JAKARTA – Ini kesempatan bagi siapapun yang ingin memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu 2014 nanti. Sebuah aplikasi yang dikembangkan mantan Direktur Utama Telkomsel, Sarwoto Atmosutarno, memungkinkan masyarakat luas untuk ikut mengawasi pelaksanaan pmilu secara aktif dan independen debgan memanfaatkan gadget atau telepon pintar (smartphone).

Sarwoto mengembangkan program bernama APSI yang diambil dari frasa Aplikasi Saksi, yang berfungsi untuk merekam berbagai bentuk kecurangan dan kejanggalan pelaksanaan Pemilu 2014. Proses pengawasan bisa dilakukan sejak masa sosialisasi, kampanye, hingga pencoblosan dan penghitungan suara.

Menurut Sarwoto, para relawan APSI bisa menggunakan fasilitas APSI Messenger melalui telepon selular. Aplikasi itu berfungsi sebagaimana  Blackberry Messenger (BBM) dan Whatsapp Messenger. “APSI Messenger memungkinkan sesama relawan untuk berkomunikasi secara langsung melalui chatting maupun saling berbagi data suara, foto dan video,” kata Sarwoto melalui rilisnya ke media, Minggu (29/12).

Namun sebelum mendapatkan program APSI, calon relawan diharuskan mendaftar dulu melalui laman www.apsiwatch.co.id di internet. Setelah mendaftar dan mendapatkan aplikasinya, relawan APSI mendapat data atau bukti kecurangan bisa mengirimkannya ke pusat data untuk ditayangkan dalam situs APSI.

“Jadi bisa dilihat seluruh masyarakat. Selain mendapat sansksi moral dari masyarakat, berbagai bentuk kecurangan itu juga akan dilaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum, red),” sambung Sarwoto.

Ditambahkannya, APSI membutuhkan 600 ribu relawan. Registrasi secara online bisa dilakukan mulai 5 Januari 2014. Sarwoto menegaskan,  jika di setiap TPS terdapat relawan APSI maka manipulasi penghitungan suara dapat digugat dengan bukti-bukti otentik hasil bidikan relawan.

Bahkan dengan teknologi informasi (TI) itu, Sarwoto mengkaim penghitungan suara tingkat nasional (real count) dapat dilakukan dalam waktu tiga hari. “Tidak perlu sampai satu bulan seperti yang dijadwalkan KPU,” lanjutnya.(JPNN)

*Potensi Komplain Terhadap hasil Pemeringkatan*

JAKARTA – Sejumlah instansi pusat maupun daerah sudah mulai mengumumkan hasil kelulusan ujian CPNS 2013. Di sejumlah titik, muncul persoalan karena pengumuman kelulusan hanya mencantumkan nama tanpa skor. Kondisi ini bisa memunculkan dugaan kongkalikong di instansi setempat.

Setelah hasil pemindaian ujian diumumkan ke publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), ternyata hanya menampilkan skor peserta. Data yang ditampilkan itu hanya menyebutkan, pelamar A dinyatakan melampaui atau tidak melampaui nilai ambang batas (passing grade).

Persoalan bakal muncul jika jumlah pelamar yang berhasil melampaui nilai ambang batas itu lebih banyak dari kuota atau formasi yang tersedia. Misalnya untuk formasi tenaga perawat di pemkab A hanya tersedia 30 kursi. Sedangkan pelamar tenaga perawat yang berhasil melampaui nilai ambang batas berjumlah 100 orang. Maka otomatis aka nada 70 pelamar dengan nilai bagus yang tidak lulus ujian.

Untuk menentukan pelamar yang lulus ujian, maka dipakai skema pemeringkatan (ranking). Jadi seluruh pelamar untuk bidang pekerjaan tertentu yang melampaui nilai ambang batas, dirangking dari nilai terbagus ke terendah. Setelah itu diambil sesuai dengan kuota atau formasi yang tersedia.

Supaya tidak menimbulkan dugaan kecurangan, panitia seleksi CPNS di masing-masing instansi supaya menyampaikan hasil pemeringkatan itu komplit bersama skornya. ’’Memang benar ada instansi yang hanya menampilkan nama saja, tanpa ada skor,’’  ujar Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, Sabtu (28/12). Bagi pelamar yang mendapatkan nilai di atas passing grade tetapi tidak lulus pemeringkatan akhir, berhak untuk menanyakan komposisi nilai secara komplit.

Setiawan menegaskan pelamar berhak mengetahui skor pemeringkatan mulai dari yang tertinggi hingga terendah. Dengan keterbukaan informasi itu, maka tudingan ada main mata atau ’’otak-atik’’ nama-nama yang lulus CPNS bisa dipatahkan.

’’Tetapi perlu diketahui ya, ada juga instansi yang mengumumkan hasil pemeringkatan itu komplit dengan skornya,’’ ujar dia. Setiawan menegaskan bahwa Kemen PAN-RB tidak begitu saja melepas pengumuman kelulusan kepada instansi pusat atau daerah.

Dia mengatakan Kemen PAN-RB tetap mengawas dan bisa melakukan cross check keputusan kelulusan CPNS oleh instansi. Jika ada kandidat yang seharusnya lolos CPNS setelah pemeringkatan akhir tetapi dinyatakan gugur, Setiawan mengatakan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Kasus otak-atik peserta yang lulus ujian ini pernah mengegerkan Kabupaten Badung, Bali. Sejumlah aparat Pemkab Badung diusut secara pidana karena terbukti mengotak-atik hasil pengumuman CPNS tahun lalu. Informasinya ada kandidat yang aslinya lolos tetapi diganti nama lainnya yang nilainya jeblok. Selain diproses hukum, penetapan CPNS Badung juga dianulir karena direkayasa.(jpnn)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Menyambut malam pergantian tahun, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Indragiri Hilir, H Fauzar menghimbau agar pelajar tidak melakukan konvoi menggunakan kendaraan bermotor.

Menurut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini, himbauan ini berlaku untuk seluruh pelajar yang ada diKabupaten Inhil. Aktivitas ini dinilai dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

“Kita berharap agar himbauan ini dapat dipatuhi. Yang terpenting tentunya perlu adanya keterlibatan secara langsung dari para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya,”Sampaikan Fauzar.

Himbaun ini ditambahkan Fauzar bukan berarti Disdik tidak membenarkan pelajar untuk ikut merayakan malam pergantian tahun tetapi ia berharap agar pelajar dapat mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif serta dalam batasan wajar. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) -Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir akan terus melakukan pemantauan terhadap proses pengerjaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Parit 23 Tembilahan.

“Pemantauan ini kita lakukan, untuk mengetahui sejauh mana realisasi dan progres pengerjaan proyek PLTU ini oleh pihak rekanan. Apalagi, Bapak Bupati Inhil sudah melakukan kunjungan ke tempat tersebut, beberapa waktu lalu,” tutur Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Inhil, H Encik Kamal Syahindra, kemarin.

Dijelaskan Encik Kamal, berdasarkan target yang sudah dibuat dan disepakati oleh Pemkab Inhil bersama pihak kontraktor, pada Bulan Juli 2014 nanti satu unit mesin sudah mulai dioperasikan dan akan selesai seluruhnya pada akhir tahun 2014 mendatang.

“Target ini tentunya menjadi janji yang harus mereka tepati agar pengoperasian PLTU bisa segera dilaksanakan,” terang Encik Kamal.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – 16 orang warga binaan Lapas Kelas II A Tembilahan mendapatkan pemotongan masa hukuman dari Menteri Hukum dan HAM. Remisi ini diberikan sehubungan dengan perayaan Natal 2013

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan Tommy mengatakan pemberian remisi tersebut sudah sesuai dengan daftar usulan yang telah disampaikan pada pekan lalu, 16 orang dapatkan  potongan tahanan dari 1 hingga 2 bulan.

“Setelah surat turun dari Menteri Hukum dan HAM dalam rangka perayaan Natal tahun ini, 16 orang Napi mendapatkan potongan hukuman, mulai dari 1 hingga sampai 2 bulan, “ kata Tommy.

Lebih jauh Kalapas menjelaskan hingga saat ini Lapas Kelas II A Tembilahan berpenghuni sebanyak 525 warga binaan. Dari jumlah itu yang beragama Nasrani hanya berjumlah sekitar 20 orang lebih.

Kata Kalapas, sesuai dengan aturan yang berlaku untuk pemberian remisi selalu diberikan kepada setiap warga binaan dilakukan 3 kali dalam satu tahun, antara lain pada saat menjelang datangnya hari besar seperti Natal, Hari Raya Idul Fitri, serta pada saat peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.(dro/tok)

TEMBILAHAN (ww.detikriau.org) -Sekretaris Daerah, H Alimuddin RM meminta seluruh masyarakat untuk mendukung dan bekerjasama dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dikatakan Sekda saat launching gerakan satu juta relawan pengawas Pemilu dan penandatangan MoU Kabupaten Inhil, di Aula salah satu Wisma di Tembilahan, Selasa (24/12) kemaren, sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pemilu merupakan tanggung jawab semua pihak. Karena itu, diharapkan dukungan dan kerjasama dari segenap komponen masyarakat, dalam upaya mensukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi yang demokratis,

“Gerakan satu juta relawan pengawas pemilu merupakan langkah positif dalam meningkatkan jaminan kepada masyarakat, bahwa Pemilu di Kabupaten Inhil akan berlangsung sesuai harapan, adil, jujur dan bersih” Sampaikan Sekda.

Sekda juga menyampaikan harapan gerakan ini mampu menjadi daya tarik, khususnya pada generasi muda untuk mau terlibat secara langsung dan menjadi tokoh utama penyelenggara Pemilu yang bersih di kampung halaman Inhil.(dro)