JAKARTA – Antrian calon jamaah haji yang berangkat ke tanah suci terus menumpuk. Hal ini membuka peluang perilaku kotor sebagian pegawai Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan praktik jual beli kursi haji. Dengan mahar tertentu, kursi yang tersisa bisa dijual calon jamaah haji yang tidak mau antri.
Seperti sudah pernah diulas, jumlah kuota porsi haji reguler 2014 susut luar biasa besar. Jumlah kuota jamaah haji Indonesia dari kuota tetap sebesar 194 ribu, turun menjadi 130 ribuan. Itu artinya ada sekitar 64 ribu calon jamaah haji yang seharusnya berangkat tahun ini, tidak jadi berangkat.
Kemenag sampai saat ini belum melansir data atau nama-nama jamaah haji porsi 2014 yang dipastikan berangkat. Biasanya pengumuman itu dilakukan setelah penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dijadwalkan disahkan bulan depan.
Dari pengalaman yang sudah-sudah, tidak semua nama-nama calon jamaah yang sudah ditetapkan memutuskan berangkat ke tanah suci tahun ini juga.
Penyebabnya banyak. Bisa karena yang bersangkutan tidak memiliki uang pelunasan BPIH, sakit berat, atau bahkan meninggal. Nah kursi-kursi yang tidak terisi itu, berpeluang menjadi lahan empuk untuk dijual kepada calon jamaah di antrian lainnya. Meskipun belum pernah terbukti adanya praktek jual beli kursi, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag akan melaksanakan pengawasan ketat.
Irjen Kemenag Mochammad Jasin menuturkan, masyarakat khususnya calon jamaah yang ada di dalam antrian diminta ikut mengawasi penetapan jamaah haji yang berangkat tahun ini. “Jika ada yang ganjil, langsung lapor saja ke kami di Itjen,” paparnya kemarin.
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengatakan, bila terbukti ada oknum Kemenag di pusat maupun daerah terlibat dalam praktek jual beli kursi haji akan dihukum berat. Alasan pemberatan hukuman adalah, praktek jual beli kursi itu dilakukan di saat kondisi haji yang sedang menjadi sorotan masyarakat akibat pengurangan kuota dari Arab Saudi.
Jasin mengatakan selama 2013 dia tidak menemukan adanya pegawai Kemenag yang terlibat dalam praktek jual beli kursi haji. Meskipun tahun lalu kuota haji Indonesia sudah mengalami penyusutan. Yakni dari kuota tetap sebesar 194 ribu, susut menjadi 155.200 jamaah.
Dia meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji 2014 ini. Diantara tanda-tanda praktek jual beli kursi adalah, ada calon jamaah haji reguler yang belum lama mendaftar tetapi sudah diberangkatkan. Sebab saat ini rata-rata masa tunggu atau waiting list sudah mencapai belasan tahun.(jpnn)

Tembilahan (www.detikriau.org) — Satu unit ponton kayu yang diduga milik PT SRL terbakar diperairan sungai Indragiri. Kobaran api besar yang terjadi sekira pukul 13.30 Wib ini mendapat perhatian cukup ramai dari masyarakat kota Tembilahan. Jum’at (24/1)
Berdasarkan penuturan seorang warga Tembilahan dilokasi, ianya mengakui juga tidak mengetahui kenapa tumpukan kayu yang ditaksir berjumlah ribuan ton itu bisa terbakar. menurutnya, kebetulan saat melintasi jalan dipesisir pantai sungai Indragiri di Parit 4 Kecamatan Tembilahan Hulu, ia menyaksikan bagian belakang ponton yang bermuatan kayu menggepul asap hitam disertai dengan kobaran api yang sangat besar. “saya juga melihatnya secara tidak sengaja. kebetulan aja sehabis pulang menjemput anak sekolah, karena penasaran sayapun berhenti untuk menyaksikan,” Ujar Anto, warga Kec Tembilahan hulu ini memberikan keterangan
Pantauan dilokasi, kobaran api memang cukup besar dan terus membakar tumpukan kayu yang terlihat menggunung dibadan ponton berbadan besi itu. meski jarak ponton cukup jauh dari bibir pantai sungai Indragiri, api terlihat cukup jelas.
Sampai sekira pukul 17.15 Wib, kobaran api masih terus membakar muatan kayu dan cenderung semakin membesa karena tidak terlihat adanya upaya pemadaman, hingga berita ini dirilis, belum didapatkan keterangan pasti apa penyebab kebakaran tersebut termasuk keterangan dari pihak Kepolisian. Namun berdasarkan penuturan warga, ponton bermuatan kayu ribuan ton ini diduga milik PT Sumatera Riang Lestari (PT SRL) dan hampir setiap harinya memang kerap terlihat melintasi perairan sungai Indragiri.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) — Bupati,HM Wardan,  Wakil Bupati, H Rosman Malomo  beserta Sekda Kab. Indragiri Hilir, H Alimuddin RM didampingi tim ahli penyusunan RPJMD 2014-2018 melakukan diskusi dengan Bappeda yg dihadiri beberapa Kepala SKPD dan tim KLHS pemkab. Kegiatan ini dalam rangka agar  dapat tersusunnya Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Indragiri Hilir, guna mewujudkan visi misi politik agar bisa di inplementasikan dalam Program Pembangunan dan dimasukkan ke dalam dokumen daerah.
Selain itu, kegiatan ini juga tidak hanya focus pd dokumen RPJMD, tapi akan  membangun sinkronisasi antar dokumen terutama yg berukuran kinerja sehingga mudah merencanakan, melaksanakan, dan melakukan dengan alat ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai ukuran keberhasikan visi dan misi pada rpjmd 2014-2018.
Dokumen yang tidak bisa dipisahkan untuk keberhasilan pencapaian visi misi ini adalah Renstra SKPD, dimana Indikator Kinerja SKPD pada Renstra haruslah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yg merupakan  penterjemahan visi dan misi sehingga SKPD tidak boleh gagap dalam menterjemahkan visi dan misi dalam ukuran kinerja skpd yg terlihat pada rencana program dan kegiatan di skpd.
Diskusi ini juga mengungkapkan banyak persoalan yang masih harus ditindaklanjuti seperti validitas data serta sistem Pendataan yang masih harus ditingkatkan sehingga potret terhadap persoalan daerah bisa dipertanggungjawabkan, karena di dukung data yang valid, dukungan aturan dan kajian yg lebih teknis dan mendalam terhadap program yg menjadi janji politik seperti pemekaran Kabupaten, persoalan perkebunan, infrastruktur dan lainnya.
“Setelah tahapan ini, juga akan dilakukan Musrenbang rpjmd sekitar  akhir bulan Maret yang datang untuk membahas lebih lanjut rancangan renstra skpd sebagai input utama untuk finalisasi rpjmd, ujar kepala Bappeda Inhil, Hj. Alvi Furwanti alwie.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) — Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Surau Al Hidayah Kecamatan Tembilahan. Turut hadir bersama Wabup beberapa pejabat dilngkungan setdakab Inhil dan anggota DPRD Inhil, H Maryanto.
Dalam samutannya, Wabup atas nama Pemkab Inhil menyatakan apresiasi yang tinggi atas semarak syiar keagamaan yang dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Inhil. Secara tersurat dikatakan Wabup memang tidak ada perintah di dalam al Qur’an yang secara jelas mengharuskan untuk memperingati hari kelahiran nabi Muhammad SAW. Namun jika ditelusuri secara lebih mendalam, secara tersirat, peringatan ini sangat wajar untuk dilaksanakan karena dalam diri dan kepribadian nabi Besar Muhammad SAW terdapat banyak suri tauladan yang patut dijadikan contoh dan diaktualisasikan dalam kehidupan keseharian.
“Salah satunya sikap yang ditunjukkan nabi Muhammad dalam menjaga kebersihan. Pemkab Inhilpun menjadikan contoh kebersihan nabi besar ini dalam suatu program yang dinamai dengan Jum’at Bersih,” Ujar Wabup
Diakhir penyampaian kata sambutannya, Wabup juga tidak lupa untuk kembali memintakan dukungan dari segenap lapisan masyarakat untuk ikut berperan aktif secara bersama-sama mensukseskan berbagai program-program yang telah dicanangkan pemerintah.
Peringatan Maulid Nabi di Surau Al Hidayah ini diisi dengan siraman rohani oleh penceramah Ustadz Fahruddin Nur. Dalam tausiyahnya, beliau menceritakan berbagai keagungan Nabi Muhammad yang banyak mengandung akhlak yang patut untuk dijadikan contoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seluruh umat muslim.(dro)

Keritang (www.detikriau.org) — Pemerintah Kabupaten indragiri hilir (Pekab Inhil) menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Dusun Aur Kuning Desa Pabenaan Kecamatan Keritang. Bantuan ini diserahkan secara langsung oleh Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo didampingi Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Inhil, H. Tantawi Jauhari dan Kepala Dinas Sosial, H. Rasyid. Rabu (22/1)
Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan ucapan turut berduka cita dan rasa keprihatinan yang mendalam . kepada para korban, Wabup meminta agar tetap tabah dan iklas dalam menerima apapun bentuk cobaan yang pastinya datang dari Allah SWT.”Setiap musibah adalah bentuk ujian dari Allah SWT bagi umatnya. oleh karenanya kita wajib untuk tabah dan menerimanya dengan iklas. insyaalah dengan ketabahan dan keiklasan kita akan mendapatkan kebarokahan dan diberikan pengganti yang lebih.” Ujar Wabup memberikan nasehat.

bantuan yang disalurkan Pemkab Inhil ini beruapa uang tunai senilai Rp 3 Juta Rupiah dan berbagai peralatan kebutuhan sehari-hari. Menurut Wabup, bantuan ini merupakan bantuan awal, kedepannya Pemerintah Daerah akan segera melakukan koordinasi untuk menyalurkan bantuan lainnya.
Musibah kebakaran yang meluluhlantakkan  pemukiman penduduk di Dusun Aur kuning Desa Pabenaan Kecamatan Keritang ini terjadi pada selasa (21/1) sekira pukul 21.15 Wib. Akibat musibah ini, 5 unit pemukiman penduduk dengan 4 KK dan 14 jiwa kehilangan harta benda.
Berdasarkan penjelasan Kapolres Inhil AKBP Suwoyo SIK Msi melalui Paur Humas, Kobaran api pertama kali diketahui berasaldari rumah Andi Rafi dan Tamrin, Api baru berhasil dipadamkan sekira pukul 23.00 Wib.
“Kobaran api pertama kali diketahui dari rumah Andi Rafi dan Tamrin, lalu menjalar ke rumah warga lainnya,” ungkap Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo seperti disampaikan Paur Humas, Ipda Warno Akman, Rabu (22/1/14).
ditambahkan Paur Humas, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini dan kerugian materil ditaksir sekira Rp 500 juta. Namun untuk penyebab timbulnya api masih dalam penyelidikan.
Beberapa rumah warga yang ludes terbakar yakni, rumah Tamrin (50) sebanyak 2 buah, H Mapasek (60) Andi Rafi (50) dan Daeng Malira (62) masing-masing satu buah rumah.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org)–Masyarakat Desa Sanglar Kecamatan Reteh mendesak agar pihak perusahaan, PT Bumi Palma Lestari Persada (PT.BPLP) untuk segera membayarkan ganti rugi kerusakan perkebunan kelapa mereka akibat serangan hama kumbang yang diakibat adanya pelaksanaan replanting perkebunan kelapa sawit milik perusahaan. Hingga senin (27/1) mendatang jika belum juga ada kepastian, masyarakat mengancam akan melakukan aksi boikot terhadap aktivitas perusahaan.

Pernyataan ini disampaikan masyarakat dalam pertemuan dengan pihak perusahaan di Desa sanglar Kecamatan Reteh, senin (20/1) kemaren. Pertemuan antara perwakilan petani dan pihak peruahaan ini juga tampak dihadiri oleh Pemerintah kabupaten yang diwakili oleh Asisten II Setdakab Inhil, Encik Kamal Syahindra, Kadis Perkebunan Inhil, Kuswari, Sekretaris Kesbangpol Inhil, Sugianto, Kasad Intel Polres Inhil dan  sekretaris Kecamatan Reteh, Kaharuddin. 

“Kita menuntut adanya kejelasan dari pihak perusahaan agar kerusakan perkebunan kami segera diberikan pengganti,” sampaikan perwakilan petani, Arifin kala itu.

Kala itu, perwakilan pihak perusahaan, M Iksan berjanji untuk segera meneruskan apa yang menjadi tuntutan masyarakat ini kepimpinan mereka. meskipun sempat terlihat kecewa karena belum mendapatkan kepastian saat itu, masyarakat masih bersedia untuk memberikan waktu hingga senin (27/1) mendatang. jika hingga batasan waktu tidak juga diberikan kepastian, masyarakat petani mengancam akan melakukan aksi boikot terhadap aktifitas perusahaan.

Sebelumnya, dalam pertemuan antara petani dengan pihak manajemen PT BPLP di Aula Kantor Bupati Inhil, Pemerintah kabupaten juga sudah mendesak agar perusahaan segera memberikan pengantian terhadap kerusakan perkebunan kelapa milik rakyat akibat aktifitas perusaan. pemberian pengantian ini sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 229 Tahun 2012, tentang ganti rugi tanaman tumbuh untuk kelapa dalam, yakni ganti rugi maksimal 249 ribu rupiah perbatang, untuk usia maksimal 7 tahun.

Dalam pertemuan itu, Ruslan Hasibuan – Manager Controler General Manager PT. BPLP mengatakan, replanting perkebunan sawit milik PT. BPLP, dilakukan sejak tahun 2011 lalu hingga tahun 2020, dengan estimasi replanting untuk satu tahun sebanyak 600 hektar.

Akhirnya dari pertemuan saat itu diambil kesimpulan untuk mendata perkebunan kelapa milik masyarakat yang rusak, dengan membentuk tim  perwakilan dari pihak perusahaan, masyarakat dan  Pemerintah. Karena masalah tersebut telah berlarut-larut, kala itu pihak masyarakat memberikan deadline kepada  perusahaan hingga 7 januari  yang lalu untuk mendapatkan kepastian ganti rugi kebun kelapa rusak milik masyarakat di 3 Kecamatan di Kabupaten Inhil. Namun hingga batas waktu terlampaui, kepastian belum juga diberikan.
 
Upaya mediasi antara pihak petani dengan perusahaan ini  sebelumnya juga sudah beberapa kali dilakukan. Baik bersama pihak DPRD dan pihak Kepolisian Resort Inhil disepanjang Tahun 2013 lalu. Proses replanting perkebunan sawit milik perusahaan diduga telah menjadi penyebab rusaknya puluhan ribu hektar kebun kelapa milik masyarakat yang berada di di tiga Kecamatan di Kabupaten Inhil,  yakni Kecamatan Enok, Reteh dan Keritang. (dro)