TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati diwakili Asisten I Setdakab Inhil, Darussalam membuka secara langsung Lokakarya membangun kemitraan program pencegahan HIV melalui transmisi seksual lelaki beresiko tinggi (PMTS-LBT) di daerah scaling up Kabupaten Inhil, Selasa (1/10).

Kegiatan yang digelar di Aula Hotel Telaga Puri Tembilahan ini, dihadiri oleh Perwakilan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional, Camat dan Lurah di lingkungan Pemkab Inhil, serta utusan LSM Peduli AIDS.

Bupati Inhil, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Setda, Darussalam mengatakan, Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam pencegahan penularan HIV dan AIDS. Karena itu, kemitraan antara Pemerintah, swasta dan masyarakat, serta media menjadi sangat diperlukan dan strategis untuk bersama-sama dalam pelaksanaan program tersebut.

“Hal ini dimaksudkan, agar dapat membantu Pemerintah mewujudkan akses universal, yang menjadi bagian penting dalam Millenium Development Goals (MDGs),” tutur Darussalam.

Selanjutnya, untuk kesinambungan pelaksanaan program pencegahan dan penaggulangan HIV dan AIDS, khususnya PMTS Paripurna, ia mengimbau agar setiap SKPD terkait, serta perusahaan yang memiliki tenaga kerja beresiko melakukan perencanan dan penganggaran biaya, guna penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja.

“Satt ini, Kabupaten Inhil masih didukung oleh KPA Nasional melalui dana Global Fund, namun harus kita pahami, bahwa dukungan donasi itu hanya untuk sementara, maka selanjutnya dana-dana lokal akan menjadi sumber utama pendanaan untuk pelaksanaan program ini,” tambahnya.

Sementara itu, Perwakilan KPA Nasional, Muhamad Yusuf berharap, melalui kegiatan tersebut dapat dijadikan momentum memupuk hubungan kemitraan yang baik antara Pemerintah, swasta dan pihak LSM Peduli AIDS.

“Dengan begitu, program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, khususnya di Kabupaten Inhil dapat dilakukan dengan lebih maksimal lagi,” imbuhnya. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Warga Kecamatan Kempas juga meminta Pemkab Inhil melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) untuk segera memberikan fasilitas lampu penerangan sepanjang jalur jembatan Rumbai Jaya. Hal ini diperlukan untuk antisipasi penyalahgunaan fasilitas umum ini seperti perbuatan maksiat dan tindak kriminal.

Permintaan itu disampaikan oleh sejumlah tokoh masyarakat Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas. Mereka katakan, kondisi Jembatan Rumbai Jaya yang kini gelap gulita tidak menepis kemungkinan bisa di jadikan area rawan tindak kejahatan atau ajang tempat maksiat termasuk aksi pencurian terhadap buat jembatan.

“Hampir setiap malam khususnya disaat malam-malam liburan sekolah, sepanjang jalur pejalan kaki Jembatan Rumbai jaya sangat mudah ditemui pasangan muda-mudi duduk berdua-duaan ditempat gelap. Bahkan kondisi seperti ini semakin diperparah dengan seringnya terlihat sekelompok anak-anak muda teler akibat minuman keras.” Sampaikan Sumartono (51) warga Desa Sungai Gantang belum lama ini.

Dijelaskan lagi, akibat tidak adanya penerangan di Jembatan Rumbai, tindak kriminal bukan satu-dua kali terjadi. Pemerasan, perkelahian dan bahkan korban nyawa. Dan hal ini tentu sudah tidak bisa di biarkan perlu adanya tindakan nyata khususnya penyediaan penerangan jembatan.

Diakui oleh warga masyarakat Kempas, padahal sebelumnya penerangan lampu Jembatan Rumbei sudah pernah menyala menerangi sepanjang jalur Jembatan. Namun entah karena apa pada saat ini  sudah tidak berfungsi lagi.

Karena pengoperasian terhenti, masyarakat akhirnya sepakat untuk mengelola aset milik daerah ini. Sayangnya, untuk niat ini masyarakat juga dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 1 juta per bulan. Pengelolaan secara swadaya masyarakat ini hanya berlangsung selama 6 bulan dan akhirnya kembali terhenti karena terus merugi, Jelasnya. (dro/tok)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Untuk memenuhi kebutuhan hewan qurban, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Inhil mengakui Kabupaten ini harus mendatangkan sedikitnya 1500an ekor sapi. Tingginya kebutuhan akan hewan ternak ini harusnya dapat menjadi salah satu peluang usaha masyarakat khususnya dibidang peternakan.

Pernyataan ini disampaikan Kepala DTPHP Inhil, Wiryadi saat ditemui diruang kerjanya, selasa (1/10). Menurut mantan Kepala Inspektorat Inhil ini, ketersediaan sapi dari hasil peternakan masyarakat untuk kebutuhan hewan qurban hanya sejumlah 132 ekor yang kini keberadaannya menyebar di 19 Kecamatan Inhil.

“hasil ternak sapi yang kita perbantukan kepada masyarakat, tahun ini yang sudah dinyatakan siap untuk memberikan tambahan pasokan hewan qurban baru sejumlah 132 ekor. Sementara kebutuhan, kita prediksi akan mencapai 1600 ekor lebih. Untuk memenuhi kekurangannya, Kabupaten kita terpaksa memasok dari daerah lain,” Ungkap Wiryadi

Tingginya kebutuhan masyarakat akan Sapi khususnya untuk kebutuhan perayaan hari Raya Idul Adha setiap tahunnya sangat tidak sebanding dengan ketersediaan. Akibatnya, harga hewan ternak dipasaran akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Menurut Wiryadi, kondisi seperti ini seharusnya dapat dijadikan sebuah peluang usaha yang tentunya sangat-sangat menjanjikan.

“oleh karenanya, DTPHP secara terus menerus mengupayakan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan harapan akan tumbuhnya minat mereka untuk membuka usaha dibidang peternakan khususnya sapi. Apalagi pasar dan harga jelas memberikan gambaran yang sangat layak untuk menggeluti bidang usaha ini,” Ajak Wiryadi.

Disamping persoalan itu ditambahkan Wiryadi, Guna menjamin layak tidaknya konsumsi hewan qurban bagi kebutuhan masyarakat, Dinasnya menghimbau, khususnya kepada pedagang hewan ternak sapi untuk selalu melakukan koordinasi dengan pihaknya. Ia menyatakan DTPH siap untuk melakukan pemeriksaan atau paling tidak memberikan pengamatan kesehatan hewan ternak tersebut.

“pengawasan kita terutama untuk memastikan bahwa hewan-hewan tersebut higienis atau tidak terkontaminasi penyakit berbahaya seperti  penyakit kuku atau jenis penyakit hewan lainnya yang berbahaya jika dikonsumsi. Ini harusnya mendapat dukungan dari semua pihak khususnya pedagang sapi agar kedepannya tidak menimbulkan efek kesehatan kepada masyarakat yang mengkonsumsi hewan tersebut. Silahkan datang ke Dinas atau UPT peternakan terdekat dan kami siap memberikan pelayanan. ” Himbau Wiryadi.

Secara aturan menurut Wiryadi, sebelum didatangkan, pemasok hewan ternak harusnya sudah mengantongi surat rekomendasi asal ternak. Surat rekomendasi ini tidak akan bisa dikeluarkan oleh Dinas peternakan daerah asal sapi jika belum mendapatkan rekomendasi dari daerah tujuan. Tetapi karena keharusan itu belum berjalan dengan baik, maka baru dilakukan sebatas himbauan terutama kepada pedagang pemasok.  setidaknya para pedagang ini diharapkan memiliki komitmen untuk memberikan jaminan bahwa hewan ternak yang diperdagangkannya benar-benar aman dari penyakit yang dapat membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) untuk memprioritaskan penganggaran pembangunan infrastruktur dasar. Hal ini dipandang sangat perlu sejalan dengan upaya pencapaian  Inhil Berjaya dan Gemilang 2025.

Permintaan ini disampaikan DPRD Inhil melalui Ketua Komisi III, Ir Feriandy saat ditemui digedung DPRD Inhil, Jalan HR Subrantas, Tembilahan. Selasa (1/10). Dikatakannya, hingga saat ini masih banyak desa di Inhil yang belum menikmati kebutuhan infrastruktur dasar seperti ketersediaan listrik dan air bersih.

“Program ini seharusnya menjadi prioritas pembangunan kedepan. Kita berharap, 2014, program ini mendapat prioritas dalam penganggaran. Bagaimana kita bisa mewujudkan Inhil Berjaya dan Gemilang 2025 jika kebutuhan vital ini belum terpenuhi,” Pendapat Feriandy

Ketersediaan fasilitas penerangan ditambahkan politisi dari partai golongan karya (golkar) Inhil ini, kini menjadi kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. Dengan dipenuhinya kebutuhan listrik, tentunya akan banyak memberikan kemudahan berbagai aktivitas masyarakat. Para pelajar tidak lagi perlu hanya mengandalkan penerangan lampu berbahan bakar minyak tanah untuk belajar atau mengerjakan berbagai tugas sekolah disaat malam hari. Industsri rumahan bisa digalakkan untuk menjadi salah satu sumber penghasilan keluarga dan efeknya tentu akan memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan serta berbagai keuntungan lainnya.

Disamping listrik, kebutuhan air bersih juga amat sangat dirasakan mendesak, khususnya didaerah-daerah pesisir. Topografi daerah pesisir yang berdekatan dengan bibir pantai menyebabkan air bersih terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan air minum menjadi barang langka. Untuk sekedar memenuhi kebutuhan ini, masyarakat terpaksa harus mengeluarkan tambahan biaya yang tidak sedikit.

Apalagi menurut Fery, penyediaan air bersih ini akan sejalan dengan pencapaian target RPJMN 2010-2014 Nasional dan MDGs 2015 dimana Riau bersama 30 Provinsi lainnya telah berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi pengelolaan program besar sektor air minum dan sanitasi ini.

“dengan ketersediaan air bersih diharapkan tingkat kesehatan masyarakat akan semakin membaik,” Pungkas Feriandy. (dro)

Diminta Berikan Penjelasan Simpang Siur Berita Jumlah BLackBerry Temuan —

Tembilahan (www.detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil memastikan telah mengundangan pihak KPPBC Type Madya Pabean C Tembilahan untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop). RDP yang akan dilaksanakan bertempat di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Subrantas Tembilahan itu diagendakan akan dilaksanakan pada, selasa (1/10) malam.

”Benar, kita sudah mengirimi surat undangan kepada pihak KPPBC Tembilahan. Kita agendakan pertemuan itu akan dilaksanakan pada selasa malam,”Ujar Ketua Komisi I DPRD Inhil, M Arfah kepada wartawan, senin (30/9)

Menurut Arfah, permintaan RDP dengan pihak KPPBC Tembilahan ini didasari atas permintaan dari kalangan LSM. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari pihak KPPBC Tembilahan yang salah satunya terkait informasi tidak sikronnya jumlah Black Berry hasil tangkapan KPPBC Tembilahan beebrapa waktu lalu.

Ditempat terpisah, Sekjend Fokus Ornop, Indra Gunawan membenarkan bahwa pihaknya sudah mendapatkan komfirmasi dari DPRD Inhil terkait jadwal pelaksanaan hearing dengan KPPBC Tembilahan. Indra menyatakan bahwa Fokus Ornop akan hadir bersama beberapa pengurus LSM yang tergabung dalam Fokus Ornop dan jajaran Presidium.

”Kita tentunya memberikan aprsiasi positif dengan disikapi permintaan hearing kita. Mudah-mudahan dalam pertemuan nantinya kita akan dapatkan keterangan dan tentunya harus disertai dengan bukti valid akan kesimpangsiuran data Jumlah BB Tangkapan pihak BC itu,” Ujar Indra.

Disamping persoalan tidak sinkronnya jumlah barang tangkapan BB pihak BC, Indra juga menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mempertanyakan beberapa persoalan lain terkait kinerja KPPBC Tembilahan. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Masyarakat Kecamatan Keritang berharap, usai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Inhil Terpilih untuk segera dan serius menindaklanjuti agenda pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan (Insel). Diharapkan janji pemekaran Insel bukan hanya sebatas lips service.

”ini merupakan salah satu janji yang disampaikan pasangan HM Wardan dan H Rosman Malomo kepada masyarakat Insel. Kita berharap janji tidak sekedar janji dan benar diwujudkan,”  sampaikan Ketua Himpunan Keluarga Besar Alumni (HIKBA) SMPN 4 Keritang, Zulfen kepada wartawan kemaren.

Menurut Zulfen, beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian serius terkait rencana pemekaran Insel diantaranya adalah menetapkan dan menyepakati tapal batas kabupaten Insel dengan Kabupaten tetangganya. Persoalan tapal batas salah satunya tapal batas antara Desa Petalaongan Kecamatan Keritang dengan Desa Danau rambaian batanggangsal Kabupaten Inhu. Disamping penuntasan tapal batas, persoalan biaya operasional Kabupaten baru selama dua tahun dan mempersiapkan aparatur pemerintah juga harus dijadikan perhatian.

”Tugas Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018 sangat berat untuk membenahi pemerintahan dengan terjadinya perpindahan tampuk kekuasaan. Namun kami juga tentunya tidak ingin beratnya tugas itu menjadi penyebab janji pembentukan Insel sampai terlupakan,” Ingatkannya.(dro/**)