Tembilahan (detikriau.org) — Warga Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan merasa heran. tiba-tiba saja didaerah mereka berdatangan puluhan drum penampung air hujan (PAH). di badan drum berwarna biru berkapasitas 550 Liter ini tertuliskan bantuan PAH dengan dua tahun angaran berbeda, 2013 dan 2014.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua RT 06 RW 01 Kelurahan Pekan Arba, Syafrizal, ia sendiri tidak mengetahui darimana dan untuk siapa puluhan drum-drum bantuan ini karena sebelumnya ia tidak pernah mendapatkan informasi. Dari tulisan yang tercantum pada badan drum, ia meyakini barang ini dibeli melalui dana pemerintah.”Saya tidak pernah mengetahui ada warga saya yang tahun ini mendapatkan bantuan PAH. barang ini diantarkan seseorang dan diletakkan dihalaman rumah saya,” Sampaikan Syafrizal kepada detikriau.org, rabu (26/3/2014)
Dikatakan Syafrizal, menurut keterangan salah seorang warganya yang sempat bertanya kepada sipengantar barang, dikatakan bahwa drum-drum ini milik salah seorang anggota DPRD Inhil. meski tidak menyebutkan secara gamblang siapa nama anggota DPRD yang dimaksud, sipengantar barang mengatakan PAH ini akan diberikan kepada masyarakat dengan catatan memberikan hak suaranya pada pemilu legislatif mendatang kepada anggota DPRD dimaksud.
“Warga saya yang bertanya kepada sipengantar barang. lucu saja. barang bantuan pemerintah kok ada titipan pesan yang ada kaitannya dengan pemilu. Saya sudah menyampaikan persoalan ini kepada pihak Kelurahan Pekan Arba,” Pungkas Syafrizal sambil memberikan dua buah foto hasil jepretan kamera hendphonenya yang bergambarkan puluhan drum bantuan atas nama Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten Inhil ini kepada detikriau.org
Berdasarkan gambar yang diperlihatkan Ketua RT setempat, pastinya akan menimbulkan tandatanya. Jika bantuan PAH ini merupakan barang bantuan pada anggaran 2013, kenapa baru saat ini disalurkan?. lebih-lebih lagi jika pengadaan PAH ini mempergunakan anggaran tahun 2014 pastinya juga akan menimbulkan tandatannya karena hingga hari ini belum ada satupun SKPD yang melaksanakan kegiatan proyek karena APBD Inhil masih dalam tahap persiapan.
Hingga berita ini dirilis, detikriau.org belum bisa mendapatkan komfirmasi dengan Kepala Dinas PU terkait penyaluran bantuan PAH kepada masyarakat di Kelurahan Pekan Arba ini.
apakah bantuan PAh ini merupakan Bansos kepada masyarakat? jika memang Bansos, Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah meminta pemerintah pusat dan daerah agar membekukan dana bantuan sosial sampai penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 berakhir. KPK menilai, penggunaan dana bansos menjelang pemilu sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik.
”KPK mendesak dana itu dibekukan sampai setelah pemilu. KPK punya wewenang untuk meminta itu. ,” kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, di Jakarta, sebagaimana dilansir JPNN.com, Senin (24/3/2014) yang lalu. (dro)

Tembilahan (detikriau.org)-Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan secara resmi membuka pekan panutan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2013
Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Daerah Engku Kelana, Jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati, H Rosman Malomo, Unsur Muspida, Sekda, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Kepala Bagian di lingkungan Pemkab Inhil, Kepala KPP Pratama Rengat, perwakilan Bank, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Bupati Inhil dalam sambutannya mengatakan, bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar di Kabupaten Inhil sebanyak 31.354 Wajib Pajak, yang terbagi
menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi 29.567 dan Wajib Pajak Badan 1.787. Sedangkan, Wajib Pajak yang terdaftar yang telah menyampaikan SPT Tahunan 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014, yakni sebanyak 5.061 Wajib Pajak atau 16% dari Wajib Pajak terdaftar.
“Berdasarkan data penerimaan Pajak Tahun 2013 yang dibagi dengan Pemkab Inhil, PPh Orang Pribadi sebesar Rp 1,2 Milyar, dan PPh 21 sebesar Rp 73,04 Milyar. Jadi, penerimaan Orang Pribadi sangat rendah bila dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, sehingga berpengaruh pada bagi hasil untuk Pemkab Inhil,” tutur Bupati, Wardan.
Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah ini harus lebih dulu dipelopori oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, partisipasi kalangan Pejabat dan PNS di daerah dalam menyukseskan pekan pembayaran pajak akan sangat berarti dalam menarik partisipasi masyarakat.
“Saya berharap para PNS dapat menjadi pelopor dan contoh bagi masyarakat dalam membayar pajak, serta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan upaya peningkatan penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Rengat, M Amin berharap melalui pekan panutan ini dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Karena, seperti diketahui bahwa 70 persen lebih APBD dan APBN ditopang dari pajak.
“Kita mengimbau kepada calon wajib pajak yang belum memiliki NPWP untuk segera mengurusnya dan menyampaikan SPT tahunan, serta membayar pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga, nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa merugikan wajib pajak, seperti dikenakan sanksi berupa denda dan lain sebagainya,” imbuhnya.(Ahmad T/adv Humas Pemkab Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jajaran Polsek Kecamatan Gaung dan Gaung Anak Serka (GAS) berhasil mengamankan sebanyak 4 kilogram narkotika jenis daun ganja, Selasa (25/3).
Berdasarkan keterangan pihak Kepolisian,  4 kg Daun ganja kering ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang ABK Speed Boad Mala Express, Sugeng (46), di Pelabuhan Kuala Lahang, Kecamatan Gaung sekitar pukul 15.00 WIB dihari yang sama.
“Dari pengakuan Sugeng, ia mengaku memiliki narkotika jenis daun ganja yang disimpannya di Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan GAS.” Kata kapolres Inhil, AKBP Suwoyo Sik, M.Si melalui Paur Humas, Ipda Warno Akman, rabu (26/3/2014)
Selanjutnya, dilanjutkan paur Humas, hari itu juga, sekitar pukul 16.00 WIB Kapolsek Gaung, Iptu Peris Siregar berserta jajarannya yang dibantu personil dari Polsek GAS melakukan penggeledahan di rumah Hendri Efendi (48).
“Setelah kita lakukan penggeledahan di rumah Hendri Efendi, di Jalan Merdeka, Kelurahan Teluk pinang ditemukan narkotika jenis daun ganja seberat ± 4 kg dalam bentuk kemasan,” terang Warno.
Dalam penggeledahan tersebut, lanjut Warno, turut disaksikan oleh sejumlah warga sekitar, diantaranya Masnur dan Bahtiar.
“Untuk barang bukti dan tsk saat ini telah diamankan di Polsek Gaung,” imbuhnya.(dro)

Tembilahan (detikriau.org)- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengungkapkan bahwa esok, Kamis (27/3/2014) akan dilaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2014 Pramuka.
“Kita baru saja selesai melakukan rapat persiapan rakerda. Sebagai tuan rumah, kita pastinya harus persiapkan berbagai hal yang akan dibutuhkan demi kelancaran kegiatan dimaksud,” papar Sekda Inhil, Alimuddin RM kepada detikriau.org (26/3).
Pada saat yang bersamaan ia juga menyebutkan bahwa selain rakerda, nantinya juga akan dilakukan pelantikan pelantikan ketua pengurus
lainnya
“Selain rakerda, kita juga melakukan pelantikan Ketua Mabicab, Ketua Kwarcab dan Dewan Kerja Cabang,” imbuh mantan kadistamben ini
Diakhir kalimatnya Sekda berharap agar kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan di Gedung Engku Kelana iniberjalan dengan lancar dan sukses tanpa kendala yang berarti. (Ahmad Tarmizi)

JAKARTA – Era kekuasaan PDI Perjuangan dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI kelima telah diidentikkan dengan praktik penjualan aset negara. Mulai dari satelit, gas, sampai kapal tanker raksasa milik Pertamina.

Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio, rekam jejak negatif pada era kekuasaan PDIP itu pula yang sulit sulit dihapuskan dari ingatan publik. Bahkan, kekhawatiran yang muncul adalah terulangnya praktik itu apabila Joko Widodo alias Jokowi yang menjadi capres PDIP terpilih menjadi presiden selanjutnya.
“Noda tersebut akan datang kembali bahkan lebih pekat dan sulit dihapus jika Jokowi memang terlalu didikte partai yangg punya track record buruk dalam penjualan aset negara,” ujar Agung saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (25/3).
Dipaparkannya, apabila PDIP tak mau mengulang sejarah penjualan aset negara, maka Jokowi sebagai capres yang diusung partai berlambang banteng moncong putih itu seharusnya berani mengemukakan visi misi pengelolaan aset negara. Pria yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta itu juga ditantang berani mengampanyekan untuk menempatkan menteri dari kalangan profesional dan non-partisan.
Sayangnya, kata Agung, kampanye Jokowi miskin program. “Yang ditampilkan adalah sosoknya yang sederhana. Kampanye yang menguras perasaan tapi mengesampingkan akal sehat,” ujar Agung.
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah juga menyinggung kembali soal kebijakan penjualan aset negara pada masa kepemimpinan Mega. Fahri melalui akunnya di Twitter menyinggung beberapa kebijakan Megawati yang dinilai merugikan dengan tagar #MelawanLupa.
“Dulu kau jual kapal tanker VLCC milik Pertamina lalu Pertamina kau paksa sewa kapal VLCC dengan mahal #MelawanLupa,” tulis Fahri dalam akun Twitter miliknya.(*)
Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/03/25/224185/Rekam-Jejak-Mega-Jual-Aset-Negara-Bayangi-Pencapresan-Jokowi-

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, Dinas Koperasi (Diskop) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melihat masih cukup banyak potensi Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM) yang masih bisa dikembangkan.
Meski untuk mengembangkannya tidak mudah karena banyak persoalan dan hambatan, baik bersipat internal maupun ekternal, Namun hal itu bukanlah menjadi penghalang.
“Langkah awal untuk memajukan UMKM, kita akan memperbaiki dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM). ,”ujar Kadiskop dan UKM, R Rida Indaryati, kemarin.
Berdasarkan data yang ia miliki, tahun 2014 ini jumlah UMKM terdata sebanyak 8.188. Dimana jumlah itu terdiri dari usaha mikro sebanyak 6.183, usaha kecil sebanyak 1.838 dan usaha menengah 167 usaha.
“Kita akan mendorong para pengusahan kecil, mikro, dan menengah serta kelompok usaha ekonomi produktif agar mereka mampu mengembangkan usahanya,” katanya.
Selain itu, dalam memajukan perekonomian masyarakat, Diskop juga fokus memperhatikan usaha home industri. “Kami juga akan menata administrasi UMKM Agar produksi yang mereka hasilkan lebih menarik,”jelasnya.
Dengan begitu mantan Kepapala BP2KB Inhil itu berharap UMKM daerah ini dapat terus berkembang dan mampu menghasilkan produk yang siap bersaing dipasar-pasar nasional, bahkan internasional. (dro/adv Pemkab Inhil)