JAKARTA – Ketegangan hubungan antara Indonesia dan Australia beberapa hari
terakhir bukan saja terjadi di dunia nyata, namun ketegangan ini juga
merambat ke dunia maya. Penyadapan komunikasi Presiden dan beberapa
Pejabat Tinggi Negara Indonesia oleh pihak Australia menggugah rasa
nasionalisme para peretas Indonesia hingga mereka meretas beberapa situs
penting di Australia.

Pakar cybercrime yang tergabung dalam Forum Akademisi IT (FAIT), Edy
Winarno mengatakan, peretasan yang dilakukan oleh hacker Indonesia masih
sebatas wajar karena tidak mengganggu dan tidak merusak data yang terdapat
di server.

“Peretasan yang dilakukan oleh Hacker Indonesia masih sebatas wajar.
Mereka hanya ingin menyampaikan pesan kepada pihak Australia bahwa harga
diri Bangsa dan Negara Indonesia tidak bisa ditawar-tawar”, kata Edy
Winarno.

“Selain itu, para hacker Indonesia ingin menunjukkan kepada Australia
bahwa Indonesia adalah Bangsa yang berdaulat dan mampu mandiri tanpa
Australia”, tegas Edy Winarno.

Senada dengan Edy Winarno, Ketua DPW FAIT Kalsel, M. Syaukani menganggap
hacker Indonesia jumlahnya relatif banyak dengan kemampuan di atas
rata-rata. Jadi apabila terjadi perang cyber seperti yang didengungkan
hacker Australia, dia meyakini jumlah kekuatan hacker Indonesia –
Australia akan berbanding 5 : 1.

“Berdasarkan pengamatan FAIT, komunitas hacker Indonesia bertumbuh bukan
hanya di kota-kota besar saja, tetapi hingga ke kota-kota kecil. Mereka
juga piawai menggunakan teknik-teknik tinggi untuk meretas website”, tegas
M. Syaukani.

“Jadi jika perang cyber terjadi, tentunya nasionalisme semua hacker
Indonesia akan terusik dan akan mengakibatkan saling serang di antara
hacker kedua Negara. Jumlah yang besar akan menguntungkan hacker
Indonesia”, jelas M. Syaukani.

Namun demikian, FAIT berharap, para hacker Indonesia tetap memegang
hacking ethics, sehingga situs-situs sosial seperti rumah sakit,
pendidikan dan lembaga-lembaga sosial lainnya tidak ikut diserang.

“FAIT menyampaikan pesan kepada hacker Indonesia, agar selalu menjaga
etika dan jangan menyerang situs-situs sosial. Sekalipun kepala panas,
tetapi kedepankan hati nurani”, pungkas Sekjen FAIT, Janner Simarmata.(rls)

Di tengah krisis, Menlu Australia ke AS, parlemen Rusia ke Jakarta

Jakarta — Pemerintah Australia menghadapi desakan kuat di dalam negeri untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Indonesia yang saat ini di ujung tanduk. Kemarahan Indonesia atas penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia (DSD) terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabatnya, bermuara pada dihentikannya kerjasama militer dan intelijen antara kedua negara oleh Indonesia.

Buat Australia, langkah keras yang diambil Indonesia ini adalah malapetaka. “Kerjasama dengan Indonesia amat sangat signifikan. Itu sesuatu yang kami bangun dari waktu ke waktu dan bersifat kumulatif. Itu bukan sesuatu yang dapat Anda mulai dan hentikan dengan begitu saja. Jika Anda kehilangan kerjasama itu, Anda tidak bisa memulainya lagi dari apa yang sudah kami capai saat ini,” kata mantan Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia Tony Burke kepada Sky News, Kamis 21 November 2013.

Burke layak kesal. Sebagai eks menteri imigrasi, salah satu hal pelik yang ia hadapi ketika menjabat adalah soal penyelundupan manusia. Selama ini, Indonesia menjadi benteng sekaligus garda depan Australia dalam menangani ribuan imigran gelap yang hendak masuk ke Australia melalui jalur laut. Australia yang dianggap sebagai tanah impian bagi para pencari suaka asal Timur Tengah, bisa “kebanjiran” imigran ilegal bila Indonesia tak menghadang mereka.

Namun justru kerjasama di bidang penanganan imigran itulah yang kini juga dihentikan Indonesia. “Saya minta hentikan dulu pertukaran informasi intelijen, hentikan coordinated military operation untuk menghentikan people smuggling di lautan. Tidak mungkin kami (Indonesia) melakukan itu (operasi bersama Australia) jika ada penyadapan terhadap tentara atau terhadap kami semua,” kata Presiden SBY di Jakarta, Rabu 20 November 2013.

Burke pun meradang pada Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang kurang peka menghadapi kemarahan Indonesia. Partai Buruh yang menaungi Burke sebelumnya sudah meminta sang Perdana Menteri untuk berhati-hati menyikapi isu penyadapan yang amat sensitif, baik bagi Australia mapun Indonesia – di mana istri Presiden SBY juga ikut disadap DSD.

Partai Buruh – yang merupakan oposisi – sejak awal isu penyadapan merebak telah memperingatkan Abbott bahwa Indonesia bisa begitu mudah mendatangkan bencana bagi Australia dengan melepas kontrol atas penanganan penyelundupan manusia ke benua itu. “Pembekuan hubungan diplomatik yang lebih jauh lagi oleh Indonesia akan menimbulkan malapetaka serius bagi Australia,” ujar Burke.

Partai Buruh pun mendesak pemerintah Australia segera memperbaiki hubungan dengan Indonesia. “Pemulihan hubungan bilateral amat signifikan. Ketegangan kedua negara harus diakhiri,” kata Burke.

Ucapan Burke diamini Wakil Ketua Kelompok Oposisi, Tanya Plisbersek. Ia mengatakan pemerintah Australia tidak bisa membiarkan pertikaian diplomatik dengan Indonesia berlangsung lebih lama lagi. Oposisi pun menyatakan komitmen dan dukungannya dalam membantu Abbott memulihkan hubungan bilateral dengan Indonesia.

Jajak pendapat yang digelar Sydney Morning Herald terhadap publik Australia pun menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendapat seharusnya pemerintah mereka minta maaf kepada Indonesia.

Diminta rendah hati

Profesor Hugh White dari Pusat Studi Pertahanan dan Strategis Australian National University meminta PM Abbott bersikap rendah hati menghadapi kemarahan Indonesia. Menurutnya, kerendahan hati akan lebih menguntungkan Australia dalam jangka panjang.

White berpendapat salah satu masalah yang dihadapi Abbott dalam mengatasi krisis dengan Indonesia adalah ia cenderung percaya pada retorikanya sendiri. “Dia pikir pada dasarnya Indonesia dan Australia punya hubungan yang sangat kuat. Tapi sebenarnya tidak,” kata White seperti dilansir Sydney Moring Herald.

“Hubungan Indonesia-Australia sebenarnya rapuh dan mudah disalahpahami oleh kedua belah pihak seperti yang sekarang terjadi. Ini soal ketidakpercayaan dan kecurigaan,” ujar White. Dia mengusulkan Abbott menawarkan konsesi signifikan kepada Indonesia untuk memulihkan kemitraan kedua negara.

Media Australia pun tak kurang dalam menekan Abbott. “Ambil teleponmu, Tony! Sudah waktunya berbicara apa adanya untuk meyakinkan pria yang kamu sebut sebagai ‘salah satu teman terbaik Australia di dunia’,” demikian tulis editor politik media Australia, Michael Gordon. Pria yang ia maksud itu tentu Presiden SBY.

Gordon menyatakan hubungan bilateral dengan Indonesia amat penting bagi Australia, dan langkah drastis Jakarta menyetop operasi militer bersama untuk menghadang penyelundupan manusia ke Australia harus menjadi pertimbangan utama Abbott. “Dia tentu dapat secara personal meyakinkan Yudhoyono bahwa spionase terhadap Indonesia tidak akan dilakukan lagi sekarang dan di masa mendatang,” kata Gordon.

Sementara itu, Jakarta menarik pulang enam jet tempur F-16 milik RI dari Darwin, Australia, menyusul memanasnya hubungan kedua negara. Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga akan menarik seluruh personel pendukung pesawat tempur itu yang sedianya akan mengikuti program kerjasama TNI Angkatan Udara dengan Royal Australian Air Force. Indonesia juga menghentikan Latihan Bersama TNI Angkatan Laut dengan Australian Navy seperti New Horizon TTX, Initial Planning Conference KAKADU, dan Observer Ex Black Carilion.

AS dan Rusia ambil bagian

Di tengah krisis diplomatik Indonesia dan Australia, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menggelar pertemuan tahunan Australia-United States Ministerial Consultation (AUSMIN) dengan negara sekutu terdekatnya, Amerika Serikat.

Dalam pertemuan di Washington DC itu, Australia diduga menanyakan kepada AS apakah ada dokumen intelijen DSD lainnya yang dibocorkan oleh Edward J. Snowden – mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS (NSA) yang kini mendapat suaka di Rusia setelah diburu AS atas aksinya membocorkan berbagai data intelijen NSA.

Anggota Senat AS dari Partai Republik, Randu Forbes, mengatakan wajar Australia meminta penjelasan terkait kebocoran dokumen intelijen mereka yang disebabkan oleh Snowden. Namun AS tidak sanggup menjamin tak bakal ada dokumen lain yang dibocorkan Snowden.

Selain soal bocornya data intelijen DSD, Australia dan AS juga membahas rencana penambahan pasukan marinir AS ke Darwin. Australia meminta AS meningkatkan dukungan militernya di wilayah mereka. Permintaan itu dikabulkan oleh AS. Menteri Pertahanan AS Chuch Hagel menyatakan akan mengerahkan 1.100 tentara ke utara Australia mulai tahun 2014.

Apapun, AS tak bersedia berkomentar mengenai ketegangan yang saat ini meliputi Indonesia dan Australia. “Secara fundamental, situasi masing-masing negara berbeda. Namun saya menyatakan rasa hormat yang besar pada Indonesia dan Australia,” kata Menlu AS John Kerry.

Pada saat yang sama di Jakarta, parlemen Indonesia (DPR) menerima kunjungan parlemen Rusia. Negeri Beruang Merah menyatakan simpati dan dukungannya pada Indonesia dalam menghadapi isu spionase oleh Australia dan AS.
Untuk diketahui, dalam dokumen awal yang dibocorkan Snowden, Australia disebut mengintai RI dengan bantuan Badan Keamanan Nasional AS. Menlu RI Marty Natalegawa pun sempat mengemukakan kemarahannya pada dua negara sekutu itu. “Kami tidak bisa menerima aksi spionase Australia atas perintah Amerika Serikat,” kata dia beberapa waktu lalu.

Rusia sepakat dengan Indonesia. “Kami sering mendengar Amerika mengatakan kita harus menghormati hak asasi manusia dan hubungan antarnegara. Tapi tiba-tiba mereka sendiri melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran mereka. Itu sungguh mengecewakan,” kata Wakil Ketua Parlemen Rusia Nikolai Levichev.

Lebih menyakitkan lagi, penyadapan bukannya ditujukan kepada pihak yang dicurigai melakukan aksi teror, melainkan kepada pemimpin negara yang dianggap sebagai sahabat. Oleh sebab itu Rusia mengatakan amat paham dengan kemarahan rakyat Indonesia.

Kedatangan parlemen Rusia ke DPR ini berbarengan dengan rencana Komisi I DPR terbang ke Rusia untuk menemui Edward Snowden. Komisi I yang membidangi pertahanan keamanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi informatika itu hendak mengorek informasi lebih dalam dari Snowden mengenai berbagai aksi spionase terhadap Indonesia. Snowden diyakini memegang lebih banyak dokumen rahasia daripada yang telah ia ungkapkan. (Baca: Australia Diminta Bersiap Hadapi Kebocoran Data Intelijen Lanjutan)

Snowden yang menjadi buronan nomor satu AS itu kini dikabarkan telah mendapat pekerjaan baru di Rusia, bahkan mulai menikmati kehidupan di negara itu dan mempelajari budaya setempat. “Apapun, Presiden Vladimir Putin tetap berhati-hati soal Snowden karena persahabatan dengan Amerika tetap penting,” kata Levichev.

Menanti langkah Australia

Perdana Menteri Tony Abbott menyatakan telah menerima surat protes yang dikirim oleh Presiden SBY Rabu kemarin. Pemimpin Partai Liberal itu berjanji akan merespons surat itu dengan sungguh-sungguh. “Saya memastikan bahwa pemerintah kami akan merespons surat itu dengan secepatnya dan dengan sopan,” kata dia di hadapan parlemen Australia.

Abbott juga berjanji akan terus membina dan memperkuat hubungan dengan Indonesia. Ia bahkan menyebut Australia tetap ingin menjadi mitra terpercaya Indonesia. Sebelumnya, Abbott pun pernah mengatakan tak bermaksud sedikit pun merusak hubungan erat antara negaranya dengan Indonesia.

“Hubungan dengan Indonesia adalah jalinan terpenting yang terus saya pelihara. Sebuah hubungan yang akan saya pastikan terus berkembang dalam beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan,” kata Abbott yang baru dua bulan menjabat sebagai PM Australia.

Ketua Partai Buruh sekaligus pemimpin oposisi, Bill Shorten, mendukung niat Abbott untuk meningkatkan hubungan dengan Indonesia secepatnya. “Keseriusan masalah ini, ketersinggungan yang dirasakan teman kami Indonesia, membuat oposisi harus melipatgandakan upaya untuk dapat kembali membangun dialog yang positif dan konstruktif dengan pemerintah Australia,” kata Shorten.

Apapun Shorten yakin hubungan Indonesia dan Australia dapat pulih secepatnya. “Ini saatnya kami menggunakan bahasa yang lebih santun untuk berdiskusi dengan rekan kami dari Indonesia,” kata dia.
Di bawah banyaknya tekanan dari dalam negerinya sendiri, akankah Abbot meminta maaf kepada pemerintah Indonesia? (umi/vivanews.com)

“Latihan dihentikan sesuai perintah Presiden”.

Jakarta — Hari ini, Kamis 21 November 2013, TNI Angkatan Darat telah mengeluarkan seluruh tentara Australia yang tengah menjalani pendidikan militer di Pusat Pendidikan Kopassus (Pusdikpassus) Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Kepala Penerangan Umum TNI AD, Brigadir Jenderal TNI Rukman Ahmad, menjelaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari langkah pemutusan hubungan kerjasama militer Indonesia dengan Australia.

“Pagi tadi, 16 tentara Australia dipindahkan ke hotel Hilton Bandung,” ujar Rukman kepada VIVAnews.

Latihan militer gabungan TNI dengan tentara Australia, ia melanjutkan, sudah dihentikan sejak Rabu kemarin, sebagaimana instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan sejumlah kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan Negeri Kangguru.
Penghentian kerjasama ini bersifat sementara, sambil menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Australia soal penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah pejabat tinggi Indonesia lainnya.

“Latihan dihentikan sesuai perintah Presiden yang ditindaklanjuti dengan perintah Panglima TNI dan Kasad,” kata Rukman.

Setelah dipindahkan dari pusat pelatihan Kopassus, Rukman menambahkan, para tentara Australia itu akan segera dipulangkan ke negaranya.

“Mereka akan pulang hari Senin depan,” kata Rukman.(ren/vivanews.com)

Hassan Wirajuda pernah tarik dubes RI untuk Australia pada 2006 silam

Jakarta — Mantan Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda, menyebut aksi spionase yang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia (DSD) sudah massif dan melewati batas. Sebab, aksi penyadapan yang mereka lakukan ditujukan langsung kepada kepala Negara, sehingga hal itu sangat fatal.

Hal itu diungkap Hassan usai menjadi pembicara di sebuah diskusi mengenai proliferasi nuklir di CSIS (Center for Strategic and International Studies), Jakarta, Kamis 21 November 2013.

“Kali ini apa yang dipraktikkan oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, Australia, sangat masif dan kelewat batas, karena penyadapan juga dilakukan terhadap Presiden. Keberatan itu juga disampaikan oleh Kanselir Jerman, Angela Merkel,” ungkap Hassan.

Oleh sebab itu, dia menyebut langkah yang ditempuh Pemerintah RI untuk menangguhkan sementara kerjasama di bidang penyelundupan manusia dan penangkalan aksi terorisme dianggap sudah tepat. Ditanya media soal motif Australia melakukan penyadapan di bulan Agustus 2009 silam, Hassan mengaku tidak ingat.

Baginya saat itu tidak ada isu spesial yang menyebabkan Australia harus melakukan penyadapan terhadap Indonesia.

“Justru waktu itu menandatangani kesepakatan komprehensif pada tingkat yang tertinggi dan terdalam untuk memperluas aspek-aspek kerjasama bilateral. Selain itu jika diingat kembali waktu itu merupakan jelang penandatanganan Lombok Treaty,” papar Hassan. Dia pun tidak paham konteks penyadapan Australia ditujukan untuk apa.

Penarikan Dubes

Saat Hassan masih menjabat sebagai Menlu, hubungan Australia dan Indonesia pun sempat memanas. Saat itu, pada 2006 silam, Indonesia juga menarik Duta Besarnya, Hamzah Thayeb, gara-gara Pemerintah Australia memberikan visa kepada 42 warga Papua.

Namun, Hassan mengatakan ada perbedaan signifikan pada waktu penarikan Dubes di era kepemimpinannya. Isu penarikan saat ini dinilai Hassan sangat besar, lantaran menyangkut harkat bangsa dan menyasar langsung kepada pemimpin negara.

“Kalau dulu kan terkait dengan kedaulatan bangsa, khususnya tataran negara dari ancaman separatisme,” kata dia.

Namun, hal itu bisa terselesaikan ketika Australia bersedia menandatangani kesepakatan Lombok. Dalam kesepakatan itu dibahas beberapa poin antara lain menghormati batas wilayah Indonesia sebagai bentuk penghormatan Australia terhadap kedaulatan RI.

Usai menandatangani kesepakatan itu, ujar Hassan, ada komitmen dari Pemerintah Australia untuk tak lagi memberikan wilayahnya kepada kelompok gerakan separatis. Hassan yakin Indonesia dan Australia akan menemukan cara untuk menyelesaikan konflik diplomatik ini.

Kekisruhan isu diplomatik Australia dan Indonesia memasuki babak baru setelah pada Rabu kemarin. Presiden SBY membekukan sementara beberapa kerjasama dengan Negeri Kanguru. Orang nomor satu di tanah air itu lantas mengirim surat protes kepada Perdana Menteri Tony Abbott, yang berisi tuntutan pengakuan dan permintaan maaf dari Australia kepada Indonesia.

Sebelumnya pada Senin lalu, Presiden SBY juga sudah memanggil pulang Dubes Nadjib Riphat Kesoema dari Canberra ke Jakarta.

Akibat konflik yang belum berujung ini, Gedung Kedutaan Besar Australia menjadi sasaran demonstrasi beberapa kelompok pada Kamis pagi tadi. Mereka bahkan mencoret-coret dinding Gedung Kedutaan dan membakar bendera nasional Australia.(ren/vivanews.com)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Esok, Jum’at (22/11/2013), pukul 14.00 Wib, Prosesi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013 – 2018 digelar. Sejak esok hari hingga lima tahun kedepan, Kabupaten Indragiri Hilir akan berada dibawah pimpinan H Muhammad Wardan dan H Rosman Malomo. Masyarakat berharap dibawah kepemimpinan pasangan bejargon WAROHMAH ini, Inhil akan semakin gemilang.

Kepada detikriau.org, beberapa warga kota Tembilahan menggantungkan beribu harapan bagi pemimpin baru inhil ini. Menurut mereka, tugas utama seorang pemimpin tentulah tidak lain dari mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Janji-janji kesejahteraan itu sudah terucap dan besar harapan mereka kedua pemimpin pasangan birokrat dan politisi ini akan amanah.

“Banyak hal yang masih harus dibenahi, terutama dibidang pendidikan, kesehatan dan berbagai pelayanan publik lainnya. Kami hanya berharap kedua pemimpin Inhil ini akan bekerja maksimal dan memenuhi harapan masyarakat,” Sampaikan Rahman (41) salah seorang warga kota Tembilahan

Menurut Rahman, sosok Wardan yang lebih kental dalam dunia pendidikan, tentulah menjadi alasan kuat bagi masyarakat agar ianya lebih mampu membenahi dunia pendidikan, khususnya di Inhil. Pembenahan terutama terkait begitu banyaknya kerusakan berbagai fasilitas pendidikan hingga pemerataan sebaran jumlah tenaga pengajar. Saat ini dinilai Rahman, di daerah perkotaan, tenaga guru kadang melebihi dari jumlah mata pelajaran sementara dibeberapa daerah pelosok, masih banyak yang kekurangan tenaga guru.

Marwan (38) warga Tembilahan lainnya juga berharap pergantian pemimpin Inhil ini akan memberikan dampak perubahan kearah yang lebih baik. Ia berharap pemimpin Inhil 5 tahun kedepan ini akan mampu untuk melakukan pembenahan terhadap mental aparatur pelayan masyarakat.

“tugas utama seorang PNS adalah memberikan pelayanan bukan dilayani. ini yang saya rasakan masih jauh dari harapan masyarakat. Semoga hal ini dapat dijadikan prioritas selama masa kepemimpinan beliau,” Pesan Marwan.

Sementara Aam, warga Kecamatan Tembilahan hulu mengaku tidak ingin berpanjang kata. Janji kedua pasangan ini menurutnya sudah terikrarkan dalam masa kampanye beberapa waktu lalu. Ia hanya berharap rantaian kalimat pemikat hati masyarakat ini dapat dijaga dan ditepati.

“Tinggal pemimpinnya, Amanah ataukah tidak. Saya rasa tidak perlu lagi untuk berpanjang kata ,”Lontarkankan Aam dengan singkat, , kamis (21/11)

Pasangan HM Wardan dan H Rosman Malomo yang hari ini dilantik sebagai pemimpin Inhil untuk periode 2013-2018 melangkah dengan Visi “Spirit Baru INHIL Menuju Kabupaten yang Maju, Bermartabat dan Bermarwah” dengan mengemban Misi yang terbagi kedalam 5 Pilar, 5 Kisi dan 8 Program Utama Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

5 pilar tersebut yakni, pertama: meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan kepemerintahan lewat praktik tata kelola yang bersih dan baik (good governance) dengan “meningkatkan kepemerintahan daerah yang amanah” dan masyarakatnya partisipatif dalam pembangunan. Kedua: mengembalikan kejayaan masyarakat Inhil yang didalam sejarahnya dikenal sebagai daerah maju dan terdepan dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi SDA dan SDM. Ketiga: memperkokoh pelaksanaan demokrasi, semangat kegotongroyongan, memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban serta mendukung supremasi hukum. Keempat: Meningakatkan keterpaduan dan keharmonisan anatar para pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) didaerah, maupun dalam hubungan dengan lintas kota/kabupaten lain, Provinsi, Nasional dan Internasional dalam rangka menata pembangunan untuk kejayaan Kabupaten Inhil, dan Pilar Kelima: mendorong terwujudnya prestasi-prestasi pembangunan yang mengutamakan partisipasi dan manfaat kemaslahatan bagi masyarakat Inhil seluas-luasnya sehingga Kabupaten Inhil menjadi barometer baru pencapaian pembangunan Propinsi Riau.

Adapun 5 Kisi Pembangunan yang dijanjikan pasangan Warohmah adalah, pertama: meningkatkan pembangunan sarana prasarana infrastruktur daerah (jalan desa, jembatan, pasar, perhubungan desa-kota, listrik, tata air, fasilitas umum, dsb) secara lebih merata dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Inhil. Kedua: meningkatkan kualitas SDM yang tawakal, berahlak mulia, professional, unggul dan sehat sehingga berdaya saing lebih tinggi melalui inovasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas, mudah diakses dan terjangkau. Ketiga: memajukan perekonomian daerah yang bertumpu pada pengelolaan ekonomi pertanian (termasuk perkebunan, perikanan dan peternakan), perdagangan, industri dan pariwisata berlandaskan potensi setempat, memanfaatkan kemajuan iptek dan didukung investasi dunia usaha yang diselaraskan dengan penjagaan martabat masyarakat dan jatidiri daerah Kab Inhil. Keempat: mengembangkan ekonomi kreatif guna menghasilkan nilai tambah ekonomi keluarga dan masyarakat Inhil. dan Kelima: meningkatkan kualitas penataan pembangunan sarana prasarana infrastruktur ibukota kabupaten secara lebih rapi, modern dan indah guna mendukung pelayanan dasar maupun umum, sehingga kota Tembilahan menjadi kota yang lebih dicintai dan dibanggakan masyarakat Inhil.

Sedangkan 8 Program Utama yang dijanjikan pasangan yang terpublikasi sebagai tokoh agamis ini dalam masa pemerintahan 5 tahun kedepan yang dimottokan sebagai “spirit baru menabur kemaslahatan untuk masyarakat dan daerah Kabupaten Indragiri Hilir” adalah, pertama: reformasi pelayanan birokrasi warohmah yang bersih, mudah, cepat, adil dan ramah dalam melayani warga sejalan dengan pembinaan aparatur dengan sistem meritokrasi yang objektif, professional, bersih dan sejahtera. kedua: program Desa Maju Inhil Jaya lewat percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara integrasi, berkualitas dan merata hingga seluruh penjuru desa. Termasuk perbaikan harga dan diversifikasi ekonomi perkebunan kelapa rakyat dimulai dengan penataan regulasi yang lebih menguntungkan petani dan masyarakat Inhil. Ketiga: pendidikan berkualitas dan terjangkau serta meningkatkan akses pendidikan masyarakat usia sekolah. Keempat: Inovasi pelayanan kesehatan lebih berkualitas, mudah diakses dan terjangkau. Kelima: peningkatan peluang kesempatan kerja lewat program Inhil Bergerak yang dilakukan dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Keenam: program kewirausahaan sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat Inhil kreatif berahlak mulia dengan program sosial keagamaan, organisasi pemuda, kelompok perempuan dan kelompok usaha ekonomi kreatif , membina kewirausahaan sosial berbasi program terintegrasi (terpadu) lintas SKPD. Ketujuh: penataan pembangunan ibukota kabupaten yang rapi, modern, indah dan bermartabat. Serta yang Kedelapan: pengelolaan daerah aliran sungai secara terintegrasi dengan fungsi ketahanan ekonomi masyarakat, manajemen mitigasi bencana serta penerapan iptek dan pembangunan pariwisata. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013 – 2018, HM Wardan dan H Rosman Malomo dipastikan akan dilakukan secara langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Kementrian Dalam Negri (Kemendagri),Prof Dr H Djoehermansyah Djohan yang sekaligus menjabat sebagai penjabat Gubernur Riau menggantikan HM Rusli Zainal yang telah habis masa jabatannya hari ini, Kamis (21/11)

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Indragiri Hilir, H Alimuddin RM ditemui saat melakukan tinjauan persiapan pelaksanaan prosesi pelantikan di venue futsal, jalan lingkar II Tembilahan.

Sehubungan dengan persiapan, menurut Sekda seluruhnya sudah tidak ada masalahh, hanya memerlukan beberapa penyempurnaan agar jalannya prosesi catatan sejarah Kab Inhil ini dapat berlangsung dengan aman, lancar, tertib dan sukses.(dro)