Pekanbaru (detikriau.org) — Bupati Inhil, HM Wardan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Indragiri Hilir TH 2013 ke Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI Perwakilan Propinsi Riau di Pekanbaru. Dalam kesempatan ini Bupati didampingi oleh Sekda Kab Inhil, H.Alimuddin RM, Asisten Bidang Administrasi Umum, Inspektorat, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan SETDA Kab. Inhil. Rabu (14/5/2014)

Penyerahan LKPD Pemkab Inhil TA 2013 ini di laksanakan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Propinsi Riau di pekanbaru Jl.Jendral Sudirman. Dalam penyerahan ini dari pihak BPK di hadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Propinsi Riau, Drs Widiyatmantoro dan di dampingi beberapa Staf BPK.

Pada kesempatan ini Bupati meyampaikan beberapa perihal kepada BPK mengenai kondisi perkembangan Kabupaten Inhil. Yang mana, kondisi Geografis Wilayah Kabupaten yang di dominasi perairan. Kabupaten Inhil Merupakan Kabupaten yang terluas di Propinsi Riau dan untuk kedepannya Bupati Inhil juga mengharapkan Inhil akan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) di Bidang keuangan.(adv Humas pemkab Inhil)

Enok (detikriau.org) — Dalam rangka melakukan pembinaan Administrasi dan 10 Program PKK, TP PKK Kab Inhil melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Enok. Kedatangan rombongan disambut oleh Camat Enok, Surya Irawan Beserta UPIKA, Ketua TP PKK Kecamatan Enok, Megawati beserta Pengurus. Selasa (13/5/2014)

Pada kunjungan kerja TP PKK yg ke 6 ini, Ketua TP PKK Kab Inhil, Hj Zulaikhah Wardan menyerahkan Al-Qur’an sebanyak 25 buah yang diterima langsung oleh Ketua TP PKK kecamatan Enok Megawati Surya Irawan. Al-quran yang diberikan bertujuan untuk mendukung kegiatan magrib mengaji di Masjid terdekat di kecamatan Enok,

Dalam sambutannya Camat Enok, Surya Irawan menghimbau agar Ibu-ibu PKK selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan Positif agar bisa menjadi contoh yang baik baik masyarakat sekitar. “Hal ini nantinya bisa menjadi laporan kegiatan TP PKK Enok ke Kabupaten,” kata Surya

Hj Zulaikhah Wardan mengatakan bahwa kunjungan kerja ini merupakan salah satu Program TP PKK Inhil untuk melakukan kunjungan kerja diseluruh wilayah kecamatan di Inhil.

istri Bupati Inhil ini juga mengajak anggotanya untuk selalu mendukung semua Program Pemerintah yang telah dicanangkan oleh Pemkab Inhil.

Terakhir ia menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Camat Enok dan Tim Penggerak PKK kecamatan Enok dengan terlaksananya acara pembinaan ini.

Pada kesempatan itu Ketua TP PKK Kab. Inhil beserta rombongan juga melakukan kunjungan ke Stand-Stand TP. PKK Desa dan Kelurahan di Kecamatan Enok yang menampilkan berbagai hasil kerajinan, hasil perkebunan dan aneka jenis makanan.(adv Humas Pemkab Inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kabupaten indragiri Hilir, Malian Gazali menilai praktik monopoli menjadi salah satu penyebab tidak stabilnya harga jual kelapa dalam. Untuk mengatasi persoalan ini diperlukan terobosan baru agar pemasaran hasil tani masyarakat tidak semata bergantung kepada perusahaan.

Dinilai Calon Anggota DPRD inhil periode 2014-2019 dari dapil 2 ini, harga jual produksi kelapa masyarakat selama ini cenderung ditentukan oleh perusahaan besar yang beroperasional di Inhil. PT Sambu Group yang dijadikannya contoh, disebut kerap menjadi penentu naik turunya harga jual kelapa.

“Tata niaga kelapa Inhil mau tidak mau harus diakui masih dimonopoli oleh Sambu group. mereka bisa menjadi penentu naik atau turunnya harga jual kelapa petani.” Sampaikan Gazali kepada detikriau.org melalui sambungan telepon, selasa (13/5/2014)

Menghindari persoalan ini tidak terus berlanjut, malian menilai diperlukan terobosan baru terutama untuk mencarikan solusi agar pemasaran hasil tani masyarakat tidak hanya semata bergantung kepada perusahaan.

Dulunya, dicontohkan malian, di Kecamatan GAS ada pengusaha kecil yang mengelola kelapa menjadi minyak mentah yang selanjutnya dipasarkan ke Jakarta. Usaha ini dikelola masyarakat setempat bukan oleh perusahaan besar. Masyarakat mempunyai akses pasar secara langsung tanpa tergantung kepada perusahaan.

Kedepannya Menurut malian pemerintah harus dapat mendukung dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dengan salah satunya menjaga kestabilan harga produksi perkebunan kelapa masyarakat. “Saya akan perjuangkan agar pemikiran ini dapat terwujud”. Tandas malian (Ahmad Tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org) — Bagian Administrasi Setda Kab. Inhil sosialisasikan peraturan Bupati Inhil No 14 TH 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat serta Perbup no 19 TH 2013 tentang penguatan layanan administrasi terpadu kecamatan. Selasa (13/5/2014)

Kegiatan yang dilaksanakan di gedung engku kelana Tembilahan ini dihadiri Bupati Inhil, Karo SETDA Propinsi Riau, Kasubdit Fasilitas pelayanan Umum Dirjen PUM Kemendagri, Asisten 1 Setda Kab. Inhil, Muspida Inhil, Kepala SKPD dan Camat Se-Inhil.

Kedua perbup ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Dalam Perbup Nomor 14 Tahun 2013 ini terdapat 13 Aspek Perizinan dan 125 Aspek Non Perizinan yang dilimpahkan kepada Camat. Khusus untuk 13 Aspek Perizinan dilaksanakan dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Dalam sambutannya Bupati mengharapkan kepada SKPD dan Camat agar selalu melaksanakan koreksi terhadap fungsi dan kinerjanya. Dalam rangka pelimpahan wewenang, perlu dipelajari dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Peraturan ini menfungsikan kecamatan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Seluruh camat harus mampu meningkatkan kapasitas dan administrasi untuk melaksanakan penguatan administrasi terpadu guna melaksanakan pelayanan prima, melalui Pelimpahan Sebagian pendelegasian Bupati kepada Camat.” Pesan Bupati.

Terakhir Bupati berharap semoga apa yang dilakukan ini dapat memberikan bukti nyata percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN). (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) — Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan temu usaha kemitraan dan permodalan dengan berbagai pelaku usaha pertanian, hortikultura dan peternakan. Kegiatan yang dilaksanakan disalah satu Hotel di Tembilahan ini menghadirkan pembicara dari Bank Indonesia (BI) perwakilan Riau dan Bank mandiri Syariah. Selasa (13/5/2014)

Ditemui disela kegiatan, Kepala DTPHP Inhil, Wiryadi mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pelaku usaha termasuk memfasilitasi pelaku usaha ke sumber permodalan melalui pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan usaha yang tersedia pada lembaga keuangan pemerintah dan dunia usaha.

Diharapkan, setelah selesai mengikuti kegiatan, pelaku usaha dapat lebih mampu untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha lainnya di dalam dan luar daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan, mampu lebih memperkokoh mekanisme pasar serta mampu mengelola usaha dalam persaingan yang lebih efisien dan produktif. Disamping itu, peserta nantinya juga diberikan pengetahuan tentang upaya mendapatkan permodalan terutama dalam penyusunan proposal pengajuan kredit program usaha pertanian.

“pembinaan pelaku usaha seperti ini selalu kita lakukan setiap tahunnya sejalan dengan tugas pokok dan fungsi DTPHP. Hingga saat ini DTPHP telah cukup banyak memiliki binaan pelaku-pelaku usaha diseluruh Kecamatan di Inhil,” Kata Wiryadi.

DTPHP selalu memberikan bantuan agar pelaku usaha dapat lebih mampu bersaing dalam menghasilkan produk yang dapat bersaing dipasaran. Sentra-sentra usaha binaan ini juga diberikan berbagai bantuan peralatan produksi yang disesuaikan dengan bidang usaha mereka melalui pendanaan APBD maupun kredit perbankan. Melalui kegiatan temu usaha ini, perwakilan sentra-sentra usaha binaan DTPHP dikumpulkan dan dilakukan evaluasi mengenai berbagai hambatan dan kesulitan yang mereka temukan dalam menjalankan usaha termasuk persoalan mendapatkan permodalan dalam upaya mengembangkan usaha.

Disamping sub sektor pangan dan pengolahan hasil pertanian, DTPHP juga melakukan pembinaan pada sub sektor peternakan seperti usaha ayam potong, itik dan burung puyuh.

Melalui MoU Bank Indonesia (BI) perwakilan Riau dengan Pemkab Inhil, Sejak tahun 2011 hingga 2013, BI sudah cukup banyak memberikan bantuan langsung Alat-alat mesin pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani di Inhil. Kedepan, juga bersama BI, Pemkab Inhil melalui DTPHP mulai memasuki upaya pembinaan-pembinaan kepada kelompok usaha peternakan. BI juga akan memberikan bantuan-bantuan berbagai peralatan kebutuhan usaha peternakan.

“penilaian kelompok-kelompok usaha peternakan yang layak mendapatkan bantuan akan dilakukan penilaian secara langsung oleh BI,” Tandas Wiryadi.

BI perwakilan Riau, Syahruddin Harahap menjelaskan bahwa melalui temu usaha ini BI akan mengupayakan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai potensi-potensi usaha masyarakat yang dapat dikembangkan khususnya di Kabupaten Inhil. Tahun 2011 – 2013 diakuinya, BI sudah menjalin kesepakatan dengan Pemkab Inhil melalui DTPHP telah melakukan upaya pembinaan dan pengembangan bidang usaha pertanian khususnya tanaman padi termasuk memberikan bantuan berbagai peralatan Alsintan yang hingga kini telah dipergunakan dengan baik oleh berbagai kelompok tani dalam usaha budidaya termasuk pengolahan pasca panen. Diharapkan kelompok-kelompok tani yang sudah mendapatkan bantuan peralatan dan berbagai pelatihan dapat terus berkembang. BI secara terus menerus didampingi DTPHP melalukan evaluasi dan monitoring. jika masih ada kendala yang ditemui, BI kembali akan melakukan “suport” sampai petani dapat melalukan penanaman secara lebih intensif dan peningakatan hasil produksi yang lebih baik.

Sejak berakhirnya MoU awal, BI kini mulai beralih kepada sub sektor peternakan. BI bersama DTPHP mulai melakukan kajian usaha ternak domba dibeberapa wilayah Kecamatan di Inhil agar kedepannya dapat terbentuk sentra-sentra ternak penghasil domba yang mampu berproduksi dengan baik.

BI juga berharap MoU BI perwakilan Riau dengan Pemkab Inhil dapat terus berlanjut dalam upaya memberikan bantuan dan pembinaan kepada sentra-sentra usaha masyarakat. tanpa adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah setempat, BI akui tidak akan dapat berjalan sendiri termasuk agar program-program yang akan dijalankan BI dapat selaras dengan program yang akan dijalankan oleh Pemkab Inhil melalui DTPHP.

“Kerjasama BI dengan DTPHP dibawah pimpinan Bapak Wiryadi selama ini kami nilai berjalan dengan sangat baik. hubungan seperti ini kita harapkan akan dapat terus berlanjut.” harapnya.

Terakhir, menurut Syahruddin, meskipun BI sudah mulai beralih kepada sub sektor peternakan, sektor pertanian bukan berarti ditinggalkan tetapi tetap dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat lebih mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan hasil produkasi. (dro/ adv pemkab inhil)