Pekanbaru (detikriau.org) – Bertempat di Gedung Balai Serindit diadakan Pengukuhan Bunda PAUD Prop Riau yang di Kukuhkan Oleh Prof.Dr.Lidya Freyani Hawadi, Dalam pengukuhan ini turut di Hadiri GUBRI, Kadisdik Propinsi Riau, SKPD di Lingkungan Propinsi Riau serta Bunda PAUD Kota dan Kabupaten, salah satunya Bunda PAUD Kab. Inhil Hj. Zulaikha Wardan, Ahad (4/5/2014)

Bunda PAUD Kab. Inhil mengatakan dengan di Kukuhkannya Bunda PAUD ini Beliau berharap adanya Peningkatan PAUD Di Propinsi Riau umumnya dan Kabupaten kota.

Selaku bunda PAUD Kabupaten dan Mitra Pemerintah dalam pengembangan anak usia Dini, Zulaikah Wardan berkomitmen untuk melakukan Program-program yang ada bekerjasama dengan satker- satker yang ada di Propinsi Riau.

“Khusus perkembangan PAUD di Kab. Inhil pada TH 2014 ini kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk menuntaskan 1 Desa 1 Paud nellaui Program Desa Maju Inhil Jaya sudah di anggarkan sebesar 50 Juta untuk masing-masing Desa/kelurahan untuk mendirikan PAUD Baru.” Kata Zulaikah
Pada Pengukuhan ini di hadiri beberapa Oraganisasi perempuan dan Satker yang ada di Kab. Inhil di antranya GOPTKI, HIMPAUDI, TIM PKK, Ketua Forum Pengembangan anak selaku Bunda PAUD dan Kadisdik Kab.Inhil.(dro/adv humas pemkab inhil)

“Indonesia memiliki rapor merah dalam perlindungan profesi jurnalis”

JAKARTA — Aliansi Jurnalis Indonesia berjanji akan memberikan award kepada jurnalis yang menjadi korban tindak kekerasan saat menjalankan tugasnya. Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia Eko Maryadi, mengatakan penghargaan itu akan diberikan setiap tanggal 7 Agustus, yakni bertepatan dengan hari ulang tahun AJI.

Itu disampaikan Eko saat memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional, Sabtu, 3 Mei 2014.

Award yang diberikan tidak terbatas hanya bagi kalangan anggota AJI saja. Namun, setiap jurnalis yang melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada AJI, memiliki kesempatan untuk mendapat award tersebut.

Eko melanjutkan, bahwa AJI menjunjung tinggi solidaritas kaum jurnalis. Meski, bukan anggotanya, AJI selalu membuka pintu lebar-lebar bagi wartawan yang dianiaya.

Menurut AJI, Indonesia memiliki rapor merah dalam perlindungan profesi jurnalis. Sejak 1996, sedikitnya telah terjadi 12 kasus pembunuhan jurnalis. Praktik impunitas nyata-nyata dijalankan aparat penegak hukum dengan pembiaran bahkan perusakan barang bukti kasus pembunuhan jurnalis, demi melindungi para pelaku.

AJI mencatat, sejak 1996 sedikitnya ada delapan jurnalis dibunuh yang kasusnya terbengkalai dan para pelakunya belum diadili.

Delapan kasus pembunuhan jurnalis itu yang kasusnya tak terselesaikan adalah kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin (jurnalis Harian Bernas di Yogyakarta, 16 Agustus 1996), Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi di Kalimantan Barat, ditemukan tewas pada 25 Juli 1997), Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press di Timor Timur, 25 September 1999), dan Muhammad Jamaluddin (jurnalis kamera TVRI di Aceh, ditemukan tewas pada 17 Juni 2003).

Selanjutnya Ersa Siregar, jurnalis RCTI di Nangroe Aceh Darussalam, 29 Desember 2003), Herliyanto (jurnalis lepas tabloid Delta Pos Sidoarjo di Jawa Timur, ditemukan tewas pada 29 April 2006), Adriansyah Matra’is Wibisono (jurnalis TV lokal di Merauke, Papua, ditemukan pada 29 Juli 2010) dan Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas pada 18 Desember 2010).

Eko mengatakan, praktik impunitas terhadap para pembunuh jurnalis telah menyuburkan praktik kekerasan terhadap jurnalis yang meliput di lapangan. Data AJI Indonesia menunjukkan kasus kekerasan yang terjadi setiap tahunnya tidak pernah kurang dari 30 kasus.

Kekerasan terhadap jurnalis dilakukan oleh beragam kelompok, mulai dari polisi, tentara, pejabat publik seperti gubernur atau kepala dinas, anggota legislatif, maupun aparat penegak hukum lain seperti jaksa dan hakim.

Perilaku aparatur negara yang abai terhadap perlindungan jurnalis juga mengakibatkan semakin banyaknya masyarakat umum yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis yang bekerja.(viva.co.id)

detikriau.org — Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menghapuskan tingkatan akreditas perguruan tinggi.

Pernyataan ini disampaikan Kepala BAN PT Kemendikbud RI, Prof Dr Mansyur Ramli sebagaimana yang dilansir beritakotamakassar.com disela pelaksanaan kegiatan gerak jalan santai sempena peringatan hardiknas yang dilaksanakan Kopertis Wilayah IX Sulawesi bekerjasama UVRI dan AMI Veteran Makassar yang dipusatkan di Anjungan Pantai Losari. Kamis (30/4) yang lalu.

“Sekarang hanya ada perguruan tinggi terakreditasi dan tidak terakreditasi. Tidak ada lagi yang namanya akreditasi A, B atau C,” kata Prof Dr Mansyur Ramli

Menurut mantan Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini, alasan BAN PT mengambil langkah menghapus tingkatan akreditas ini, salah satunya disebabkan selama ini dunia kerja, seperti perbankan ataupun instansi pemerintah yang akan menerima karyawan ataupun pegawai lebih mengutamakan untuk menerima alumni PTS yang terakreditasi A.

“Jadi, kasihan alumni PTS yang lain di luar akreditasi A. Padahal antara PTS dan PTN saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan, termasuk dari segi mutu. Kualitas PTS kita saat ini sangat bersaing. Bahkan, ada program studi di PTS yang nilainya lebih tinggi dibanding perguruan tinggi negeri,” jelas Mansyur Ramly.

Meski begitu, dia tetap mengingatkan agar PTS yang ada semakin fokus pada peningkatan mutu. Caranya dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang baik dan sarana dan prasarana memadai.
Selain itu, tambahnya, juga perlu digalakkan kegiatan kerjasama sumber daya PTS. “Jangan jalan sendiri-sendiri. Perlu dibangun kebersamaan meski sebenarnya terjadi persaingan diantara mereka,” ujarnya.

Khusus untuk pelaksanaan akreditasi institusi, Mansyur Ramly, menjelaskan, seharusnya proses ini berakhir Agustus 2014. Namun, banyaknya PTS dan PTN yang harus diproses, sehingga waktunya diperpanjang hingga 10 Agustus 2019.

Selain itu, perguruan tinggi juga diberikan kemudahan dengan hanya mengajukan selembar surat permohonan akreditas ke BAN PT dengan melampirkan izin pendirian. Selanjutnya BAN PT akan memprosesnya.(dro)

Enok (detikriau.org) — Peringati Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) 018 Bagan Jaya Kecamatan Enok mengadakan upacara bendera di halaman gedung Sekolah pada hari Jum’at (2/5) kemaren. Kegiatan ini juga hadiri oleh Kades Bagan Jaya, BABINKAMTIBMAS, BABINSA Desa Bagan Jaya dan seluruh Guru serta Siswa SDN Imbas (SDN 026 , SDN 029, SDN 030. red ) yang berinduk ke SDN 018 Bagan Jaya.

Dalam amanatnya Inspektur upacara peringatan HARDIKNAS, Firman Edy,S.Pd, M.Pd. Menegaskan, bahwa peranan kita sebagai insan pendidikan mestinya terpanggil untuk menyiapkan generasi indonesia 2045dDengan memberi mereka bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memadai agar kelak dapat bersaing dan membawa Bangsa ini lebih maju.

“Tentunya semua itu harus di didukung dengan kesiapan seluruh tenaga pendidik dan kependidik dalam merealisasikan pelaksanaan kur 2013. serta kesamaan visi bagi seluruh pemerhati pendidikan dan stakeholder lainnya,” Kata Firman

Usai upacara kegiatan dilanjutkan dengan acara temu ramah di ruangan Majelis guru SDN 018. Dalam temu ramah itu ,’Kades, Babinsa dn Babinkamtibmas Desa Bagan Jaya mengapresiasi kegiatan ini, dan mengharapkan seluruh guru dan tenaga kependidikan meningkatkan kerjasama dan membangun pendidikan di desa Bagan Jaya lebih maju ke depannya.(dro/SA)

Tembilahan (detikriau.org)- Jamaah Calon Haji (JCH) Tahun 2014 ini akan diberangkatkan melalui Port Of Indragiri atau yang lebih dikenal masyarakat Inhil dengan sebutan Pelabuhan Parit 21 Tembilahan.

“Tahun ini, kita akan gunakan Pelabuhan Parit 21 Tembilahan untuk memberangkatkan JCH ke Batam,” sebut HM Wardan. Usai menjadi ispektur upacara peringatan Hardiknas. Jum’at (2/5/14)

Hal itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Inhil karena besarnya pelabuhan tersebut seperti pelabuhan batam. Sehingga, nantinya para sanak saudara bisa mengantar para JCH.

“Pelabuhan Parit 21 itu lebih luas, sehingga para sanak saudara bisa mengantar JCH ke pelabuhan langsung,” papar mantan Kadisdik Provinsi Riau ini.

Ditegaskannya kembali, tahun ini JCH tidak dipungut biaya untuk keberangkatan dari Tembilahan ke Batam.

“Kita berharap, dengan hal seperti ini bisa membantu dan meringankan biaya JCH,” tandasnya. (Adv/ Ahmad Tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org)-Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menyatakan bahwa Calon Jamaah Haji (JCH) Inhil tahun 2014 ini akan menggunakan jalur laut dan digratiskan.

Pada tahun 2013 lalu, kata Wardan, pemungutan biaya tranportasi lokal JCH menuai pro dan kontra. ” tahun 2014 ini kita akan berangkatkan JCH dari Tembilahan ke Batam menggunakan jalur laut dan pemberangkatan tersebut tidak dipungut biaya sepeserpun,” sebut Wardan.

Nantinya para JCH itu akan kita berangkatkan dari Tembilahan ke Batam dengan Boat Ferry Saat ditanyakan bagaimana dengan JCH yang berada di Kecamatan yang tidak jauh berada dari Batam seperti Sungai Guntung Kecamatan Kateman. “Suke-suke kampong dielah ndak berangkat pakai ape,”jawabnya bercanda dengan berbahasa Melayu.

Ya, kalau bisa kata Wardan semuanya berangkat secara bersamaan dari Tembilahan. Kan sayang nantinya di Boat Ferry ada bangku yang kosong. Tandasnya (Ahmad Tarmizi/adv humas pemkab inhil)