TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kecamatan Tembilahan, menjadi kecamatan pertama penerima program pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) BLSM.  

Berdasarkan daftar distribusi sebaran Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Inhil, tercatat 27.565 jiwa warga miskin penerima program tersebut. Sedangkan kecamatan terbesar penyumbang data ini adalah Kecamatan Mandah yang mecapai 2.767 jiwa.

Kepala Kantor Pos Tembilahan, Ade Novel mengatakan pihaknya hanya bersipat sebagai penyalur. Sedangkan kebijakan lahirnya data merupakan kewenangan pemerintah. Meski demikian, pihaknya siap menjalankan tugas yang sudah diembankan.

“KPS-nya sudah ada, kami hanya menjalankan. Daerah penerima pertama, adalah Kecamatan Tembilahan, kemudian dilanjutkan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu,” kata Ade, Selasa (2/7).

Waktu penyaluran BLSM tahap awal tahun 2013 ini masih terbilang cukup lama hingga sampai Desember  mendatang. Kendati demikian, pihak Pos menargetkan penyaluran BLSM kepada rumah tangga sasaran (RTS) ditargetkan selesai secepatnya.

“Meski waktunya masih lama, kami berusaha maksimal agar penyaluranya bisa cepat dan uangnya bisa langsung dimanfaatkan oleh penerima,” tuturnya.

Setelah Kecamatan Mandah, sebagai penyumbang angka terbesar untuk penerima BLSM. Ditempat kedua diikuti Kecamatan Gaung dengan angka 2.066 RTS dan posisi ketiga ada pada Kecamatan Enok dengan angka 2.060 RTS.

“Berdasarkan data, Kecamatan Sungai Batang penerima BLSM yang terkecil yakni sebesar 731 RTS. Lalu kemudian disusul dengan Kecamatan Teluk Belengkong sebesar 747 dan Kecamatan Concong yang berjumlah 748 RTS,” jelas Ade.

Jumri, salah seorang penerima BLS dari Kelurahan Sungai Beringin, Tembilahan mengaku senang mendapatkan bantuan BLSM sebsar Ro 300 ribu. Dengan dana tersebut dia mengaku bisa membeli beberapa kebutuhan yang sangat mendesak. Terutama menjelang masuknya bulan Puasa.

Meski demikian, Jumri menambahkan jika melihat dengan kondisi seperti ini uang senilai itu masih sangat kurang. Sebab, hampir dari seluruh harga kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan.”Yang pasti kami tetap bersyukur. Paling tidak bisa membeli sesuatu. Tapi kalau boleh jujur angka ini masih sangat kecil, kalau dibandingkan dengan tingginya kebutuhan saat ini,” nilainya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kembali, bencana alam angin puting beliung melanda Kecamatan Kuala Enok pada Selasa (2/7) dini hari sekitar pukul 00.30 Wib. Kali ini, sebuah Masjid Nurul Jalal berlokasi di Kelurahan Kuala Enok mendapatkan giliran.

Meski tidak ada korban jiwa akibat diterjang bencana alam angin puting beliung tersebut, kondisi masjid bagian atap tepatnya didekat kubah dari arah timur mengalami kerusakan. Sehingga untuk kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Hingga berita ditulis, warga masyarakat kelurahan Kuala Enok bersama Upika setempat serta sejumlah tokoh masyarakat terus bergotong royong melakukan perbaikan agar tempat ibadah tersebut, bisa dipergunakan sebagaimana mestinya seperti semula.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.M.si melalui Kapolsek Tanah Merah AKP Bambang Heriyanto SH mengatakan bahwa kejadian bancana puting beliung terjadi pada dini hari, ketika warga sedang tertidur lelap.

“Memang betul, pada dini hari tadi hujan cukup lebat disertai dengan angin yang cukup kuat. Sehingga menerjang bagian atap Masjid Nurul Jalal didekat kubah dan mengalami kerusakan cukup serius,”kata Kapolsek Tanah Merah.

Dalam kesempatan ini, ia juga menghimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap bencana alam seperti longsor dan angin putting beliung. Mengingat sesuai dengan data yang ada pada bulan Juni dan memasuki awal Juli ini sudah terjadi 3 kali bencana longsor dan 2 kali bencana angin puting beliung.

“Saya berharap kepada seluruh masyarakat terutama yang tinggal ditepi sungai, hendaknya tetap selalu waspada sebab bencana alam bisa terjadi setiap saat dan bisa mengancam keselamatan warga,”pinta Kapolsek Tanah Merah.

Sesuai dengan data yang ada untuk di Kuala Enok bencana alam terjadi pada beberapa kali, pada Rabu (12/6) sekitar pukul 12.30 Wib sebanyak 10 unit rumah juga hanyut kelaut. Bencana berikutnya Bencana alam longsor juga terjadi pada Rabu (26/6) sekitar pukul 11.30 Wib dengan korban 7 unit rumah terkena longsor. (dro/*e)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sebanyak 74 Anggota Polres Indragiri Hilir naik pangkat, prosesi upacara kenaikan pangkat digelar di Aula Mapolres Indragiri Hilir, Selasa (2/7) dipimpin langsung oleh Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK. M.si.

Dalam amanatnya Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.Msi, menyebutkan bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk apresiasi yang sudah dilakukan melalui penilaian secara selektif, berdasarkan kinerja dan dedikasi masing-masing personil itu sendiri, dalam menjalankan tugasnya.

“Kenaikan pangkat bagi personil Polisi bukanlah suatu hal yang otomatis, namun perlu melalui proses  serta prestasi yang bersangkutan, sesuai dengan dedikasi dan kinerja yang baik, loyalitas dalam setiap  tugas yang diembannya” tegas Kapolres

Bahkan Kapolres juga menjelaskan untuk mencapai sebuah hasil prestasi yang baik bagi setiap anggota yang bisa berpengaruh pada kenaikan pangkat itu sendiri, diperlukan sebuah kerja keras yang bisa dipertanggung jawabkan, sesuai dengan tugas pokok dan jabatannya masing-masing.

“Makanya kenaikan pangkat sangat dipandang perlu sebagai wujud kualitas dan kuantitas, baik tingkat profesional, intelektual, serta keteladanan dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan” tambah Kapolres.

Pada kesempatan ini, Kapolres juga mengingatkan kepada seluruh Jajarannya agar tetap meningkatkan mutu kenerjanya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Polri yakni mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat.

Adapun untuk jumlah personil yang naik pangkat, dari Ipda naik menjadi Iptu sebanyak 8 orang, kemudian dari pangkat Bripda ke Briptu ada 2 orang, lalu dari pangkat Briptu naik ke Brigadir terdapat 36 orang, sedangkat dari Brigadir naik Bripka ada 7 orang, berikutnya dari Aipda ke Aiptu terdapat 16 personil. (dro/*e)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Keputusan yang diterapkan Madrasyah Aliyah Negri (MAN) Tembilahan untuk menyetorkan biaya bagi siswa baru secara sekaligus dirasakan sangat memberatkan. Dengan kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini, mereka berharap ada kebijakan dari pihak sekolah agar orang tua tidak terlalu terbebani.

“Kita hanya ingin mempertanyakan saja program wajib belajar 12 tahun pemerintah. Kalau seperti ini, saya menilai program ini hanyalah sebatas slogan.” Ungkapan kekesalan yang disampaikan salah seorang wali murid, Boby Darsani di Tembilahan, Selasa (2/7).

Dikatakan Boby, sebagai orang tua dirinya tidak menampik bahwa kewajiban untuk menyekolahkan anak menjadi tanggungjawabnya dalam kondisi apapun. Tapi selaku masyarakat dengan kemampun ekonomi menengah kebawah, tentunya ia berharap pemerintah sebagai pengayom masyarakat memberikan perhatian.

“Hanya dalam hitungan hari kita sudah memasuki bulan ramadhan ditambah perayaan idul fitri seusainya. Semuanya membutuhkan persiapan biaya. Kalaulah sekolah bijak, bukankah tidak sulit jika hanya sekedar memberikan kelonggaran seperti melakukan pembayaran secara angsuran besaran biaya Rp, 2,9 juta itu.” Harap Boby.

Sekjend Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) Kab Inhil menyatakan permasalahan seperti ini bukan hanya terjadi di sekolah MAN tetapi juga disebagian besar lembaga pendidikan khususnya di Kab Inhil. Hampir setiap tahun, persoalan yang bisa dikatakan klasik yang sebenarnya tidak terlalu sulit ini seakan terus menjadi persoalan. Ia juga membenarkan gembar-gembor program wajib belajar pemerintah terkesan hanya isapan jempol.

“Harusnya ini menjadi perhatian serius dari semua pihak. Termasuk anggota DPRD kita. Mereka banyak memberikan komentar tetapi hemat saya, hanya sebatas komentar. Yang masyarakat perlukan bukan sekedar omongan tetapi tindakan nyata yang mampu memberikan efek perubahan,” Ujar Indra melalui sambungan telepon selularnya

Persoalan seperti ini menurut Indra sudah menjadi catatan tersendiri bagi organisasi yang mengayomi LSM dan Ormas di Inhil ini. Dalam waktu dekat Ia berjanji akan segera membahas persoalan ini ditingkat kepengurusan Fokus Ornop untuk mencarikan alternative penyelesaian.”Insyaalah kita akan segera tindaklanjuti. Bentuk aksinya akan kita bicarakan terlebih dahulu di tingkat kepengurusan,” Kata Indra. (dro)

Pekanbaru — Pasangan Cagubri Lukman Edi (LE)-Suryadi Khusaini mengaku tak menyangka meraih nomor cantik yakni urut 3, bentuk rasa syukur pasangan ini langsung menggelar doa bersama di Masjid Raya SenapelanPekanbaru, masjid paling bersejarah di Pekanbaru, Senin (1/7).

Seperti dikatakan Lukman Edi, dari awal pihaknya sangat mengharapkan meraih nomor urut 3. Apa alasannya..?

Seperti dijelaskan LE berdasarkan hasil rapat yang digelar tim LE-Suryadi ada 3 pilihan nomor urut, dimana prioritas pertama No. 3 dengan alasan berada ditengah yang dapat memudahkan pemilih, prioritas kedua No. 4 karena sesuai dengan nomor partai PDI-P dan prioritas ketiga No. 2 sesuai dengan nomor partai PKB. Setelah dilakukan pencabutan LE tidak menyangka mendapat prioritas pertama yakni No. 3.

“Bagi kami ini langkah mudahlah, karena dikertas suara kami berada ditengah,” ujar Lukman Edi yang mengaku tinggal memasang iklan coblos yang ditengah.

Selain itu dari sudut padang estetika psikologis masyarakat cenderung melihat yang tengah jika tidak setuju baru pilih yang lain,”Kami melihat ini jalan menuju kemenangan,” ujar LE

Sementara teerkait Pilkada Damai yang telah disepakati oleh masing-masing pasangan Cagubri, ditegaskan LE-Suryadi sangat sependapat dengan prinsip itu yang terbuka dan memberikan kesempatankepada calon. “Itu salah satu bahagian yang kami curhatkan kepada lembaga melayu Riau saat berdiskusi dengan pak Tenas dan Al-Azhar,” aku LE

“Kami tidak suka Black Campange atau menjegal calon lain karena ini bagian dari suara pendukung, jangan sampai ketika tim kami masuk kesebuah Kabupaten ada benturan keras,” ucap LE lagi.

Menurutnya kampanye tertip, damai dan beradap merupakan salah satu cara menghasilkan calon pemimpin yang diharapkan rakyat.

Sekedar informasi pasangan LE-Suryadi optimis akan meraih sejuta suara dalam putaran pertama Pilkada Riau September mendatang, dengan Program tanah untuk rakyat, gratis pendidikan sampai sarjana, pelayanan kesehatan kerumah-rumah, tanah untuk rakyat dan bantuan 2 M perdesa.

“Kami akan wujudkan dengan merubah postur APBD untuk melihat berpihak atau tidak berpihaknya APBD untuk rakyat,” pungkasnya.(seriau.com)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Rapat Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Provinsi Riau  ke 3 tahun 2013 kali ini menitik beratkan penyelesaian masalah. Rakor yang diadakan tanggal 2 – 3 juli 2013 di hotel furaya pekan baru ini merupakan agenda rutin PNPM MPd Profinsi Riau untuk melakukan pembinaan terhadap fasilitator di tingkat kabupaten.

Dalam sambutan Kepala bagian Badan Pemberdayaan masyarakat Pembangunan desa (BPM-Bangdes) Provinsi Riau H. daswanto, yang disampaikan melalui Pjo Satker PNPM MPd Riau indra Mugni mengatakan hingga saat ini diperkirakan ada sekitar Rp 15 Miliar tunggakan masyarakat melalui program Simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM MPd Riau.

“Jumlah tersebut dilakukan oleh kelompok SPP di desa dari seluruh kabupaten dampingan PNPM MPd, dengan berbagai kendala dan permasalahan. Sehingga perlu didorong secara terus menerus melakukan monitoring dalam penanganan masalah dan mendeteksi permasalahan, agar bisa diselesaikan sedini mungkin.” Ujar Indra Mugni.

Dalam kesempatan yang sama Koordinator PNPM MPd Provinsi Riau Surya Dharma mengatakan, dari data yang ada, kecenderungan penyelesaian masalah tunggakan mengalami peningkatan, namun masalah juga meningkat. Dalam forum pertemuan inilah perlu dilakukan koordinasi dan pembinaan bagi fasilitator untuk didorong dan dimotivasi agar melakukan penyelesaian masalah di daerah masing-masing.

Selain menitik beratkan penyelesaian masalah tunggakan,  rakor ini juga mendorong percepatan pencairan Dana daerah Usaha Bersama (DDUB), agar pelaksanaan Program di PNPM MPd bisa berjalan lancar, termasuk untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, gedung sekolah, depot air, dan lainnya. “Harapnnya tentunya agar tidak terjadi silva diakhir tahun karena tidak cukup waktu menghabiskan anggaran karena keterlambatan pencairan dana,” Sampaikan Surya.

Rakor PNPM MPd provinsi Riau dilakukan setiap 2 bulan sekali. Tujuan rakor ini juga sebagai wadah untuk melakukan evaluasi dalam melakukan percepatan program. sebagai wadah membahas laporan program serta melakukan strategi-strategi tekhnis.

Untuk menambah wawasan bagi para fasilitator, dalam kesempatan rakor ini juga dihadirkan narasumber dari Bank Riau. Staf Ahli bank Riau Bambang Rianto mengatakan, sebelum memberikan kredit, para fasilitator PNPM MPd harus berhati-hati, apalagi kredit tersebut tanpa agunan. Fasilitator harus membuat Surat Perjanjian kredit dan  benar-benar melihat keseriusan nasabah dan bukan nasabah yang bermasalah. (rls/ry)