Akui juga sempat dimintai uang berkali-kali —

Tembilahan (www.detikriau.org) – Sejak sangkaan penggunaan bahan campuran berbahaya  pada produksi tahu rumahan miliknya hampir 2 tahun yang lalu, usaha turun temurun selama lebih dari 32 tahun itupun mendadak terguncang. Produksi tahu anjlok, jumlah pekerja terpaksa dikurangi dan iapun kini hanya bisa terduduk lemah dikursi roda akibat serangan stroke.

Dengan air mata terus berlinang, Sulianto, pemilik pengolahan tahu rumahan jalan H Said Tembilahan bercerita bahwa ia tidak pernah menduga usaha yang dibangun dengan landasan kejujuran dan kepercayaan konsumen itu kini harus morat-marit. Menelan rasa malu atas kesalahan yang tidak jelas yang dituduhkan kepada usaha turun temurun yang dilakoninya, Sulianto terguncang. Tubuhnya lemas dan akhirnya lumpuh.

“32 tahun usaha ini dijalankan dan selama itu kami selalu berlaku jujur demi menjaga kepercayaan konsumen. Saya tidak menduga usaha ini kini terancam hancur akibat tuduhan yang sama sekali tidak benar,” Ungkap Sulianto dengan kalimat terpatah-patah disertai air mata membahasahi kedua bola matanya, Selasa (22/10/2013)

Ditambahkan Sulianto yang saat itu ditemani oleh salah seorang putranya, Sutrisno, cobaan berat yang kini harus mereka lalui berawal saat petugas dari Disperindag mendatangi usaha rumahan pengolahan tahu milik mereka. Saat itu, salah seorang petugas mengatakan bahwa bahan campuran produksi tahu yang mereka pergunakan tidak dibenarkan dengan alasan mengandung bahan yang dapat berbahaya jika dikonsumsi manusia. Dengan alasan itu, petugaspun menyita bahan campuran tahu tersebut dan kepada mereka diperintahkan untuk tidak lagi melanjutkan produksi sampai hasil uji sampel oleh BPOM Riau didapatkan.

Dua hari setelahnya, seorang oknum PNS Disperindag Inhil  mendatangi mereka dan memintakan uang sebesar Rp. 500 ribu yang katanya untuk ongkos berangkat ke Pekanbaru guna melakukan pengujian bahan campuran tahu ke laboratorium.

Sekitar satu atau dua bulan setelah itu, oknum PNS Disperindag Inhil kembali datang. Saat itu, Sulianto mengatakan, mereka  dimintakan tambahan dana sebesar Rp. 15 juta yang katanya untuk merehabilitasi nama baik dan biaya publikasi di beberapa media massa. Permintaan itu disetujui dan dibayarkan oleh istrinya dengan uang hasil berhutang.

“Kita saat itu setuju karena kata orang yang mengaku dari BPOM Riau yang mendampingi Oknum PNS Disperindag saat itu mengatakan pengujian bahan tahu kita tidak berbahaya dan untuk merehabilitasi nama baik usaha, kami dimintakan menambah biaya.,”Tuturnya.

Setelah pemberian tambahan dana Rp 15 juta, oknum petugas Disperindag Inhil lagi-lagi datang. Dengan alasan yang sama, merehabilitasi nama baik. Mereka kembali memintakan tambahan dana yang katanya untuk ke Jakarta sebesar Rp. 26,1 juta. Saat permintaan itu disampaikan, Sulianto mengatakan mereka memintakan rincian untuk apa saja penggunaan tambahan dana sebesar itu dan dirincikan secara tertulis.

Dalam rincian bertulis tangan yang diperlihatkan Sulianto, dari 9 item kebutuhan biaya yang sebahagian tidak terbaca dengan jelas itu memang tertera jumlah total sebesar Rp, 26,1 juta yang diantaranya tertulis kata, BPOM 5 juta, Lain 5 juta dan Kepala 2 juta. Namun permintaan tambahan dana itu tidak disanggupi karena Sulianto mengaku tidak lagi memiliki kemampuan.

“Hampir dua tahun kita menunggu dan tidak pernah ada kepastian. Saya tidak sanggup menahan malu jika usaha keluarga ini hancur apalagi tanpa kesalahan yang jelas. Tolong berikan kami kejelasan agar usaha ini dapat kembali berjalan dengan baik dan mendapatkan kepercayaan konsumen.” Harapnya

Beberapa hari belakangan ini masih menurut Sulianto, setelah kembali beredarnya pemberitaan atas pernyataan salah seorang keluarganya di media massa, Sulianto mengaku mereka kembali didatangi oknum PNS Disperindag. Namun kali ini kedatangannya dengan mimik wajah dan bahasa kurang bersahabat. Untuk melanjutkan persoalan ini, Sulianto mengakui ia sudah memberikan kuasa kepada pihak LSM. menurutnya tidak ada maksud apapun selain berharap melalui bantuan LSM ia akan mendapatkan kepastian hukum demi kelanjutan usahanya.

“Hasil pengujian BPOM Jambi kata pihak Disperindag tidak berlaku sementara hasil pengujian BPOM Riau seperti yang disyaratkan sampai hari ini tidak pernah diberikan.” Pungkasnya.

Terkait persoalan ini, Sekjen Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop), Indra Gunawan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oknum pejabat pemerintah seperti ini tidak lebih dari tindakan “perampok yang berlindung dibalik seragam aparatur Negara” harus ada kejelasan. Katakan salah jika memang salah dan katakan benar jika benar.

“Kami akan berikan bantuan dan tanpa pamrih. Ini harus tuntas. Kalau perlu kita akan bawa ke ranah hukum,” Ancam Indra dengan nada geram. (dro)

Keluarga Pengusaha Tahu Tuntut Disperindag Inhil Berikan Kejelasan

Tembilahan (www.detikriau.org) – Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir membuka secara resmi kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), Senin malam, (21/10/2013) bertempat di ruang pertemuan salah satu Hotel Jalan Lingkar Satu Tembilahan.

Dalam penyampaian laporannya, Ketua pelaksana kegiatan, H Kursani mengharapkan dalam rapat ini akan didapatkannya sumbangan pemikiran dan masukan dari para peserta guna melakukan evaluasi program-program yang telah dijalankan LPTQ tahun sebelumnya. “Kita berharap penyusunan program LPTQ kedepan akan lebih matang dan dapat memberikan peningkatan prestasi Inhil di ajang MTQ kedepan.” Sampaikan H Kursani.

Sementara itu, Bupati Inhil dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda menyatakan bahwa Pemkab Inhil akan memberikan dukungan penuh bagi LPTQ dan kegiatan Rakerda ini. “ Pemerintah Daerah dan LPTQ memang seharusnya saling bekerjasama dan saling memberikan dukungan karena LPTQ ini mengemban misi mulia yakni untuk membangun umat yang berahlak baik.” Ujar Bupati.

Hadir pada acara itu, Camat, KUA dan LPTQ se Inhil yang sekaligus sebagai peserta dalam rapat yang dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 21 hingga 22 oktober 2013 tersebut. (rls/humas)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) -Bupati Indragiri Hilir terpilih, HM Wardan berencana akan lebih
memaksimalkan dan mengintensifkan fungsi serta pengelolaan Badan Amil
Zakat, yang ada di Bumi Sri Gemilang.

“Salah satu program strategis kita ke depan adalah zakat, yang diharapkan
dapat dikelola dengan lebih optimal lagi. Sehingga, lembaga pengelola
zakat, seperti Badan Amil Zakat (BAZ) mampu melaksanakan tugas dan
fungsinya dengan baik,” tutur Wardan kemaren di kediamannya.

Dijelaskan Wardan, zakat yang merupakan salah satu rukun wajib di dalam
agama Islam, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi
Islam. Apalagi, zakat tersebut dinilai memiliki peran yang sangat besar
dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

“Melihat potensi zakat yang sangat besar ini, maka saya sangat mengharapkan
BAZ yang ada di Kabupaten Inhil, dalam menyusun program pengelolaan zakat
harus lebih terencana, agar mencapai hasil yang maksimal,” terangnya.

Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini mengatakan,
bahwa ia sangat yakin, apabila potensi zakat umat tersebut dapat digali dan
dihimpun dengan baik, tentu upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten
Inhil dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil sesuai yang
diharapkan bersama.

“Dengan zakat ini, kita bisa membantu dan menolong sesama, khususnya mereka
yang sangat membutuhkan. Sehingga, ke depannya tidak ada lagi anak-anak
dari keluarga kurang mampu yang putus sekolah, dan mereka bisa terus
mengenyam pendidikan hingga Perguruan Tinggi,” tambahnya.

Terkait dengan program tersebut, Wardan mengakui akan fokus dan mulai
menerapkannya dari lingkungan kantor. Seperti, para pejabat yang sudah
memiliki jabatan struktural, maka penghasilannya akan langsung dipotong
untuk zakat.

“Seperti apa pelaksanaannya nanti, kita akan musyawarahkan terlebih dahulu
dengan pihak-pihak terkait, untuk dicari strategi dan solusi bersama,
sehingga program ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar,” imbuhnya.(dro/jum)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Jika tidak ada aral melintang, diperkirakan pada Senin (29/10) mendatang, 445 Jemaah Haji Inhil tiba di kampung halaman. Kepulangan Jemaah Haji (JH) tersebut akan diangkut dengan 6 kali penerbangan dari Embarkasi Batam menuju Bandara Indragiri Tempuling.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Inhil, melalui Kepala Seksi Haji dan Umroh, Harun mengatakan, berdasarkan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, JH kloter 08 tersebut akan tiba di Embarkasi Batam pada Minggu (28/10). Kemudian, pada keesokan paginya akan diterbangkan ke Kabupaten Inhil.

“Kalau cuaca mendukung, Insyaallah tanggal 29 nya seluruh JH kloter 08 akan sampai di Bandara Tempuling, dengan 6 kali penerbangan,” tutur Harun, kemarin.

Koper JH terlebih dahulu dikumpul di Kantor Kemenag Inhil dan Jemaah bisa mengambilnya dengan membawa paspor beserta buku kesehatan yang telah diberikan sebelumnya.

“Paling lama, 1 sampai 2 hari setelah Jemaah tiba, koper mereka juga akan tiba disini, namun sebelumnya, seluruh koper tersebut dikumpulkan dulu di kantor baru kemudian secepatnya  akan diberikan kembali kepada seluruh Jemaah,” terangnya.

Sementara itu, untuk JH kloter 12 yang berjumlah 138 orang, akan sampai di Batam pada tanggal 31 Oktober dan akan diterbangkan ke Inhil pada tanggal 1 November 2013.

“Kita berharap, sebagaimana jumlah mereka yang berangkat, sebegitu pula jumlah mereka sampai di kampung halaman masing-masing tanpa ada kurang suatu apa pun,” Pungkasnya. (dro/jum)

JAKARTA – Perhelatan Pemilu 2014 sudah di depan mata. Namun, kesiapan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu yang diharapkan
nantinya berlangsung jujur, adil dan transparan belum maksimal seiring
ditemukannya DPT yang tidak valid oleh Bawaslu di berbagai daerah.

Selain penyusunan DPT, sisi pengamanan Pemilu juga yang sangat penting.
Pengamanan Pemilu harus dapat menjamin sterilnya Pemilu dari tindakan
manipulasi data dan hasil pemilu. Oleh karena itu, pengamanan Pemilu
jangan dianalogikan sebagai sesuatu yang rahasia dan tertutup bagi
pihak-pihak di luar KPU. Sikap seperti ini jelas bertentangan dengan
demokrasi, namun  pengamanan pemilu tidak dapat dilepaskan dari prinsip
transparansi.

“Pengamanan Pemilu jangan dianalogikan dengan rahasia, tetapi pengamanan
Pemilu harus diartikan sebagai transparansi yang terbebas dari manipulasi.
Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal apabila KPU bekerja sama dengan
Lemsaneg dalam hal pengamanan Pemilu 2014 ”, sebut Ketua Forum Akademisi
IT (FAIT), Hotland Sitorus.

Menurut Hotland Sitorus, setidaknya terdapat empat celah potensi
kecurangan pada Pemilu 2014 yang akan datang. Keempat celah tersebut
adalah, celah administratif, celah teknologi (hardware/software), celah
campur tangan manusia, dan celah regulasi (aturan).

“Adanya temuan e-ktp bermasalah dan DPT yang tidak valid mengindikasikan
kuatnya celah kecurangan secara administratif. Dikaitkan dengan proses
pembuatan e-ktp, maka perlu dipertanyakan, adakah mekanisme pengawasan
pembuatan e-ktp yang dapat memastikan bahwa e-ktp yang tercetak jumlahnya
sesuai dengan yang berhak mendapatkannya. Hal ini sangat berhubungan
apabila dikaitkan dengan putusan MK pada Pemilu 2009 lalu, yang
memperbolehkan penggunaan KTP bagi yang tidak tercantum di DPT. Jadi
sangat jelas benang merahnya dan sangat potensial disalahgunakan pada
Pemilu 2014 nanti.”, tegas Hotland Sitorus

“Celah kedua adalah, penyalahgunaan teknologi (software/hardware). Untuk
penggunaan teknologi ini, FAIT berharap agar Komisi Dua DPR-RI
menginstruksikan agar perangkat teknologi yang digunakan KPU divalidasi
sebelum digunakan pada Pemilu 2014 nanti.”, lanjut Hotland Sitorus.

“Sedangkan celah ketiga adalah, campur tangan manusia (Penyelenggaraan
Pemilu) yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya dalam menentukan
(merekayasa) hasil Pemilu. Celah keempat adalah, regulasi (aturan) yang
dikeluarkan oleh Lembaga Negara seperti MK dan KPU sehubungan dengan
penyelenggaraan Pemilu 2014”, tegas Hotland Sitorus.

“Oleh karena itu, kami menyerukan kepada semua elemen bangsa agar
bersama-sama mengawasi Pemilu 2014 yang akan datang. FAIT siap
bergandengan tangan dengan lembaga terkait dalam hal pengawalan proses
demokrasi ini.”, sebut Sekjen FAIT, Janner Simarmata

“Kami sedang mempersiapkan usulan-usulan yang berhubungan dengan teknis
pengawasan Pemilu 2014. Sesegera mungkin, kami akan menyampaikannya kepada
Komisi dua DPR-RI”, tegas Janner Simarmata.

“Selain itu, sebagai bentuk dedikasi kami terhadap bangsa ini, dalam waktu
dekat FAIT akan menyelenggarakan Seminar Nasional yang mengulas topik:
Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mengantisipasi Kecurangan Pemilu
2014. Seminar ini akan mengkolaborasi Para Pakar di bidang IT, Politik,
Hukum dan Lembaga Terkait”, pungkas Janner Simarmata.(rls)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Pembangunan Infrastruktur pedesaan harus selalu menjadi perhatian. Pasalnya, upaya untuk mengentaskan kemiskinan tidak akan mungkin terlepas dari ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Infrastruktur berupa jalan, jembatan maupun sarana lainnya masih sangat dibutuhkan warga Inhil. Sampai saat ini, masih banyak desa yang belum bisa terhubung dengan desa lainnya karena ketiadaan sarana jalan. Persoalan ini menurut Bupati Inhil, H Indra M Adnan harus terus menjadi perhatian termasuk siapapun yang nanti-nantinya yang menjadi pemimpin Inhil setelah berakhir masa jabatan dirinya.

“Pemasaran hasil bumi maupun pengangkutan hasil perkebunan masyarakat tentu membutuhkan sarana jalan yang memadai,” Kata Indra.

Diwilayah Inhil bagian Utara ditambahkan Bupati, sampai hari ini juga masih terbilang sangat sedikit desa yang bisa terhubung secara linear dengan wilayah desa lainnya. Selain terhalang oleh sungai juga dihambat oleh anak sungai dan parit.

Dengan kondisi yang ada, sangat sulit untuk mewujudkan taraf kehidupan sejahtera bagi masyarakat. Upaya itu sejak masa kepemimpinannya terus dirintis oleh Pemkab Inhil seperti dengan melakukan berbagai pembangunan infrastruktur jembatan baik dalam skala kecil hingga dalam skala besar.

“Kondisi geografis daerah kita memang terpisah-pisah oleh aliran sungai dan parit. Untuk merangkainya tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar,” Jelas Bupati.

Kendati dirasakan sangat berat, tantangan ini haruslah dihadapi meskipun kata Bupati dengan terbatasnya anggaran, luasnya wilayah serta kondisi geografis yang sangat berat. “ harus ada formula yang tepat untuk merangkai wilayah Inhil. Ini yang menjadi tugas siapapun kelak yang ingin menjadi pemimpin Inhil,”Tutup Bupati.(dro/*1)