga pasar yang ada.” Sebut Politisi PBR ini, Senin (13/5).

Bakri merasa kawatir jika tidak segera diwujudkan, harga kelapa yang tidak menentu tentunya dapat dimanfaatkan oleh pengusaha nakal yang tidak peduli dengan nasib para petani lokal.

Gudang-gudang tempat penampung kopra tersebut dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga pengawasannya bisa dilakukan oleh lembaga DPR yang memang memiliki peran untuk itu.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Angota Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Ilyas Haris protes Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya permintaannya untuk pindah daerah pemilihan (Dapil) belum diakomodir.

“Kita minta KPU aktif menyikapi masalah ini. Sementara kami tahu bahwa KPU pusat sudah mengeluarkan surat edaran terkait temuan hasil verifikasi administrasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD,”tanya Ilyas, Senin (13/5).

Dalam surat edaran yang dikeluarkan KPU pusat tanggal 6 Mei kemarin dikatakan Ilyas, ada beberapa poin yang menjadi catatan KPU pusat  seperti, parpol dalam masa perbaikan verifikasi dapat merubah daftar bakal calon dengan beberapa ketentuan. Kenapa hal itu tidak diindahkan oleh  KPU kabupaten Inhil.

“Kami sudah pertanyakan masalah ini kepada KPU. Mereka mengaku belum menerima surat resmi dari KPU Pusat. Yang menjadi kekawatiran kita, tenggat waktu perbaikan berkas hanya tinggal 8 hari sementara surat resmi belum mereka terima, siapa nanti yang bertanggung akan jawab,”tanya Ilyas,

Sementara itu, Ketua Pokja Pencalonan KPU Inhil Herdian Asmi saat dikomfirmasi menyebutkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian makna dari surat edaran KPU pusat tersebut.  Kalau memang sudah mendapat klarifikasi, maka secara otomatis pihaknya akan menjalankan surat edaran itu.

“Kalau memang sudah kami terima secara resmi maka kami langsung menyampaikannya kepada semua parpol peserta pemilu,”jelasnya Senin (13/5).

Untuk mendapat kepastian mengenai persolan itu lanjut Herdian, pihaknya terus berkomunikasi dengan KPU Provpinsi Riau. Tidak mungkin selaku lembaga penyelenggara pemilu yang bersipat independen dia mendiamkan masalah ini. Apalagi hal itu menyangkut hak masing-masing caleg dari setiap parpol.(dro/*1)

Terkait Pilkada Bupati/Wakil Bupati Inhil Periode 2013 – 2018—-

Tembilahan (www.detikriau.org) – Meskipun masa pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013 – 2018 sudah diambang pintu (20 hingga 26 Mei 2013. Red), hingga hari ini DPD II partai Golkar Inhil masih belum memberikan kepastian siapa yang bakal diusung.

Menurut penjelasan Ketua DPD II Golkar Inhil, HM Raus Walid, senin (13/5),  belum dipastikannya pemberian dukungan ini dikarenakan masih menunggu hasil survey yang dilakukan DPP bekerjasama dengan Lembaga Survey Indonesia (LSI).

“Siapun nantinya yang kita dukung tentunya harus melalui mekanisme yang sudah ditetapkan. Sebelumnya, kita sudah menyampaikan usulan ke DPP melalui DPD I Golkar Riau akan 13 nama kandidat Bupati dan Wakil Bupati hasil penjaringan untuk dilakukan survey. Hanya saja hingga hari ini kita belum menerima beritanya.” Ujar Raus.

Ditambahkan oleh Ketua DPRD Inhil yang akrab dipanggil Pak Wo ini, siapapun kandidat yang nantinya mendapatkan rekomendasi dari DPP tentunya pihak DPD II akan menjalankan amanat tersebut.

Terkait santernya beredar kabar burung bahwa perahu Partai berlambang pohon beringin dengan kekuatan 11 kursi DPRD Inhil telah menjatuhkan pilihan kepada salah seorang Balon yang kini juga terdengar mulai gencar melakukan sosialisasi ditengah masyarakat Inhil (Zainal Abidin. Red), Pak Wo nyatakan Hal itu mungkin saja bisa terjadi. hanya saja menurut Pak Wo, Zainal Abidin tidak termasuk dalam 13 nama hasil seleksi DPD II.

“Tentunya tak ada yang tidak mungkin. Apalagi beliau memang putra inhil walalupun hari ini memberikan pengabdian di Provinsi tetangga (Jambi. Red). Kalau beliau berkeinginan untuk memberikan pengabdian ditanah kelahirannya. Saya rasa itu sah-sah saja. Tetapi sekali lagi tentunya harus mengikuti mekanisme yang sudah dijalankan partai. Apalagi untuk partai sebesar Golkar,” Ujar Pak Wo berpendapat.

Ditambahkan Pak Wo, Rekomendasi yang diberikan DPP nantinya dalam satu paket (Bupati dan Wakil Bupati),  tapi itu tidak mutlak. Bisa saja berubah. Karena ini politik. Perubahan rencana bisa saja diberlakukan dalam hitungan detik.”yang jelas pihak kita juga telah melakukan Survey siapa yang lebih pentas untuk dijadikan pasangan sebagai Wabupnya. Hasil survey kita ini paling tidak tentunya juga bisa dijadikan pertimbangan oleh DPP. Namun yang jelas, pertimbangan untuk menjatuhkan pilihan bukan semata “kata” DPD II tetapi juga berdasarkan pertimbagan DPD I dan DPP tentunya.” Pungkas Pak Wo.

Untuk sekedar mengingatkan, 13 nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013 – 2018 yang diusulkan DPD II Golkar Inhil ke DPP untuk dilakukan survey yakni, H. Agussalim, Ir Junaidi, H Raus Walid, H Syamsuddin Uti, H Husni Hasan, H. Edy Syafwannur, H. Ruslan jaya, H Yulizen Yunal, HM Wardan, HM Ramli Walid, HM Aziz, HM Ali Azhar dan Kemas Yuzferi.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) berencana akan menyampaikan pemberitahuan kelulusan siswa stingkat SMA menggunakan amplop. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pasca pengumuman kelulusan.

“penggunaan cara ini pada kelulusan tahun sebelumnya kita nilai cukup efektif. Untuk tahun ini, berkemungkinan kita kembali akan melaksanakannya. Saat ini masih dalam pembahasan ditingkat internal.  Untuk mengambil sebuah kebijakan, tentunya harus melalui berbagai pertimbangan,” Ujar Kadisdik Inhil, H Fauzar, senin (13/5)
Pertimbangan penyampaian pengumuman kelulusan melalui amplop ini sekali lagi dikatakannya untuk mengantisipasi terjadinya berbagai hal yang dinilai berdampak negatif seperti corat coret baju, tawuran atau yang lainya.

jika system ini kembali diterapkan, siswa tidak perlu lagi repot berdesak-desakan melihat dipapan pengumuman. Mereka bisa membuka amplop itu di rumah masing-masing kapan perlu bisa dibuka langsung oleh orang tua murid yang ikut mengambil pengumumannya. Namun keputusan akhirnya Fauzar mengaku belum bisa memastikan.

Sesuai jadwal, Hasil Kelulusan UN tingkat SMA/SMALB/MA dan SMK akan dumumkan pada 25 Mei 2013 mendatang (dro/*1)