TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Nasib sial dialami seorang pelaku jambret, Pendi (21) warga Parit 13 Jalan Profesor M Yamin Kota Tembilahan. Pasalnya, pelaku ditangkap masa setelah jatuh dari sepeda motornya ketika berusaha hendak kabur setelah berhasil merampas Hp milik korban.

Kejadian aksi jambret dialami korban Melisa Rezki saat dibonceng temannya Dina Yuliana, pada Jum’at (5/7) yang lalu di TKP jalan Veteran sekitar pukul 20.30 Wib. Pada saat itu korban sedang asyik bermain ponselnya Nokia C3, tiba-tiba dirampas pelaku dari belakang lalu pelaku langsung kabur menancap motornya.

Beruntung pada saat Hp korban dirampas pelaku, korban langsung berteriak jambret-jambret. Secara bersamaan warga yang melintas dari arah belakang mendengar suara itu kemudian langsung mengejar pelaku.

Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara pelaku dengan warga di film di Jalan Veteran Tembilahan. Namun naas ketika korban sudah berusaha untuk kabur dari kejaran warga ternyata motor yang dikendarai pelaku terjatuh, hingga menyebabkan luka lecet di sekujur badan pelaku.

Saat korban sudah jatuh dan ditangkap warga, secara bersamaan ada petugas yang sedang patroli melintas di TKP. Pelaku langsung dibawa ke Mapolres untuk diamankan sehingga tidak sempat dihakimi masa.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.M.si melalui Kasat Reskrim AKP Ade Zamrah SIK membenarkan kejadian tersebut, saat ini pelaku sudah diamankan dan masih menjalani proses penyidikan.

“Akibat perbuatannya, kini pelaku terancam pasal 363 jo pasal 365 KUHP. Dari tangan pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa HP Nokia C3 dan sebuah kendaraan roda dua Honda Supra BM 3250 GL,”Pungkas AKP.Ade Zamrah SIK. (dro/*e)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan dan ribuan masyarakat Indragiri Hilir (Inhil) menghadiri kegiatan dzikir dan istighotsah bersempena peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 48 Inhil, Ahad (7/7) di Lapangan Upcara Jalan Gajah Mada Tembilahan.

Dalam beberapa tahun kepemimpinan Indra M Adnan, istighotsah sangat bermasayarakat dan sudah menjadi kegiatan rutin tahunan. Oleh karena itu  setiap hari besar islam tradisi istighotsah akan terus dipertahankan.

Saat itu orang nomor satu Inhil tersebut mengatakan istighotsah juga sebagai media penyebar syiar islam. Maka itu, Pemkab akan terus memberikan dukungan untuk menggalakan kegiatan ke agamaan. Dengan harapan kegiatan ini dapat terhindar dari berbagai musibah dan mara bahaya.

Sejak dulu dikatakan Bupati, pada hari-hari besar keagamaan Istighotsah sebagai acara yang tak pernah ditinggalkan. Ia menjadi identik dengan nilai keislaman. Dan hal ini tidak mungkin ditinggalkan. Karena sudah menjadi ciri khas. “ Oleh sebab itu setiap hari besar kami selalu mengadakan dzikir dan istighotsah. Meski tradisi itu sudah mulai terkikis didaerah lain,”kata Bupati.

Sebagai salah satu daerah yang mempertahankan tradisi itu, dia juga menitipkan kepada para pemimpin Inhil dan Riau ke depanya, suapaya membudayakanya. Apalagi kala itu salah satu calon Gubernur Riau HM Lukman Edy hadir ditengah-tengah ribuan masyarakat. “Jika nantinya diberikan kepercayaan oleh masyarakat menjadi Gubernur Riau, saya titipkan budaya ini agar tetap dipertahankan,”harapnya.

Melalui istighotsah Bupati yakin dapat dijauhkan dari segala mala petaka. Buktinya Inhil, meski berbeda suku bangsa budaya dan agama namun tetap aman dan damai. Istoighotsah dapat menjauhkan dari berbagai komflik.

Sementara itu Al Ustadt DR Irman Ghani, M. Ag dalam tausiah agamanya mengajak seluruh umuat selalu mengintropeksi diri. Berbuat kebaikan dan meningkatkan iman dan taqwa terhadap Allah SAW, apalagi pada saat bulan puasa. Karena bulan itu menurut Al Ustadt merupakan cermin diri. Disanalah umat bisa melihat karakter yang sesungguhnya.

“Perbanyak berbuat kabaikan. Jangan malu untuk meminta maaf dan memberi maaf. Sebab Islam mengajarkan untuk demikian. Terkadang kita lupa akan kesalahan, kita hanya bisa melihat kesalahan orang. Mulai saat ini mari kita lihat siapa diri kita sebenar-benarnya,” ungkap Al Ustadt.

Selain dihadiri Bupati dan ribuan masyarakat. Acara  itu juga dihadiri oleh unsur muspida, Ketua DPRD Inhil, H Raus Walid, Kepala Kemenag Inhil serta tamu undangan lain.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Hingga memasuki Ahad (7/7) pelaksanaan Operasi Patuh Siak, oleh Jajaran Polres Indragiri Hilir tercatat sudah ada 155 unit kendaraan yang ditilang lantaran melakukan pelanggaran lalulintas.

Untuk kegiatan tersebut, dilakukan oleh petugas gabungan antara lain di kawasan Jalan Sudirman, Jalan Mandala serta kawasan Jalan Telaga Biru Kota Tembilahan.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.M.si melalui Paur Humas Ipda Warno Akman mengatakan bahwa sampai saat ini, pelaksanan Operasi Patuh Siak masih berjalan aman dan lancar.

“Total kendaraan yang terkena tilang akibat melanggar lalulintas tercatat sudah ada 155 kendaraan. Jumlah tersebut dipastikan akan terus bertambah mengingat pelaksaan Operasi Patuh Siak masih terus berlangsung,”ujar Ipda Warno Akman.

Adapun untuk barang bukti yang ditilang  yakni pelanggaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ada 52, kemudian pelanggaran Ranmor sebanyak 72 dan terakhir Surat Ijin Mengemudi (SIM) 52 kendaraan, serta 1 ranmor kendaraan roda empat.

Operasi Patuh 2013 yang dilaksanakan selama 14 hari, terhitung sejak  tanggal 4 hingga 17 Juli mendatang. Operasi ini bertujuan untuk mengurangi angka keelakaan lalulintas (lalin) di wilayah hukum Polres setempat.

Mengawali operasi patuh jajaran Polres Inhil beberapa hari lalu tepatnya 4 Juli, menggelar apel operasi patuh yang dipusatkan di Mapolres Inhil, Jalan Gajah Mada Tembilahan. Menurut Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, melalui Kasat Lantas Polres Inhil, AKP Karyono, dilaksanakan operasi patuh sesuai dengan perintah Korlantas Mabes Polri.

“Dalam ranggka menciptakan kondisi situasi ketertiban berlalulintas yang kondusif menjelang Bulan suci Ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1434 H tahun 2013 kita menggelar Operasi Patuh 2013 selama kurang lebih 14 hari kedepan,” ungkap mantan Kasat Lantas Inhu ini, Jumat (5/7) yang lalu.

Operasi Patuh 2013 ini juga bermaksud menurunkan tingkat pelanggaran yang terjadi dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Sehingga jajaran Polres Inhil menempatkan anggota-anggota di titik kemacetan. Selanjutnnya mereka bertugas mengurai kemacetan pada jam-jam padat lalulintas.

“Petugas mengedepankan tertib berlalulintas serta penindakan jika terjadi pelanggaran. Kita juga akan mencoba meminimalisir kecelakaan berlalu lintas di jalan dan kami harapkan agar masyarakat penguna jalan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada,”harapnya.

Secara selektif prioritas terhadap pengemudi yang berpotensi menyebabkan kemacetan dan laka lantas. Serta penekanan dalam keamanan. Dimana operasi patuh ini di laksanakan secara serentak di seluruh indonesia maka itu operasi ini akan dilakukan di sejumlah titik yang selama ini dianggap rawan kecelakaan.(dro/*e)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi dihimbau kesadaranya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan.

Sebagai konpensasi dari ketaat masyarakat untuk membayar pajak, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berjanji akan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

“Kami yakin jika pelayanan sudah diberikan dengan maksimal, secara otoamatis para wajib pajak semakin tumbuh kesadaran terhadap tanggung jawab,” ungkap Kepala Dispenda Inhil, Junaidi, Kamis (4/7).

Mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum Setdakan Inhil, menuturkan perbaikan secara internal khususnya pada sistem pelayanan dan pendataan.  Sesungguhnya pendataan merupakan awal dari tercapainya target-target PAD yang akan dicapai. “Selama ini kita melihat cukup banyak potensi PAD yang ada di Kabupaten Inhil. Namun itu hanya sebatas potensi. Kedepan dengan dukungan semua pihak kami yakin, potensi-potensi PAD akan segera terealisasi,” Yakini Junaidi(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Indra Muchlis Adnan mengatakan, para pegawai ngeri sipil (PNS) harus meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas. Terutama saat memberikan pelayanan publik.

Disiplin dan memiliki tanggung jawab memang sudah merupakan kewajiban seorang PNS walaupun tanpa diawasi atasan. Seorang PNS yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan.

“Bekerjalah dengan kedisiplinan yang didasari dengan keilasan. Taati semua peraturan yang ada tanpa adanya rasa keterpaksaan. Karena itu merupakan ciri dari PNS,” kata Bupati dua priode itu.

Pada akhirnya pegawai yang mempunyai kedisiplinan kerja yang tinggi akan mempunyai kinerja yang baik karena waktu kerja dimanfaatkannya sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaannya. Perlu diketahui ujar Bupati pengawasan dan penilain tetap akan dilakukan meski seorang PNS tidak mengetahuinya.

“Atasan memilki banyak mata dan telinga terkait persoalan PNS. Sekecil apapun perbuatan salah atapun yang tidak pasti akan diketahui,” cetus mantan ketua DPD Golkar Riau ini.

Salah satu kedisipilinan, bisa dilihat dari berbagai program kegiatan anggaran pembangunan sesuai koridor aturan yang telah ditetapkan sehingga proses administrasi keuangan dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat sasaran. Selain itu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaanya.

“Kedisiplinan kerja merupakan hal yang paling kita perhatikan secara bersama-sama. Pembinaan dan pengawasan kepada seluruh jajaran juga tidak lepas dari tanggung jawab pimpinan. Untuk itu pimpnan teruslah menggalakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur dimasing-masing instansi,” paparnya.

Tidak hanya itu, Bupati berharap semua SKPD memperhatikan kewajiban tertib administrasi, termasuk kewajiban melaporkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan setiap awal bulan. Serta penyampaian laporan triwulan secara kesinambungan agar program tersebut lebih terarah dan terta.

“Program itu hendaknya betul-betul direncanakan dengan cermat, teliti, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku,” imbuhnya sambil mengatakan seluruh pimpinan SKPD diminta menyusun rencana kerja (Renja) pada tahun-tahun berikutnya.(dro/*1)

“Jangan Mengatasnamakan Institusi Pers”

Pekanbaru (www.detikriau.org) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru menyampaikan pernyataan keprihatin atas kunjungan dan penyerahan penghargaan dari Forum Pemred Se-Riau (FPR) kepada tersangka kasus korupsi, Gubernur Riau, Rusli Zainal di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (4/7)

Secara organisasi, AJI telah menerima banyak keluhan dari berbagai kalangan terkait sepak terjang Forum Pemred Se-Riau ini, baik dari para jurnalis, maupun para Pemred media yang tak tergabung dalam forum tersebut.

Para pemimpin redaksi media berusaha menjaga independensi news-room mengeluhkan adanya upaya menggunakan Forum Pemred untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu.

AJI mengingatkan, Forum Pemred Se-Riau sangat berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas dan demokrasi saat ini. Di tengah berbagai masalah, seperti masih banyak jurnalis digaji di bawah standar (termasuk kontributor dan freelancer), tiadanya jaminan asuransi dan perlindungan profesi, ancaman kekerasan menghantui pekerja pers, serta rendahnya kualitas dan etika wartawan,

“Kita mempertanyakan relevansi pertemuan para Pemred yang tergabung dalam Forum Pemred Riau menemui Gubernur Rusli Zainal serta menyerahkan penghargaan di dalam Rutan KPK.”Kata Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir didampingi Ketua Divisi Organisasi, Fakhrurrodzi, Kamis (4/7).

Dalam kesempatan ini, Aji juga menyampaikan beberapa hal yakni, mengingatkan agar Forum Pemred tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada Pasal 6 : “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Dalam hal penafsiran, “suap” adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain mempengaruhi independensi.

Kemudian AJI juga mengingatkan agar pembentukan Forum Pemred Se-Riau sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang Organisasi Wartawan di antaranya, poin 8, Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers. Juga poin 9, Organisasi wartawan memiliki kode etik, tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan Dewan Pers.

AJI menyerukan anggotanya agar tidak mengikuti keputusan apapun dari forum tersebut, terutama jika bertentangan dengan prinsip independensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik.

AJI mendukung hak setiap orang untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat. Namun AJI menentang upaya pengorganisasian wartawan menjadikan pers sebagai corong kepentingan tertentu, perpanjangan tangan pemilik modal yang menyerobot independensi ruang redaksi.

“Khusus kepada Pemimpin Redaksi yang hadir menyerahkan penghargaan di Rutan KPK, hendaknya lebih serius membahas kesejahteraan wartawan, independensi redaksi di depan penguasa dan pengusaha juga mengupayakan bagaimana Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi marwah pers Indonesia serta upaya serius menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap jurnalis di Riau.” Pungkas Ilham. (dro)