Pemerintah Dinilai Tidak Serius Tangani Kabut Asap di Provinsi Riau —
TEMBILAHAN (detikriau.org)- Pemerintah diminta segera membentuk tim dari lintas lembaga Negara untuk menyelidiki perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota DPR/MPR RI, HM Lukman Edy (LE) terkait dengan penanganan kondisi kabut asap di Provinsi Riau yang dinilainya masih sangat kurang dan tidak serius dilakukan oleh Pemerintah.
Dikatakan LE, bencana kabut asap yang saat ini sedang melanda hampir seluruh daerah di Provinsi Riau sudah membahayakan masyarakat.
“Bahaya dari bencana kabut asap ini harus segera kita cegah dan diantisipasi, seperti jangka pendeknya menyebabkan masyarakat terserang penyakit ISPA, sedangkan jangka panjangnya dapat menyerang jaringan otak dan mengganggu pertumbuhan,” tutur Anggota DPR/MPR RI asal Riau ini dalam konferensi pers, di Kantor PWI Inhil, Jalan Telaga Biru Tembilahan, Jum’at (14/3) sore.
Selain itu, lanjut Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) MPR RI ini, bencana asap secara internal akan mengganggu anak bangsa, dan secara eksternal juga akan mengganggu harkat, martabat dan harga diri bangsa di dunia internasional. Apalagi, jika kemudian bencana asap di Provinsi Riau ini sampai ke negeri tetangga, tentu dunia internasional terutama Asia Tenggara akan bereaksi keras.
“PKB secara lembaga dan kami secara pribadi sudah menegur keras Pemerintah yang belum melaksanakan upaya penanggulangan secara serius. Dimana, menjelang penutupan masa sidang kami melakukan interupsi di sidang paripurna DPR dan atas interupsi itu DPR sudah melayangkan surat kepada Presiden, agar memperhatikan serta bertindak segera, karena bencana asap di Riau sudah
sangat mengkhawatirkan,” terangnya.
Oleh karenanya, ia juga mendesak Pemerintah segera melakukan tanggap darurat, dengan mengerahkan semua peralatan untuk memadamkan api, baik melalui alat pemadam darat maupun melalui udara, serta segera memerintahkan lembaga-lambaga teknologi untuk membuat hujan buatan.
“Pemerintah juga harus membentuk tim penyidik dari lintas lembaga negara guna menyelidiki perusahaan mana yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, lakukan penindakan tegas dan keras terhadap pelaku berupa pencabutan izin dan penangkapan serta proses hukum secepatnya,” Tegasnya.(dro)

JAKARTA – Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan bencana kabut asap yang kembali melanda Provinsi Riau dan sekitarnya selama beberapa bulan terakhir ini. Presiden mengaku telah menginstruksikan para menteri terkait di Kabinet Indonesia Bersatu II untuk segera melaksanakan operasi tanggap darurat untuk mengatasi bencana asap tersebut.

“Malam ini saya telah instruksikan lagi agar para Menteri terkait segera lakukan operasi tanggap darurat, dengan gunakan semua cara dan alat,” kata Presiden dalam akun twitter pribadinya @SBYudhoyono pada Kamis malam, (13/3).

Presiden mengingatkan agar semua jajaran pemerintah pusat dan daerah bersama-sama menyelesaikan masalah kabut asap tersebut.

Presiden menyatakan, ia ingin para pejabat daerah di Riau berdiri paling depan untuk mencegah dan menangani asap tersebut. Ia mempertanyakan mengapa bencana asap ini kembali terjadi.

“Kalau dalam waktu 1-2 hari ini Pemda Riau dan para Menteri tidak bisa mengatasi, kepemimpinan dan pengendalian akan saya ambil alih,” tandas Presiden. (*)
Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/03/14/221897/Presiden-Minta-Segera-Operasi-Tanggap-Darurat-di-Riau-

Tembilahan (detikriau.org)- Kembali lagi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Fahrorozy nyatakan akan merampungkan pengerjaan pembangunan Pasar Pagi Jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan .
Dikatakannya, saat dipindahtugaskan dari kadisperindag untuk menjabat sebagai Kadishubkominfo Inhil 2 tahun yang lalu, pengerjaan pembangunan pasar pagi sudah mencapai progress 80 persen.
“2 tahun saya tinggalkan, pekerjaan juga tidak rampung. menurut saya ini menandakan pembangunan pasar tersebut tangung-tanggung,”Sampaikan Fahrolrozy kepada detikriau.org melalui sambungan selularnya, rabu (12/3/2014) kemaren
Ia menegaskan, tahun 2014 ini pembangunan pasar itu akan dirampungkan 100 persen.
Selain merampungkan pengerjaan pasar pagi, Dinas yang kini kembali dibawah pimpinannya itu juga akan melakukan renovasi bangunan pasar kayu jati Kecamatan tembilahan Hulu termasuk melakukan penertipan pedagang yang berjualan di pasar terapung jalan Yos Sudarso Tembilahan.
Selama ini, dinilai banyak pedagang yang sudah mendapatkan jatah lapak di pasar terapung tidak memanfaatkan untuk aktifitas perdagangan. mereka malah mengelar dagangan disepanjang dam pantai dan badan jalan. Akibatnya kondisi pasar terapung menjadi kumuh dan sembraut.
“Sudah 2 hari tim kita turun untuk melakukan pendataan. kita akan tegaskan, jika tidak ditempati, lapak akan kita serahkan kepada pedagang lain.”Warning Fahrolrozy. (Ahmad tarmizi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) — Wakil BUpati Inhil, H Rosman malomo hadiri penandatanganan kesepakatan pemilu damai oleh 11 perwakilan Partai politik (Parpol) peserta pemilu 2014 di Kabupaten Indragiri Hilir bertempat di Aula Mapolres Inhil. Kamis (13/3/2014)
Dalam amarannya, Wabup berpesan bahwa hal terpenting adalah niatan agar pelaksanaan pemilu yang tidak lama lagi akan berlangsung ini dapat berjalan dalam suasana yang aman.
“Baik itu pada masa kampanye, masa tenang, masa pengambilan suara hingga penghitungan surat suara kita berharap agar dapat berjalan dengan aman dan damai,” harap Rosman.
Senada, Ketua KPU Inhil, Suhaidi juga berharap dengan ditandatanganinya kesepakatan iniakan terciptanya pemilu yang demokratis, damai, kondusif, bersih dan bermarwah. “Yang menang tidak menepuk dada dan yang kalah tidak berkecil hati,” Sampaikan Ketua KPU Inhil, Suhaidi .
Amankan pelaksanaan pemilu Inhil, Polres kerahkan sebanyak 529 personil. “tapi kita juga sangat membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat, stake holder terkait termasuk peserta pemilu dan tim suksesnya demi kemanan dan suksenya pelaksanaan pemilu.” Ujar Kapolres.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) — Kuli tinta liputan Inhil pinta Bupati untuk segera merespon usulan Badan Anggaran DPRD Inhil untuk menindaklanjuti Kepala SKPD yang kerap ganti-ganti nomor Handphone.
“Kita berharap usulan yang pernah disampaikan Banggar dalam kesempatan Rapat paripurna beberapa waktu lalu segera disikapi. kebiasaan gonta-ganti nomor HP ini pastinya juga akan mempersulit kerja kita,”Keluh Indra, kamis (13/3)
bekerja sebagai seorang jurnalis, memberikan informasi kepada masyarakat menjadi rutinitas keseharian. Informasi pastinya yang bermanfaat. baik itu sekedar berita seremonial biasa ataupun berbagai kritikan dan saran termasuk permintaaan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan pemerintah. melengkapi pemberitaan, pernyataan yang didapatkan melalui komfirmasi kepada pejabat terkait pastinya menjadi suatu keharusan.
“Bagaimana kita mau lakukan komfirmasi. hari ini nomor HP 123. besok 456, lusa 789. mana yang harus kita hubungi?”Tambah Indra
Dalam kesepatan ini, Indra juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk membuatkan keharusan agar setiap kepala SKPD melampirkan nomor HP yang bisa dihubungi. bukan hanya untuk kepentingan jurnalis tetapinya juga untuk kepentingan masyarakat secara luas sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan dimasing-masing SKPD. (dro)