Tembilahan (www.detikriau.org) – Pengusaha rumahan kue lebaran di kota Tembilahan mulai mengeluh. Harga telur ayam ras yang menjadi bahan utama pembuat dagangan mereka, kinipun mulai ikut-ikutan meroket menyusul naiknya harga beberapa kebutuhan lainnya.

Ani, seorang pembuat kue kering untuk lebaran mengaku kenaikan harga telur ini akan sangat berpengaruh dengan omset penjualannya. Naiknya jumlah modal yang dibutuhkan tentunya akan meningkatkan harga jual. Sayangnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini justru dalam kondisi keterpurukan.

“saya agak pesimis bisnis kue kering tahun ini akan memberikan keuntungan bagus. Biaya produksi kita meningkat seiring kenaikan beberapa kebutuhan bahan baku. Terutama telur. Kenaikan modal tentunya mengharuskan kita untuk menaikan harga jual. Namun ironisnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak bagus,” Ungkap rasa kekhawatiran Ani.

Namun usaha pembuatan kue merupakan usaha rutin yang menjadi salah satu penambah penghasilan keluarganya, kondisi apapun memaksanya harus berani mengambil resiko. Untuk mengantisipasi timbulnya kerugian, pengalaman selama bertahun-tahun dalam bisnis musiman ini menurutnya sangatlah menjadi faktor penentu.

“yang terpenting kita harus pandai-pandai mengantisipasi. Kalau biasanya kita memproduksi beranekaragam kue, tahun ini mungkin kita hanya memproduksi kue yang memiliki pasaran bagus agar tidak ada kue yang tersisa atau tidak habis dijual agar modal tidak terlalu lama terhenti. Disinilah diperlukan pengalaman untuk memprediksi kue-kue yang berkemungkinan mendapatkan banyak minat pembeli,” Kata Ani.

Yusuf, salah seorang pedagang di Kota Tembilahan mengakui mulai meningkatnya harga telor ayam ras. Menurut Usuf, sebelumnya harga perpapan telor ayam ras (30 butir. Red) hanya dipasarkan Rp26 hingga Rp 28 ribu. Namun hari ini harga perpapannya sudah mencapai Rp 36 ribu. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan telor apalagi menjelang tibanya hari raya idul fitri, menurutnya harga telor akan terus meningkat.

“Setiap tahunnya harga telor fluktuasinya hampir sama. Harga cendrung akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya permintaan pembeli terutama untuk berbagai kebutuhan menjelang lebaran. Mudah-mudahan kenaikan harga yang saya nilai sudah cukup tinggi ini tidak semakin melambung.” Harap Yusuf.

Erna, seorang Ibu warga Kecamatan Tembilahan Hulu pun membenarkan berbagai kebutuhan setiap menjelang lebaran setiap tahunnya akan selalu melambung. Namun ia mengaku tidak ingin ikut-ikutan pusing. Menurutnya yang terpenting adalah kesiapan diri sendiri untuk menerima apapun kondisi yang harus dilalui.

“Rasanya tak perlu pusinglah bang. Kebutuhan lebaran seperti kue, memang penting. Tapi kalau harganya tinggi, tahun dulu kita beli banyak, ya tahun ini dikurangilah yang tentunya sesuai dengan anggaran yang kita miliki. Kalau harus diikutkan kemauan, semua juga mau, tapi akhirnya tentu kita sendiri yang menjadi pusing,” Ujarnya dengan bahasa bijak.

Erna mengaku bersyukur, apapun rezky yang diberikan Tuhan kepada keluarganya tahun ini, sekecil apapun menurutnya telah cukup untuk membiaya berbagai kebutuhan hidup.” Alhamdulillah. Yang terpenting kita diberikan kesehatan dan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Perayaan lebaran hanya sebuah perayaan kegembiraan dan tentunya tidak perlu harus bermewah-mewah,”Ungkap syukurnya.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Indragiri Hilir ( Kab Inhil) membenarkan telah menerima surat pernyataan mundurnya anggota dari empat partai dalam Badan Pemenangan Pemilu dan Tim Kampanye pasangan Dinamis.

Surat bernomor 005/BAPPILUKADA-DINAMIS/Inhil/VII/2013 tertanggal 22 juli 2013 itu ditandatangani oleh puluhan anggota asal ke empat partai pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013-2018, H Zainal Abidin dan H Said Ismail.

“Benar pihak kita sudah menerima surat tersebut. Anggota tim itu berasal dari empat partai yakni Partai Gerindra, PKPB, PKNU dan PKBIB.”Jawab Ketua Pokja Pencalonan KPUD Inhil, Herdian Asmi, SH MH ketika dikomfirmasi melalui sambungan telepon selularnya, Rabu (24/7)

Menurut Herdian,  pengunduran ini sifatnya hanya pengunduran dari Bapilu dan Tim pemenangan bukan penarikan dukungan partai kepada pasangan tersebut.”Aturannya tentu pasangan Dinamis harus membentuk Tim Bapilu dan pemenangan lagi untuk menggantikan anggota yang menyatakan menarik diri,” Sebut Herdian.

Salah seorang ketua Partai pengusung pasangan Dinamis yang minta namanya tidak dipublikasikan ketika dikomfirmasi membenarkan akan pengunduran ini. Menurutnya, secara partai mereka sudah memenuhi tugas untuk mengantarkan pasangan Dinamis lolos sebagai salah satu peserta pemilukada 2013.”Tugas kita sudah dipenuhi namun komitmen untuk mengantarkan pasangan ini lolos sebagai calon tidak berarti kami juga harus ikut sebagai tim pemenangan mereka,” Jawabnya sambil mengelak mengatakan alasan pengunduran tersebut.

Hal senada juga terlontar dari salah seorang petinggi Partai pengusung pasangan Dinamis lainnya yang juga minta namanya untuk tidak dipublikasikan. Menurutnya, pengunduran dari Bapilu dan Tim pemenangan pasangan Dinamis lebih disebabkan dari rasa kekecewaan dikarenakan pasangan Dinamis lebih mementingkan Tim Keluarga dibandingkan Tim Partai. Partai terkesan hanya dijadikan bamper.

“Penarikan anggota dari Tim ini juga diikuti mundurnya seluruh tingkatan dalam pengurusan partai,”  Ujarnya.

Calon Bupati pasangan Dinamis, H Zainal Abidin ketika dikomfirmasi wartawan melalui sambungan telepon selularnya menyatakan hal itu tidaklah menjadi persoalan karena mendukung atau tidak itu hak setiap individu. “Tak ada masalah. Apalagi jika memang mereka sudah mendapatkan persetujuan dari partai masing-masing. Di Negara Demokrasi, mendukung atau tidak itu menjadi haknya setiap orang.” Jawabnya. (dro)

Hingga  Akhir Minggu Kedua Ramadan, Belum Satupun Pengusaha Rumah Makan Yang Diberikan Sanksi.

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sedikitnya 24 Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Sekdakab Indragiri Hilir terjaring razia yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja saat nongkrong di warung makan  pada jam dinas di bulan suci Ramadhan 1434 H. Senin (23/7) kemaren. Sayangnya, hingga memasuki akhir minggu kedua. Belum ada satupun pengusaha rumah makan bandel yang diberikan sanksi tegas.

“Kita hargai kinerja satpol PP untuk menertibkan PNS. Namun sayangnya, hingga hari ini belum ada satupun pengusaha rumah makannya yang diberikan sanksi. Padahal edaran Pemkab Inhil juga sangat jelas akan adanya larangan operasional dibawah jam 15.00 Wib. Sebagai penegak wibawa Pemerintah, bukankah Satpol juga seharusnya menindak pelaku bisnisnya yang nyata juga sudah melakukan pelanggaran?.” Tanya seorang Warga Tembilahan, Anto.

Dalam pemberitaan sebelumnya, warga Tembilahan lainnya, Rudy juga menyayangkan kesan pilih kasih Satpol PP ini. Bahkan ia menaruh kecurigaan adanya unsur kesengajaan. Menurutnya, setiap tahun pengusaha rumah makan yang membandel sepertinya tidak pernah berubah. Kalau mereka hingga saat ini masih bebas berbuat seenaknya, mungkin saja memang ada peran, aturan dan mungkin juga jumlah kompensasi tertentu yang sudah disepakati.

“setiap tahun penegakkan kesannya hanya bohong-bohongan. Gertak-gertak, dapat kompensasi lalu ramadanpun bubar. Aturan tinggal aturan yang penting biaya kebutuhan lebaran terpenuhi. Mungkin,” Sindir Anto.

Dalam razia kali ini, Oknum PNS yang ketangkap tangan lalu didata oleh BKD untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Karena selama menjalankan razia khusus kalangan PNS, pihak Sat Pol PP juga melibatkan pegawai dari BKD.

Kasat Pol PP Martha Haryadi melalui Kasi penegakan Hukum Hadi Rahman kepada wartawan menuturkan bahwa razia yang digelar kali ini sasarannya hanya untuk kalangan PNS yang mangkir menjalankan ibadah puasa dan kedapatan nongkrong diwarung pada saat jam Dinas.

“Sesuai dengan Perintah dari Pimpinan, kita hanya menjalankan tugas khususnya bagi kalangan PNS dan honorer, untuk menjaga kondisi ketertiban dan ketentraman umum selama bulan suci Ramadhan,”ujar Hadi Rahman.

sebelumnya, Selain untuk kalangan PNS, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) juga sudah mengeluarkan aturan untuk membatasi aktivitas warung makan dan restoran selama bulan puasa. Pemilik usaha hanya diberi ijin membuka usahanya di atas pukul 15.00 WIB hingga waktu sahur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, H Alimuddin RM mengemukakan himbauan tersebut bertujuan untuk menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa.  Supaya kekhusukan dan kelancaran  ibadah tetap terjaga hingga berakhirnya bulan puasa.

“Hal inikan hanya setahun sekali bukan setiap hari. Jadi kami mohon para pemulik usaha benar-benar mematuhinya. Semua ini demi kepentingan kita bersama,” ungkap Alimuddin RM, Selasa (9/7) yang lalu sambil mengatakan apapun alasanya peraturan  itu harus dipatuhi.

Tidak hanya itu, Sekda juga mengatakan tempat hiburan malam juga dillarang beroperasi seperti biasanya.  Apabila ada pengelola tempat hiburan malam yang tetap beroperasi selama Ramadan maka akan mendapat tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud bisa sampai dengan pencabutan izin usaha.

“Bagi siapa yang melanggar akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Karena kita ingin kesucian bulan puasa benar-benar terjaga. Jangan sampai bulan itu ternoda oleh berbagai aktivitas yang menyesatkan,”Ancam Sekda kala itu. (dro/*e)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka amankan pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013 – 2018, 4 september 2013 mendatang, jajaran polres Inhil terjunkan sebanyak 508 personil.

Penegasan tersebut, disampaikan Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.M.si melalui Kabag Ops AKP Kurnia Styawan SIK. Dikatakannya, seluruh personil yang sudah dipersiapkan itu, nantinya tersebar di setiap TPS yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Kita sudah siapkan 508 personil untuk amankan pelaksanaan Pemilukada mendatang.”kata Kabag Ops AKP.Kurnia Stywan SIK.

Oleh karena itu, mantan Kasat Reskrim Polres Inhil ini juga mengajak seluruh lapisan masyarakat turut serta mensukseskan pesta lima tahunan ini. Dengan adanya kerjasama semua pihak diharapkan  akan tercipta kondisi keamanan yang kondusif.

“Kita berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Inhil terutama yang sudah mempunyai hak pilih, agar bisa menggunakan suaranya tentunya sesuai dengan pilihannya. Serta bisa menjaga ketentraman dan keamanan pada setiap lingkungannya agar tetap kondusif,”Pesannya.(dro/*e)

TEMBILAHAN (ww.detikriau.org) – Komisi II DPRD Inhil mempertanyakan kebijakan Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Inhil, dalam mengeluarkan izin lokasi PT. Krisna Mustika Kencana (KMK) yang saat ini telah melakukan eksploitasi terhadap lahan masyarakat Desa Benteng Utara, Kecamatan Sungai Batang.

Pasalnya, jika dilihat dari rencana proyek atau proposal yang disampaikan perusahaan seharusnya BP2MPD dapat mengkaji lebih jauh lagi terutama tentang pola yang diterapkan perusahaan.

“Kita mempertanyakan, apakah badan perizinan tidak berpikir atau mengkaji lebih jauh dulu sebelum mengeluarkan izin sebuah perusahaan yang akan bermitra dengan masyarakat.  Karena dalam surat perjanjian yg dibuat oleh perusahaan sudah sangat jelas merugikan masyarakat, mengapa izinnya tetap dikeluarkan,” ungkap Ir.Junaidi Ketua Komisi II DPRD Inhil siang kemaren.

Dilihat dari proses perizinan pembangunan perkebunan yang ada, dimulai dari Izin lokasi, berdasarkan peraturan menteri Agraria tahun 1999, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya, sket lokasi yang dimohon dan rencana proyek ataupun proposal perusahaan.

“Dari ini saja Perusahaan harusnya belum layak untuk mendapatkan izin lokasi tersebut, karena lokasi mereka belum jelas karena tidak semua masyarakat yang setuju untuk berkerjasama, disini lah seharusnya badan perizinan berkerja bukan hanya berdasarkan rekomendasi dari pihak-pihak terkait saja,” jelas politisi dari fraksi Golkar tersebut.

Junaidi mengaku cukup meyayangkan hal ini terjadi. ditengah-tengah niat pemerintah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani dengan membuka kesempatan bagi investor, masyarakat malah terjebak dengan pola yang sangat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari pemerintah melalui kebijakan atau pun sebagai pihak yang memiliki pemahaman lebih.

Direncanakan Kamis (25/7) nantinya Badan Perizinan akan menggelar pertemuan khusus berama Sembilan satker terkait dan pihak perusahaan. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Kita tidak memiliki niat ingin menghalangi pihak manapun, untuk itu kita meminta badan perizinan agar dapat dengan arif menyelesaikan persoalan ini. Dan kita juga harapkan rapat tersebut dihadiri oleh pihak yang berkompeten dan memahami sehingga dapat menghasilkan solusi yang terbaik,” harap Junaidi.(dro/*r)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Ketersediaan Gas Elpiji di Kota Tembilahan sering mengalami kekosongan. Hal ini diduga disebabkan kurangnya ketersediaan tabung GAS.

“Sudah dua hari ini saya kehabisan GAS. Beberapa tempat agen penjualan elpiji yang saya hubungi semuanya kehabisan stok. Mereka hanya bisa menjanjikan satu atau dua hari kedepan baru bisa memenuhi permintaan pelanggan.” Keluh Agustina, warga Jalan Batang Tuaka Tembilahan.

Kondisi seperti ini menurutnya sangat merepotkan. Sejak adanya konversi  minyak tanah ke GAS, kebutuhan memasak di dapur sepenuhnya bergantung ke bahan bakar GAS.

Aida, ibu rumah tangga jalan H Arief Tembilahan Hulu juga mengungkapkan keluhan yang hampir senada. Ia juga mengaku, kebutuhan GAS untuk keperluan dagangannya sejak kemaren kosong.” Dari kemaren mau tidak mau saya terpaksa mempergunakan kembali kompor berbahan mitan. Memang boros tapi mau gimana lagi. Tidak memasak artinya sebagai pedagang lauk pauk saya harus kehilangan penghasilan.” Ungkap Aida.

Juga diakui Aida, terjadinya kekosongan GAS dipasaran bukanlah terjadi satu dua kali ini saja. kejadian ini sudah cukup sering berulang. Ia berharap agar kondisi ini tidak terus merepotkan masyarakat, pihak-pihak terkait diminta untuk lebih serius melakukan pengawasan.

“Apapun bahasanya, sejak program konversi mitan ke GAS, katanya pemerintah menjamin ketersedian GAS bagi kebutuhan masyarakat akan lancar. Kita berharap tentunya janji-janji pemerintah ini janganlah terlalu mudah untuk diucapkan jika tidak berani untuk mempertanggung jawabkan” Kesal Aida.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Rudiansyah ketika di komfirmasi melalui sambungan telepon selularnya, selasa (23/7) mengaku juga sudah mendengar adanya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan pasokan GAS yang kejadiannya cukup berulang-ulang ini.

Ia menduga kekosongan ini lebih disebabkan adanya peningkatan kebutuhan GAS selama bulan Ramadan. Interval waktu pengisian dengan ketersediaan tabung tidak sebanding. Akibatnya, ketersediaan GAS ditingkat pedagang mengalami kekosongan.

“Harusnya ketersediaan jumlah tabung GAS setidaknya 2 kali jumlah yang dikonversi. Untuk sekarang, ini yang belum terpenuhi. Akibatnya, para agen akan kesulitan untuk melakukan pengisian ulang. Ini yang saya duga menjadi penyebab seringnya pasokan GAS hilang dipasaran,” Ujar Rudiansyah.

Apalagi selama bulan Ramadan, ditambahkan mantan Kabag Ekonomi Setdakab Inhil ini, kebutuhan rumah tangga akan bahan bakar GAS semakin meningkat. Termasuk kebutuhan GAS untuk keperluan pedagang musiman lauk pauk yang tumbuh cukup subur di bulan Ramadan. Menurut Rudiansyah, kebutuhan GAS yang mengalami peningkatan ini tentunya membutuhkan ketersediaan tabung yang mencukupi agar tidak terjadinya kesenjangan antara waktu pengisian ulang elpiji dengan tingkat permintaan masyarakat. “Kekurangan tabung gas ini sudah kita sampaikan kepada pihak terkait. kita berharap hal ini segera mendapatkan tanggapan dan kekurangan tersebut bisa dipenuhi,” Pungkas Rudiansyah.(dro)