Tembilahan (detikriau.org) — Menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di tingkat SMP dan SMA, sejumlah orang tua murid kembali menjerit. dengan berbagai alasan, pihak sekolah kembalimelakukan pungutan.

Berdasarkan keterangan sumber detikriau.org di Kecamatan Kempas yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Dalam rapat bersama di SMP 3 Kecamatan Kempas, sabtu (29/3/2014) yang juga dihadiri UPT Pendidikan, Komite Sekolah, Pengawas Sekolah tingkat SMP, guru dan orang tua siswa diputuskan masing-masing siswa dikenai sumbangan sebesar Rp 377 ribu.
Uang sumbangan UN sebesar Rp 377 ribu dirincikan untuk uang perpisahan Rp 70 ribu, Uang les Rp 80 ribu x 3 bulan = Rp 240 ribu, dan sisanya Rp 67 ribu diistilahkan sebagai uang kenang-kenangan guru.
“Awalnya sumbangan dimintakan Rp 392 ribu dengan alasan tambahan untuk biaya penulisan STTB. tapi dalam rapat itu sebahagian orang tua murid keberatan dan akhirnya biaya penulisan STTB ini ditiadakan,” Akui sumber.
Besaran pungutan ini juga kembali diprotes orang tua siswa. Namun saat itu pihak komite menyatakan tidak bisa memberikan keputusan disebabkan Kepala sekolah tidak menghadiri rapat karena sedang berada di Pulau Jawa. Sumber merasa pihak sekolah seakan sengaja mau lepas tangan. buktinya kepala sekolah saja tidak hadir. ada kesan penggiringan agar nantinya komite sekolah yangbertanggungjawab.
Les, tambahan yang dikenakan Rp 80 ribu perbulannya juga baru diketahui banyak orang tua siswa dalam pertemuan ini. mereka awalnya menduga kalau les tambahan bagi siswa tahun akhir itu diberikan secara gratis. padahal dari 116 siswa saat mengikuti try out baru-baru ini, hanya 17 siswa yang dinyatakan bisa lulus.” jadi untuk apa les tambahan ini,” Kesal sumber.
Berdasarkan informasi sumber detikriau.org juga, sumbangan menjelang UN ini bukan hanya diberlakukan di SMP 3 Kecamatan Kempas tetapi juga beberapa sekolah setingkat SMP dan SMA di Kecamatan Enok, seperti SMPN 2 Kecamatan Enok Rp. 550 ribu, SMPN 1 Kecamatan Enok Rp 650 ribu,SMP satu Atap Kecamatan Enok Rp 350 ribu dan SMAN 2 Kecamatan Enok Rp 650 ribu.
Sejauh ini, untuk Kecamatan Enok, detikriau.org baru mendapatkan informasi hanya 1 sekolah yang meniadakan pungutan yakni SMPN 3 Desa Bagan.
Pungutan-pungutan yang dimintakan pihak sekolah kepada orang tua murid ini tentunya patut untuk dipertanyakan. Sejauh ini, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan sektor pendidikan pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah, mulai dari UU No. 20/2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional terutama pasal 34 yang menyatakan pelarangan secara tegas setiap bentuk pungutan di sekolah, terutama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Larangan tersebut dipertegas lagi oleh PP No. 32/2013 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai perubahan dari PP No. 19/2005. Larangan untuk melakukan pungutan terhadap sekolah yang dikelola pemerintah termasuk pemerintah daerah juga dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No. 60/2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
Sumbangan memang diperbolehkan pada sekolah yang dikelola masyarakat atau sekolah swasta. Pada sekolah yang dikelola pemerintah termasuk pemerintah daerah, konteks sumbangan harus dibaca secara hati-hati, hal ini mengacu pada Permendikbud No. 42/2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
Sumbangan harus bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. Karena dalam pasal 9 satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Bahkan dalam pasal 11 secara tegas dibunyikan bahwa siswa tidak mampu dilarang untuk dipungut biaya.
Selama ini, pungutan yang dilakukan pihak sekolah menggunakan berbagai alasan, antara lain uang fotokopi soal-soal latihan ujian, uang biaya tambahan pengayaan pelajaran, uang les tambahan, uang phas foto siswa, bahkan uang perpisahan siswa.
Cara atau modus melakukan pungutan juga bermacam-macam, antara lain ada yang dilakukan secara terbuka melalui surat edaran kepala sekolah, hingga himbauan secara lisan oleh guru dan kepala sekolah kepada siswa. Ada beberapa praktik pungutan liar yang melibatkan komite sekolah, dan ada juga yang dilakukan tanpa melibatkan komite sekolah. (dro)

JAKARTA — Hari ini, Ahad (30/3) pemungutan suara pemilu 2014 dimulai. Pemungutan suara diselenggarakan bagi warga negara Indonesia (WNI) di enam negara, yakni Beijing (RRC), Brasil, Hongkong, Kopenhagen (Denmark), Santiago (Cile), dan Shanghai (RRC).

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan pemungutan suara di luar negeri memang dilakukan lebih awal dibanding pemilu di Indonesia. Jadwal pemungutan suara disesuaikan dengan hari libur di setiap negara. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih di luar negeri.
“Namun penghitungan suara tetap dilakukan serentak dengan dalam negeri pada 9 April 2014,” kata Ferry.
Sebelum penghitungan suara serentak dengan dalam negeri, surat suara yang telah digunakan akan disimpan di kantor perwakilan Indonesia di setiap negara. Menurut Ferry, panitia pemilihan luar negeri (PPLN) bersama panwas akan membuat berita acara untuk menjaga kotak suara.
“Disimpan di perwakilan, digembok. Setiap perwakilan punya satu kunci, ini upaya preventif saja,” ujarnya.
Pileg pada 30 Maret digelar di Beijing, Brazil, Hongkong, Kopenhagen, Santiago, dan Shanghai. Damascus, Havana (Kamis, 3 April 2014). Abu Dhabi, Alger, Amman, Daka, Doha, Dubai, Khartoum, Kuwait, Kyiv, Maputo, Moskow, Muscat, Sanaa, Teheran (Jumat, 4 April 2014).
Kemudian pada Sabtu, 5 April 2014 di Antananarivo, Baghdad, Bangkok, Beograd, Berlin, Bern, Bogota, Bratislava, Brussel, Bucharest, Buinos Aires, Canberra, Caracas, Chicago, Colombo, Dakar. Darwin, Dacao City, Den Haag, Dili, Frankfurt, Hamburg, Helsinki, Houston, Jeddah, Kairo, dan Lima.
Termasuk, London, Los Angeles, Manama, Melbourne. Mumbai, Nairobi, New York, Ottawa, Panama, Paramaribo, Praha, Rabat, Riyadh, San Fransisco, Sarajevo, Sofia, Songkhla, Stockholm, Suva, Sydney, Toronto, Tripoli. Vancouver, Viantiane, Warsawa, Washington DC, Wina, Windhock, Zagreb.
Sementara pileg pada 6 April akan dilangsungkan di Abuja, Addis Ababa, Ankara, Astana, Athena, Baku, Beirut, BS Begawan, Budapest, Cape Town, Dar Es Salam, Guangzhou, Hanoi, Harare, Ho Chi Minh.Islamabad, Istambul, Karachi, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, dan Kuching.
Juga di Lisabon, Madrid, Manila, Marseille, Mexico City, New Delhi, Noumea, Osaka, Penang, Perth, Pnom Penh, Port Moresby, Pretoria, Pyong Yang, Roma, Seoul. Singapura, Taiwan, Tawau, Tokyo, Tunis, Vatikan, Wellington, dan Yangoon.
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/03/30/n387wg-hari-ini-wni-di-lima-negara-mulai-nyoblos

Jakarta — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan pencairan tunjangan guru untuk guru swasta sudah memasuki proses pembayaran. Pencairan itu akan disusul pencairan tunjangan untuk guru negeri, termasuk tunggakan tunjangan pada tahun 2010-2013. Mendikbud mengatakan, pencairan untuk guru negeri sedang menunggu landasan hukum berupa peraturan menteri keuangan (PMK).

“Untuk PNS hari ini sedang dibahas PMK-nya. Semoga segera selesai,” ujar Mendikbud ketika berbincang dengan wartawan diruang kerjanya, (27/3/2014). Dengan adanya PMK itu, dana tunjangan guru yang sudah mengendap di pemerintah kabupaten dan kota sejak 2010 hingga 2013 bisa dicairkan kembali.
Mendikbud menjelaskan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dana tunjangan guru yang mengendap di kabupaten atau kota sekitar Rp 6 triliun. Sedangkan kekurangan pembayaran tunjangan pada tahun 2010-2013 sekitar Rp 4 triliun. Dengan kondisi itu, pemerintah tidak perlu menyiapkan dana besar untuk melunasi tunggakan tunjangan guru tadi.
“Ternyata pemerintah pusat tidak perlu membayar kekurangan tunjangan guru yang awalnya diperkirakan minus 8 triliun. Setelah BPKP masuk, ternyata hanya 4 triliun kekurangannya, tahun 2010-2013. Dari 4 triliun tadi itu, ternyata yang ngendon di kabupaten/kota ada 6 triliun. Artinya masih ada itu dananya,” jelasnya.
Berdasarkan hasil audit BPK itu, pemerintah kemudian menganggarkan sekitar Rp600 miliar untuk menutup kekurangan pembayaran tunjangan guru di 122 kabupaten dan kota. “Dan itu sudah kita alokasikan,” katanya.
Ia mengatakan, keterlambatan pembayaran tunjangan guru yang kerap terjadi pada tahun 2010-2013 menyebabkan BPKP melakukan audit terhadap penyaluran dana tunjangan guru. Kemdikbud kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan mekanisme penyaluran tunjangan guru sehingga tahun 2014 ini tunjangan guru untuk triwulan pertama sudah bisa dicairkan pada Maret 2014. ‘”Kita bongkar mekanismenya, kita betulin. Akhirnya alhamdulllah sekarang sudah lancar,” pungkasnya. (kemendikbud.go.id)

YOGYAKARTA – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam kampanye terbuka di lapangan Gading Playen, Gunungkidul, DIY, Sabtu (29/3/2014) berjanji akan memperbaiki sistem ekonomi di Indonesia. Ia memandang, sistem ekonomi saat ini tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat Indonesia.
“Siapa di antara kalian yang memiliki saham di Jakarta? Tidak ada kan. Selama ini sistem ekonomi tidak riil untuk masyarakat,” jelas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Sibianto dalam kampanye terbuka di lapangan Gading, Playen, Gunungkidul, DIY, Sabtu (29/03/2014).
Menurutnya, selama ini sistem ekonomi hanya terpusat di Jakarta. Tidak ada pemerataan ekonomi. Imbasnya, kesejahteraan masyarakat pun tidak merata, terutama di pedesaan. Hal ini yang harus segera diperbaiki, sehingga kesejahteraan masyarakat kecil bisa terangkat.
“Yang kaya tambah kaya, yang miskin jadi makin miskin,” katanya.
Selain itu, di depan kader dan simpatisan Partai Gerindra, Prabowo mengandaikan pemilu tanggal 9 April 2014 merupakan sebuah peperangan antara pandawa dan kurawa. Peperangan antara yang jahat dengan yang baik, tinggal memilih di antara dua.
“Pilihanya hanya dua, pandawa atau kurawa,” ucapnya.
Berbeda dengan capres lainya, Prabowo Subianto hadir dalam kampanye terbuka di lapangan Gading, Playen, Gunungkidul dengan menumpangi helikopter. Serentak kedatanganya membakar semangat seluruh kader dan simpatisan yang hadir di Lapangan Playen.(*)
 
Sumber: http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/03/29/1900262/prabowo.pemilu.9.april.peperangan.pandawa.lawan.kurawa?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Tembilahan (detikriau.org) – Aparat Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) mengamankan sebanyak 100 diregen Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan premium yang tidak dilengkapi dokumen yang sah. BBM ini ditemukan petugas saat melakukan patroli disekitar kawasan pelabuhan UPTD Dishubkominfo Tembilahan. sabtu (29/3/2014)

“penangkapan kita lakukan sekitar pukul 09.30 Wib dipelabuhan UPTD Dishubkominfo Tembilahan. saat ini pelaku dan barang bukti (BB) sudah kita amankan,” Jelas Kapolsek KSKP Tembilahan, Iptu Faisal kepada detikriau.org diruang kerjanya, sabtu (29/3/2014)
Kronologi penangkapan terhadap pelaku, Noveldi (46), Warga Jalan Batang Tuaka Gang Karya bersama Tembilahan ini dikatakan kapolsek saat petugas sedang melakukan patroli rutin. Ketika berada dikawasan pelabuhan UPTD dishubkominfo, petugas menemukan sepeda motor roda tiga merk Viar dengan Nomor Polisi BM 3468 GW bermuatan 15 derigen BBM Subsidi. ketika petugas meminta pelaku memperlihatkan kelangkapan dokumen, pelaku tidak dapat menunjukkan.
“Kemudian petugas melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah pelaku. petugas kembali menemukan 85 diregen BBM dengan rincian 4 derigen BBM berjenis premium dan 81 jerigen BBM jenis solar,” papar Kapolsek.
Pelaku dan barang bukti berupa 100 diregen BBM dan 2 (dua) buah sepeda motor roda tiga merk VIAR diamankan di Mapolsek KSKP Tembilahan guna penyidikan lebih lanjut. (Ahmad Tarmizi)

Dijanjikan 10 Kali Lipat dari Pemberian yang diterima Jika Menemukan Bukti——–
Tembilahan (detikriau.org) — Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Indragiri Hilir, H Agussalim meminta agar masyarakat mengenali terlebih dahulu calon anggota legislatif sebelum menentukan pilihan. Pertimbangan bukan hanya dikarenakan kain sepotong, selembar baju, drum atau pemberian apapun. Menentukan pilihan bukan seperti memilih kucing di dalam karung.

Setakat ini dikatakan Agussalim, DPC PPP Inhil melihat adanya indikasi-indikasi yang kurang baik yang dapat menciderai jalannya demokrasi. ia mendapatkan informasi sudah ada oknum-oknum yang bergerilya melakukan pendekatan kepada calon pemilih dan memberikan janji-janji pemberian yang bisa dikatakan “money politik”. Oleh karenanya ia meminta kepada seluruh kader dan simpatisan PPP untuk berperan aktif melakukan pengawasan pada seluruh proses jalannya pemilu.
“Jika nantinya ada menemukan oknum yang melakukan tindakan ini, tangkap dan serahkan kepada kami berikut buktinya. Kita sduah mempersiapkan pengacara untuk memproses tindakan pelanggaran aturan ini sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku,” Sampaikan Agussalim dalam orasinya dihadapan ratusan massa PPP dalam rapat kampanye umum dilapangan upacara jalan gadjah mada Tembilahan, sabtu (29/3/2014)
Bahkan dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Riau, Umrah HM Thalib juga menjanjikan hadiah 10 kali lipat dari apa yang diberikan oleh pelaku money politik bagi siapa saja yang berhasil mendapatkan buktinya.
“Jika ada, tangkap, antarkan kepada saya. saya akan ganti 10 kali lipat dari pemberian yang diberikan kepada saudara-saudara. Kita tidak ingin lagi melihat adanya pembodohan-pembodohan yang dilakukan kepada masyarakat.” Sebutnya. (dro)