Tembilahan (detikriau.org) – Humas Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan pelepasan 2 Praja Kampus IPDN Riau di Rokan Hilir dan 1 Siswa SMKN Tembilahan Hulu yang melakukan Peraktek Kerja Lapangan (PKL).
Kabag Humas melalui Kasubag Pelayanan Informasi Publik Guzali mengatakan bahwa pihaknya baru saja melakukan pelepasan praja IPDN dan Siswa SMKN Tembilahan Hulu yang sudah hampir 1 bulan melakukan PKL di Humas Setda Inhil.
“2 Praja Kampus IPDN yang sudah PKL di Humas Lanri Pardomuan dan Maya Anggraini, sementara itu siswa SMKN 1 Tembilahan HuluM Nurkholik,” papar Guzali kepada gagasanriau.com. Kamis (3/4) Tembilahan.
Sambungnya lagi, kita cukup merasa senang sekaligus sedih karena selala 1 bulan kita bersama-sama disatu ruangan ini dan kita harus berpisah.
“Saya hanya berpesan kepada mereka bertiga untuk selalu semangat dan jangan malas belajar, dan jangan pernah melupakan kami,” sebutnya.
“Kita juga meminta maaf jika ada kata-kata yang tak berkenang dihati mereka,” tandas Guzali.
Sementara itu, Praja Kampus IPDN Riau Landri Pardomuan mengatakan sangat senang melakukan PKL selama 1 bulan di Humas Setda Inhil.
“Semua yang di humas ini sangat baik-baik dan selalu membimbing kami dalam melaksanakan PKL selama 1 bulan disini,” terang Landri.(rls/adv humas pemkab inhil)
 
 

Dana bisa didatangkan dari berbagai cara selain APBN.

JAKARTA — Kekurangan pendanaan di bidang infrastruktur selalu menjadi momok bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah pun mengaku membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk bisa memperbaikinya.
Direktur Public Private Partnership (PPP) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bastari Pandji Indra, Kamis 3 April 2014, mengungkapkan bahwa paling tidak Indonesia harus menyiapkan dana sekitar Rp6.200 triliun untuk pembenahan infrastruktur.
“Kita butuh US$550,3 miliar untuk peningkatan infrastruktur saja sampai 2020,” kata Bastari, ketika ditemui di Jakarta.
Dana sebesar itu, menurut Bastari, masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Diperkirakan, pada masa tersebut, Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah.
Dana itu, dia menambahkan, sebenarnya bisa didatangkan dari berbagai cara selain APBN. Salah satunya adalah dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (public private partnership) hingga kontribusi dari BUMN.
Bastari mengungkapkan, Bappenas sudah merinci sektor-sektor yang harus dibenahi dan dana yang dibutuhkan. Sektor tersebut adalah:
Jalan: US$107 miliar
Kereta api: US$23,3 miliar
Transportasi perkotaan: US$13,9 miliar
Transportasi laut: US$47,2 miliar
Ferry dan ASDP: US$7,6 miliar
Penerbangan: US$15,2 miliar
Listrik: US$9,7 miliar
Energi dan gas: US$44,9 miliar
Sumber daya air: US$91,6 miliar
Air bersih dan sanitasi: US$55,9 miliar
Rumah dan permukiman: US$32,25
Komunikasi dan teknologi informatika: US$20,3 miliar
 
 
Sumber: http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/493843-indonesia-butuh-ribuan-triliun-untuk-benahi-infrastruktur

Dugaan Pelanggaran HAM
Isu pelanggaran HAM melekat kepada Prabowo Subianto, meski sudah dibantah.
Isu itu kembali muncul setelah harian New York Times memberitakan penolakan Amerika Serikat (AS) terhadap Prabowo apabila menjadi presiden.
Pencalonan Prabowo mengundang kekhawatiran dari pegiat HAM dalam negeri dan internasional karena sebelumnya Komnas HAM Indonesia pernah merekomendasikan Prabowo untuk disidang terkait penculikan aktivis prodemokrasi di akhir 1990-an.

“Prabowo yang lulus dari program pelatihan militer Amerika pada tahun 1980 dan merupakan pengagum Amerika Serikat telah selama bertahun-tahun membuat jelas bahwa ia ingin bertemu dengan para pejabat Amerika tingkat tinggi. Sejauh ini,” tulis salah satu jurnalis Joe Cochrane di New York Times, 26 Maret 2014.
Gerindra selaku partai pendukung Prabowo tidak menanggapi serius penolakan dari Amerika Serikat terhadap pencapresan Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mengatakan isu yang sama juga pernah terjadi saat Prabowo maju sebagai cawapres pada 2009. Isu penolakan tersebut diiringi dengan isu soal kasus pelanggaran HAM.
“Isu itu selalu dimunculkan, ketika 2009 isu itu juga ada. Padahal di pengadilan tidak terbukti apa-apa (soal pelanggaran HAM),” ujar Suhardi kepada INILAHCOM, Rabu (2/4/2014).
Gerindra tidak akan menggubris penolakan Prabowo dari AS. Sebab aturan di Indonesia tidak mempermasalahkan soal pencapresan tersebut.
“KPU juga telah meloloskan Prabowo sebagai cawapres. Penolakan AS itu tidak ada pengaruhnya,” tegasnya.
Temperamental
Prabowo Subianto sering kali disebut temperamental. Beberapa pengamat menilai Prabowo emosional dalam memberikan pernyataan.
Indonesia dianggap membutuhkan pemimpin yang tidak emosional ke depan. Indonesia yang majemuk butuh kesabaran pemimpin dalam mengemong rakyatnya.
Pengamat lain juga berpendapat pernyataan Prabowo belakangan ini masih dalam batas kewajaran.
Prabowo hanya menyampaikan fakta-fakta yang lumrah terjadi dalam kontestasi politik. Dalam demokrasi modern, membedah rekam jejak lawan politik adalah hal yang lumrah.
Apa yang dilakukan Prabowo dalam pernyataannya di hadapan publik justru merupakan pendidikan politik yang baik untuk mencerdaskan bangsa.
Capres Partai Gerindra itu justru mengingatkan publik untuk tidak salah pilih lagi dalam Pilpres 2014 nanti.
 
Gaya Borjuis
Banyak yang sudah tahu Prabowo gemar berkuda. Ketika maju sebagai cawapres pada Pemilu 2009, ia melaporkan 84 ekor kuda ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dari 84 ekor, beberapa di antaranya terdapat jenis kuda Lusiano yang biasa dipakai untuk sirkus. Harganya selangit, miliaran rupiah.
Jenis kuda tersebut (kategori Equestrian) tidak hanya mampu berlari kencang dan melompati halang rintang. Lusiano bisa melakukan gaya hormat seekor kuda, duduk, dan gerakan akrobatik lainnya.
Kuda-kuda yang memiliki keistimewaan butuh perawatan khusus. Kandang dibuat di dekat vila milik Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dokter hewan pun didatangkan dari luar negeri.
Kuda-kuda itu menjadi bahan kritik Juru Bicara Tim Kampanye SBY-Boediono, Rizal Mallarangeng. Prabowo yang gencar bicara ekonomi kerakyatan hobi olahraga para bangsawan Inggris.
Bayangkan berapa biaya yang dikeluarkan Prabowo untuk memelihara kuda-kudanya. Makanan yang diasup tergantung jenis kuda, belum lagi vitamin dan obat-obatan yang diberikan secara berkala.
Rizal sempat menunjukkan slide foto Boediono semasa SMA hingga masa kini. Dari foto yang ditampilkan Rizal, ada foto yang menggambarkan sosok Boediono tengah melakukan olahraga lari pagi di Monas.
Dalam penjelasannya, Rizal mengatakan olahraga lari pagi biasa dilakukan Boediono. Sebab Boediono adalah sosok ekonom yang merakyat.
“Olahraga paling murah itu kan lari pagi. Beda dengan olahraga polo berkuda yang merupakan olahraga para bangsawan Inggris. Jadi masak sih orang yang berolahraga seperti itu bicara ekonomi kerakyatan,” sindir Rizal ketika itu.
Dekat dengan Preman
Prabowo Subinato dikenal memiliki hubungan dekat dengan Hercules.
Hercules memimpin ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), sebuah organisasi yang mendukung Prabowo sebagai capres.
Organisasi GRIB dipercaya mempunyai banyak massa ehingga bisa mempengaruhi perolehan suara Gerindra.
Tidak heran bila ada yang mengaitkan penangkapan Hercules, beberapa waktu lalu, sebagai bagian untuk melemahkan pencapresan Prabowo.
Prabowo pernah angkat bicara soal kasus premanisme yang menjerat Hercules. Ia menyerahkan sepenuhnya ke penegak hukum.
“Saya tahunya beliau pejuang Timor-timur (sekarang Timor Leste) setia sama NKRI. Memang bahwa ada imej dia berandalan. Tapi beliau kan janji mau perbaiki diri. Kalau dia ada kesalahan ya hadapilah proses hukum,” jelas Prabowo.
Sumber: Inilah.com

Tembilahan (detikriau.org) — Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera menyikapi dan mengambil tindakan tegas akan maraknya pungutan yang dilakukan pihak sekolah menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Tindakan pelanggaran aturan ini dinilai dapat menciderai semangat perobahan yang diusung “Wardan dan Rosman (Warohmah)”.

Permintaan ini disampaikan Sekjend Fokus Ornop, Indra Gunawan kepada detikriau.org melalui sambungan telepon selulernya, rabu (2/4/2014). Ditegaskan Indra. Bagaimanapun caranya, Disdik harus membatalkan seluruh pungutan yang tidak memenuhi ketentuan aturan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak sekolah yang melakukan pelanggaran.
“Harus ada tindakan tegas. jika ini tidak dilakukan, perbuatan serupa ini akan terus berulang dan pastinya akan menciderai cita-cita Warohmah,” Pinta Indra.
Menurut Indra, dengan semangat perobahan, Bupati dan Wakil Bupati Inhil, berkali-kali, dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan tekad untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya melalui inovasi pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas, mudah diakses dan terjangkau. Kerapnya diberlakukan berbagai pungutan oleh pihak sekolah, pastinya akan menghambat apa yang dicita-citakan Warohmah.
“saya percaya bahwa janji Warohmah adalah janji yang pasti akan ditepati. Disdik sebagai leading sektor pendidikan harusnya mampu menyikapi. Berikan sanksi tegas kepada sekolah yang nyata akan menghambat tercapainya cita-cita ini,” Pinta sekjend yang menaungi LSM dan Ormas di Kabupaten Inhil ini.(dro)
Jelang UN, Pungli Sekolah di Inhil Kembali Marak
 

detikriau.org (Pekanbaru) — Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Provinsi Riau membutuhkan tenaga fasilitator untuk ditempatkan di kabupaten dengan posisi dan persyaratan sebagai berikut:

 
A. Posisi
1. Fasilitator Keuangan Kabupaten / FAS-KEU (1 Orang)
2. Fasilitator Perguliran dan Pengembangan Usaha / F-PPU (9 Orang)
3. Asisten Management Informasi Sistem / Ass-MIS (1 Orang)
B. Persyaratan A-1 dan A-2 :
1. Pria/Wanita, usia pada saat pendaftaran maksimal 50 tahun
2. Pendidikan S-1/D-3 semua disiplin ilmu, dan diutamakan pendidikan ekonomi
3. Memiliki pengalaman kerja yang relevan untuk S-1 min 6 tahun dan D-3 min 8 Tahun
4. Memahami administrasi keuangan dan standart system akuntansi
5. Diutamakan yang memiliki latar belakang pemberdayaan ekonomi perdesaan.
6. Berpengalaman dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan simpan pin-jam serta Pelaporan
7. Menguasai computer minimal aplikasi Microsoft Word, Excell, Powerpoint, serta Email & Internet.
8. Bersedia ditugaskan di seluruh lokasi kabupaten di Provinsi Riau.
9. Berpengalaman melakukan audit keuangan (A-1)
10. Memahami cara-cara memfasilitasi pengembangan usaha (A-2)
11.Memahami prinsip dan prosedur pengelolaan lembaga keuangan mikro/ simpan pinjam/BPR/Koperasi, dsb (A-2)
12.Berpengalaman dalam penguatan dan pengembangan jaringan lembaga lembaga pengelola pinjaman mikro (A-2)
C. Persyaratan A-3 :
1. Pria/Wanita, usia pada saat pendaftaran 21 – 35 tahun.
2. Pendidikan D-3/S-1 semua disiplin ilmu, dan diutamakan pendidikan ilmu komputer.
3. Memiliki pengalaman kerja yang relevan di bidang pengelolaan data dan komputerisasi untuk S-1 min 1 tahun dan D-3 min 3 tahun.
4. Menguasai Database & Ms Office (Word, Excell, Access, Power point) dan Email & Internet, serta Hardware Komputer
5. Berpenampilan menarik,jujur, dan santun.
6. Sanggup bekerja dalam Tim dan ditempatkan di kabupaten di Provinsi Riau.
Bagi yang berminat dan memenuhi persyaratan agar melengkapi Surat lamaran, copy Ijazah, CV dan referensi2, photo 3×4 sebanyak 2 lembar, copy identitas diri/ KTP, No HP serta mencantumkan kode posisi yang dilamar di kanan atas amplop.
Lamaran dikirim paling lambat tgl 10 April 2014 (Stempel pos)
KEPADA: KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMBANGUNAN DESA PROV. RIAU
Kantor BPM BANGDES Provinsi Riau
JL. H.R. Subrantas Km. 10, Panam, Pekanbaru 28294
Lamaran Dikirim Via Pos / dapat dihantar langsung ke:
1. Kantor BPM BANGDES Provinsi Riau (Sekretariat PNPM MPd)
2. Kantor RMC 1 PROV Riau
Jl. Angkasa No. 21 KM 09 HR Subrantas Panam – Pekanbaru 28294
Bagi peserta yang lulus seleksi administrasi akan dipanggil secara langsung/dihubungi via Telp untuk tes tahap selanjutnya.(rls)