Tembilahan (www.detikriau.org) – Musim Haji Tahun 2013, Pemkab Inhil melepas 58 orang PNS untuk menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci. Pelepasan anggota Korp Pegawai Negri (Korpri) Kabupaten Indragiri Hilir bertempat di Balai Utama Kantor Bupati ini dilakukan oleh Ketua DPD Korpri Inhil, H Alimuddin RM , selasa (3/9) kemaren.

Dalam sambutannya, Alimuddin berpesan agar 58 JCH Korpi tetap  menjaga kesehatan.”Dengan tubuh sehat dan tentunya akan membuat fisik menjadi kuat, isnyaallah kita akan dapat melaksanakan ibdah secara optimal dan insyaallah juga nantinya akan mendapatkan Haji Mabrur,” Pesan Sekda.

Sebagai anggota Korpri yang berperan sebagai pelayan masyarakat, ditambahkan Sekda, tentunya harus selalu menjaga  setiap tindakan dan perbuatan agar nama Korpri hendaknya dapat terus terjaga dengan baik.

Diakhir penyampaian amarannya, Sekda berpesan agar setibanya ditanah suci, seluruh JCH Korpi dapat memanjatkan do’a bagi kebaikan masyarakat Inhil, saudara-saudara yang ditinggal termasuk anggota Korpri lainnya.”Mudah-mudahan Negri kita ini akan menjadi Negri yang sejahtera, makmur dan damai.” Pungkas Sekda.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Amanakan jalannya Pilgubri dan Pilbup Inhil, Polres Inhil mengerahkan sebanyak 506 personil yang disebar di 20 Kecamatan. Seluruh personil yang diturunkan sudah melalui tahapan serpas (pergeseran pasukan).

Hal ini disampaikan oleh Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, Sik.,M.Si melalui Perwira Humas, Ipda Warno. Serpas dikatakan Paur Humas dimaksudkan agar personil yang mendapat tugas pengamanan sudah dapat mengenal dan memahami situasi dan kondisi dilapangan tempat di mana ia ditugaskan.

“Selain personil Kepolisian Polres Inhil,  kita juga mendapatkan tambahan bantuan tenaga pengamanan dari Polda Riau sebanyak 68 personil, BKO Sat Brimop Provinsi Kepri 66 personil dan 34 Personil dari Polres Inhu,”Terang Paur Humas

Ditambahkan Paur Humas, penjagaan pengamanan dihari H tidak hanya saat proses pelaksanaan pencoblosan tetapi juga disaat dilakukan penghitungan suara di TPS hingga surat suara diantar ke PPK. “Seluruh personil ditugaskan untuk mengamankan hal-hal yang mungkin akan mengganggu jalannya pesta rakyat ini.” Pungkas Paur Humas.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Indragiri Hilir, dari 20 Kecamatan se Kab Inhil, pelaksanaan pencoblosan dilakukan di 1.559 TPS. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Hingga di tutupnya pelaksanaan pencoblosan Pilgubri dan Pilbup Inhil pukul 13.00 Wib, khususnya di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu berjalan dengan cukup tertib. Namun diprediksi, jumlah pemilih yang tidak memberikan suara akan meningkat.

Pantauan, perkiraan peningkatan Golput bukan hanya disebabkan keengganan warga untuk memberikan pilihan pada salah satu calon tetapi lebih dikarenakan kesembrautan sistem pendataan Pemilih.

Informasi yang dirangkum dari berbagai sumber masyarakat pemilih di dua Kecamatan yang ditemui di lokasi TPS mengaku tidak mendapatkan surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara model c6-KWK.KPU. “Saya sendiri heran, seumur hidup saya tinggal diwilayah ini, tapi saya tidak mendapatkan undangan pemilih. Herannya, istri saya sendiri malah diberikan. Bahkan tetangga saya, 4 orang yang memiliki hak suara dalam 1 KK, seluruhnya juga tidak mendapatkan kartu Model C6.”Ungkap H Amri, salah seorang warga di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan. Rabu (4/9)

Menurut Informasi yang diterimanya dikatakan Amri, bagi warga yang tidak mendapatkan kartu model C6 bisa memberikan suara dengan catatan dapat menunjukkan KTP. Namun kebijakan ini kembali membuat ia kecewa. Benar ia diperbolehkan untuk memberikan suara tetapi waktunya setelah seluruh pemilih yang mendapatkan undangan selesai melakukan pencoblosan. Padahal menurutnya namanya terdata di DPT.

“Kerja kita bukan ini saja. saya perlu mencarai nafkah untuk keluarga. Kalau harus menunggu lama, lebih baik kita tidak usaha ikut memilih,” Kecam Amri yang saat itu juga dibenarkan oleh beberapa orang pemilih lainnya.

Kesimpang siuran data pemilih ini sudah mulai mencuat sejak 1 hari menjelang hari H. bukan hanya tidak mendapatkan kartu Model C6, sebahagian mpemilih malah tidak mendapatkan kartu pemilih. Sementara, banyak diantaranya, 1 orang pemilih mendapatkan lebih dari satu kartu pemilih.

“Saya aja dapat dua kartu pemilih. Di dua kartu itu, Nama dan tanggal lahir sama hanya saja NIK yang tertera berbeda.” Ujar Arif, warga Jalan Batang Tuaka Tembilahan. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) –Syamsuddin Uti tercatat sebagai Calon Bupati Inhil periode 2013-2018 yang memiliki harta kekayaan terbanyak dibandingkan 3 calon Bupati lainnya sedangkan untuk Calon Wakil Bupati, record kekayaan terbanyak dipegang oleh H Rosman Malomo.

Secara keseluruhan, laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan KPU Inhil, Calon Bupati pasangan berjargon Sumbawa, H Syamsuddin Uti memiliki kekayaan sebesar 11,7 Milyar dengan Hutang Kartu kredit sebesar Rp 16 juta disusul oleh Calon Bupati berjargon Dinamis, Zainal Abidin dengan harta kekayaan sebesar Rp 3,5 Milyar plus 6.800 US Dolar. Kemudian Calon Bupati berjargon Cerdas, H Edy Syafwannur dengan Harta kekayaan sebesar Rp. 3 Milyar plus 7.300 US Dolar.

“Berdasarkan LHKPN, calon Bupati yang memiliki harta kekayaan terkecil adalah HM Wardan dengan harta kekayaan hanya sebesar Rp 983 juta.” Ujar Ketua KPU Inhil melalui Ketua Pokja Pendaftaran, Herdian Asmi, senin (2/9)

Ditambahkannya, untuk calon Wakil Bupati, kekayaan terbanyak dipegang oleh H Rosman Malomo. Calon Wakil Bupati pasangan berjargon Warohmah ini memiliki harta kekayaan sejumlah Rp 2,6 Milyar. Ditempat kedua dipegang oleh calon Wakil Bupati pasangan Cerdas, H Agussalim juga dengan jumlah harta kekayaan sebesar Rp 2,6 Milyar namun dengan catatan hutang senilai Rp 100 juta. Kemudian disusul oleh calon Wakil Bupati dari pasangan Sumbawa dengan catatan harta kekayaan sebesar Rp 1,3 Milyar namun dengan catatan jumlah hutang sebesar Rp 913 juta.

“Untuk kandidat calon Wakil Bupati pasangan Dinamis, H Said Ismail sampai hari ini belum ada laporan karena terjadinya kesalahan pengisian formulir,” rinci Herdian.

Menurut Herdian, penyerahan LHKPN itu merupakan salah satu syarat bagi seorang calon untuk maju pada pemilihan bupati dan wakil bupati Inhil dan itu harus ada. Sedangkan kewenagan untuk melakukan verifikasinya atas hal itu berada pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “KPU Inhil hanya sebatas menerima hasil verifikasi itu,” pungkasnya. (dro)

TEMBILAHAN  (www.detikriau.org) –Sekjend Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) Kabupaten Indragiri Hilir, Indra Gunawan meminta pihak Kejaksaan Negeri Tembilahan untuk menuntaskan dugaan korupsi dana Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2008 yang lalu. Sebab dugaan korupsi dana Panwaslu tersebut dinilai sudah mengendap sekian lama.

“Kita mendesak pihak Kejaksaan Negeri Tembilahan untuk secepatnya menuntaskan kasus dugaan korupsi dana Panwaslu tersebut. Apalagi sejauh ini pihak Kejaksaan sudah sering menjanjikan untuk segera memproses tapi kenyataan hingga sekarang janji tersebut belum juga terealisasi,” ujarnya. Senin (2/9)

Padahal menurut Indra, saat ini masyarakat terus memantau upaya penegakan hukum oleh pihak terkait. Jangan sampai nanti akibat  lambannya proses hukum, menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap keseriusan pihak Kejaksaan akan upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan UU yang berlaku. “Jangan janji yang diucapkan hanyalah pepesan kosong belaka,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, Ferziansyah Sesunan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Hendri Antoro, dalam sebuah kesempatan kepada wartawan mengungkapkan dugaan korupsi dana Panwaslu adalah sebuah PR yang mesti dituntaskan. pihaknya sudah koordinasi dengan Bawaslu dan Panwaslu Riau. Hal ini dikarenakan pihaknya ‘kesulitan’ mengumpulkan barang bukti berupa dokumen surat-surat Panwaslu Inhil saat Pilkada Inhil 5 tahun yang lalu.

“Saat ini Panwaslu Inhil tersebut sudah bubar, karena memang mereka bertugas hanya saat Pilkada saja. Tambahan pula saat itu mereka berkantor menumpang di gedung PMI Inhil, sehingga kami harus bekerja ekstra mencari barang bukti surat-surat untuk melengkapi kasus ini,” ungkap Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tembilahan, Hendri Antoro beberapa waktu lalu.

Diakuinya, memang di kantor PMI Inhil di Jalan Veteran Tembilahan, dimana pada Pilkada Inhil 2008 lalu Panwaslu ‘menumpang’ menjalankan tugasnya, pihaknya menemukan satu brankas yang tidak bisa dibuka lagi, karena kuncinya telah hilang.

Namun pihak penyidik tidak yakin didalam brankas masih ada barang bukti yang diperlukan bagi penyidikan, namun penyidik akan terus mencarinya. Untuk itu akan berkoordinasi dengan Bawaslu dan Panwaslu Riau yang tentunya memiliki arsip dokumen Panwaslu Inhil ini.

“Sebenarnya mengenai tersangka sudah jelas, namun kami harus memperkuat dengan barang dan atau alat bukti yang cukup. Kami optimis kasus ini akan dapat dituntaskan,” tegas Hendri saat itu. (dro/**)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tetap komit melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan berbagai macam fasilitas public. Dengan semua ini diharapkan akan terus dapat meningkatkan geliat perekonomian dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan, pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas publik merupakan prioritas program pembangunan yang dilakukan Pemkab Inhil dimasa kepemerintahannya. Pembangunan dibidang ini akan berkorelasi dengan kemudahan akses tranportasi orang dan barang dan pada akhirnya tentu akan meningkatkan perekonomian warga.

“Pembangunan infrastruktur, khususnya ditingkat Kecamatan dan Desa tentu akan mempermudah arus tranportasi termasuk dalam memasarkan hasil perekebunan petani,” Ujar Bupati belum lama ini

Bupati mencontohkan seperti pembangunan jalan Highway, dari Bandara Tempuling menuju Mandah nantinya akan memberikan pengaruh yang cukup besar untuk membuka isolasi daerah khususnya wilayah Inhil bagian utara.

“Setelah selesainya pengerjaan proyek jalan ini jelas akan memberikan dampak yang sangat baik bagi perekonomian masyarakat  termasuk dengan pelaksanaan pembangunan fasilitas publik, khususnya didaerah-daerah seperti pembangunan pusat kesehatan, penyediaan air bersih dan listrik desa ,” pungkas Bupati.(dro)