Gaung Anak Serka (detikriau.org) – Menghindari terjadinya berbagai tindakan yang melanggar ketentuan hukum selama masa pemilu, Masyarakat Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) mengadakan kegiatan ronda malam.
“Kegiatan ini kita lakukan menjang pemilu dan berkemungkinan setelah pemilihan anggota dewan dan presiden selesai nanti kegiatan ini dihentikan”. Ujar Sekdes Teluk Sungka, A Rani kepada detikriau.org, selasa (25/3/2014)
Hal senada juga disampaikan ketua Rukun Warga (RW) I (satu) Desa Teluk Sungka, M. Ridwan. ia menyebutkan bahwa kegiatan ini sudah berjalan sejak beberapa bulan yang lalu.”Ronda ini sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu”. Sebutnya
Menurut Ridwan, kegiatan ini disampaing menjaga kondusifitas selama Pemilu  jugasebagai bersiaga akan bahaya api.
“Ronda malam yang kita lakukan ini juga sebagai pengontrol akan bahaya kebakaran perumahan karena dalam beberapa bulan ini kita dilanda kemarau”. Imbuhnya
Sementara itu, warga desa setempat, pahrul mengatakan sangat mendukung kegiatan ini karena dinilai memiliki banyak keuntungan bagi masyarakat terutama yang berkaitan dengan keamanan masyarakat setempat. “kegiatan ini sangat bagus karena selain bersiaga akan bencana api, kita juga bersiaga akan kejahatan lainnya yang berkemungkinan terjadi”. Paparnya
Namun berbeda lagi dengan desa Teluk Pantaian Kecamatan GAS. desa bertetangga dengan Teluk Sungka ini sama sekali tidak melakukan kegiatan ronda malam.
“kami disana tidak pernah sama sekali melakukan ronda malam seperti desa teluk sungka, padahal kita juga masih dalam satu pengawasan yang sama oleh Kapospol”. Sebutnya warga setempat Hendri. (Ahmad Tarmizi)

Beijing, – Para keluarga penumpang pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH370 bentrok dengan aparat keamanan di Beijing, China. Insiden ini terjadi saat massa berkumpul di luar kedutaan Malaysia untuk menyampaikan protes mereka terkait hilangnya pesawat MH370.
“Kembalikan keluarga kami,” seru para demonstran di depan gerbang gedung Kedutaan Malaysia di Beijing. Aksi demo ini diikuti sekitar 200 orang. Massa juga membawa spanduk-spanduk bertuliskan: “Pemerintah Malaysia adalah pembunuh” dan “Kami ingin keluarga kami kembali.”
Jeritan dan tangisan mewarnai aksi demo ini. “Putraku, putraku, kembalikan putraku!” teriak Wen Wancheng (63) sembari menangis seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (25/3/2014). Di belakang pria lanjut usia itu, para anggota keluarga lainnya meneriakkan slogan-slogan. Sejumlah orang lainnya tampak terisak-isak.
Para keluarga korban tersebut marah dan kecewa karena pemerintah Malaysia telah mengumumkan pesawat MH370 jatuh di Samudera Hindia, padahal belum ada satu puing pun yang ditemukan.
Bentrokan ini terjadi ketika personel keamanan mencoba menghalangi sejumlah anggota keluarga yang ingin mendekati para wartawan, yang ditempatkan di area khusus. Aksi saling dorong pun terjadi. Akibatnya, seorang wanita terluka dan harus diangkut dengan tandu.
Sebelumnya, pada Senin (24/3), Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan bahwa MH370 berakhir di lokasi terpencil Samudera Hindia bagian selatan, atau sebelah barat Perth, Australia.
Dalam keterangannya, PM Najib menyebutkan bahwa kesimpulan ini didasarkan pada analisa baru oleh perusahaan satelit Inmarsat dan badan penyidik Inggris UK, Air Accidents Investi­gation Branch (AAIB) pada data satelit yang menunjukkan rute menyimpang MAS MH370 hingga ke Samudera Hindia.
Berdasar analisa tersebut, disimpulkan bahwa MH370 terbang menuju koridor selatan dan posisi terakhirnya berada di tengah-tengah Samudera Hindia, barat Perth, Australia. Pada lokasi tersebut, sama sekali tidak ada lokasi pendaratan sehingga disimpulkan MH370 berakhir di lautan.
Pesawat MAS MH370 menghilang sejak 8 Maret lalu dengan membawa 227 penumpang dan 12 awak. Pesawat jenis Boeing 777-200ER ini memiliki rute Kuala Lumpur-Beijing, namun entah mengapa, pesawat ini berubah jalur hingga mengarah ke Samudera Hindia.
 
Sumber: http://news.detik.com/read/2014/03/25/132641/2535903/1148/demo-di-kedutaan-keluarga-penumpang-mas-sebut-pemerintah-malaysia-pembunuh?9911012

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Heriyanto (23) akhirnya ditetapkan Polisi sebagai tersangka tunggal pembunuh ayah tirinya, Liswandi (30). Akibat perbuatannya itu, pelaku terancam hukuman 7 tahun kurungan penjara.
Pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia. Sehingga terancam hukuman penjara pidana paling lama 7 tahun.
“Setelah melakukan sejumlah tahapan pemeriksaan, akhirnya pelaku kami tetapkan sebagai tersangka,” ujar Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo SIK MSi melalui Kasat Reskrim AKP Ade Zamrah SIK, Senin (24/3).
Untuk mendalami dan menetapkan status pelaku hingga menjadi tersangka lanjut Ade, pihaknya sudah memintakan keterangan sejumlah saksi yang diduga mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Demikian pula dengan bukti-bukti pendukung lainya.
“Setelah berkasnya lengkap, maka akan langsung kami limpahkan ke pihak Kejaksaan. Lalu pada tahap berikutnya kasus ini bisa disidangkan,” paparnya.
Sekedar mengingatkan, peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Sabtu (23/3) sekitar pukul 18.30 WIB di kediaman pelaku Jalan Tanjung Harapan, Gg tanjung kelong Tembilahan. Korban Liswandi alias ateng merupakan ayah tiri dari Heriyanto.(dro)

JAKARTA –  112 pemerintah daerah (Pemda) tingkat Kabupaten/Kota  belanja pegawainya melebihi dari 60 persen total APBD baik yang berada di Pulau Jawa maupun diluar pulau Jawa.
Pernyataan ini disampaikan oleh Mentri Dalam Negri (Mendagri) Gamawan Fauzi dalam sambutannya saat menutup Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah, dan Orientasi Pengembangan Kepribadian Istri Kepala Daerah, di Gedung Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kemendagri, Jl Kalibata, Jakarta, Jumat (21/3) sebagaimana yang dilansir poskotanews.com
“Belanja pegawainya mencapai lebih dari 60 persen, artinya untuk rakyat kurang dari 40 persen,” Sampaikan mantan gubernur Sumatera Barat ini.
Oleh karenya Mendagri meminta agar para kepala daerah untuk menghitung berapa rasio mereka yang harus melayani dan berapa rasio yang harus dilayani.
“Karena sebenarnya persoalan distribusi pegawai itu di daerah yang tidak berjalan dengan baik. Ada pegawai yang tidak mau dipindahkan dengan alasan tak ingin jauh dari orangtua atau alasan lainnya,” jelas Gamawan.
Ditambahkannya, ketika Kemendagri bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuat moratorium penerimaan pegawai baru dua tahun lalu, dilakukan kajian apakah penyebab tingginya belanja pegawai ini disebabkan kurangnya aparatur atau persoalan pemerataan penempatan. hasilnya, penyebabnya adalah karena persoalan tidak adanya pemerataan dalam penempatannya.
Saat ini, belanja untuk aparatur sudah tidak lagi rasional. Sebab itu, kepala daerah harus mengkaji kembali penempatan aparaturnya, berapa jumlah dokter, perawat, penyuluh pertanian, atau aparaturnya yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.
Disindir Gamawan, bagaimana kepala daerah itu akan meningkatkan pelayanan kalau belanja pegawainya lebih besar daripada belanja untuk kebutuhan rakyatnya.
“Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur secara akuntabel,” pungkas Gamawan.(dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati Indragiri Hilir H. Rosman Malomo SH MH  tampil sebagai salah satu pemateri pada seminar yang di taja oleh Praja dari Institute Pemerintahan  Dalam Negeri. Seminar yang bertajuk ‘Inovasi pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan ini di hadiri oleh seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemkab Inhil. Senin (24/3)
Kegiatan seminar ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor IPDN Kampus Riau Prof. Dr Sadu Wasistriono yang juga turut memberikan materi pada seminar. Dalam kesempatan itu Wakil Rektor IPDN meminta kepada masing-masing SKPD yang ada di Inhil memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa IPDN yang sedang melakukan praktek lapangan.
Dalam materinya Wabup memaparkan profil Kabupaten Indragiri Hilir dan memperkenalkan program-program yang dilakukan oleh Pemkab Inhil. Dijelaskan Wabup, dengan luas wilayah Inhil saat ini mengharuskan pembangunan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
“ untuk melakukan pembangunan yang berada di desa saat ini telah di programkan desa maju Inhil Jaya dimana dengan program itu semua desa mendapatkan jatah pembangunan,” katanya.
Terobosan di bidang birokrasi yang dilakukan Pemkab untuk memaksimalkan pembangunan yang ada salah satunya dengan menerapkan Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) yang dilakukan secara online. Setiap SKPD memiliki operator untuk melaksanakan sistem ini.
“dari situ dapat dilihat apa yang menjadi rencana dan program yang dilakukan oleh masing-masing SKPD,” katanya.
Wabup mengakui masih adanya berbagai kelehaman-kelemahan yang terjadi namun kedepan dengan Spirit baru berbagai solusi dari persolan yang ada di Inhil perlahan tapi pasti akan diatasi dengan dukungan dan masukan dari semua pihak.(dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org)-Salah satu kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) adalah melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga dengan cara memberdayaan kaum perempuan.
Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga seperti umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak, unggas, ikan sebagai tambahan untuk 5 ketersediaan pangan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, protein dan meningkatkan status gizi keluarga pada suatu kawasan perumahan warga yang saling berdekatan.
“Dengan demikian akan dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dari hasil optimalisasi pekarangan dan dapat menurunkan angka balita gizi buruk,” Sebut Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP), Yasin Abdi melalui  Kabid Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan BP2KP Kabupaten Inhil Juni Astuti SE yang didampingi pendamping Hardinata SP kepada detikriau.org, Senin (24/3).
Sambungnya lagi, pendekatan pengembangan ini dilakukan dengan membangun dan mengembangkan kebun bibit, demplot, kebun sekolah dan penanaman di pekarangan dan Kegiatan ini disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dimulai dari 2010 lalu.
“Hingga saat ini kegiatan tersebut telah diikuti 21 kelompok di 21 desa yang tersebar di 8 kecamatan di Inhil, setiap Kelompok terdapat 30 orang anggota wanita tani sebagai pelaksana,” paparnya.
Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) melalui konsep KRPL semakin sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pendamping kabupaten Hardinata, SP
“Pengeluaran belanja anggota semakin berkurang, kebutuhan gizi konsumsi harian bisa dipenuhi, pengetahuan bercocok
tanam dan gizi pangan masyarakat semakin meningkat, lingkungan semakin asri, serta mampu menambah pendapatan belanja ibu rumah tangga dari penjualan hasil pekarangan,” papar Hardinata.
Kegiatan ini walaupun terlihat sederhana tetapi apabila dilaksanakan berkelanjutan akan menciptakan penyadaran terhadap masyarakat luas akan manfaat pekarangan sebagai sember pangan dan gizi keluarga. tandasnya.
Sementara itu Talha warga Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) Desa Teluk Sungka sangat mendukung akan hal ini dan ia juga merasa sangat terbantu dengan program tersebut.
“Saya merasa senang dan saya yakin apa bila sudah berhasil nanti segala tanaman tersebut akan sangat membantu kebutuhan gizi masyarakat petani kecil seperti kami ini”. Ungkapnya. (ahmad Tarmizi)