Bupati Inhil tetapkan Status Tanggap Darurat Kabut Asap —-

Tembilahan (www.detikriau.org) — Setelah sempat nihil, hari ini, jum’at (28/2), 5 titik panas  (hotspot) kembali ditemukan diwilayah Inhil, dari hasil pantauan satelit NOAA, kelima titik panas ini berada di 3 Kecamatan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Inhil, Encik kamal Syahindra, melalui kabid Pengendalian kerusakan lingkungan, Ardi Yusuf. dikatakan Ardi, kelima titik panas itu terpantau di Kecamatan Pulau Burung, 2 titik, Desa Sukoharjo jaya dan Desa Keramat Jaya. Kemudian di Kecamatan Teluk belengkong, 2 titik terletak di Desa Sumber Makmur jaya dan Desa Sapta Mulya. Serta 1 titik lainnya terpantau di Kecamatan Pelangiran di Desa Teluk Bunian.
“Beberapa hari satelit NOAA tidak menemukan hotspot diwilayah Inhil. namun hari ini 5 titik panas kembali terpantau,” Sampaikan Ardi Yusuf melalui sambungan selularnya kepada detikriau.org, Jum’at (28/2/2014)
Rabu (26/2/2014) yang lalu, Bupati Inhil, HM Wardan telah menetapkan Kab Inhil dengan status tangap darurat kabut asap akibat Karhutla. Penentapan ini diputuskan setelah dilakukan rapat bersama unsur Forkominda dengan Satker serta Stakeholder terkait. Dengan penetapan status ini, Bupati mengharapkan penanganan dan penanggulangan kabut asap dapat dilakukan secara bersama dengan Pemerintah provinsi Riau dengan membentuk posko tanggap darurat kabut asap.
Berdasarkan data yagn disampaikan dari hasil pantauan satelit NOAA sejak awal februari 2014 yang lalu, khususnya untuk Kab Inhil ditemukan ratusan titik panas (Hotspot). Sedangkan berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Inhil sejak awal Februari akibat karhutla telah menyebabkan 1000 lebih gangguan penyakit kepada masyarakat dengan kondisi udara yang dinilai sudah memprihatinkan.
Dari laporan pihak Kepolisian, sejauh ini Polres Inhil telah menetapkan dua orang tersangka pembakar lahan serta adanya dugaan penyebab terjadinya kebakaran puluhan perumahan penduduk di Kecamatan Pelangiran belum lama ini juga dipicu dari terjadinya rembetan api dari kebakaran lahan.
Akibat kabut asap ini juga telah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan diperairan. “semua ini menjadi dasar ditetapkannya status tanggap darurat kabut asap selama sepuluh hari kedepan.” Sampaikan Bupati Inhil, HM Wardan. (dro)
“PENGUTIPAN BERITA HARUS MENCANTUMKAN SUMBER SECARA LENGKAP, http://www.detikriau.org TIDAK BOLEH DILAKUKAN DENGAN PENYINGKATAN, dro. JIKA KETENTUAN INI TIDAK DIPENUHI, KAMI AKAN MENUNTUT SESUAI UU PERLINDUNGAN HAK CIPTA”

Tembilahan (www.detikriau.org) — Bupati Inhil, HM Wardan juga melakukan rotasi, Mutasi dan Promosi jabatan pejabat terhadap 15 orang Camat dari 20 Kecamatan di Kab Inhil. Jum’at (27/2)
Ke 15 Camat tersebut adalah, Camat Tembilahan, kini dijabat oleh Ismet A Yani, S.Sos. Camat Tembilahan Hulu, Doan Dwi Anggara Spt MH. Camat Tempuling, Ahmad Khusairi S.Sos MM. Camat Enok, Surya Wirawan S.Sos M.Si. Camat Reteh, Kaharuddin S.Sos. Camat Kuindra, Abdul Rasyid S.Sos MH.
Selanjutnya, Camat Mandah, kini dijabat oleh Drs Nursal. Camat kateman, HM Satir Hasan S.Sos. Camat Gaung Anak Serka (GAS), Ridwan S.Sos M.Si. Camat Tanah Merah, Drs Yuliargo. Camat Gaung, Sahbudi S.Sos. Camat Batang Tuaka, Sopran S.Sos MM. Camat Pulau Burung, M.Nazar. Camat Concong, Fahmi S.Sos dan Camat Keritang, Zulfahmi, Sip. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) — Bupati Inhil, HM Wardan menegaskan bahwa rotasi dan mutasi pejabat kali pertama diera kepemimpinannya bersama Wakil Bupati, H Rosman Malomo sama sekali tidak didasari dari pertimbangan politis. Tetapi semata-mata ingin melakukan perobahan kearah yang lebih baik.
Rotasi, mutasi maupun promosi jabatan merupakan hal wajar dalam sebuah organisasi. Ada yang merasa gembira karena mungkin merasa sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkannya dan pastinya tidak sedikit pula yang merasa bersedih hati.”Dari lubuk hati yang terdalam, saya tegaskan bahwa semua itu sama sekali diluar dari pertimbangan politis. kita mempertimbangkan dalam waktu yang cukup lama. semua tidak lain karena kita ingin melakukan perobahan kearah yang lebih baik,” Sampaikan Bupati
Selesai acara pelantikan, Bupati meminta kepada semua pejabat tidak perlu lagi menunggu berbagai kegiatan seremonial, tetapi langsung berbuat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan yang perlu menjadi catatan, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang pejabat haruslah benar-benar memahami tugas pokok dan fungsinya (tufoksi) agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Beberapa pejabat esselon II yang mendapatkan rotasi, mutasi dan promosi yakni, H fauzar SE MP menduduki posisi baru sebagai Asisten Administrasi Umum Setdakab inhil. sementara jabatan yang ditinggalkannya sebagai kepala Dinas Pendidikan inhil digantikan oleh wajah baru, Drs Helmi Mpd. Selanjutnya H Hafitsyah SH MH yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menduduki jabatan baru sebagai staff ahli Bupati bidang Hukum dan Politik. Jabatan Kadisnakertrans digantikan oleh H Fazar Husin SH MH.
Kepala Bappeda, DR H Alvi Furwanti Alwie, SE MM dipercayakan menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kesehatan menggantikan H Rasul Alim Skm Mkes yang kini diberikan jabatan sebagai Administrator Kesehatan Madya pada Dinas Kesehatan Inhil. Sementara jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bappeda digantikan oleh Ir H Tengku Juhardi MP yang sebelumnya mejabat sebagai Sekretaris Bappeda.
Drs H Afrizal MP, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) menggantikan H Dianto Mampanini SE MP yang menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, H Encik Kamal yang kini dipercayakan menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang ditinggalkan oleh Drs Anwar Nawang MH yang kini diberikan tugas sebagai Pengawas Sekolah Madya SMA/SMK pada Disdik Inhil. Sementara kepala BKD sepeninggalan Drs H Afrizal MP dipromosikan kepada H Syaifudin MP.
R Rida Indaryati SE yang sebelumnya mnejabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipercayakan mengisi kekosongan Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Jabatan lamanya, digantikan oleh Dra H Djamilah MH yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum (asisten III).
Drs Tantawi jauhari MM yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipromosikan menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika (Dishubkominfo) menggantikan Drs H Fahrolrozy yang dipercayakan kembali menduduki jabatan lamanya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag). Kepala BPBD baru yang ditinggalkan DRS Tantawi jauhari MM digantikan oleh Yusfik SH yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPPMPD yang kini digantikan oleh Ir H Saripek MP.
Sedangkan Kepala Disperindag sebelumnya, H Rudiansyah Msi kini dipercayakan untuk memegang jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (disporabudpar) menggantikan Drs H Mukhtar T MH yang menduduki jabatan baru sebagai kepala Dinas Perkebunan (Disbun) menggantikan Ir H Kuswari MP yang kini menjabat sebagai Perencana Madya Pada kantor BAPPEDA Inhil.
Selanjutnya, Drs HM Yasin Abdi MSi yang sebelumnya menjabat sebagai Staff Ahli Bupati menduduki posisi baru sebagai Kepala kantor P2KP menggantikan Drs R Indrajaya yang kini menduduki jabatan baru sebagai Perencana Madya pada Kantor BAPPEDA inhil
Untuk Jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemmerintahan Desa (BPMPD) kini dijabat oleh H Yulizal S. Sos MM. Kekosongan jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Inhil diisi oleh wajah lama, Drs H Fauzan.(dro)
“PENGUTIPAN BERITA HARUS MENCANTUMKAN SUMBER SECARA LENGKAP, http://www.detikriau.org TIDAK BOLEH DILAKUKAN DENGAN PENYINGKATAN, dro. JIKA KETENTUAN INI TIDAK DIPENUHI, KAMI AKAN MENUNTUT SESUAI UU PERLINDUNGAN HAK CIPTA”

Makassar  (www.detikriau.org) — Keberhasilan pendidikan anak usia dini(PAUD) adalah fondasi bagi kekuatan sosial, budaya, ekonomi,teknologi, politik, dan masa depan bangsa. Masa depan bangsa sangat tergantung pada anak usia dini karenanya dibutuhkan komitmen semua pihak serta kemampuan untuk mengelola dana, tenaga, maupun pikiran.
Demikian disampaikan oleh Ketua I Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), Okke Hatta Rajasa, memaparkan materi Sinergitas program Rumah Pintar dengan PAUD pada Rapat Koordinasi Teknis dan Sinkronisasi Bunda PAUD dengan Pelakasanaan Program PAUD di Makassar, Sulawesi Selatan (26/02/2014). Ny. Zulaikha Wardan yang di dampingi oleh kepala bidang pendidikan luar sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, Iwan turut hadir pada kegiatan ini.
Berbagai tantangan yang di hadapi Bunda PAUD dalam menjalankan perannya dalam rangka untuk meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di masing-masing wilayah. Namun demikian, Bunda PAUD tidak mengenal lelah guna mencapai tujuan terbaik untuk mencetak generasi penerus bangsa.
Dalam pertemuan ini, Ny. Zulaikha Wardan selaku Bunda Paud kab Inhil menyampaikan tekadnya  untuk terus mengupayakan peningkatan jaringan kemitraan dan memotivasi seluruh komponen penggiat PAUD dari Akademisi, Praktisi PAUD, Organisasi Mitra PAUD, SKPD terkait. Serta juga akan terus berupaya untuk menghimpun sumber dana PAUD dari APBD/APBN, Masyarakat Perorangan, CSR, Perbankan, Dunia Industri, BUMN/BUMD demi mendukung layanan PAUD.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam meningkatkan kemitraan pengelolaan dan pengembangan PAUD. Karenanya kita perlu bekerja sama dengan berbagai pihak  baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Akademisi serta organisasi dan praktisi-praktisi lainnya,” paparnya.
Saat ini kondisi PAUD di Indragiri Hilir, berjumlah 283 lembaga yang tersebar dari kabupaten, kecamatan hingga ke desa [95 Taman Kanak-kanak (TK), 176 Kelompok Bermain (KB), 3 Tempat Penitipana Anak(TPA), 9 Satuan PAUD Sejenis (SPS)] , dengan 8.874 orang peserta didik dan 1.260 tenaga pendidik.
Sepulangnya dari pertemuan Rakoornas Bunda PAUD ini, Ny. Zulaikha Wardan menyatakan akan segera menyusun langkah-langkah guna membangun kemitraan dengan membuat Alur Kemitraan. Dimulai dengan merumuskan isu utama dan permasalahan yang dihadapi. Kemudian menyusun daftar calon mitra,pemetaan calon mitra, termasuk melakukan verifikasi dan kunjungan.
“Pada pemetaan calon mitra, kita dapat memetakannya dengan melihat apakan dapat membantu dari segi keilmuan, pendanaan, ataupun peralatan,” jelasnya.
Setelah itu yang terpenting adalah bagaimana menjalin kerja sama yang berlandaskan kepercayaan. Menurut Ny. Zulaikha Wardan, mengemban amanat sebagai Bunda PAUD yang juga istri kepala daerah, perlu bekerja keras agar dapat memberikan akses layanan PAUD di Kabupaten Indragiri Hilir dengan lebih baik.(dro/Humas)

Jakarta — Hanya K2 yang datanya sesuai kebenaran dan keabsahannya saja yang akan ditetapkan NIP-nya. Dalam proses pemberkasan K2, usulan berkas harus disertai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak  oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Surat tersebut menjadi jaminan keaslian berkas dan keabsahan data K2 yang dikirim ke BKN.
Penegasan ini disampaikan oleh kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Eko Sutrisno menjawab banyaknya komplin yang disampaikan atas adanya dugaan K2 ‘siluman’, pada Raker Panselnas di ruang Sriwijaya kantor KemenPAN dan RB jakarta sebagaimana yang dilansir situs  www.bkn.go.id. Hadir juga dalam Raker itu Mentri PAN & RB, Azwar Abubakar, selasa (25/2/2014) kemaren.
“Hanya K2 yang datanya sesuai kebenaran dan keabsahannya saja yang akan ditetapkan NIP-nya,” tegas Eko
Eko menyampaikan bahwa proses penetapan NIP K2 akan dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). “Jika ada daerah yang belum tersedia SAPK dapat difasilitasi oleh Kantor Regional BKN,” terang Eko Sutrisno.
Dalam prosesnya,usulan berkas penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pemerintah perlu membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai untuk setiap tenaga honorer K II yang lulus tes. Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa data tenaga honorer K.II yang diusulkan NIP-nya itu sudah dipastikan kebenaran dan keabsahannya,  dan apabila tenyata di kemudian hari dokumen honorer tidak benar/palsu (maladministrasi – red), PPK bertanggung jawab penuh baik secara administrasi maupun pidana.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Hampir satu bulan belakangan dermaga ponton apung pelabuhan RSUD Puri Husada, parit 15 Kecamatan Tembilahan Rusak. Ketiadaan ponton, untuk turun naik penumpang hanya dilakukan dengan memanfaatkan tangga belalai pelabuhan yang ditopang dengan tiang pancang kayu seadanya. Kondisi itu tentunya sangat menyulitkan dan membahayakan bagi para pengguna pelabuhan.
Menurut pengakuan Zacky Hasan, salah seorang keluarga pasien, dirinya merasa khawatir memanfaatkan dermaga ini untuk membawa keluarganya yang sedang mengalami sakit akibat keguguran dan harus dirujuk ke RSUD Puri Husada Tembilahan .
“Saya sudah cukup lama tidak kesini, namun ketika sampai tadi saya terkejut, karena ponton pelabuhan tidak ada di tempat sebagaimana biasanya,” tutur Zacky saat ditemui dipelabuhan RSUD Puri Husada Tembilahan, Rabu (26/2).
Menurut masyarakat sekitar, ketiadaan ponton apung dermaga ini jelas menyulitkan. disaat pasang tinggi, turun naik penumpang tentunya tidak mengalami kendala berarti  karena permukaan air terbilang dekat dengan lantai jembatan. namun air sedang surut, dermaga tidak bisa dimanfaatkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Inhil, melalui Kabid Perhubungan Laut dan Sungai, Irsan S Pohan membenarkan bahwa ponton pelabuhan RSUD Puri Husada Tembilahan tersebut sedang diperbaiki.
“Insya Allah, dalam minggu ini perbaikannya sudah selesai dan dapat kembali dimanfaatkan,” terang Irsan saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya, Rabu (26/2). (dro)