Tembilahan (detikriau.org) — Kepala Dinas Pendidikan Inhil melakukan pemanggilan kepada beberapa sekolah setingkat SMP di Inhil. Pemanggilan ini terkait pemberlakukan pungutan yang dilakukan pihak sekolah terhadap anak peserta didik.
“Hari ini kita panggil. yang jelas kita akan mintakan komfirmasi terkait pungutan yang dilakukan pihak sekolah ini,” Kata kadisdik Inhil, Helmi saat dikomfirmasi melalui sambungan selularnya, Selasa (15/4/2014)
Dijelaskan kadisdik, Jika pungutan yang dimintakan pihak sekolah kepada peserta didik sehubungan dengan try out dan bimbingin belajar (Bimbel), hal ini jelas tidak dibenarkan. Tetapi menurut kadisdik, jika pungutan itu untuk keperluan kegiatan perpisahan siswa, belum ada aturan yang melakukan pelarangan terhadapnya.
“Dengan pemanggilan ini kita juga ingin mempertanyakan kepada pihak sekolah apakah besaran pungutan itu sudah diputuskan dalam rapat sekolah,” Tandas Helmi.
Berdasarkan informasi yang diterima dari salah satu orang tua siswa setingkat SMP di Kecamatan kempas, pihak sekolah sudah memintakan agar orang tua murid untuk segera melunasi besaran pungutan biaya selambat-lambatnya dalam minggu ini. “Kita dimintakan untuk melunasi selambatnya dalam minggu ini,” Ujar Orang tua murid melalui sambungan selularnya, kemaren.
beberapa sekolah yang diketahui melakukan pungutan biaya kepada orang tua siswa menjelang pelaksanaan UN ini diantaranya adalah SMPN 2 Kecamatan Enok dengan besar iuran Rp 550.000, SMPN 1 Kecamatan Enok, Rp 650.000. SMPN Satu Atap Aliswan di Kecamatan Enok Rp. 350.000 dan SMPN 3Kecamatan Kempas Rp 377.000.
Untuk sekedar mengingatkan, penarikan sumbangan memang diperbolehkan pada sekolah yang dikelola masyarakat atau sekolah swasta. Pada sekolah yang dikelola oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah, konteks sumbangan harus dibaca secara hati-hati, hal ini mengacu pada Permendikbud No. 42/2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
yang perlu menjadi catatan khusus, sumbangan harus bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. Karena dalam pasal 9 satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Bahkan dalam pasal 11 secara tegas dibunyikan bahwa siswa tidak mampu dilarang untuk dipungut biaya.(dro)

Jakarta (detikriau.org) — Bupati Inhil H. M. Wardan melakukan penandatangan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening Pemkab Inhil pada PT. Bank Riau Kepri secara online dalam rangka pemeriksaan pengelolan dan tanggungjawab keuangan daerah. Penandaanganan MoU ini dilakukan di Gedung BPK RI jalan Gatot Subroto, jakarta, Selasa (15/4/2014)
Mou ini mendapatkan sambutan baik dari Bupati karena dinilai banyak mengandung hal positif Diantaranya, Audit BPK dapat lebih cepat diselesaikan sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Kredibilitas SKPD menjadi lebih baik karena transaksi keuangan terpaparkan secara transparan dan akuntabel. kemudian akan mengurangi persinggungan atau pertemuan dengan auditor BPK jam kerja personil SKPD untuk mendampingi tugas auditor BPK akan menjadi lebih efisien.
“Hal lainnya akan memiliki second opinion atas LK pemda melalui LK sandingan yang dibuat BPK serta berkurangnya temuan,” Ujar Bupati. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) — Bupati Inhil, HM Wardan bertempat di Jakarta Internasional Expo, menghadiri pembukaan kegiatan Apkasi Internasional Trade and Investment Summit (AITIS) 2014. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh kabupaten/kota se Indonesia tajaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengangkat Tema “Kemitraan Ekonomi Global Berkelanjutan”. Senin (14/4/2014) kemaren.
Secara terpisah, setelah menghadiri acara pembukaan, Bupati menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, karena selain sebagai wadah mempromosikan daerah juga bisa untuk menarik para investor agar berminat menanamkan modal dan membuka usaha di Indonesia, khususnya Kabupaten Inhil.
“Mengingat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Inhil saat ini, maka harus didukung oleh suasana yang kondusif. Salah satunya dengan mempermudah perizinan dan memperpendek rentang pengurusan,” ujar Bupati
Ditambahkan Bupati, hal tersebut tentunya dilakukan dengan mengoptimalkan pola pelayanan pada KPT dan di lapangan warga diminta turut berupaya menjaga iklim yang sehat. Sehingga, para investor yang beraktivitas merasa nyaman dan berimbas positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harapkan supaya dalam pengurusan dipermudah, apabila memang semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada alasan untuk memperlambat apalagi menunda, karena hal itu bukan saja tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi, tetapi juga tergolong tindakan yang tidak produktif,” Terang Bupati.
Namun demikian, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini juga meminta agar stake holder terkait untuk lebih teliti dalam melakukan verifikasi dan meneliti izin yang diajukan. “Ini dimaksudkan supaya izin yang dikeluarkan tidak keliru serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” imbuhnya.
Dengan tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut ditujukan dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi berlangsungnya pasar bebas di kawasan ASEAN tahun 2015. Untuk itu, APKASI berupaya mendorong agar para pelaku usaha di daerah dapat menjalin hubungan dagang dengan banyak negara, sehingga mampu menerobos, selaigus memenangkan persaingan pasar di ASEAN bahkan pasar dunia internasional.
Pelaksanaan kegiatan AITIS 2014 ini dibuka secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa didampingi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Menteri Pertanian Suswono dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra.
Kegiatan ini diagendakan akan berlangsung selama empat hari sejak tgl 14 April hingga 17 April 2014 mendatang.( dro/adv Humas Pemkab Inhil)

Tembilahan (detikriau.org) — Diagendakan, Minggu (20/4/2014) KPU Inhil akan melaksanakan rapat pleno hasil pemilu legislatif 2014 tingkat kabupaten Inhil bertempat di Gedung Engku Kelana Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan. Esok, rabu (16/4/2014) seluruh hasil penghitungan suara ditingkat PPK diperkirakan sudah tiba di KPU Inhil.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua KPU Inhil, Suhaidi melalu Ketua Pokja Pemilihan dan penghitungan, Muhammad Dong saat ditemui detikriau.org diruang kerjanya selasa, (15/4/2014).
Dikatakan M Dong, Penghitungan dan perekapan hasil perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Concong dan Pulau Burung, sudah tiba di KPU Inhil. Kedua Kecamatan ini menurutnya sudah mulai melakukan perekapan sejak tangal 13/4/2014 kemaren.
Setelah kedua Kecamatan ini, Kecamatan GAS, Keritang, Kempas, Teluk Belengkong, Pelangiran, Reteh, Tanah Merah, Kuindra, Tempuling sudah mengkomfirmasikan hari ini juga akan mengantarkan ke KPU Inhil.
“Untuk penghitungan tingkat PPK, Jadwal terakhirnya hingga Kamis  (17/4/201). Namun kita perkirakan hari ini sudah selesai. makanya besok kita perkirakan hasil penghitungan ditingkat PPK seluruhnya sudah tiba di KPU Inhil,” Terang M Dong
Setelah seluruh hasil perolehan suara ditingkat PPK terkumpul, KPU Inhil kat M Dong akan melaksanakan Rapat Pleno tingkat Kabupaten pada Minggu (20/4/2014) mendatang. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) — Perhitungan suara hasil pemilu legislatif (pileg) 2014 memang belum selesai. Namun dari berbagai sumber yang berhasil dikumpulkan detikriau.org, beberapa caleg diprediksi sudah hampir pasti melenggang ke kursi DPRD Inhil.
Beberapa caleg tersebut diantaranya adalah;
1. Dani M Nursalam, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sekaligus masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Inhil ini diperkirakan sudah mengantongi perolehan suara aman. Dani yang diketahui memiliki basis loyal di dapil 1 inhil ini akan kembali duduk di kursi DPRD Inhil untuk periode ke tiga kali.
2. H Maryanto, Ketua DPC PDIP Inhil ini juga didengar sudah mengantongi perolehan suara aman. kembali maju di dapil 1 untuk DPRD Inhil, Maryanto diperkirakan juga masih mampu mempertahankan kursinya di DPRD Inhil.
3. Sumardi, Caleg Incumbent dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal sebagai ustadz ini juga diprediksi kembali duduk untuk periode kedua kalinya di DPRD Inhil. Berdasarkan informasi, sang Ustadz mengantongi perolehan suara besar di kampung halamannya, Pulau Palas
4. H Adriyanto, Politisi incumbent dari Partai Bintang Reformasi (PBR) yang hijrah ke Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga sebut-sebut sudah mengantongi perolehan suara Aman. Basis terbesar adik dari salah seorang wiraswasta terkenal di Inhil ini diantaranya di Jalan Sederhana Kecamatan Tembilahan Hulu.
5. Asnawi, Caleg incumbent dari Partai Bulan Bintang (PBB) juga dikabarkan kembali berhasil mempertahankan kursinya. Menurut keterangan dari tim suksesnya, Asnawi sudah mengantongi perolehan suara aman.
Selain 5 nama caleg incumbent ini, caleg incumbent lainnya yang juga dikabarkan masih mampu mempertahankan kursinya adalah, Feriyandi (Golkar), H Raus Walid (Golkar), Herwanissitas (PKB), Edy Hariato Sindrang (Golkar), Yuliantini (Golkar), Surya Lesmana (PDIP), Mansun (PKB) dan Edy Gunawan (PKB)
Sejauh ini, dua nama caleg baru di Dapil 1 Inhil juga dikabarkan hampir dipastikan melenggang ke DPRD Inhil yakni, H Sulo Lipo (Gerindra) dan Iwan Taruna (PKB). (dro)

Tembilahan (detikriau.org) — Gencarnya kritikan masyrakat atas kinerja yang diperlihatkan Damkar dalam menangani peristiwa kebakaran kantor Bupati Inhil, mendapatkan perhatian serius dari Bupati Inhil, HM Wardan. Bupati berjanji akan menjadikan semua ini sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan evaluasi.
“Ini akan jadi penilaian khusus saya. Saya nilai damkar sebenarnya sudah berbuat cukup baik walaupun sedikit terlambat. yang jelas semua ini akan saya jadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan evaluasi kinerja damkar,” Ujar Bupati menjawab komfirmasi wartawan kemaren disela tinjauannya dilokasi eks kebakaran kantor Bupati.
Menurut Bupati, penilaian bukan saja dilakukan kepada damkar tetapi juga akan dilakukan kepada seluruh SKPD. Skor penilaian yang diistilahkan Bupati dengan buku raport ini secara berkala akan dinilai dan dievaluasi. Raport SKPD inilah yang menjadi dasar naik atau turunya jawabatan seorang PNS.
“Jadi saya berharap bukan hanya kepada Damkar tetapi seluruh SKPD untuk selalu saling berlomba memperbaiki kinerja. Jika baik, pastinya kita akan berikan reward yang baik, jika jelek, bisa saja jabatan kepala SKPDnya akan kita pertimbangkan untuk diganti dengan PNS lain yang dinilai lebih mampu bekerja dengan baik,” Ingatkan Bupati. (dro)