TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Menjelang akhir triwulan ke II, serapan APBD Inhil baru mencapi 12 persen. Hal ini diketahui dalam rapat evaluasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhil yang dipimpin Sekda, H Alimuddin RM bertempat di Balai Utama Kantor Bupati, Selasa (3/6).

“Ya, baru saja kite menggelar rapat evaluasi penggunaan APBD. Meski jumlahnya baru mencapai 12 persen, tapi secara umum APBD kita sudah berjalan dengan baik,” ungkap Alimuddin usai memimpin rapat.

Kecilnya serapan APBD menjadi harus menjadi perhatian serius Pemkab Inhil, walau beberapa kegiatan besar seperti pengadaan barang dan jasa masih dalam tahap proses. Kalau semua itu sudah laksanakan maka serapan APBD akan langsung mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

“Saya yakin dan percaya kalau itu sudah berjalan maka mendongkrak APBD. Sekarang ini masih banyak kegiatan-kegiatan kecil. Sedangkan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses tender oleh satker yang membidangninya,” tutur Sekda.

Salah satu upaya agar APBD bisa berjalan cepat, Sekda mengintruksikan kepada bawahanya menjalankan seluruh kegiatan dengan segera. Karena dalam sisa waktu sekitar enam bulan lagi Sekda optimis bisa mengangkat persentasi pencapaian belanja daerah apa bila memang seluruh satker melaksanakannya.

“Terutama sekali Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar segera memproses segala yang menjadi kewenangan mereka terutama sekali proses perlelangan. Kemudian bagis satker yang pengadaan barang dan jasa tidak melalui tender jangan menunggu lagis. Segera saja laksanakan sekarang ini,” harap mantan Kepala Distamben Inhil itu.

Kalau apa yang disampaiknya itu tidak dilaksanakan, Sekda kawatir bisa mengganggu jalanya serapan APBD. Apalagi dalam waktu yang tidak  lama lagi Inhil akan menghadapi agenda-agenda besar, mulai dari Pilkada Bupati dan Wakil Bupati sampai Pilgubri. Ditambah lagi dengan  hari-hari besar keagamaan.

Dalam rapat itu, lanjut Sekda ada beberapa satker yang persentasi kegiatanya sudah melebihi target. Namun sebaliknya ada pula satker yang serapan APBD masih terbilang rendah. Tetapi sekali lagi hal itu katanya tidak menjadi persoalan terhadap pelayanan publik Pemkab Inhil. Kalau tim bekerja maksimal, maka target-target bisa dipenuhi.

“Kami tetap hati-hati menjalankan mekanisme birokrasi ini. Segala yang sudah menjadi ketentuan akan dipathi suapaya tidak terjadi benturan, baik dengan hukum mamupun dengan lainuya. Oleh sebab itu, kalau ada satker yang tidak faham segera diskusikan dan konsultasikan jagan sampai menghambat kegiatan,”imbuhnya.(dro/*1)

Sukabumi (www.detikriau.org) – Puluhan Petani Kabupaten Inhil yang merupakan masing-masing ketua Kelompok Tani kecamatan se-Kabupaten Inhil megikuti pelatihan pertanian metode Sri Organik di Desa Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Pelatihan yang ditaja Dinas Tanaman Pangan Holtikulturan dan Perternakan Kabupaten Inhil bekerjasama dengan Bank Indonesia tersebut dilaksanakan di Balai Pelatihan Nusantara Organik Sri Center (NOSC). Senin, (3/6)

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Abdul Majid Ikram, Pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya BI melalui program ketahanan pangan dalam menjaga tingkat produksi padi di Kabupaten Inhil sebagai central padi di Riau yang saat ini masih belum mencukupi tingkat konsumsi yang dibutuhkan.

“ Melalui pelatihan yang kita kerjasamakan dengan Dinas terkait, kita berharap petani-petani di Inhil dapat meningkatkan keahlian kompetensi petani Inhil dalam mengolah dan bertani dengan sumberdaya yang ada sehingga bisa menjaga tingkat produksi sesuai dengan tingkat konsumsi padi yang dibutuhkan provinsi Riau,” jelasnya.

Pelatihan yang di materikan oleh NOSC tersebut memberikan pengetahuan kepada petani inhil yang saat ini dinilai belum mampu untuk memanfaatkan lahan yang relative lebih lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi lahan pertanian yang memiliki medan lebih sulit seperti di Desa Nagrak, Kabupaten Sukabumi.

Seperti yang disampaikan Kadis Tanaman Pangan Holtikulturan dan Perternakan Kabupaten Inhil, Wiryadi, melalui program pelatihan ini diharapkan dapat mendorong semangat petani dan mengubah pola pikir dalam cara bertani serta mengolah lahan pertanian di lahan masing-masing.

“Disamping Inhil yang merupakan wilayah pemberi kontribusi beras terbesar pada tahun 2012 lalu, kita juga berkomitmen akan tetap menjaga tingkat dan meningkatkan kualitas produksi padi.  Dimana kemajuan teknologi pertanian tersebut pokok dasarnya harus dipahami terlebih dahulu oleh para penangkar dan petaninya. Oleh sebab itu, melalui pelatihan ini kita berharap pola pikir petani kita dapat berubah sehingga Inhil kembali mampu atau bahkan meningkatkan kualitas hasil produksinya pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang,” jelasnya.

Sesuai jadwal para petani akan mengikuti pelatian tersebut selama beberapa hari, pelatihan tersebut dihadiri oleh staf dan UPT Dinas Tanaman Pangan Holtikulturan dan Pertenakan Kabupaten Inhil, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Babinsa TNI Wrabima Kodim Inhil dan puluhan petani serta beberapa petugas penyuluh lainnya.(dro/*)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Sejak dilakukan pemeriksaan berkas pendaftaran bakal calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) priode 2013-2018, hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Inhil belum menemukan dukungan ganda.

“Pemeriksaan masih kita lakukan. Sejauh ini kami belum menemukan adanya dukungan ganda,” jelas ketua Pokja Pencalonan KPUD Inhil, H Herdian Asmi SH, Ahad (2/6)

Disebutkannya, dari empat pasang balon Bupati danWakil Bupati yang telah mendaftar ke KPU, semuanya melalui jalur partai politik (Parpol). Sehingga proses pemeriksaan berkas dukungan tidak terlalu mengalami kesulitan.

“Namanya juga manusia tentu punya khilaf. Kalau memang kami salah, pasangan balon Bupati dan Wakil Bupati bisa menginformasikan kepada kami. Begitu juga sebaliknya, kami tetap menyampaikan kepada mereka,” katanya.

Jika tahapan verifikasi berkas telah selesai KPUD sendiri akan mengumumkan penetapan balon pada tanggal 14-16 Juli mendatang.  Lalu kemudian dilanjutkan dengan penetapan nomor urut pasangan dan baru memasuki jadwal pelaksanaan kampaye.

“Kampaye dimulai 18 Agustus sampai dengan 1 September. Kemudian masuk masa tenang dan pencoblosan,” pungkasnya. (dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pembangunan infrastruktur pedesaan harus senantiasa menjadi perhatian. Pasalnya, usaha memberantas kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari tersedianya infrastruktur yang memadai.

Infrastruktur berupa jalan, jembatan maupun sarana lainnya masih sangat dibutuhkan warga Bumi Sri Gemilang. Sampai sekarang, masih banyak desa yang masih terhubung dengan desa lainnya. Persoalan itu, menurut Bupati, Dr H Indra Muchlis Adnan harus terus menjadi perhatian. Siapapun kelak yang menjadi pemimpin daerah ini. Harus senantiasa memperhatikan pedesaan.

“Pemasaran hasil bumi maupun kelancaran pengangkutan hasil kebun warga membutuhkan infrastruktur yang memadai”tegas Indra Muchlis Adnan.

Pada wilayah Inhil bagian Utara, diakui Bupati sangat sedikit desa yang terhubung secara linear dengan semua wilayah lainya. Selain terhalang oleh sungai, juga terhambat oleh parit dan anak sungai.

Upaya untuk merangkai desa tersebut menurut Bupati membutuhkan biaya yang sangat tidak sedikit. Hal itu sudah dilakukannya dengan membangun jembatan skala besar. Upaya itu disebut Pak Jenggot, panggilan Bupati mesti berkelanjutan. Sangat tidak mungkin dicapai masyarakat yang sejahtera apabila sarana penghubung tidak terbangun secara baik.

” Daerah kita memiliki kondisi geografis yang saling terpisah. Ini membutuhkan biaya yang sangat besar untuk merangkainya”jelas Bupati.

Kendati berat, tantangan tersebut dinyatakannya harus dihadapi. Anggaran daerah yang sangat terbatas dan tidak sepadan dengan jumlah penduduk serta luas wilayah. Bakal memaksa pemimpin daerah ini mencari formula paling tepat dalam membuka isolasi daerah.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –15 kepala keluarga (KK) warga transmigran lokal bakal kembali menempati Unit Permukiman Trans Tiram Jaya, Desa Tanjung Melayu, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Inhil H Hafitsyah melalui kasi Transmigrasi Kirno. Menurutnya, penepatan 15 KK warga transmigran di Desa Tanjung Melayu sudah dapat dipastikan. Hanya saja saat ini, pihaknya akan mengikuti rapat teknis bersama Pemerintah Provinsi (Pemrov) dan kabupaten lainya.

Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi (APPDT) lokal sebanyak 15 KK tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sejauh ini sejak tahun 2009 silam hingga akhir 2012 kemarin sebanyak 64 KK dan 260 jiwa sudah menempati UPT Tiram Jaya, Desa Tanjung Melayu.

“Pemerintah telah membangun lokasi transimigrasi di UPT Tiram Jaya Desa Tanjung Melayu sejak 2009 dengan luas wilayah 1800 hektar dan daya tampung sebanyak 280 KK. Namun sejauh ini realisainya baru mencapai 64 KK,” terangnya Ahad (2/6).

Dia bersyukur, karena pada umumnya warga transmigrasi yang di tempatkan mendapatkan rumah tinggal dan sarana serta prasarana yang memadai. Dengan itu di harapkan para warga trans dapat mandiri dan berdikari, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup sebagai mana tujuan lahirnya transmigrasi.

“Sebagi mana kita ketahui latar belakang timbulnya keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi di tentukan oleh faktor penyiapan permukiman, pengerahan dan penempatan serta pemberdayaan masyarakat trans. Semua sudah kita miliki. Tinggal bagaimana keuletan warga trans itu sendiri dalam menjalankanya,” ujar Kirno.

ditambahkanya, untuk mendapatkan calon transmigrasi yang berkualitas, terlebih dahulu dilakukan seleksi terhadap calon trans dan disesuaikan dengan kreteria yang ada, sebagai mana diatur dalam UU ketransmigrasian no 29 tahun 2009. Sehingga visi transmigrasi Riau sebagai pusat perekoniomian dapat terwujud.

“Sedangkan visi Inhil menyiapkan kawasan pengembangan permukiman yang berwawasan lingkungan, menwujudkan penataan dan penyebaran penduduk yang  memadai,”imbuhnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menuntut Satuan Kerja (Satker) dilingkungannya dapat mencari sumber pendanaan lain, dengan cara memperhatikan dan keanekaragaman daerah.

Semua itu akan jauh lebih efektif, jika dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas. Aktifnya satker dalam mencari pendanaan lain membuat cerminan kebutuhan daerah semakin terbuka.

“Dengan terbatasnya APBD,  kita harus lebih aktif untuk mencari sumber-sumber lain,”ungkap, H AlimuddinRM akhir pekan kemarin.

Sumber pendapatan lain yang dimaksud sekda, seperti APBD Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lalu dananya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah. Sehingga bisa dirasakan masyarakat secara umum dampaknya.

Kemudian mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Inhil ini, juga menyampaikan agar satker segera mempersiapkan segala kebutuhan penunjang  serapan APBD. diharapkan pada bulan-bulan mendatang tingkat penggunaanya juga semakin meningkat.

“Harapan kita menjelang pengajuan draf APBD-P ke DPRD segala kegiatan sudah berjalan sesuai rencana. Artinya semakin cepat semakin baik, namun tetep mengacu kepada aturan yang berlaku. Kita tidak ingin karena ingin cepat hasilnya tidak maksimal,”katanya.

Dia menghimbau agar semua pihak turut bersama-sama dan bersunguh-sunguh dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Supaya dapat menjawab segala kebutuhan maupun aspirasi masyarakat berdasarkan skala prioritas program pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.(dro/*1)