ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) H Arifin, S.Sos., MM mendampingi Penjabat Bupati Indragiri Hilir yang diwakili Plh Sekda Tantawi Jauhari menghadiri Pelantikan, Pengambilan Sumpah/Janji dan Penandatanganan Pakta Integritas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan PAW Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 di Gedung Puri Cendana, Tembilahan, Minggu (26/5/2024).

Dalam sambutan Pj Bupati yang dibacakan Plh Sekda, ia mengucapkan selamat bekerja kepada 708 anggota PPS yang baru dilantik, dan 100 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Semoga para anggota PPK dan PPS dapat menjalankan amanah ini dengan baik serta penuh tanggung jawab. Terus kuatkan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam menjalankan kewajiban sesuai tugas dan fungsinya sebagai anggota PPK dan PPS Pilkada 2024,” tuturnya.

Pj. Bupati Inhil berpesan, agar anggota PPK dan PPS menjaga kekompakan, integritas dan transparansi karena tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sangat berat dan kompleks.

“Pahami seluruh regulasi yang berkaitan dengan Pilkada 2024. Kuatkan koordinasi, sinergi serta komunikasi, tetap jaga dan pertahankan komitmen, karena banyak yang menunggu hasil kerja berkualitas bapak dan Ibu semua sebagai penyelenggara Pilkada,” ujarnya.

Pj. Bupati juga menuturkan, Pemda Kabupaten Inhil akan bekerja maksimal membantu penyelenggaraan Pilkada, memfasilitasi setiap kegiatan maupun tahapan Pilkada ke tingkat paling bawah, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan.”

“Kepada semua elemen yang ada di Kabupaten Inhil baik TNI, POLRI, ASN, camat, lurah, kepala desa, Ormas maupun karang taruna dan siapapun juga, mari ciptakan suasana Pilkada 2024 dengan damai, jaga situasi Indragiri Hilir agar tetap tertib, aman dan damai sehingga Pilkada di Inhil berlangsung sukses, bermarwah, dan bermartabat,” tutup Pj. Bupati

Sementara itu, Ketua KPU Inhil mengatakan dengan telah dilantiknya PPK dan PPS, artinya badan adhock sudah terbentuk dan beberapa tahapan juga sudah berjalan. (Adv)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyelenggarakan sosialisasi sekolah ramah anak untuk 40 sekolah SMP yang ada di Kabupaten Inhil, Sabtu (25/5/2024).

Siti Munziarni, SKM., MM selaku narasumber dalam acara tersebut
menyampaikan bahwa Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung KLA dan melaksanakan Persda No 1 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan KLA di Kabupaten Inhil.

“Maka Dinas Pendidikan berkewajiban untuk menyediakan data dan dokumen KLA pada klaster II dan IV, salah satunya adalah memfasilitasi terbentuknya sekolah ramah anak,” tuturnya.

Lanjutnya, Dinas Pendidikan melalui Bidang SMP hari ini menyelenggarakan sosialisasi sekolah ramah anak untuk 40 sekolah SMP di Kabupaten Inhil. Tentunya menjadi harapan bersama sosialisasi ini dapar ditindaklanjuti dengan pelatihan KHA dan membuat kebijakan dalam bentuk SK sekolah ramah anak.

“Semoga semua sekolah yang ada di Inhil kedepannya menjadi sekolah ramah anak,” tutup Siti Munziarni, SKM., MM.

ARB INdinesia, INDRAGIRI HILIR – Nama Penjabat (Pj) Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman dicatut oleh penipu dengan modus bantuan donasi bagi Masjid atau Surau. Masyarakat diimbau waspada dan tidak menanggapi pesan dari akun yang menggunakan nama Pj Bupati pada aplikasi perpesanan WhatsApp.

“Kami mendapat laporan dari beberapa orang bahwa ada yang menghubunginya terkait dana bantuan Masjid. Itu jelas hoax. Jadi kami minta kepada masyarakat atau siapapun yang menerima pesan WhatsApp dengan mengatasnamakan Pj Bupati untuk tidak mempercayainya. Karena saat ini sudah terbukti 2 nomor yang berbeda bermoduskan memberikan donasi pada Masjid dan Surau di daerah tertentu” tegas Dr Trio Beni Putra SE MM Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil.

Pj Bupati Herman menyesali adanya perbuatan ini. Selain menimbulkan fitnah dan mencoreng nama baiknya sebagai pejabat daerah, ia juga prihatin karena korban yang dihubungi adalah pengurus Masjid atau Surau.

“Saya harapkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dan jangan mudah percaya begitu saja. Ada baiknya pesan-pesan seperti hal itu bisa ditinjau kembali bersama pihak tetkait” ungkap Herman.

Pada kasus ini oknum tersebut menggunakan 2 nomor berbeda yaitu 0838-9440-2951 dan 0838-9205-3854 dan foto profil Pj Bupati bersama istri menggunakan baju melayu.***

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Penjabat Bupati Indragiri Hilir H. Herman SE, MT yang didampingi Kaban Kesbangpol Inhil, H Arifin, S.Sos., MM melaksanakan kunjungan kerja sekaligus bersilaturrahmi bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Ketua RT / RW se-Kelurahan Pekan Arba Tembilahan, Selasa (21/05/2024) siang.

Turut hadir kepala OPD terkait, camat Tembilahan, unsur Forkopimcam Kecamatan Tembilahan, pimpinan dan keluarga besar Pondok pesantren Yasin Al Islami, Lurah Pekan Arba, tokoh agama, tokoh masyarakat dan RT / RW se-kelurahan Pekan Arba serta undangan lainnya.

Kunjungan kerja Pj Bupati H. Herman SE, MT yang diawali dengan ziarah kemakam Tuan Guru H Rafai bin H Mahmud yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Yasin Al Islami di Jalan Suhada 2 Parit 07 Kelurahan Pekan Arba. kecamatan Tembilahan.

Selain untuk bertatap muka dan bersilaturahmi, kegiatan yang dilaksanakan di Ponpes Yasin Al Islami ini dimanfaatkan Pj Bupati Inhil untuk mendengarkan berbagai keluhan dan masukan terkait kondisi kamtibmas serta infrastruktur di wilayah setempat.

Dihadapan Pj Bupati Inhil, mewakili masyarakat, Tokoh masyarakat Jalan Suhada 2 Parit 07 menyampaikan tentang beberapa kondisi fasilitas infrastruktur diantaranya kondisi pondok pesantren, jalan dan sarana serta prasarana umum lainnya di wilayah setempat.

Sementara Pj. Bupati Inhil H. Herman, SE, MT menyampaikan apresiasinya dan menyambut baik silaturahmi yang dilaksanakan pada siang hari ini.

“Khusus untuk kondisi pondok pesantren dan berbagai infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat, Insya Allah secara pribadi dan melalui pemerintah daerah saya akan berusaha mencoba mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat,” ucap H Herman.

“Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat khususnya terkait kondisi infrastruktur dapat kita penuhi dan realisasikan secepatnya,” ujar Pj Bupati.

Diakhir acara, Pj. Bupati Inhil yang didampingi Kaban Kesbangpol juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan masyarakat sekaligus foto bersama. (Adv)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pj Bupati Inhil, H Herman yang didampingi Kaban Kesbangpol , H Afirin, S.Sos.,MM menyambangi langsung kegiatan semenisasi jalan H Abdul Ghani Kecamatan Tembilahan Kota yang sedang dalam pengerjaan, Selasa (21/5/2024).

Untuk diketahui Semenisasi jalan ini membentang dengan panjang kurang lebih 100 Meter dan lebar 4 meter dengan kegiatan Rehabilitasi Jalan Swakelola dan sub kegiatan Rehabilitasi jalan.

Dalam wawancaranya dengan media Herman menyampaikan, memang jalan ini banyak berlubang terkadang ada juga pengendara yang jatuh.

“Jadi hari ini kita rehabilitasi dengan Cor ulang Lebar 4 meter ketebalannya 15 cm, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai dan masyarakat bisa dengan nyaman melintasinya,” tuturnya.

Lebih lanjut Herman mengatakan berdasarkan informasi masyarakat sekitar disini, bahwa ada gudang sembako yang sering bongkar muat dengan menggunakan truk yang besar sehingga berdampak terhadap jalan.

“Maka hari ini saya tegaskan agar truk tersebut tak dibenarkan masuk jalan seperti ini hanya bisa melangsir dengan mobil kecil untuk membongkar muatannya,” ungkapnya.

“Kalau perlu nanti kita buat Portal supaya bisa menyaring kendaraan yang lewat sesuai kapasitasnya di jalan ini,” tegas Herman.

Setelah meninjau jalan yang dalam pengerjaan tersebut, Pj Bupati Inhil yang di Dampingi Kaban Kebangpol Inhil juga mendatangi gudang sembako untuk menegaskan hal itu. (Adv)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan menggelar sosialisasi Elektronik Paspor (E-Paspor) dan peraturan keimigrasian tentang penerbitan paspor RI, di Hotel Elite Tembilahan, Selasa (21/5/24).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan Nanag Mustofa melalui Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian Awaludin mengatakan, bahwa pihaknya mendapat surat edaran untuk melaunchingkan E-Paspor ini di bulan Maret dan mulai diterapkan pada bulan April.

“Bulan Maret dikeluarkan edarannya bahwa kantor imigrasi seluruh Indonesia udah boleh melaunching paspor Elektronik. Kita di Tembilahan ini baru bulan April kemarin mengeluarkan paspor Elektronik,” kata Awal saat diwawancarai wartawan.

Awal menyebut, bahwa masa berlaku paspor biasa dan elektronik sekarang sudah 10 tahun untuk orang dewasa, sementara untuk anak-anak yang di bawah 17 tahun masa berlakunya hanya 5 tahun.

“Paspor saat ini masa berlakunya 10 tahun untuk orang dewasa, kalau untuk anak-anak batas masa berlakunya sampai 5 tahun, karena masih ada perubahan pada fisik muka,” tuturnya.

Dia menerangkan, bahwa biaya pembuatan E-Paspor sebesar Rp. 650.000,- dan 30 kuota yang tersedia setiap harinya. Sedangkan paspor biasa biaya Rp. 350.000,- dan hanya 20 kuota setiap hari di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan.

Terakhir, dia menuturkan, bahwa yang membedakan E-Paspor dan paspor biasa ini ada beberapa hal diantaranya adalah.

Keamanan Data Tingkat Tinggi. E-Paspor Indonesia dilengkapi dengan chip yang menyimpan data biometrik pemegang paspor, seperti sidik jari, foto, dan data pribadi. Hal ini mempersulit upaya pemalsuan paspor dan meningkatkan keamanan data pemegang paspor.

Proses Imigrasi yang lebih cepat. Keberadaan chip memudahkan otoritas imigrasi dalam memverifikasi identitas pemegang paspor mempercepat proses imigrasi di bandara dan pelabuhan.

Penerimaan Luas di Negara Lain. Dengan standar internasional yang dipenuhi oleh e-paspor Indonesia pemegang paspor dapat menikmati proses imigrasi yang lebih lancar di banyak negara di dunia.

Visa waiver. Dengan menggunakan elektronik paspor kita juga diberi fasilitas bebas Visa (visa waiver) ke Jepang untuk tujuan kunjungan singkat (wisata, bisnis, kunjungan keluarga, kunjungan teman) selama 15 hari.