Dinilai Tak Pernah Tepati Janji Lakukan Perbaikan Badan Jalan

Tembilahan (www.detikriau.org) – Janji PT Riau Bara Harum (RBH) untuk melakukan perbaikan ruas jalan tampaknya hanya janji manis. Kalaupun ada, perbaikan yang dilakukan hanya sebatas pekerjaan tambal sulam.

Pernyataan ini disampaikan oleh Tokoh pemuda masyarakat Desa pengalehan Kecamatan Keritang, Ba’asir. Menurutnya, hingga saat ini kondisi ruas jalan  semakin hancur. Disaat musim kemarau, masyarakat sekitar mendapatkan suguhan kepulan debu yang menyesakkan pernapasan. “Kami rasanya tak mampu lagi bicara. Mengeluh seperti mengadu kepada orang tuli. Perusahaan ini seakan tidak perduli dengan kerugian dan keluhan masyarakat,” Kecam Baa’sir kemaren melalui sambungan selularnya.

Curahan hujan yang mulai mengguyur beberapa hari belakangan ini dikatakan Ba’asir membuat masyarakat semakin menderita. Badan ruas jalan tak ubahnya kubangan sapi, licin dan berlumpur. Sudah terbilang tahunan sejak luluhlantaknya ruas jalan yang pembangunannya didanai melalui dana APBD Provinsi, perusahaan bak diktator ini seakan tak perduli dengan apa yang dialami masyarakat.

“Masyarakat kami semakin tidak tahan. Kami memang sudah berencana untuk kembali melakukan demo dan meyampaikan persolan ini ke Pemerintah dan DPRD,” Ungkapnya dengan kesal

Senada dengan Ba’asir, tokoh pemuda Km 8 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas, Tarman membenarkan bahwa hingga saat ini setiap harinya puluhan bahkan ratusan kendaraan pengangkut batubara milik PT RBH masih seenaknya berseliweran dan meluluhlantakkan ruas jalan.

Menurut penuturannya, ruas jalan lintas samudera mulai simpang Km 5 Desa Bayas Jaya Kecamatan Enok hingga Desa Sincalang, Kecamatan Keritang kondisinya semakin parah karena sejak pagi sampai malam dini hari ratusan truk angkutan batubara seakan tidak pernah berhenti melakukan aktifitas.”Satu kali lewat, 20 hinga 30 kendaraan truk berjejer memenuhi ruas jalan. Siang dan malam. Perbaikan yang dilakukan hanya terlihat sebatas menebarkan bebatuan di badan jalan. Kondisi ruas jalan seperti ini tentunya akan semakin rawan menimbulkan kecelakaan khususnya bagi kendaraan roda dua,” Sampaikannya.

Camat Keritang, A Ramani ketika dikomfirmasi melalui sambungan teleponnya juga membenarkan bahwa janji PT RBH untuk melakukan perbaikan jalan hanya sebatas janji manis. “RBH memang selalu berbohong. Perbaikan jalan yang dijanjikan sepanjang 26 Kilo Meter hanya tinggal janji dan tidak pernah ditepati. Kalaupun ada perbaikan, yang dilakukan tidak lebih dari penimbunan. Pihak Kecamatan sudah cukup puas menyampaikan keluhan masyarakat. Namun sepertinya tak digubris,” Sampaikan Camat.

Anggota DPRD Inhil dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Edy Gunawan ketika dimintai tanggapan juga menyampaikan desakan agar PT RBH menepati janji yang pernah mereka sampaikan. Ia juga membenarkan dalam rapat bersama pihak Dinas Perhubungan Provinsi Riau beberapa waktu lalu, PT RBH sudah berjanji untuk melakukan perbaikan.”Kita tidak punya wewenang untuk memberikan sanksi karena itu menjadi haknya Dishub Provinsi. Kita sudah lakukan berbagai upaya untuk menyampaikan keluhan masyarakat. Hasilnya, dulu mereka sudah menjanjikan. Harusnya ini ditepati.” Pinta Asun panggilan akrab mantan Ketua Komisi III DPRD Inhil ini mengakhiri. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir berharap jika kelak HM Wardan dilantik sebagai Bupati Inhil kiranya menjadi pemimpin yang tidak anti kritikan dan peka dalam merespon berbagai keluhan masyarakat.

Harapan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Inhil dari Partai Golongan Karya, Yuliantini saat ditemui di Gedung Kantor DPRD jalan HR Subrantas Tembilahan. Selasa (10/9). Sebagai Bupati Inhil dua periode, kepemimpinan Indra M Adnan menurut Yuliantini sudah cukup baik, hanya saja masih diperlukan berbagai pembenahan.

“Keuanggulan perolehan suara Wardan dalam Pilkada 4 september yang lalu bukan kemenangan Tim apalagi hanya kemenangan pasangan berjargon Warohmah. Tetapi kemenangan itu adalah kemenangan masyarakat Inhil secara keseluruhan yang menghendaki adanya perubahan. Ini tugas berat dan harus disikapi dengan bijak oleh Wardan,” Sampaikan Yuliatini, selasa (10/9)

Jika ingin menjadi pemimpin yang dihormati dan dicintai masyarakat, Yuliantini juga memberikan masukan agar sebagai pemimpin, Wardan tidak anti dengan kritikan yang sifatnya membangun serta harus peka dalam menanggapi berbagai keluhan masyarakat.

Persoalan utama yang harus menjadi perhatian serius dalam masa 5 tahun kepemimpinan Wardan  menurutnya yang terpenting adalah pembenahan dari sisi birokrasi. Hingga saat ini ia menilai penempatan seorang pejabat, seperti Camat masih terkesan tidak professional. “Tempatkan seorang Camat secara professional dan tentunya sosok yang benar-benar mengerti dan memiliki komitmen akan daerah yang dipimpinnya. Selama ini masih ada seorang Camat hanya berada di kantor 2 hingga 3 hari saja. ini tentunya akan mengganggu kelancancaran urusan pemerintahan ditingkat Kecamatan,” Sampaikan Yuliantini.

Persoalan lainnya, karena Wardan adalah sosok pemimpin berlatar belakang pendidikan, hal ini juga harusnya menjadi perhatian serius. Penempatan guru harus dilakukan secara merata. Nota dinas yang selama ini masih kerap ditemukan untuk penempatan seorang tenaga pendidik kiranya mampu ditiadakan. Demikian juga dengan pembenahan berbagai fasilitas pendidikan yang disebahagian daerah kini dalam kondisi memprihatinkan.

Persoalan pendidikan lainnya, Yuliantini juga memberikan masukan agar HM Wardan dapat menjalankan pengawasan dengan benar penggunaan dana pendidikan termasuk dana Bos. Jangan lagi ada indikasi terjadinya penggelembungan jumlah murid yang dilakukan oleh oknum tertentu yang jelas bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

Persoalan pemberian budget dana pada setiap Desa dan Kelurahan, harusnya diberikan secara proporsional atau disesuaikan dengan luasan desa termasuk jumlah penduduk. “seperti Desa Binangun Jaya di Kecamatan Pulau Burung dengan luasan relatif kecil dan jumlah penduduk hanya sekitar 100 an Kepala Keluarga tentunya tidak bisa disamaratakan jika dibandingkan dengan Desa atau Kelurahan lainnya yang memiliki luasan yang jauh lebih besar serta jumlah KK yang jauh lebih banyak,” Ujar Yuliantini memberikan perbandingan.

Ditambahkan Yuliantini, berbagai program kemasyarakatan seperti Jamkesmas, Jamkesda termasuk Jampersal kiranya juga masih perlu dilakukan berbagai pembenahan agar masyarakat yang memang benar-benar berhak dapat benar merasakan manfaatnya secara langsung.

Terakhir dia berpesan agar selama kepemimpinannya, Wardan juga harus mampu terus menerus memperbaiki mental aparatur pemerintah. Selama ini ia menilai masih banyak menemui pelayan masyarakat itu meminta imbalan atas jasa yang telah diberikan sehubungan dengan tugas pokoknya sebagai aparatur pemerintahan. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) –Dinas Perkebunan (Disbun) kabupaten Indragiri Hilir segera menyalurkan bantuan bibit kelapa dalam untuk masyarakat petani. Pelaksanaan penyaluran bantuan bibit kelapa yang bersumber dari Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Inhil ini diperkirakan akan dilakukan pada bulan oktober 2013 mendatang.

“saat ini masih dalam proses persiapan administrasi. Jika sudah rampung, bantuan itu akan segera kita salurkan,” Sampaikan Kadisbun Inhil, Kuswari melalui sambungan telepon selularnya, selasa (10/9)

Bantuan ribuan bibit kelapa dengan sumberdana APBN diperuntukan bagi 500 hektar lahan perkebunan yang terletak di Kecamatan Reteh, Keritang, Gaung, Tembilahan dan Batang Tuaka. Kemudian dana yang bersumber dari APBD Provinsi untuk 250 Hektar lahan perkebunan di Kecamatan Enok dan Tempuling. Sedangkan untuk pembiayaan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten diperuntukan bagi 100 Hektar lahan di Kecamatan GAS.

Masyarakat petani yang berhak menerima bantuan ini didasarkan atas proposal dari masing-masing kelompok petani ataupun melalui penilaian secara langsung atau Disbun sendiri yang memilih masyarakat petani Kecamatan mana yang benar-benar lebih membutuhkan agar penyalurannya tepat sasaran.

“Tanam dan rawatlah bibit itu dengan baik dan tentunya jangan lupa untuk menjaga kebersihan kebun agar pohon dapat tumbuh subur dan memberikan hasil yang baik,” Pesan Kuswari. (dro)

Tembilahan (ww.detikriau.org) –Kejaksaan Negri Tembilahan nyatakan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan terkait penanganan barang sitaan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negri Tembilahan, Ferziansyah Sesunan melalui Kasi Pidum, Boy Martin saat ditemui diruang kerjanya, Senin (9/9). Menurut Boy Martin, untuk barang-barang tangkapan tak bertuan sama artinya barang temuan dan  harus disita untuk Negara.

“Khusus untuk tiga kali kasus penangkapan Balckberry yang satupun diberitakan tanpa ada tersangka, sampai hari ini kita belum pernah mengetahui bagaimana penanganannya karena memang pihak kita tidak pernah mendapatkan laporan dari pihak KPPBC Tembilahan. Jika tak bertuan, artinya barang temuan dan harus disita untuk Negara,” Tegas Boy Martin

Secara aturan, penanganan terhadap barang-barang temuan yang disita untuk Negara bisa dimusnahkan atau dilelang. Jika dimusnahkanpun ada aturan yang harus diikuti termasuk jika harus dilelang. Untuk barang temuan seperti Handphone, karena memiliki nilai ekonomis dan tidak memberikan efek negatif kepada masyarakat biasanya akan dilelang.

“namun sekali lagi kita tidak bisa berkomentar banyak, termasuk simpangsiurnya jumlah barang sitaan penangkapan terakhir karena memang kita tidak pernah mendapatkan laporan,” Pungkas Boy Martin.

Hingga bulan Sepetember 2013, KPPBC Type Madya pabean C Tembilahan telah melakukan tiga kali penahanan Blackberry yang seluruhnya dinyatakan tidak bertuan. Kasus penangkapan pertama sebanyak 76 unit pada tanggal 20 Juni 2013, kemudian penangkapan kedua sebanyak 100 unit pada Jum’at (12/7/2013) sekira pukul 14.30 Wib. Blackberry illegal tangkapan kedua ditahun 2013 ini disita dari speedboar Rahmat Jaya tujuan pulau Batam – Tembilahan saat sedang berlabuh di dermaga syahbandar Tembilahan.

Tangkapan ketiga pada rabu (31/7/2013) sekira pukul 17.00 Wib. Penangkapan barang ini dilakukan saat barang sedang berada dalam sebuah travel yang hendak bergerak dari Tembilahan dengan tujuan Provinsi Sumatra Barat. Dari expose pihak KPPBC Tembilahan, BB tangkapan kali ketiga ini berjumlah sebanyak 974 unit. Belakangan, kasus ini menghembuskan angin tak sedap setelah wartawan berhasil mendapatkan pengakuan dari seseorang yang mengakui sebagai pemilik. Keseluruhan BB tersebut saat pengiriman diakuinya sebanyak 1226 unit.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pelatihan tenaga kerja jurusan operator komputer, Senin (9/9). Kegiatan itu bertujuan untuk memberikan tambahan keterampilan bagi para pencari kerja (Pencaker).

Ketua pantia pelaksana, Husni Tamrin, pada kesempatan itu menyatakan sebanyak 23 peserta mengikuti kegiatan yang akan berlangsung selama 30 hari. Dimana sasaran kegiatan tersebut diperuntukan bagi masyarakat pencari kerja yang tersebar diberbagai daerah se Inhil.

Dengan pelatihan itu, lanjut Husni Tamrin peserta diharapkan akan memiliki wawasan terutama pengoperasian komputer program microsoft office maupun program lainnya yang sudah masuk dalam agenda pelatihan.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Inhil dalam hal ini diwakili Sekretaris Dinas, Evariamon mengharapkan para peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut sebaik-baiknya. Sehingga segala ilmu yang sudah diberikan oleh instruktur bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

“Dengan begitu, pencaker bisa langsung terjun kelapangan. Disisi lain, peserta juga ahli dan mampu dalam mengoperasikan komputer,” kata Emon, sapaan akrab Evariamon. Mantan Camat Teluk Belengkong ini  sambil menyarankan kepada peserta untuk aktif bertanya, khususnya bagi hal yang belum dipahami.

Komputer saat ini sudah bukan benda yang asing dalam kehidupan sehari-hari, terutama sekali dalam menunjang kegiatan seseorang terkait berbagai aktifitasnya. Maka sangat tertinggal, bila ada generasi muda yang tidak mampu mengoperasionalkan komputer.

Selain itu, pelatihan komputer semacam ini bagus sekali bagi menambah pengetahuan. Kemudian  pelatihan itu terutama sekali bisa dimanfaatkan sebagai wadah penambahan modal dalam mencari kerja. “cukup banyak peluang kerja saat ini membutuhkan tenaga yang mampu mengoperasikan komputer,” pungkasnya.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Masyarakat kota Tembilahan meminta Bupati Inhil terpilih nantinya dapat kembali mengembalikan gelar kota Tembilahan sebagai Kota Ibadah. Keunggulan perhitungan sementara untuk kemenangan pasangan  Warohmah yang dikemas sebagai tokoh Agamis yang hampir dipastikan akan menjadi orang nomor di Pemkab Inhil diharapkan bukan sekedar kata perebut simpati masyarakat namun haruslah benar-benar dapat dibuktikan.

”Sekian lama masyarakat merasa gelar kota Ibadah untuk Ibukota kabupaten Inhil ini seakan ternodai. Berbagai praktik maksiat yang terpampang jelas hampir disetiap sudut kota membuat kita malu untuk melabelkan sebutan Ibadah. Ini menjadi salah satu tugas penting bagi pemimpin Inhil kedepan,” Pinta seorang Warga Tembilahan, Mulyadi  akhir pekan kemaren di Tembilahan

Tidak hanya Mulyadi, warga kota Tembilahan lainnya, Bobby juga menyampaikan harapan yang hampir senada. Kesan bebasnya praktik maksiat dikota Kelahirannya ini diakui Bobby dikhawatirkan akan memberikan efek tidak baik bagi kalangan muda yang nantinya akan tumbuh sebagai calon-calon pemimpin Negri Seribu Jembatan ini kedepannya.

“Suguhan praktik maksiat yang terkesan cukup bebas ini tentunya akan menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi penerus. Persoalan ini harus segera dicarikan solusi terbaik.” Harap Bobby

Harus diakui, harapan yang disampaikan sebagian masyarakat Tembilahan itu kepada pemimpin Inhil kedepan bukanlah sesuatu yang mengada-ngada. Hari ini, hampir disetiap sudut kota Tembilahan cukup mudah ditemui tempat-tempat yang berbau maksiat dan bukan lagi menjadi rahasia umum. Jika nantinya benar pasangan HM Wardan dan H Rosman Malomo dikukuhkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Inhil sepeninggalan Indra M Adnan, persoalan ini haruslah  mendapatkan perhatian serius. (dro)