Aset UPK Bertambah Besar, Jumlah Tunggakan Juga Meningkat

PNPM-PerdesaanPekanbaru (detikriau.org) — Selama 8 tahun berjalannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) keberadaan Unit Pengelola Kegiatan atau UPK yang mengelola kegiatan masyarakat kian bertambah besar . sayangnya, jumlah tunggakan dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan.

Saat ini saja asset yang dimiliki seluruh UPK se provinsi Riau yang terdiri dari 59 kecamatan nilainya sebesar Rp 183 Miliar, Diperhitungkan untuk 1 UPK di kecamatan bisa mengelola Rp 2 Miliar sampai Rp 4 Miliar.

Dengan jumlah asset yang dimiliki tersebut, jumlah tunggakan dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Saat ini jumlah tunggakan hingga April 2014 sebesar Rp 25 Miliar . Sedangkan penambahan asset dari jasa pinjaman bulan ini sebesar Rp 4 Miliar.

Kepala BPM Bangdes Provinsi Riau Daswanto SE pada Rapat Koordinasi PNPM MPd Provinsi Riau belum lama ini mengatakan, peran para fasilitator menjadi sangat penting untuk mengawal program ini agar berjalan dengan baik. Tunggakan pinjaman oleh masyarakat harus dikendalikan dan tidak boleh ada pembiaran, sehingga tidak mengarah pada penyelewengan. Sebab dana UPK ini adalah dana berguir yang dipinjamkan untuk dikelola kepada kelompok SPP agar meningkatkan usaha produktif bagi perempuan.

“Bila tunggakan pertama dan kedua sudah dideteksi dan seorang fasilitator sudah bisa melihat titik kritisnya, maka pengendalian akan bisa dilakukan dengan baik.” Ujar Daswanto.

Ia mengakui sebagai pengelola kegiatan yang menyangkut simpan pinjam apa lagi untuk masyarakat miskin yang menjadi target PNPM MPd, tunggakan menjadi persoalan utama. Akan tetapi tidak boleh ada pembiaran dan harus tetap dikendalikan sejak dini.

Dalam kesempatan Rakor ke 2 tahun 2014 ini Kepala Badan menghimbau agar fasilitator menguatkan fasiltasinya khususnya bagi pelaku desa dan kecamatan untuk melakukan pengendalian. Misalnya mengaktifkan peran dan fungsi BKAD serta BPUPK sebagai pengawas UPK.

Konsultan PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Riau Spesialis Pengendalian dan Penyelesaian Masalah (SP2M) Agustian mengakui peran BKAD dan BP UPK masih sangat lemah dalam menjalankan fungsinya dikelembagaan ini, sehingga terus menerus harus didorong agar peran itu bisa berjalan, dan hal tersebut menjadi fungsinya fasilitator dalam memberdayakan pelaku pemberdayaan.

Selain membicarakan masalah tunggakan dan pengendalian, hal yang cukup penting dilakukan dalam rakor juga persoalan penyelesaian masalah. Sebagai program yang berorientasi pada masyarakat, maka dalam menyelesaikan program hal yang paling utama dilakukan adalah penyelesaian melalui musyawarah. Sedangkan proses hukum adalah jalan terakhir apabila proses musyawarah sudah gagal dilakukan.

Penyelesaian itulah yang harus terus menerus diperkuat agar masyarakat bisa terhindar dari masalah hukum. Serta pentingnya melaksanakan program yang transparan. Sehingga media-media informasi menjadi bagian yang penting untuk tetap terjaga kwalitas informasinya.

Dalam kesempatan ini, SP2M menyampaikan tahun 2014 ada 5 kecamatan yang mendapat status kecamatan potensi bermasalah. Namun begitu beberapa kecamatan sudah mulai menunjukan penyelesaiannya sehingga tahun ini sangsi tidak mendapatkan dana BLM akan dicabut.(dro/rls)




Bangun Terminal Desa, 49 Rumah Depan RSUD PH Tembilahan Akan di Bongkar

Tembilahan(detikriau.org)- Sebanyak 49 unit rumah Kepala Keluarga (KK) yang berada di Jalan Pangeran Hidayat RT 01 RW 04 tepatnya didepan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan akan di bongkar. Dilokasi ini direncanakan akan dibangun terminal angkutan desa.

“Ya benar, ada sebanyak 49 KK yang berada di depan RSUD PH akan dibongkar,” sebut Asisten 1 Setda Kabupaten Inhil Darussalam kepada
detikriau.org, Rabu (14/5/14) kemaren

Masyarakat setempat berada di lokasi tersebut sudah puluhan tahun, akan tetapi tanah itu milik pemerintah. mau tak mau mereka harus
siap kapan saja jika disuruh pindah.

Pemkab Inhil saat ini tengah melakukan pembahasan mengenai berapa jumlah sagu hati atau upah bongkar yang akan diberikan kepada masyarakat yang rumahnya terpaksa digusur.

“Ini bukan ganti rugi, tapi sagu hati atau upah bongkar rumah tersebut. Saat ini masih kita bahas,” kata Darussalam.(Ahmad Tarmizi)




Dikediamannya, Wabup Inhil Peringati Isra’ dan Mi’raj

Bupati Inhil H.M.Wardan menyampaikan arahan saat menghadiri Isra Mi'raj d Rumah Pribadi Wakil Bupati Inhil. Foto: Agustan, humas Pemkab Inhil
Bupati Inhil H.M.Wardan menyampaikan arahan saat menghadiri Isra Mi’raj d Rumah Pribadi Wakil Bupati Inhil. Foto: Agustan, humas Pemkab Inhil

Tembilahan (detikriau.org) — Dikediamannya, Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo melaksanakan peringatan Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Bupati Inhil, HM Wardan, Sekda, Kadis, kaban dan beberapa pejabat juga tampak ikut menghadiri. Selasa (13/5/2014) kemaren.

Dalam sambutannya, Rosman Malomo mengucapkan terimakasih atas kehadiran Bupati, Sekda pejabat dan masyarakat setempat.

Peringatan Maulid Nabi Ini menghadirkan penceramah Al-Ustad Syaiful Yani s.pdi. Dalam tausiahnya menjelaskan Bahwa syaiton itu merupakan makhluk yang di kutuk oleh Allah SWT dengan di tutupnya kunci taubat. Penceramah ke 2, Ustad H.abdul Hamid Husain hab Lc. Mengajak
masyarakat untuk meningkatkan kualitas sebagai makhluk Allah yang sempurna.

Bupati Inhil yang menyempatkan diri menyampaikan sambutan menyatakan apresiasi setinggi –tingginya atas pelaksanaan peringatan Isra’ Mi’raj ini. Bupati juga kembali mengulang penjelasan tentang beberapa Program-program yang sudah di canangkan pemerintah.

“Sekali lagi saya menyampaikan harapan dukungan dari seluruh masyarakat untuk mensukseskannya.”
Sampaikan Bupati. (adv pemkab inhil)




277 Bujang Dara ikuti Pemilihan

bujang daraTEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 277 peserta akan mengikuti Pemilihan Bujang dan Dara Sri Gemilang 2014. Dari jumlah peserta ini terdiri dari 3 tingkatan mulai dari Anak-anak, Remaja hingga tingkatan Dewasa.

“Pendaftaran sudah ditutup, ada sebanyak 277 peserta yang terdiri dari tingkat anak-anak 68 peserta, Remaja 97 dan Dewasa 112,” kata Ketua Panitia, Dharmasetiawan kepada detikriau.org, Rabu (14/5/14) kemaren.

Berdasarkan penyampaiannya, kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari mulai dari kamis hingga sabtu tepatnya dari tanggal 15 hingga 17 Mei 2014 dan akan dibuka secara resmi oleh Bupati Inhil.

“Pembukaan kegiatan secara resmi pada Kamis (15/5/14) di Puri Cendana. Insya allah Bupati Inhil HM Wardan yang akan membukanya,” terang Dharma.

Pada saat yang sama ia juga menyebutkan bahwa pelaksanaan Bujang dan Dara untuk tingkat anak-anak akan dilaksanakan pada pagi pukul 09.00, remaja siang 14.00, dan dewasa pukul 20.00.

“Itu semua sudah sesuai dengan jadwal yang dibuat”. Imbuhnya

Sistem penilaian dibagi dalam beberapa kriteria, diantaranya adalah keunikan dalam berbusana serta make up dan atribut pendukung lainnya yang digunakan saat pementasan, tandasnya. (Ahmad tarmizi)




Ingin Kuliah Gratis di Jepang? Ini Caranya

pencarian-beasiswa-dan-belajar-toefl-ilustrasi-_140507114248-530DENPASAR — Pemerintah Jepang melalui kedutaan besarnya di Indonesia menawarkan beasiswa kepada lulusan sekolah lanjutan tingkat atas di Indonesia, khususnya Bali. Mereka diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di Negeri Sakura pada tahun depan.

“Beasiswa yang ditawarkan untuk berbagai jenis pendidikan. Selain S-1, juga College of Technology (D-3) atau Professional Training College (D-2) di Jepang mulai tahun akademik 2015 (April 2015),” kata staf Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang di Denpasar Sokhibi, Kamis (15/5).

Ia mengatakan, pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu program dari S-1, D-3, atau D-2. Pendaftaran tahap pertama dibuka mulai 5 Maret-21 Mei 2014 bagi pelamar lulusan 2013 dan tahun sebelumnya.

Pendaftaran tahap kedua, 26 Mei-11 Juni 2014, bagi lulusan 2014. Syaratnya, antara lain lahir antara 2 April 1993 dan 1 April 1998.

Kemudian, nilai minimal rata-rata Ujian Nasional (UN) 8,4 untuk program S-1; 8,0 untuk program D-3; dan 8,0 untuk program D-2.

Jika pada saat penutupan (11 Juni 2014) nilai UN asli belum bisa dikeluarkan, maka keterangan sementara dari kepala sekolah bisa diterima.

Bagi sekolah yang tidak menggunakan standar nasional, misalnya dengan standar IB, nilai akan disetarakan.

Selain itu, sebagai alternatif persyaratan pelamaran, bagi pelamar S-1 yang memilih bidang studi IPS bisa juga melamar dengan menggunakan sertifikat kemampuan bahasa Jepang (JLPT) minimal level N3.

Pelamar D-2 yang memilih bidang studi IPS bisa juga melamar dengan menggunakan sertifikat kemampuan bahasa Jepang (JLPT) minimal level N4. Walau pun syarat nilai minimal rata-rata UN-nya kurang.

Pelamar harus lulus dari SLTA terlebih dahulu (bagi yang menggunakan sistem kelulusan nasional/UAN). Atau akan lulus maksimal 31 Maret 2015 (bagi yang menggunakan sistem kelulusan standar internasional/IB).

“Prosedur pendaftaran dengan mengisi formulir aplikasi yang dapat di-download dari website resmi kedutaan Jepang (http://www.id.emb-japan.go.jp/sch_slta.html),” ujar Sokhibi.

Ia mengingatkan pelamar untuk melakukan registrasi secara online melalui link yang tertera pada website resmi kedutaan Jepang. Lalu cetak konfirmasi registrasi online yang berisi kode registrasi yang dikirimkan ke surat elektronik pelamar.

Selain itu, juga mengirimkan formulir aplikasi, lembar konfirmasi registrasi online. Isinya, nomor registrasi, fotokopi ijazah/ijazah sementara yang dilegalisasi/dicap basah dari sekolah, fotokopi SKHUN/SKHUN sementara yang dilegalisasi/dicap basah dari sekolah. Serta fotokopi sertifikat kemampuan bahasa Jepang (JLPT) ke Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.(republika)




Golkar Ogah Koalisi Tanpa Kursi Cawapres

ARBJAKARTA – Ambisi Partai Golkar sebagai partai pemenang kedua di pemilu legislatif untuk mendorong kadernya duduk sebagai cawapres Joko Widodo makin terlihat jelas. Partai berlamabng beringin ini bahkan setengah mengancam untuk tidak berkoalisi dengan PDI Perjuangan jika tidak disediakan kursi RI  2.

“Golkar harus mendapat posisi capres atau cawapres. Kalau tidak, lebih baik tak usah berkoalisi. Golkar tidak mungkin pasrah soal capres dan cawapresnya kepada partai lain. Enak saja didukung kemudian Golkar nggak dipandang sebagai capres atau cawapres,” kata Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5).

Priyo juga mengaku tak sudi jika Partai Golkar dipandang sebelah mata oleh partai lain, tak terkecuali partai calon mitra koalisi. Apalagi Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang kemarin menemui Jokowi, masih berstatus capres resmi Golkar.

“Kemarin saya juga kaget. Tapi kita harus berpraduga baik. Dan sampai hari ini (kemarin, Red) ARB adalah calon Partai Golkar,” tutur Priyo.

Menurutnya, jika ingin mengajukan cawapres, maka keputusan itu harus dicapai melalui Rapimnas. Karena itu Priyo menyatakan, bertemunya Ical dan Jokowi itu belum bisa dikatakan sebagai kesepakatan kerja sama resmi. Sebab, bagaimapun Golkar harus mempertahankan martabatnya di mata mitra koalisi.

“Tidak bakalan Golkar akan merapat ke sebuah partai tanpa memandang posisi kami sebagai partai nomor dua di pemilu legislatif kemarin. Artinya, jika ‘pasrah bongkokan’ capres cawapres terserah anda, maka ‘no way’ bagi kami. Tidak mungkin kami lakukan itu,” tegasnya.

Sebelumnya, tiga organisasi massa (ormas) pendiri Golkar, yang dikenal dengan nama Tri Karya, berkumpul untuk membahas penyelamatan partai. Ketiganya bersepakat menajdikan Rapimnas sebagai ajang yang sah untuk menentukan langkah Partai Golkar di Pilpres 2014. Karena itu Rampinas akan lebih baik jika cepat digelar.

Ketiga pimpinan ormas tersebut adalah Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono, Ketua Umum MKGR Priyo Budi Santoso, dan pendiri SOKSI Suhardiman. Mereka bertemu di rumah Suhardiman, di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, (12/5).

Dalam pertemuan tersebut, Agung Laksono mengatakan sulitnya Golkar mencari mitra koalisi bukan disebabkan faktor Partai Golkar-nya. Tetapi karena capres Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) elektabilitasnya stagnan.

“Kami memahami ketika kami melemparkan calon yang diusung Partai Golkar menjadi capres, masih ada masalah seperti hasil survei yang stagnan. Sehingga, tidak mudah untuk mendapatkan partner dan mencari pasangan,” kata Agung.

Kondisi ini, lanjutnya, memunculkan gejolak di internal Golkar. Mereka meminta agar pencapresan Ical dievaluasi. Namun, menurut Agung, keputusan ini nantinya akan diambil dalam Rapimnas Golkar.

“Bukan DPP Partai Golkar yang menentukan pilihan. Apakah akan tetap mengusung Ical atau seperti apa dengan mencari alternatif baru atau memberikan dukungan terhadap (kandidat) yang selama ini muncul seperti Jokowi dan Prabowo,” tandasnya.

Kritik keras disampaikan Suhardiman. Pendiri Golkar ini mengatakan Golkar harus segera bergerak menyelesaikan masalah stagnasi pencapresan Ical. Secara historis dan sosiologis, menurutnya faktor ‘Jawa’ sangat berpengaruh sehingga Ical tidak akan bisa menang.

“Segera digelar Rapimnas. Jangan diulur-ulur. Karena itu sejak awal saran saya Golkar mengubah strategi ya mencalonkan cawapres saja, syukur-syukur cawapresnya dari Trikarya,” pungkasnya.(JPNN)