ARB INdonesia, ROKAN HILIR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Pemerintah Daerah. Pertemuan ini dilakukan secara online dengan Gubernur se-Indonesia untuk membahas tentang langkah konkret pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri.

Rakor ini dihadiri Bupati Rohil Afrizal Sintong yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Rahmatul Zamri, S.Sos., Kabag Perekonomian Tiswarni, S.Pd., M.Si., Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Kadis Dinas Sosial dan Pejabat BPS Kabupaten Rokan Hilir.

Para stakeholder yang terlibat mengikuti acara rakor dengan cermat sambil mendengar penyampaian dari pemerintah pusat secara online melalui video confrence di Aula Lantai 3, Kantor Bupati Rokan Hilir, Batu 6, Bagansiapiapi, Senin 4/3/2024.

Mengawali penyampaianya, Mendagri Tito mengatakan rakor ini merupakan pertemuan yang dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Ia menambahkan, ini juga sebagai upaya kerja sama dalam mengendalikan harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional Puasa dan Idul Fitri tahun 2024. Ada beberapa daerah di Indonesia yang secara bulanan angka inflasinya masih jauh dari angka Nasional.

“Jadi untuk kepala daerah yang inflasinya di atas nasional, untuk melakukan pengendalian ketersediaan dan stabilitas pangan menjelang HBKN di Bulan Ramadan dan Idul Fitri”, tegasnya.

Menteri Tito jelaskan, ada sembilan langkah untuk pemerintah daerah agar bisa melakukan upaya penanganan inflasi, diantaranya memantau harga dan stok untuk memastikan harga pokok, melaksanakan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi, dan memberikan bantuan transportasi dari APBD.

“Saya berharap, usaha-usaha tersebut dapat dilaksanakan pemerintah daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional khususnya pada bulan Ramadan dan Idul fitri nantinya, sebab usaha ini sangat berkaitan terhadap daya beli masyarakat dan ketersediaan bahan pangan agar tetap stabil”, ujarnya. (rls)

ARB INdonesia, ROKAN HILIR – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengikuti Gebyar Audit Kasus Stunting yang dilaksanakan di Puskesmas Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, Senin (4/3/2024).

“Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak se-Provinsi Riau melalui Zoom meeting, dengan tema RIAU BERAKSI (Bersama Audit Kasus Stunting dan Intervensi),” ujar Plt. Kepala DP2KBP3A Rohil, Wiwik Shita, S.Pi., M.Si.

Wiwik menyebutkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menurunkan angka stunting dengan memberikan makanan tambahan berupa gizi.

“Kita juga melaksanakan penyuluhan di setiap kecamatan, dimana kader-kader kita berdayakan untuk memberikan penyuluhan bagaimana cara cepat menurunkan angka stunting,” ujarnyanya.

Selain mengikuti Gebyar Audit Kasus Stunting, DP2KBP3A Rohil juga memberikan sedikit bantuan berupa telur dengan susu kepada ibu hamil dan anak yang terkena stunting.

“Mudah-mudahan ke depannya kasus stunting di Kabupaten Rohil bisa turun dengan cepat,” kata Wiwik.

Dalam kesempatan itu, Kepala UPT Puskesmas Bagansiapiapi dr. Romy Cahyadi mengharapkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bagansiapiapi untuk bersama-sama berantas stunting ini dan mencegah anak-anak yang terkena stunting.

“Karena visi pemerintah kita yaitu Menuju Indonesia Emas 2045, jadi dari sekarang sudah mulai bagi ibu-ibu yang kurang mengerti ayo tanyakan ke pusat kesehatan masyarakat, atau posyandu-posyandu terdekat, Insyaallah kita layani,” tuturnya.

Romi menambahkan penurunan angka stunting di Kabupaten Rohil pada 2022 sebesar 24 persen, dan di tahun 2023 turun 14 persen.

“Di 2024 ini Insyaallah diusahakan dibawah 10 persen,” harapnya. (rls)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Hari ini Jum’at (1/3/2024), genap sudah 100 hari kerja Penjabat (PJ) Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Herman. Dalam kurun waktu tersebut, PJ Herman telah menunjukkan kinerja yang memuaskan, terutama dalam hal peningkatan harga komoditas kelapa yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat Inhil.

Bagaiamana tidak, semenjak Herman menjabat sebagai Pj Bupati Inhil pada 23 November 2023 lalu, harga kelapa di wilayah ini mengalami dua kali kenaikan yang signifikan.

Pada akhir Desember 2023, harga kelapa jambul naik dari Rp 1.500 – 1.700 per kilogram menjadi Rp 2.500 per kilogram. Kemudian, pada akhir Februari 2024, harga kelapa jambul kembali naik hingga harga tertinggi Rp 3.200 per kilogram.

Kenaikan harga kelapa ini tentu saja sangat membantu perekonomian masyarakat Inhil yang mayoritas merupakan petani kelapa yang jumlahnya mencapai sekitar 70 persen dari total penduduk Inhil.

Salah seorang petani kelapa di Kecamatan Enok, Ramli alias Lemok (36) mengaku sangat bersyukur atas kebijakan Pj Bupati Herman yang berhasil kembali membuat harga kelapa naik ditengah akan menyambut bulan suci Ramadhan.

“Alhamdulillah, saya sebagai petani kelapa sangat senang dengan harga jual sekarang. Sejak bulan Desember tahun lalu hingga saat ini harga kelapa alami dua kali kenaikan. Kelapa jambul sekarang mulai dari harga terendah Rp 2.700 sampai harga tertinggi 3.200 per kilogramnya. Kalau dulu harga sebelumnya cukup miris, cuma 1.500 sampai 1.700 cuma sekilo,” ungkapnya kepada ARB INdonesia, Sabtu (2/32024).

Selain itu, Lemok juga mengaku kembali bersemangat untuk merawat dan memanen hasil kebun kelapa, karena dampak harga jual yang baik.

“Yang pasti saya pribadi dan anggota kembali semangat untuk memanen hasil kebun dengan harga kelapa yang terus naik saat ini,” tuturnya.

Terakhir Lemok berharap kepada pemerintah daerah agar bisa membuat harga kelapa saat ini bisa bertahan dan stabil dalam jangka waktu yang panjang, bahkan lebih baik lagi jika terus ditingkatkan.

“Mungkin ini menjadi harapan semua petani kelapa agar pemerintah mampu mempertahankan harga yang sudah berpihak kepada kita. Intinya harapan kami harga sekarang dipertahankan, turun jangan, naik boleh,” papar Lemok sembari tersenyum kepada awak media.

Selain itu, kenaikan harga kelapa ini juga disampaikan petani kelapa lainnya Rudi (34). Ia menyampaikan harga dari penjualan terakhirnya di Kecamatan Pelangiran di harga Rp 3.200 per kilogramnya.

“Ia naik lagi harganya. 3 harian lalu kita jual kelapa untuk kelapa jenis PMK (Pecah, Muda, Kecil) Rp 1.700 perkilo dari Rp 1.450. Sedangkan untuk kelapa jambul yang ukuran 7 Ons lebih beratnya dalam 1 butir, harga perkilonya Rp 3.200 dari Rp 2.600. Kalau kelapa kupas licin sekarang Rp 3.330 per kilo dari Rp 2.700,” papar Rudi kepada ARB INdonesia, Sabtu (2/3/2024).

Sebagai informasi, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan harga kelapa lokal adalah kerjasama yang dijalin oleh Pj Bupati Herman dengan pihak luar negeri untuk mengirim kelapa komoditi keluar negeri. Hal ini bertujuan untuk memperluas pasar dan meningkatkan permintaan kelapa lokal, yang memiliki kualitas terbaik di tingkat nasional.

Langkah tersebut dilakukan H Herman sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan para petani kelapa yang merupakan sumber penghasilan mayoritas masyarakat Inhil dengan harapan harga kelapa lokal dapat bersaing lebih baik di pasar internasional dan tidak terjadi monopoli oleh pihak-pihak tertentu.

“Kami berusaha untuk meningkatkan keunggulan kelapa lokal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk mendapatkan fasilitas dan bantuan yang dapat membantu para petani kelapa. Kami berharap dengan kerjasama ini, harga kelapa lokal dapat stabil dan meningkat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Inhil,” ujar Pj Bupati Inhil, Herman beberapa waktu lalu (ARBAIN)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Mewakili pihak pemerintah Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Arifin, S.Sos., MM memberikan apresiasi kepada semua pihak atas suksesnya pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 pada rapat Pleno Terbuka yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Inhil.

“Mewakili pihak pemda Inhil, Kita sangat mengapresiasi kepada semua pihak, terutama KPU, Bawaslu, Aparat pengamanan, PPK dan saksi-saksi parpol dan lainnya karena selama berjalannya rapat pleno menunjukan sikap konsisten dam beretika. Sehingga berjalan aman, damai dan lancar,” tutur Kaban Kesbangpol Inhil, H Arifin kepada awak mediamedia usai penutupan penghitungan suara.

Selama proses rapat dilaksanakan, dari pantauan yang dilakukan Kesbangpol Inhil, H Arifin menyebutnya untuk potensi kerusuhan tidak terdeteksi.

“Alhamdulillah untuk potensi kerusuhan saat proses Pleno hingga akhir pelaksanaan nyaris tidak ada,” ungkapnya.

Terakhir H Arifin menyampaikan bahwa Kesbangpol Inhil akan terus mengawal untuk mengantar berkas hasil pleno hingga ke Provinsi Riau.

“Kita juga akan tetap mengawal memgantar berkas hinga ke provinsi. Semoga tidak ada kendala, jikapun ada kita berharap bisa diselesaikan dengn baik nantinya,” tutup Kaban Kesbangpol Inhil, H Arifin.

Untuk diketahui, dari pantaun langsung di lokasi, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 di Kabupaten Indragiri hilir telah selesai dilaksanakan pada Kamis (29/2/2024) hingga pukul 23.30 Wib. (Adv).

ARB INdonesia, ROKAN HILIR – Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong membuka secara resmi sekaligus memimpin Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tanah Putih untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Tahun 2025, Kamis (29/2/2024) di Aula Kantor Camat Tanah Putih, Jalan Yahya Addin, Kecamatan Tanah Putih, Rohil, Provinsi Riau.

Kegiatan Musrenbang Kecamatan Tanah Putih tersebut juga dihadiri Asisten 1 Fery H. Parya, Asisten II Rahmatul Zamri, Kasat Pol PP Syafnurizal, Inspektur Roy Azlan, Kepala BPKAD Darwan, Kepala BKPSDM Acil Rustianto, Anggota DPRD Rohil Ilhami pejabat struktural dari masing-masing OPD, Camat Tanah Putih Emelda, Kapolsek Tanah Putih, AKBP, D Sianturi, Danramil 02 Tanah Putih Kap.Cba(K) Karmilawati, Lurah dan Penghulu serta Ketua BPKep se-Kecamatan Tanah Putih.

Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dalam penyampaiannya mengatakan musrenbang merupakan tahapan dari proses penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya. Diharapkan aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang tingkat desa sampai Kecamatan harus yang benar-benar skala prioritas.

“Musrenbang hari ini di Kecamatan Tanah Putih cukup banyak yang hadir, ada asisten, kepala OPD, forkompincam serta lurah dan penghulu. Kebetulan hari ini saya berada di sini menghadiri Musrenbang tingkat Kecamatan tanah putih sehingga saya bisa langsung mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui datuk/datin penghulu maupun lurah. Walaupun APBD kita mengalami devisit, dimana APBD Rohil tahun ini Rp. 2,2 T, namun kalau untuk memenuhi usulan masyarakat yang tidak terlalu besar masih bisa dilaksanakan kegiatannya,” tuturnya.

“Sepertinya apa yang di usulkan oleh Lurah, Datuk/Datin Penghulu di Kecamatan Tanah Putih ini tidak begitu besar, jadi rata-rata usulan dibawah 200 juta dapat dimasukan dan dilaksanakan kegiatan nya pada APBD-P 2024 atau pada APBD murni 2025 untuk anggaran yang diatas 200 juta ,” tambah Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong.

Selain itu untuk Kecamatan Tanah Putih, terang Bupati, ada kegiatan – kegiatan yang sudah di usulkan pada tahun sebelumnya akan dilaksanakan kegiatan nya pada APBD murni Tahun ini. Bupati juga berharap agar para Datuk/ Datin Penghulu maupun Lurah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait usulan kegiatan, bahwa kegiatan itu tidak bisa serta merta bisa dilaksanakan setelah diusulkan tetapi semua berproses dan ada tahapannya.

“Saya berharap para Datuk dan Datin Penghulu maupun lurah bisa menjelaskan kepada masyarakat, tokoh masyarakat bahwa usulan kegiatan atau proposal yang di sampaikan melalui musrenbang itu tidak bisa langsung di kerjakan. Semua ada prosesnya dan harus masuk dalam RKPD,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut Bupati juga mengingatkan para Datuk/Datin Penghulu harus teliti dan cermat dalam menyusun administrasi penggunaan anggaran ADD maupun DD karena jika lalai ataupun salah dalam administrasi bisa tersandung hukum.

“Bagi Datuk dan Datin Penghulu agar berhati-hati dalam menggunakan ADD dan DD karena bukan hanya karena menyelewengkan anggaran saja bisa tersandung masalah hukum tapi masalah administrasi juga bisa tersandung masalah hukum. Ada 18 Kepenghuluan dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Tanah Putih ini rata-rata mengusulkan pembangunan skala prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Camat Tanah Putih, Emelda, S.Pd dalam sambutannya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Rohil Afrizal Sintong, yang telah hadir pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan di Tanah Putih. Ia juga mengucapkan terimakasih atas kemajuan pembangunan di Kecamatan Tanah Putih selama kepemimpinan Bupati Rohil Afrizal Sintong.

“Kami atas nama pemerintah kecamatan dan masyarakat Tanah Putih mengucapkan terimakasi kepada Bapak Bupati Afrizal Sintong, selama masa kepemimpinan Bapak begitu banyak perubahan yang terjadi di Kecamatan kami ini. Terutama pembangunan di lingkungan Kantor Camat Tanah Putih yang dulunya terlihat jelek sekarang setelah direhab tampak cantik dan megah, sudah ada tempat parkir, ada musholla, aula pertemuan dan taman. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan ini, masing masing kepenghuluan bisa mengusulkan 5 kegiatan yang skala prioritas,” jelasnya.

Emelda berharap agar semua usulan yang skala prioritas dapat terlaksana kegiatan pada APBD-P Tahun 2024 atau pada APBD murni Tahun 2025. Kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Tanah Putih yang dimulai pada pukul 10:00 wib tersebut ditutup oleh Bupati Rohil Afrizal Sintong pada pukul 13:00 WIB dengan Aman dan lancar. (Rls)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan berhasil memperoleh penghargaan dan penetapan sebagai UPT dengan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) oleh Menteri Hukum dan HAM selama tiga tahun terakhir secara berturut-turut.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas II TPI Tembilahan, Nanang Mustofa usai mengikuti kegiatan pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Pekanbaru-Riau pada hari Rabu (28/02/24).

“Tahun lalu kita kembali berhasil memperoleh penghargaan P2HAM, dan tahun ini kita siap mempertahankan prestasi tersebut, sebagai UPT yang ramah HAM,” tutur Nanang Mustofa.

Lanjutnya, komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang berbasis HAM saat ini sudah menjadi keharusan, agar pelayanan bisa dinikmati dan memuaskan seluruh kalangan masyarakat.

“Termasuk bagi masyarakat kita yang berkebutuhan khusus.” ujar Kakanim Kelas II TPI Tembilahan, Nanang Mustofa.

Lebih lanjut Nanang Mustofa mengatakan bahwa kegiatan pencanangan P2HAM ini merupakan bentuk komitmen seluruh UPT Kemenkumham Riau untuk menghadirkan pelayanan publik yang ramah HAM.

“Pada kegiatan pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) yang dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Riau yang kita hadiri, setiap Kepala UPT turut menandatangani dan mencanangkan komitmen untuk penyelenggaraan pelayanan publik berbasis HAM,” tutup Nanang. (Arb)