Tembilahan (detikriau.org) — Bertempat di Aula kantor Bappeda, Bupati Inhil yang diwakili Asisten II, H. Fauzan Hamid membuka acara sosialisasi kegiatan infrastruktur pemukiman program RIS – PNPM yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab.Inhil. Selasa, 6/5/2014

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asisten II menyampaikan bahwa sejalan dengan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa se-Provinsi Riau (500 juta per desa dan pembangunan Rumah Layak Huni 3 Unit/Desa. red) yang telah dicanangkan pemerintah Provinsi Riau, dan Desa Maju Inhil Jaya oleh Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah kabupaten dalam peningkatan pembangunan di berbagai sektor dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan mendasar daerah dan merespon berbagai isu strategis Kabupaten Indragiri Hilir.

Beberapa permasalahan mendasar di daerah Inhil dikatakan Bupati diantaranta masih adanya kesenjangan yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk miskin di mana dari hasil verifikasi pada tahun 2006 terdapat sebesar 36,43 %(54,659 KK) penduduk miskin. Hal lainnya, masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Ini tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat. Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat masih rendah. Menurunnya kualitas Sumber Daya Alam dan fungsi lingkungan hidup. Keterbatasan ketersediaan dan pelayanan Infrastruktur serta masih belum maksimalnya pelayanan umum kepada masyarakat antara lain karena terbatasnya SDM aparatur dan belum Optimal kinerja.

Bertitik tolak dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi ini maka upaya untuk mengatasi persoalan RIS-PNPM, pengentasan kemiskinan, ketertinggalan Sumber Daya Manusia dan keterbatasan infrastuktur menjadi fokus, prioritas dan agenda penting yang secara bertahap dan terus-menerus harus mendapat perhatian besar masyarakat serta Pemerintah Daerah.

Untuk pemerataan pembangunan dan mengejar ketertinggalan Kelurahan/Desa, khususnya di wilayah perdesaan, Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dan Pemerintah Pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum yang bekerjasama dengan ADB telah melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan melalui program (RIS-PNPM) yang pada saat ini akan dilaksanakan Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman kabupaten Indragiri Hilir.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan (RIS-PNPM) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun “Gerakan Kemandirian Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.

“Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir cukup mendesak untuk ditangani. khususnya di Wilayah perdesaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang mamadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu,” Kata Bupati

Ditambahkan Bupati, selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat pada tataran permukaan saja, padahal mencakup persoalan multi dimensi.

Dimensi itu diantaranya, Politik yaitu dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi.

Kemudian, dimensi Sosial yaitu dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada, terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial.

Dimensi Lingkungan yaitu dalam bentuk sikap, prilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cendrung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman.

Dimensi Ekonomi dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak, dan

Dimensi Aset ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka termasuk aset kualitas Sumber Daya Manusia (Human Capital), Peralatan Kerja, Modal Dana, Hunian atau Perumahan dan sebagainya.

Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki yaitu ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat.

Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat, warga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.

Penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud terutama juga dititikberatkan pada upaya penguatan perannya sebagai motor penggerak dalam ‘melembagakan’ dan ‘membudayakan’ kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan (nilai-nilai dan prinsip-prinsip di RIS-PNPM), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat.

“Melalui kelembagaan masyarakat dalam RIS-PNPM diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, dan juga dapat tercipta lingkungan desa dengan lingkungan permukiman yang lebih responsif dan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan,”Ujar Bupati

Dana yang disalurkan melalui peraturan ADB dan APBN murni 250 juta per Desa/Kelurahan diharapkan dapat dikelola secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel dan selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diputuskan melalui rembuk warga baik dalam bentuk gotong royong maupun dana swadaya untuk stimulan yang bermanfaaat langsung bagi masyarakat misalnya perbaikan prasarana serta sarana dasar infrastruktur Desa.

Bentuk tersebut diharapkan mampu memberikan konstribusi untuk penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial dan ekonomi serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka dilakukan proses pemberdayaan masyarakat , yakni dengan kegiatan pendampingan intensif di tiap Desa/Kelurahan sasaran.

Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat desa sasaran, RIS-PNPM diharapkan mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan, artinya program penanggulangan kemiskinan berpotensial sebagai “Gerakan Masyarakat”, yakni dari, oleh dan untuk masyarakat.

“kepada penerima Desa/Kelurahan bantuan langsung masyarakat program RIS-PNPM saya mengharapkan dapat menggunakan dana ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan Riil dengan mengacu kepada ketentuan aturan yang telah ditetapkan dalam RIS-PNPM.” Tandas Bupati

Sementara itu panitia pelaksana H. Jamaludin mengatakan bahwa tujuan dari sosialisasi ini adalah menyampaikan persepsi dalam melaksanakan program RIS-PNPM baik ditingkat Provinsi maupun di Kabupaten, kecamatan dan Desa. Sosialisasi ini diikuti sebanyak 75 0rang yang terdiri dari Camat, Kades/Lurah yang dialaksanakan selama satu hari.(dro/adv Pemkab Inhil)

JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad setuju jika Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjadi bakal calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ia menilai, hal itu mungkin saja terjadi karena elektabilitas Aburizal di bawah Prabowo.

“Kita realistis saja. Meskipun suara Golkar tinggi, popularitas dan elektabilitas Prabowo jauh lebih tinggi dari ARB (Aburizal). Jadi, tak masalah kalau ARB jadi cawapresnya Prabowo,” kata Fadel di Jakarta, Senin (5/5/2014).

Fadel mengatakan, Partai Golkar harus tetap berada dalam pemerintahan guna membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Menurut dia, para petinggi Partai Golkar akan menggelar rapat di DPP Partai Golkar untuk membahas kelanjutan pencalonan Aburizal sebagai presiden.

Hari ini, Aburizal bertemu dengan Prabowo di Hambalang, Bogor. Seusai pertemuan, ia menyatakan tidak keberatan jika kelak menjadi bakal cawapres, mendampingi bakal capres Prabowo. Menurut dia, jabatan presiden atau wapres hanya instrumen yang tak perlu diributkan.

“Saya enggak keberatan (jadi cawapres). Pak Prabowo juga enggak keberatan,” kata Ical seusai menemui Prabowo di Hambalang, Bogor, Senin siang.

Aburizal mengatakan sudah menemukan kesepakatan mengenai sikap politik dalam menghadapi pemilu presiden. Meski tidak disebutkan secara gamblang, sinyal koalisi kedua partai itu semakin kuat. “Mau di nomor satu, nomor dua, enggak masalah. Posisi presiden dan wakil presiden hanya instrumen untuk mewujudkan kebaikan bangsa, kebaikan negara,” kata Aburizal.(kompas.com)

TEMBILAHAN (detikriau.org)-Sebagai wadah terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan dasar, maka Posyandu harus bekerja secara maksimal. Tidak hanya bekerja satu kali dalam satu bulan, tetapi dapat mengoptimalkannya selama 30 hari.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Gaung belum lama ini.

Dikatakan Zulaikhah, ditemukannya kasus gizi buruk dan kurang gizi di berbagai daerah saat ini, hendaknya dapat menyadarkan dan mengingatkan semua pihak,bahwa suatu program tidak hanya selesai setelah waktu kegiatan berakhir tetapi semua kegiatan perlu ditindaklanjuti melalui pemantauan dan pembinaan.

“Untuk mengatasi dan mencegah hal serupa terus terjadi, maka yang perlu diperhatikan adalah peningkatan ekonomi keluarga, melalui UP2K PKK, pemahaman tentang pangan yang beragam, bergizi dan berimbang, serta disebarluaskannya pengertian Hatinya PKK,” tutur Zulaikhah.

Dijelaskan Bunda PAUD Kabupaten Inhil ini, keberhasilan pelaksanaan program-program kesejahteraan keluarga sangat ditentukan oleh adanya keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, dengan bimbingan dan fasilitasi teknis dari berbagai instansi dan lembaga terkait.(dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) — Bupati Inhil, HM. Wardan mninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SLTP sederajat. dalam peninjauannya, Bupati didampingi Kadis Pendidikan, Wakil Ketua DPRD dan anggota, Kakan Kemenag serta beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Inhil.

Beberapa Sekolah yang dikunjungi antara lain SMP Negeri 01 Indra Praja Tembilahan, SMP Muhammadiyah Tembilahan serta SMP Negeri 02 Tembilahan.

Bupati menilai pelaksanaan ujian berlangsung baik tidak terdapat kekurangan soal dan panitia penyelenggara sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP, keadaan seperti ini di harapkan dapat berlangsung hingga sampai waktu terakhir ujian.

Dalam kesempatan ini Bupati juga berpesan agar siswa yang sedang mengikuti Ujian Nasional diminta untuk tidak percaya dengan kunci jawaban soal karena hal itu merupakan sesuatu yang tidak benar, siswa harus percaya dengan diri sendiri yakin dengan kemampuan yang dimiliki karena kunci jawaban soal ujian yang biasa beredar itu tidak dapat di pertanggung jawabkan.

“ terlepas dari semua itu pembuat soal ujian pasti sudah mengetahui batasan soal dan kemampuan siswa untuk mengisi jawaban jadi tidak mungkin ada soal yang tidak bisa di jawab,” Imbuh Bupati.(dro/adv humas)

Jakarta – Relawan Joko Widodo meminta para aktivis untuk tidak menyerang calon presiden (capres) Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan isu-isu HAM. Mereka menilai, serangan ke Prabowo justru merugikan Capres mereka Jokowi. Bahkan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta itu semakin anjlok.

Romo Harie, salah seorang relawan Jokowi mengatakan tidak menyukai cara-cara kampanye hitam untuk menyerang Capres lain. Menurutnya saat ini sejumlah relawan Jokowi pun, berbalik arah mendukung Prabowo Subianto.

“Saya ingin kampanye yang bersih. Yang tidak menyebarluaskan kampanye hitam. Saya dan banyak teman-teman relawan Jokowi kini beralih mendukung Prabowo, bukan karena benci Jokowi tapi karena tidak suka dengan cara-cara kampanye seperti itu,” katanya di Jakarta, Kamis (1/5/2014).

Harie melanjutkan, kalau ingin menjadikan Jokowi sebagai presiden, seharusnya para aktivis itu melakukan sosialisasi dan kampanye soal kehebatan-kehebatan Jokowi.

“Jangan malah menjelek-jelekan Prabowo dengan serangan kampanye hitam soal HAM,” katanya.

Romo Harie yang sempat menarik perhatian dalam Pilkada Jakarta lalu karena mendukung Jokowi-Ahok, padahal ia adalah adik ipar mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo itu menambahkan, jika hal itu terus-menerus dilakukan oleh para aktivis HAM, maka dukungan kepada Jokowi akan terus menyusut dan semakin rontok.

“Rakyat kita itu maunya kampanye yang sehat dan kampanye bersih. Rakyat tidak mau lagi ada kampanye-kampanye hitam yang sudah jelas apa agendanya dan siapa yang menyuruhnya. Itu sangat tidak baik buat bangsa ini,” jelasnya.

Dia menambahkan, Prabowo adalah tokoh yang otentik dan memegang komitmen. Sehingga punya relevansi yang baik untuk menjadi pemimpin Indonesia yang tantangannya sangat berat dan tidak mungkin bisa diselesaikan dengan pola blusukan.

“Prabowo akhirnya kami nilai bisa memenuhi untuk kebutuhan Indonesia saat ini dan masa depan yang memerlukan pemerintahan yang bersih, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mampu mengemban nilai-nilai universal di tengah-tengah pergaulan internasional,” tandasnya.(inilah.com)

Tembilahan (detikriau.org) — Puluhan warga Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan menolak penggunaan rumah tinggal di jalan Tanjung Harapan Lorong Tanjung Hebron sebagai sarana ibadah umat kristiani. Warga mengaku kesal, kedatangan mereka kali ini merupakan ke empat kali. tiga kali sebelumnya sudah disepakati aktivitas ibadah harus dihentikan. namun permintaan warga terkesan tidak diindahkan. Ahad (4/1/2014)

“Sebagai masyarakat kami merasa tidak dihargai. berulang-ulang kali telah disepakati agar lokasi ini tidak lagi dipergunakan sebagai tempat ibadah tapi lagi-lagi diingkari.”Ujar salah seorang warga, Asmadi kepada detikriau.org di lokasi.

Menurut Asmadi, warga tidak pernah melarang penganut agama lainnya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. tetapi semuanya tentu harus mematuhi aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Secara aturan, pendirian rumah ibdah haruslah mendapatkan persetujuan warga setempat. Warga jelas menolak kenapa masih tidak diindahkan? Kalau seperti ini terus menerus, jangan salahkan kalau kami bertindak dengan cara kami,” Ancam Asmadi

Saat itu Asmadi meminta agar pemerintah dan aparatur hukum bertindak tegas sebelum menimbulkan gesekan yang dikhawatirkan semakin tidak terkendali kedepannya.

Penolakan warga ini juga disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua RW 01 Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Sungai Beringin, Abnu Wahid dan Ketua RT 01, Ismail.

Camat Kecamatan Tembilahan Kota, Ismet A Yani yang saat itu hadir didampingi Lurah Kelurahan Sungai Beringin dan aparat kepolisian membenarkan bahwa tempat yang dipergunakan sebagai sarana ibadah itu hanya mengantongi izin sebagai tanah perumahan.

Untuk menghindari terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, Camat menghimbau jamaat untuk sementara waktu menghentikan aktivitasnya. aparatur kepolisian, lurah dan tokoh masyarakat setempat juga dimintakan untuk memberikan pengawasan.

“hari senin (5/4) kita akan lakukan pertemuan dikantor Camat. saya juga akan coba hadirkan Kesbangpol dan kepolisian untuk mencarikan penyelesaian persoalan ini. saat ini saya minta semua pihak dapat menahan diri,” Pinta Camat.(dro)