Jakarta -Bagi Anda yang ingin mencoba agrobisnis bisa mencoba usaha menanam kelapa kopyor. Keunggulan dari usaha agro Kelapa Kopyor ini adalah harga buah kelapa yang 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan kelapa biasa.
Peneliti dari Balai Penelitian Tanaman Palma Kementrian Pertanian, Ismail Maskromo mengatakan bahwa kelapa kopyor ini sendiri merupakan proses alam, namun buah ini susah untuk dikembangkan. Sehingga pihaknya melakukan penelitian agar kelapa kopyor ini bisa
“Di Jawa Tengah ada di Pati, dan di Jember juga ada, di Lampung dan Sumenep di beberapa daerah lainnya juga ada tapi sedikit,”katanya saat ditemui di Agrinex Expo JCC Jakarta (29/3/2014).
Ismail menambahkan bahwa saat ini pihaknya menyediakan bibit pohon kelapa kopyor dengan harga Rp 50 ribu untuk proses alami pembibitan dan Rp 100 ribu untuk bibit kopyor true to type (T3).
Perbedaan dari bibit alami dan bibit true type (T3) ini adalah bibit T3 mampu menghasilkan 100% buah kelapa kopyor, sedangkan bibit alami hanya menghasilkan 60% kelapa kopyor artinya adalah jika menanam 100 bibit alami maka hanya 60 saja yang buahnya kopyor sisanya sama dengan kelapa biasa.
“Ini persilangan, perbedaan adalah alami bibit harganya Rp 50 ribu, 100 itu hanya 60-70 saja yang berbuah kopyor, tapi kalau yang ini saya beli 100 pasti akan kopyor harganya Rp 100 ribu,” imbuhnya.
Sejak ditanam hingga, kelapa kopyor ini hanya membutuhkan waktu selama kurang lebih 4-5 tahun untuk panen pertama, dimana pada setiap tahun kelapa ini mampu menghasilkan buah kelapa hingga 150 butir kelapa untuk satu pohonnya.
“Umur 3,5 tahun sudah mulai berbuah, tiap bulan 4-5 tahun bisa sampai dipanen, rata-rata setiap pohon bisa menghasilkan 150 butir kelapa kopyor,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ismail menambahkan bahwa klelebihan dari kelapa kopyor ini ada rasa dagingnya yang lebih banyak, serta lebih gurih sehingga wajar jika harganya mahal.
“Kelebihan kopyor lebih dikanal orang rasa dagingnya gurih enak dimakan langsung dan dicampur. Ada kandungan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh,” pungkasnya.
Sumber: http://finance.detik.com/read/2014/03/29/120826/2540439/480/bisnis-kelapa-kopyor-10-kali-lebih-mahal-dari-kelapa-biasa

Jakarta — Pemerintah telah mengatur alokasi dana bantuan sosial (bansos0 untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan penggunaan dana tersebut pada pemilu. Apalagi saat ini diketahui banyak kepala daerah yang juga terlibat langsung dalam proses pemilu sebagai juru kampanye (jurkam).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan telah mengatur alokasi dana hibah bansos. Salah satunya sebagai upaya menghindari adanya penyelewengan selama masa kampanye pemilu di daerah.
Dalam hal, diatur secara tegas dalam proses pencairan dana bansos tersebut.“Saya memang tidak bisa menjamin ada penyelewengan, paling tidak pengaturan pencairan dana hibah bansos sudah tertib,” kata Gamawan saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat 28 Maret 2013.
Pengaturan dana bansos tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 32/2011 dan Nomor 39/2012. Pengajuan dana hibah bansos harus dianggarkan satu tahun sebelumnya. Perencanaan, pencairan dan pertanggungjawaban kepala daerah sudah diatur ketat dalam aturan tersebut.
Sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun, harus sudah jelas tercatat siapa saja yang akan mengajukan dan menerima dana tersebut. Dia mengakui dalam APBD yang diajukan pemerintah daerah banyak daftar yang diajukan.
“Bagaimana caranya harus masuk ke dalam perencanaan anggaran APBD, itu sudah kita atur sedemikian rupa,” ungkapnya.
Pengaturan ini pun seringkali menimbulkan keluhan dari daerah jika ada kejadian tertentu seperti bencana alam. Pasalnya hal ini tentunya tidak tercatat dalam pengajuan bansos dalam APBD.”Itu silakan. Tapi harus dipertanggungjawabkan penggunaannya itu,” ungkapnya.
Proses pertanggungjawaban untuk bansos juga diperketat. Sebelumnya, dalam mempertanggungjawabkan dana tersebut cukup dengan satu kuitansi tanda terima. Saat ini tidak seperti itu lagi.
“Setelah diterima bantuan itu, harus dipertanggungjawabkan dan diperiksa bantuan itu oleh yang menerima itu. Jadi tidak bantuan lepas saja seperti dulu, jadi harus dipertanggungjawabkan.  tidak boleh melebihi dari yang direncanakan,” paparnya.
Ditanyakan soal adanya klaim parpol tertentu terhadap bansos, Mendagri mengatakan hal tersebut tidak dibenarkan. Baik dana bansos dari APBD maupun APBN berasal dari pemerintah.
Untuk bansos di setiap kementerian menjadi wewenang Kementerian keuangan untuk mengaturnya. Kemendagri tidak berwenang mengatur dana bansos tersebut.”Tapi untuk daerah kami sudah mengatur itu,” ungkapnya.
 
Sumber: http://pemilu.sindonews.com/read/2014/03/29/113/848806/hindari-penyelewengan-untuk-kampanye-pemerintah-dana-bansos-diperketat

Tembilahan (detikriau.org)-Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) saat ini tengah menyiapkan bahan-bahan untuk mengikuti Pra Musrembang di Provinsi yang dilaksanakan pada awal bulan mendatang.

“Kita saat ini tengah mempersiapkan bahan-bahan untuk mengikuti Pra Musrembang 2015 di Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 2 April mendatang,” papar Kepala Bappeda Inhil, Tengku juhardi melalui Sekretaris badan, Suhardiman, Jum’at (28/3).
Pada saat yang sama ia juga memaparkan bahwa semua kegiatan yang akan dilaksanakan kelak akan dipilah sesuai dengan jumlah anggaran yang
diperlukan.
“Kita pilah, sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan, mana kegiatan yang menggunakan APBN, mana yang menggunakan APBD Provinsi dan mana
kegiatan yang menggunakan APBD Kabupaten.” paparnya
Menurut penuturannya segala kegiatan yang telah melalui penyeleksian tersebut akan dibawa pada rapat Pra Musrembang kelak.
“kegiatan yang di pilah-pilah inilah yang akan kita bawa pada Pra Musrembang di Provinsi nanti”. Tandasnya.(Ahmad Tarmizi/adv Pemkab Inhil)

Tembilahan (detikriau.org) — Sempat menghilang, hari ini, Jum’at (28/3/2014) Kabupaten Indragiri Hilir kembali terpantau 5 titik api. Kelima titik api ini tersebar di 5 Kecamatan.

Berdasarkan keterangan Kepala BLH Inhil, Encik Kamal Syahindra melalui Kabid Kerusakan Lingkungan, Ardi Yusuf kepada detikriau.org, ke 5 titik api ini masing-masing terpantau 1 titik di Kecamatan Teluk Belengkong Desa Sumber Makmur Jaya, Kemudian di Kecamatan Pelangiran Desa Wonosari, Kecamatan Mandah di Desa Bente, Kecamatan Concong di Desa Sungai Berapit dan Kecamatan Kempas di Desa Pekan Tua.
Dikatakan Ardy, BLH Inhil setiap harinya selalu melakukan pemantauantitik api melalui satelit NOAA 18, jika dijumpai hotspot langsung berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk segera ditindaklanjuti.
“Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi agar tidak terjadinya peluasan kebakaran lahan yang terjadi disuatu kecamatan. Terang Ardy.
Pantauan detikriau.org, siraman hujan yang beberapa kali mengguyur Kab Inhil dalam beberapa hari belakangan ini cukup memberi dampak berkurangnya kabut asap akibat karhutla. Namun dipagi hari, kabut asap tipis masih cukup terlihat menyelimuti terutama kota Tembilahan. meski diguyur hujan, cuaca masih terasa sangat panas dan kering.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) — Masa kampanye terbuka tinggal beberapa hari lagi. Pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) semakin dekat. Hal ini membuat ancaman praktik money politic (politik uang) semakin besar. Oleh karena itu diharapkan agar semua lapisan masyarakat dapat saling bekerjasama untuk menekan tindakan yang akan menciderai jalannya proses demokrasi ini.

Permintaan ini dilontarkan oleh Sekjend Fokus Ornop Inhil, Indra Gunawan di Tembilahan, Jum’at (28/3/2014). Menurut Indra, praktik-praktik tidak terpuji yang dijalankan oleh segelintir caleg dan partai peserta pemilu ini bukanlah hanya sekedar isapan jempol. dari hasil pantauan langsung dan informasi yang diterima, praktik ini semakin hari semakin jelas terlihat. ia juga berharap disamping peran masyarakat, lembaga resmi pengawas pemilu dapat bekerja lebih pro aktif.
“Dengan saling bekerjasama, praktik-praktik yang mampu menciderai nilai dekomkrasi ini setidaknya akan dapat kita tekan. jangan biarkan pelaku bermain seenaknya. jika memang terbukti, harusnya ada sanksi yang jelas agar hal itu dapat dijadikan pembelajaran,” Pinta Indra
Hari ini menurut Indra pemberitaan dimedia juga cukup gencar untuk mengajak masyarakat menolak adanya politik uang. Hal ini patut disyukuri. dengan keterlibatan media, penyebarluasan informasi dan ajakan untuk tidak terlibat dalam politik uang akan semakin mudah tersosialisasikan.
“Mudah-mudahan semua usaha ini akan mampu mengawal jalannya proses demokrasi agar dapat lebih bersih dan menghasilkan anggota legislatif yang benar-benar mampu berjuang untuk kepentingan masyarakat banyak nantinya jika mereka terpilih dan duduk dibangku legislatif,” Harap indra.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) — 106 pejabat esselon II dan III dilingkungan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir menandatangani komitmen peningkatan kinerja aparatur pemerintahan. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Inhil ini sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Inhil, Kamis (27/3/2014) kemaren

Dalam arahannya, Bupati Inhil, HM Wardan mengatakan bahwa hari ini merupakan catatan sejarah tersendiri bagi Pemkab Inhil. Komitmen ini sangat perlu karena sejalan dengan Visi spirit baru Inhil menuju Kabupaten yang maju, bermartabat dan bermarwah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rotasi, mutasi dan promosi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.
“Dengan ditandatanganinya komitmen ini saya berharap agar seluruh aparatur pemerintah dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuhtanggungjawab,” Sampaikan Bupati
Tujuan lainnya dari penandatanganan kontrak ini adalah untuk mendukung program yang sudah dicanangkan maupun yang akan dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Kepada setiap kepala SKPD diharapkan dapat menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsinya dengan dilandasi sikap jujur. “Kita adalah pelayan masyarakat. bekerjalah dengan baik. hindarkan diri dari melakukan tindakan korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” Pesan Bupati. (adv Pemkab inhil)