TEMBILAHAN(www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) membangun akses jalan darat yang lebih baik bagi warga Batang Tuaka, Gaung Anak Serka (GAS) dan Gaung. Tidak lagi mengutamakan jalan penghubung dari Sungai Luar-Sungai Piring- Teluk Pinang yang saat ini berada di pinggir sungai.

Sertimbangannya, akses jalan darat yang sudah  ada tersebut sangat sulit diperbaiki. Tiap kali ditimbun dan diaspal, selalu saja digenangi air pasang. Lantas kemudian jalan yang sudah diperbaiki itu rusak kembali.

Hal itu sangat tidak efektif dan tidak efisien. Pasalnya, selain memboroskan anggaran, juga tidak tepat. Sejak lama, kondisi jalan dimaksud sangat sulit untuk terus dijaga. Karena senantiasa tergerus air pasang.

“Kita sudah tetapkan, meningkatkan kualitas jalan penghubung Sungai Luar-Sungai Empat. Jalan itu lebih lebar dan tidak berada di tepi sungai. Nantinya dari sekitar Sungai Empat baru turun memutar ke Teluk Pinang,”kata Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan.

Jalan penghubung Sungai Luar-Sungai Piring-Teluk Pinang saat ini lebarnya menurut Bupati sangat tidak memadai. Kendaraan roda empat sulit untuk melintas pada jalan tersebut. Selain sempit juga mengalami kerusakan yang sangat parah.

Kebijakan mengalihkan jalan penghubung itu ditegaskan orang nomor satu di Bumi Sri Gemilang itu telah melewati pertimbangan yang matang. Kebijakan itu diambil juga untuk kepentingan masyarakat banyak.

“Sesuai dengan kondisi geografis kita. Jalan penghubung harus dibangun jauh dari sungai, supaya tidak longsor dan tergenang air pasang. Karena itu, jalan baru yang kita bangun akan mampu memberikan ruang bagi warga nantinya untuk mengangkut hasil bumi maupun mobilisasi yang lainnya,”tegas Indra Muchlis Adnan.

Begitu pula dengan jalan lintas lainnya yang berada di tepi sungai. Pemkab Inhil disebut Bupati terus melakukan kajian. Pada masa mendatang diharapkan tidak ada lagi ruas jalan yang berada di pinggir sungai, supaya biaya pemeliharaan dan perbaikan tidak mahal. (dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Menjelang berakhirnya pelaksanaan puasa ramadan, kawasan pasar jongkok seputaran jalan Sultan Syarif qasim Tembilahan mulai ramai dibanjiri pembeli. Pasar yang lebih aktif dimalam hari ini menjadi salah satu tujuan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan perayaan lebaran.

Aan, salah seorang pedagang pakaian mengaku peningkatan jumlah pengunjung mulai dirasakan sejak memasuki pertengahan Ramadan. Setiap malamnya, ribuan pengunjung penuh sesak memadati kawasan yang menyediakan berbagai dagangan mulai barang-barang bekas hingga barang baru ini.

“Sejak pertengahan Ramadan kawasan ini sudah ramai dikunjungi pembeli. Alhamdulillah omset kita juga meningkat. Setiap malam, rata-rata saya bisa menjual hingga puluhan potong pakaian jadi. Biasanya kondisi seperti ini akan semakin meningkat menjelang semakin dekatnya perayaan idul fitri,” Ujar Aan.

Rendi, pedagang lainnya juga membenarkan akan adanya peningkatan jumlah pengunjung. Menurutnya, kopiah, peci haji, jilbab, sajadah dan berbagai barang dagangannya laris manis. Meski tidak mengambil untung tinggi, dengan meningkatnya omset penjualan, rupiah keuntungan yang mampu diraih juga dipastikannya mengalami peningkatan.

“Kesempatan seperti ini biasanya hanya setahun sekali. Maklum untuk merayakan lebaran, biasanya masyarakat lebih memilih barang baru. Apalagi barang dagangan saya harganya sangat terjangkau dan juga sangat dibutuhkan. Alhamdulillah.”Syukurinya.

Dikatakan Rendi, barang dagangan ini sebahagian dipasoknya dari pulau jawa dan sebahagian lagi ia datangkan dari provinsi Sumatra Barat. Kegiatan seperti ini diakuinya sudah menjadi rutinitas dan penghasilan utamanya.

Kawasan pasar jongkok yang berada dipusat perkotaan kota Tembilahan selama ini memang menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat.  Disamping mencari berbagai kebutuhan, kawasan ini juga sudah menjadi salah satu tujuan rekreasi warga. Aktivitas yang dimulai sejak pukul 16.00 hingga menjelang malam ini membuat kota Tembilahan terasa hidup.

“Walau diluar bulan Ramadan, kawasan ini setiap malamnya memang selalu ramai pengunjung. Bukan hanya penduduk setempat, pelancong luar daerah juga menjadikan kawasan ini sebagai salah satu tempat yang sepertinya wajib dikunjungi. Memang menjelang idul fitri seperti saat ini, peningkatan jumlah pengunjung menjadi luar biasa,” Ujar Wawan seorang warga Tembilahanl. Selasa malam (30/7). (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – DPRD Inhil menegaskan bahwa Sekolah Menengah Atas Negri (SMAN) 1 Tembilahan dikembalikan seperti sediakala. Pengembalian ini bermakna penamaan SMAN Indrapraja dinyatakan ditiadakan.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Surya Lesmana yang saat itu didamping Kepala Dinas Pendidikan, Fauzar dihadapan para demonstran yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli SMAN 1 Tembilahan Kota (AMMP) beserta Osis SMAN 1 Tembilahan dan puluhan siswa. Selasa (30/7)

Keputusan pengembalian nama SMAN 1 Tembilahan ini dikatakan Surya Lesmana didasarkan kepada hasil rembuk dan keputusan pihak DPRD bersama Dinas Pendidikan Inhil.

“Kesepakatan pengembalian nama SMAN 1 ini merupakan hasil keputusan kita bersama. Sementara untuk SMP 1 Indrapraja dan SD 032 Indrapraja belum dilakukan pembahasan,” Jelas Surya.

Sebelumnya, ratusan massa AMMP dan Osis SMA 1 tembilahan beserta siswa melakukan orasi di depan Kantor Disdik Inhil. kedatangan rombongan massa disambut langsung oleh kadisdik, H Fauzar didampingi beberapa orang staff. Dihalaman kantor Disdik, masa memaksa Kadisdik duduk berjemur sambil lesehan mendengarkan berbagai orasi. Selesai di Disdik, rombongan bergerak ke kantor DPRD Inhil yang juga diikuti oleh Kadisdik dan beberapa orang pejabat.

Usai mendapatkan kepastian, massa mengaku puas. Korlap massa, Indra Gunawan menegaskan bahwa aksi mereka hanya menuntut pengembalian nama SMAN 1 Tembilahan. Sedangkan untuk SMPN Indra Praja dan SD 032 Indra Praja diluar agenda demo.”Aksi kita hanya satu tujuan yakni meminta pengembalian SMAN 1. Lainnya diluar agenda kita,” Tegas Indra.

Kesepakatan yang disampaikan Anggota DPRD Inhil, Surya Lesmana akhirnya disalin diatas sebuah kertas bermatrai cukup. Keputusan itu ditantangani oleh DPRD yang diwakili Surya Lesmana, Kadisdik Inhil, H Fauzar beserta perwakilan Komite sekolah dan perwakilan masyarakat. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) — Pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir di Halaman Kecamatan Tembilahan  menuai kekecewaan masyarakat. Pembagian yang dinilai sembraut menyebabkan banyak warga miskin yang lebih berhak malah tidak  kebagian.

“Kalau seperti ini jelasnya pembagian tidak adil. Siapa saja boleh masuk. Jadi tidak jelas lagi yang mana benar masyarakat miskin dan mana yang tidak.”Kesal seorang Ibu, Jawiyah (56) dengan nada kesal, Selasa (30/7)

Dikarenakan kondisi fisik yang tidak berapa sehat lagi akibat dimakan usia, jawiyah mengaku tidak mampu berdesak-desakan. Bahkan hingga ia kelelahan, satu kantongpun paket yabg berisikan 2 botol sirup, gula, tepung dan minyak goreng seharga Rp. 20 ribu itu tidak berhasil ia dapatkan.

“Pastinya kecewa nak. Apalagi setelah berdesak-desakan, satu paketpun saya tidak dapat.” Keluhnya sambil duduk berunjur kaki di trotoar depan jalan Kantor Camat.

Aman (43), seorang pekerja penarik becak juga menilai pelaksanaan pasar murah ini tidak tertata baik. Menurutnya, seharusnya pembagian dilakukan menggunakan kupon. Dalam pembagian kupon itu bisa bekerjasama dengan perangkat desa atau kelurahan sehingga bisa diberikan kepada warga yang benar benar kurang mampu.

“Kalau seperti ini banyak masyarakat yang seharusnya memang berhak malah tidak kebagian. Tapi kalau pakai kupon lebih merata dan tentunya akan lebih tepat sasaran.” Kata Aman.

Pantauan lapangan, pelaksanaan pasar murah dihalaman kantor camat Tembilahan ini penuh sesak dengan pengantri. 1300 paket yang dikatakan panitia disediakan dalam sekejab ludes. Namun yang menariknya, dari sekian banyak masyarakat yang ikut antri paket yang ditujukan untuk masyarakat miskin ini, kebanyakan datang mempergunakan kendaraan bermotor roda dua dan sebahagian terlihat mempergunakan perhiasan.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Meski mendapat banyak penolakan oleh Jemaah Calon  Haji (JCH) Kabupaten Inhil, Pemerntah Kab. Inhil tetap saja menetapkan transportasi udara sebagai sarana menuju embarkasi batam. Akibatnya untuk itu JCH harus menanggung biaya lokal sebesar 4.416.000. penetapan ini tetap dilakukan dengan telah ditandatanganinya SK Bupati kpts/311/VII/hk-2013 yang ranperdanya sama sekali belum diparipurnakan oleh DPRD Kabupaten Inhil.

Pihak DPRD khususnya yang tergabung dalam Pansus haji tersebut, meminta agar pemerintah dapat merasionalisasikan biaya tersebut karena memang dirasakan sangat memberatkan.

Dalam hearing yang dipimpin oleh Zubair Malomo dan dihadiri oleh Kemenag, Kabag Kesra, Kabag hukum dan Sosial Setdakab Inhil, beserta perwakilan masing-masing fraksi dan komisi DPRD Inhil di Ruangan Banggar, siang (29/7) kemaren. Kemenag sama sekali tidak memberikan solusi terhadap permasalahan yang saat ini sedang dikeluhkan masyarakat. Dengan selisih biaya transportasi yang cukup besar ditambah berbagai ungkapan keluhan masyarakat, kebijakan pemerintah memilih transportasi udara sebagai sarana menuju embarkasi batam wajar menerima kritikan .

Yusuf Said salah seorang anggota DPRD Inhil sempat menilai kebijakan yang diusulkan kemenag Inhil tersebut sama sekali tidak melibatkan panitia dan instansi terkait lainya dalam menetapkan pilihan yang akan diusulkan.

“Ini yang kita pertanyakan, apakah ini ada koordinasi dulu, tidak usah bersama dewan dulu, sesama leading sektor saja tidak. Buktinya kesra mengaku tidak mengetahui apa-apa tentang penetapan biaya lokal haji ini. Ini yang kita pertanyakan mengapa tetap harus lewat tranportasi udara,” ungkap Yusuf Said.

Dikeluhkannya biaya lokal tersebut oleh masyarakat memang sangat beralasan, mengingat biaya melalui udara dan laut terdapat selisih harga yang cukup besar yakni sebesar 1,8 juta rupiah. Bahkan dengan kebijakan tersebut beberapa jemaah juga sudah berniat untuk tetap ngotot berangkat melalui jalur laut.

Sesuai dengan ketentuan dan prosedurnya, seharusnya Keperluan dan kebutuhan para CJH sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah. Hanya saja dalam segi biaya, Pemkab Inhil menetapkan harga 4,4 juta yang dinilai terlalu tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga Inhu yang hanya 2,6 dan tajung jabung barat yang hanya 1,6 juta rupiah.(dro/*r)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pembangunan jembatan penghubung sangat diperlukan, karena dapat membuka isolasi daerah. Selain itu dapat menumbuhkan laju roda perekonomian masyarakat setempat, umumnya masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Pasalnya, infrastruktur itu dibutuhkan oleh setiap daerah, terlebih jika daerah itu merupakan daerah yang sangat berkembang. Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan menegaskan, bahwa isolasi daerah merupakan salah satu isu sentral yang harus dientaskan daerah ini

Saat ini hanya tinggal beberapa jembatan skala besar yang masih menjadi pekerjaan rumah di bumi Sri Gemilang. Jembatan penyeberangan Sungai Gaung di Desa Belantaraya, Penyeberangan Enok termasuk dua jembatan skala besar yang masih harus diselesaikan.

“Kedua jembatan ini merupakan usaha kita dalam membuka isolasi daerah yang sangat dibutuhkan warga,” kata Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan.

Jembatan Penyeberangan Sungai Gaung include dengan jalan multy years Bandara Tempuling-Mandah. Keberadaanya dimaksudkan demi membuka isolasi wilayah Inhil Bagian Utara dan sekitarnya. Sedangkan jembatan penyeberangan Enok ditujukan membuka isolasi wilayah Enok dengan daerah lain.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kita harus membuka isolasi daerah. Supaya pergerakan barang dan jasa serta mobilisasi warga tidak terhambat,” tutur Bupati, Indra.

Apabila seluruh wilayah sudah terhubung, hasil panen warga menurut Indra Muchlis Adnan dapat dipasarkan dengan mudah. Kondisi tersebut bukan hanya meningkatkan nilai ekonomi hasil bumi warga. Namun juga membuat warga bisa kapan saja mengakses pusat perputaran ekonomi.

“Kita sejak awal sudah komit mengentaskan Inhil dari isolasi. Kita tidak ingin lagi melihat warga kesulitan dalam mengangkut maupun memasarkan hasil buminya,” terang Bupati.

Hanya saja, karena pembangunan jembatan penghubung skala besar plus jalan penunjangnya memerlukan anggaran yang sangat besar. Pembangunan itu terpaksa harus dilakukan secara bertahap.

Harapannya, kelak kapan saja warga Inhil Bagian Utara ingin bertolak ke daerah lain tidak lagi tergantung dengan pasang surutnya air. Pun begitu dengan warga Inhil lainnya, dapat dengan mudah berhubungan satu sama lain tanpa ada sekat isolasi.

Adapun beberapa jembatan besar yang dibangun pemerintah dan dampaknya sangat dirasakan sebagai besar masyarakat, yakni Jembatan Rumbai Jaya. Keberadaanya mampu menghubungkan beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kempas dengan Tempuling dan Tembilahan. Jembatan Sungai Gergaji. Sarana itu mampu menghubungkan tiga kecamatan dengan ibukota Inhil.

Jembatan Kuala Getek. Kehadiranya bisa membuka isolasi warga Kecamatan Batang Tuaka, meliputi Kecamatan, Gaung Anak Sera (GAS) dan Kecamatan Gaung deng Tembilahan dan sekitarnya.(dro/*1)