Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil M Wardan meminta kepada setiap jajarannya menghafal Shalawat Nariyah dan mengawali membaca shalawat tersebut sebelum memulai pidato ataupun sambutan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Inhil HM Arifin, Jum’at (4/4/14) semalam.
“Pernyataan ini disampaikan Bupati Inhil M Wardan pada kegiatan sosialisasi zakat profesi bagi PNS beberapa waktu lalu,” papar Kabag Kesra Inhil ini.
Diyakini Arifin dari Shalawat tersebut sangat banyak manfaatnya, oleh karena itu Bupati Inhil mewajibkan seluruh aparatur daerah untuk menghafalkan shalawat tersebut.
“Harus hafal mulai dari aparatur dilingkungan pemkab inhil hingka kecamatan, kelurahan dan desa wajib mengawali pidato ataupun sambutannya dengan membacakan shalawat tersebut,” terangnya.
Dikatakannya lebih lanjut, jika yang belum hafal shalawat tersebut hendaknya untuk segera mengafalnya dan mengamalkannya untuk membaca setiap mengawali sambutan.
“Kita tentunya sangat mendukung apa yang dicanangkan oleh pak bupati ini, dan kita juga berharap agar semua pihak untuk ikut berperan aktif mengsukseskan apa yang telah beliau canangkan,” tandas Arifin.(adv pemkab inhil/dro)
 
 

Tembilahan (detikriau.org)-Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Inhil saat ini menindak lanjuti hasil razia Satuan Polisi Pamong Peraja (Satpol PP) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjaring saat berleha-leha dikedai kopi.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKD Inhil, Drs H Syaifuddin MP kepada detikriau.org, Jum’at (4/4/14) di ruang kerjanya. Dikatakannya, saat ini pihaknya tengah melakukan proses perekapan data.
“Yang terjaring razia oleh Satpol PP beberapa waktu yang lalu saat ini tengah kita lakukan proses pengumpulan data-data untuk diproses ketahap selanjutnya,” paparnya.
Sambungnya lagi, kita nantinya akan memberikan teguran pertama kepada yang bersangkutan agar tidak mengulangi hal tersebut. “Kita berikan teguran melalui SKPD masing-masing,” imbuh Syaifuddin.
Ia juga setuju bahwa PNS tidak terlalu berlama-lama untuk sarapan di warung-warung kopi. Karena, hal tersebut tentunya akan mengganggu kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.
“Kalau sekedar sarapan saja ya tidak masalah. Sudah sarapan langsung ngantor lagi, jangan pula sarapan sambil ngerumpi,” imbuhnya.
Kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap razia ini dengan demikian bisa mengurangi PNS yang bandel, “Kita berharap kepada PNS sebelum ngntor lebih baik sarapan terlebih dahulu dirumah,” tandasnya (Ahmad Tarmizi)

TEMBILAHAN (detikriau.org)- Wakil Bupati Indragiri Hilir, H Rosman Malomo secara langsung memimpin pelaksanaan upacara pelepasan Praktek Lapangan III bagi Nindya Praja Institute Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Riau.Upacara pelepasan yang digelar di Lapangan Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan ini, turut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil, serta Direktur Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Riau, yang diwakili Kepala Bagian Akademik dan Kerjasama, Suripto, Kepala Satuan Latihan Kabupaten, Abdul Halim dan jajarannya. Kamis (3/4) sore.
Para Nindya Praja telah melaksanakan dan mengikuti Praktek Lapangan (PL) selama satu bulan di Kabupaten Inhil yang berjumlah 173 Nindya Praja.
Dalam Amanatnya Wabup Inhil menyampaikan pernyataan bangga kepada para Nindya Praja yang telah menunaikan tugasnya dengan baik, disiplin dan penuh tanggung jawab.
“Ini sangat penting, karena sebagai seorang abdi negara, abdi pemerintah dan abdi masyarakat, kita harus selalu memegang teguh semua itu.” Sampaikan Wabup
Wabup menambahkan bahwa praktek lapangan bagi Nindya Praja ini adalah sebuah kesempatan untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan para Nindya Praja yang kelak akan menjadi motor pembangunan melalui pemerintahan. Diharapkan kepada para Nindya Praja, agar ilmu yang didapat selama praktek lapangan dapat dijadikan pelajaran dan masukan guna diterapkan, dipraktekkan dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas-tugas kelak di daerah masing-masing.
Sementara itu, Kepala Bagian Akademik dan Kerjasama IPDN Kampus Riau, Suripto mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Inhil, yang telah memberikan dukungan dan arahan bagi para Nindya Praja. Beliau berharap semoga ilmu yang telah didapat selama melaksanakan PL di Kabupaten Inhil ini bisa berguna dan lebih berkembang lagi ketika Nindya Praja melaksanakan tugas dan terjun langsung di tengah-tengah masyarakat.(dro/adv humas)

BANDUNG – Cecep Solihin, lelaki yang ditangkap aparat Polrestabes Bandung dari sebuah rumah bertingkat dua di Jalan Cinta Asih, Kelurahan Samoja, Kecamatan Batu Nungggal, Kota Bandung, Rabu (2/4/2014) kemarin, tak hanya mengaku sebagai nabi.
Cecep yang diduga menyebarkan ajaran sesat itu juga tak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Dia tidak mengakui adanya negara Indonesia, itu salah satunya,” ujar Kepala Polrestabes Bandung, Kombes Pol Mashudi.
Saat digerebek, aparat polisi dan MUI juga mengamankan delapan orang yang diketahui adalah pengikut ajaran Cecep.
“Saat digerebek ada sekira 40 orang di dalam. Alirannya belum diketahui dan saat ini masih dalam penyelidikan,” ujar Mashudi.
Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti berupa kitab-kitab serta seperti buku- buku tafsir Al-quran.
Diberitakan sebelumnya, sebuah rumah bertingkat dua yang berada di Jalan Cinta Asih, Kelurahan Samoja, Kecamatan Batu Nungggal, Kota Bandung, Jawa Barat, digerebek aparat Polrestabes Bandung bersama MUI Jawa Barat, kemarin.
Rumah tersebut diduga dimanfaatkan Cecep Solihin untuk menyebarkan ajaran sesat. Mashudi mengatakan, penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan dari dua orang pria warga Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dan satu orang asal Bekasi, Jawa Barat.
“Ada masyarakat yang melapor ke Polsek Bandung Wetan. Dua orang dari dari Cikalong Wetan dan yang satu dari Bekasi. Dua orang melapor, katanya istrinya sudah 11 hari tidak pulang yang satu lagi mengatakan istrinya lima hari sudah tidak pulang,” kata Mashudi. (*)
Sumber: http://jogja.tribunnews.com/2014/04/03/cecep-mengaku-nabi-dan-tak-akui-nkri/

Tembilahan (detikriau.org) — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau meminta agar Disperindag Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera melakukan ekpose terkait rencana pembangunan pasar kayu jati di Kecamatan Tembilahan Hulu, Inhil. Ekspos ini dipandang sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pekerjaan.

Permintaan ini disampaikan oleh Kadisperindag Provinsi Riau, Nizhamul, SE, MM Kepada detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya. Dikatakannya, disamping dana yang disiapkan pihak Provinsi untuk membenahi bangunan pasar kayu jati, Pemerintah pusat melalui DAK APBN 2014 juga menyalurkan bantuan dana.
“Makanya saat kunjungan kita kepasar kayu jati Tembilahan pada 23 Maret 2014 yang lalu, kita sudah mintakan agar pihak Disperindag Inhil menyampaikan ekspos terkait rencana pembangunan pasar ini ke pihak kita di Provinsi. Ekspose ini tentunya sangat penting agar nantinya tidak terjadi tumpang tindih dalam pengerjaan.” Sampaikan Nizhamul, kamis (3/4/2014)
Ditambahkannya, agar pengerjaan ini dapat berjalan dengan lancar dan tercapai target yang diinginkan, pihaknya meminta agar Disperindag kabupaten Inhil untuk segera menyampaikan ekspos terkait. Diakuinya, hingga hari ini permintaan ekspose itu belum direspon oleh pihak Kabupaten.
“Kemaren kita sudah memintakan agar ekspos ini segera dilakukan pihak Kabupaten, tapi belum juga. jadi bagaimana kita mau membantu. kita berharap agar hal ini dapat segera disikapi ,” Tandasnya.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) — Tetap atau bergesernya jabatan seorang kepala SKPD ditentukan oleh kinerja. Penilaian untuk itu akan dilakukan secara berkala dan terus menerus.
Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Inhil, HM Wardan kepada wartawan kemaren di Tembilahan. Dikatakan Bupati. jika kinerja seorang kepala SKPD dinilai kurang memuaskan, tidak menutup kemungkinan posisinya akan digantikan oleh pejabat lain yang dinilai akan lebih mampu.
“Raportnya saya sendiri yang akan menilai. jika tidak memuaskan, bisa saja posisinya digantikan oleh pejabat lain yang dinilai akan lebih mampu.” kata Bupati
Penilaian kinerja kepala SKPD dilakukan atas dasar capaian program yang telah disusun masing-masing SKPD secara berkala dan kontinyu. Jika pencapaian program tinggi, raport tentunya akan bagus namun sebaliknya jika pencapaian program rendah, raportnya juga pasti tidak akan baik.
“Penempatan posisi seorang pejabat ditentukan oleh kemampuan mencapai terget program yang sudah direncanakan.” Tegas Bupati
Penilaian ini ditambahkan Bupati, bukan hanya dilakukan untuk Kepala SKPD, tetapi kepada seluruh PNS dilingkungan Pemkab Inhil. untuknya, Bupati berharap kepada seluruh PNS agar saling berlomba untuk meningkatkan kinerja karena penilaian kinerja akan berpengaruh besar terhadap naik atau turunya jabatan seorang PNS. (dro)