JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar, Akbar Tandjung meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) memanggil sejumlah kader Golkar yang menyatakan dukungan kepada pasangan capres-cawapres Jokowi-Jusuf Kalla.

Pemanggilan tersebut menurut Akbar perlu dilakukan mengingat sejumlah kader tersebut tidak mematuhi keputusan Rapimnas Partai Golkar yang memberikan mandat penuh kepada Aburizal Bakrie.

“Mereka yang mendukung tersebut harus menjelaskan kepada ketua umum, kenapa mereka mengambil sikap lain, tidak mendukung Prabowo tapi Jokowi. Padahal sebagai organisasi, tentu saja kita membutuhkan loyalitas terhadap keputusan partai. Karena keputusan itu diambil dalam rapat yang prestisius, Rapimnas,” kata Akbar di Jakarta, Rabu (21/5).

Dikatakan Akbar, jika para kader muda itu kecewa atas putusan partai mestinya menyampaikan kekecewaannya saat Rapimnas. “Harusnya mereka sampaikan keluhan mereka pada saat Rapimnas, nanti partai bisa menjelaskan kenapa keputusan Rapimnas seperti itu, bukannya menyeberang begitu saja,” ujar mantan Ketua DPR itu.

Menurut mantan ketua umum Partai Golkar ini, sebagai kader partai besar dan memiliki kredibilitas di tengah publik, kader muda Golkar yang menyeberang ke Jokowi hendaknya bersikap gentle dan harus memberikan penjelasan agar sikapnya bisa dipahami.

“Kalau mereka tidak ingin memberikan penjelasan dan tetap berada di jalur yang bertentangan dengan kebijakan partai, apa boleh buat partai harus mengambil keputusan tegas,” katanya.

Namun diingatkan Akbar, putusan partai itu derajatnya harus bertahap dan harus dijatuhkan setelah ada dialog dengan kader muda Partai Golkar itu. “Artinya, sanksi atau peringatan tidak diambil secara sepihak,” saran dia.

Jika diperlukan, Akbar menyatakan siap mendampingi Ical untuk menghadapi para kader yang menyeberang itu. Sebaliknya, jika ketua umum menganggap tidak perlu mengundang atau memanggil kader-kader yang mbalelo itu, Akbar sendiri sebagai ketua wantim siap berdialog dengan kader muda itu untuk meminta penjelasan.

“Kalau ketua umum tidak mau memanggil mereka, sebagai ketua wantim saya siap berdialog dengan mereka,” imbuhnya.(*)

sumber: jpnn.com

Tembilahan (detikriau.org) — Angota DPRD Inhil mengaku sempat menerima ancaman di”bunuh” atas upaya melakukan pembelaan kepada petani dari upaya ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Pernyataan ini disampaikan Anggota DPRD Inhil, Edi Haryanto disela rapat gabungan Komisi I dan II bersama satker terkait dan perwakilan kecamatan gaung di ruang Banggar gedung DPRD Inhil, rabu (21/5/2014).

Ancaman yang diterima melalui pesan singkat ini menurut Edi bukan hanya sekedar ancaman pembunuhan kepada dirinya tetapi juga termasuk ancaman untuk melakukan pembakaran gedung DPRD Inhil.

“Bukan hanya saya, ada beberapa kawan Dewan lainnya juga menerima intimidasi serupa. termasuk ancaman pembakaran gedung DPRD Inhiil. tapi pastinya kami tidak gentar. ini resiko kita sebagai wakil dalam membela kepentingan masyarakat,”Tanggapi Edi. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org)- DPRD Inhil menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan peninjauan ulang seluruh izin perusahaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini dipandang penting untuk mengetahui sejauhmana untung rugi pemberian izin ini terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi dalam rapat gabungan dengan Komisi I yang juga dihadiri Ketuanya, M Arfah beserta beberapa anggota, Baharuddin, HM Yusuf Said, HM Yunus dan Edi Haryanto bersama SKPD terkait dan perwakilan Kecamatan Gaung menyikapi penolakan masyarakat Desa Pungkat Kecamatan Gaung atas kehadiran PT Setia Agrindo Lestari (SAL) di ruang Banggar gedung DPRD Inhil, JL HR Subrantas, Tembilahan, rabu (21/5/2014)

“kita harus tegas dan tidak ada toleransi kepada pihak manapun yang ingin merugikan masyarakat. Jika perlu, kita usir semua perusahaan bodong dari Kabupaten Inhil,” Kata Junaidi

Junaidi menyayangkan belakangan ternyata cukup banyak dinilai kehadiran perusahaan cenderung malah menjadi penyebab timbulnya komplik dan berbagai kerugian lainnya kepada masyarakat dibandingkan peningkatan kesejahteraan sebagaimana yang menjadi tujuan.

Hal ini menurut Junaidi harus segera disikapi dengan baik oleh Pemkab Inhil, jangan sampai petani dirugikan dan kehilangan lahan perkebunan, akibat iming-iming dan kerjasama bagi hasil yang jelas sangat tidak menguntungkan.

“Pemkab Inhil harus bertanggungjawab menyelamatkan petani, kasihan kalau mereka sampai kehilangan lahan perkebunan dan mata pencaharian mereka. Petani selama ini diiming-imingi pola bagi hasil yang tak jelas atau sama saja petani yang membuatkan kebun perusahaan ini, ini akal penjajah,” katanya.

Anggota DPRD Inhil, HM Yusuf Said mempertanyakan bagaimana proses evaluasi yang telah dilakukan oleh Pemkab Inhil selama ini, terutama terkait persoalan pemberian izin perusahaan. Karena berdasarkan data yang diperoleh, izin lokasi PT Setia Agrindo Lestari (SAL) berada di dua tempat berbeda, yakni di Kecamatan Tempuling dan Gaung.

“Menurut saya, ini ada kesalahan dan terkesan main-main dalam mengeluarkan izin. Jadi, kita minta Pemkab Inhil dapat meninjau ulang izin perusahaan yang ada di Kabupaten Inhil, agar tidak terjadi kesalahan, yang nantinya dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” Pinta Yusuf Said.(dro)

Tembilahan Hulu (detikriau.org) — Sebanyak Sembilan Santriwan/i Taman Pengajian Al-Qur’an (TPQ) Al- Furqan yang berada di Jl. H. Arief, Kampung Baru VI Kecamatan Tembilahan Hulu, Minggu (18/5) yang lalu melaksanakan Khataman Al-Qur’an. Acara yang juga dirangkai dengan peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1435 H/2014 M menghadirkan penceramah Al-Ustadz Effendi, Lc. Acara ini dihadiri para orangtua Santri serta warga yang berdomisili dilingkungan Jl.H.Arief dan warga sekitar.

Menurut Pengasuh TPQ Al-Furqan, Umi Husna, sejak TPQ ini dibentuk pada tahun 1997, telah dilakukan 3 kali Khataman. Pada sa’at ini seluruh Santri yang belajar di TPQ Al-Furqan sebanyak 70 orang, yang dibagi dalam 3 waktu belajar yakni, pagi, sore dan malam hari. Pembagian waktu belajar ini, dikarenakan jumlah guru mengaji hanya 1 orang. Meski dengan segala keterbatasan, namun motivasinya sebagai pengajar sangat kuat. ” yang pastinya sangat menggembirakan antusias santri yang ingin belajar mengaji sangat baik,” Ujarnya

Sementara itu, Ketua TPQ Al-Furqan, Fahrorazi merasa sangat bangga dan terharu, karena menurutnya acara Khataman ini menunjukkan adanya kepedulian dari masyarakat terhadap perkembangan Pendidikan Al-Qur’an. “Hal ini menandakan bahwa pendidikan Al-Qur’an mempunyai nilai yang sangat mendasar bagi perkembangan jiwa dan watak seorang anak dimasa yang akan datang,” sebutnya berpendapat.

Salah satu orang tua Santri, Susi mengungkapkan perasaan sangat bahagia, karena anaknya telah khatam Al-Qur’an. Ia mengatakan bahwa ini merupakan tanggung jawabnya sebagai orangtua, untuk membekali anaknya pendidikan ilmu agama. ilmu agamasangat penting agar seimbang dengan pendidikan formal yang didapat disekolah.

Acara khataman yang berlangsung sederhana dan khidmat ini, selain diisi dengan pembacaan ayat- ayat suci Al-Qur’an oleh para Santri secara bergantian, juga diisi dengan penyerahan Sertifikat Khatam Qur’an kepada para Santri dan diakhiri dengan pembagian telur berkat yang telah dihias sedemikian rupa kepada seluruh undangan yang hadir.(rls)

ARB dan Luhut Panjaitan telah mengerti posisi masing-masing.

Jakarta — Pencalonan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, membuat kader Partai Golkar terpecah. Pengunduran diri Luhut Panjaitan sebagai wakil ketua dewan pertimbangan Partai Golkar, disebut-sebut sebagai isyarat adanya perpecahan di tubuh partai beringin.

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie menanggapi permasalahan ini. Dalam wawancara dengan tvOne, ARB memahami perbedaan pendapat yang sedang terjadi saat ini. Perbedaan pendapat di Partai Golkar menurutnya, sesuatu yang demokratis.

“Berbeda pandangan politik itu biasa. Perbedaan itu sesuatu yang demokratis,” kata Aburizal Bakrie, Rabu, 21 Mei 2014.

Selain itu, ARB memastikan tidak akan memecat kader yang memiliki pandangan politik yang berbeda dengan partai. Namun begitu, mereka yang akan mendukung calon presiden dan wakil presiden yang bukan pilihan partai diminta untuk menanggalkan jabatannya.

“Di dalam peraturan ogranisasi AD/RT tidak ada pemecatan kader yang berbeda pendapat, yang ada harus menanggalkan jabatan,” katanya.

ARB memastikan, bahwa dirinya dan Luhut Panjaitan telah mengerti posisi masing-masing. “Luhut bebas ke sana, tapi harus menaggalkan jabatannya, begitu juga kawan yang lain, tidak ada pemecatan di Golkar. Partai Golkar demokratis,” katanya lagi.

Seperti diketahui, Luhut Panjaitan telah berpamitan kepada Aburizal Bakrie dan memutuskan menjadi pendukung Jokowi. Luhut mundur dari jabatan wantim Partai Golkar sejak jauh-jauh hari, sebelum Golkar memberikan sinyal akan berpartisipasi dengan partai mana pun di pilres 2014.

“Perkawanan antar kami harus tetap terjalin baik tanpa terganggu oleh perbedaan pandangan politik itu. Dan Aburizal Bakrie dapat memaklumi sikap saya itu,” kata Luhut.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung berpendapat, memang kurang pas jika pada saat yang sama Luhut berada di Golkar, namun juga berada dalam tim sukses Jokowi. Menurut Akbar, pernyataan mundur ini memang salah satu solusi terbaik. Menurutnya, Luhut juga bisa optimal menjadi tim sukses Jokowi.

“Saya kira itu baik, kalau memang betul beliau mengundurkan diri agar sikapnya tidak dikait-kaitkan lagi dengan dewan pertimbangan,” katanya.(vivanews)

JAKARTA — Pengamat politik Teguh Yuwono menilai perpecahan yang seolah-olah ditunjukkan oleh Partai Golkar sebagai strategi canggih supaya partai itu bisa tetap ikut berkuasa, siapa pun yang menang dalam Pemilihan Presiden 2014.

“Golkar itu menerapkan politik yang tidak mau diperintah. Mereka maunya ikut memerintah sehingga berbagai cara ditempuh. Sejak lahir Golkar itu sudah menjadi penguasa,” kata Teguh Yuwono dihubungi dari Jakarta, Rabu (21/5)..

Pengajar Universitas Diponegoro Semarang itu mengatakan memang sudah watak Partai Golkar yang tidak akan bisa berada di luar pemerintahan. Karena itu, Partai Golkar berupaya menjadi bagian dari siapa pun yang menang dan selanjutnya memerintah.

Menurut Teguh, bila pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang dalam pemilihan presiden, Partai Golkar pasti akan mendapat jatah menteri karena secara resmi partai tersebut masuk dalam koalisi pendukung pasangan itu.

Sebaliknya, bila pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menang, Partai Golkar juga akan tetap menjadi bagian dari koalisi karena Jusuf Kalla merupakan kader partai itu. Belum lagi gerakan sejumlah kader Partai Golkar yang secara pribadi mendukung Jokowi-JK.

“Karena itu, saya melihat tidak ada perpecahan di Golkar. Justru, dalam tanda kutip, itu merupakan strategi canggih Golkar untuk terus ikut memerintah. Sebagai partai senior di Indonesia, Golkar pasti memikirkan hal itu,” tuturnya.

Karena itu, bukan hal yang mengagetkan juga apabila nanti pasangan Jokowi-JK memenangi pemilihan presiden, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akan mendekati Jokowi dan menyatakan siap mendukung pemerintahan. “Apalagi, ARB sudah sempat mengeluarkan pernyataan siap mendukung Jokowi di parlemen kalau dia memenangi pemilihan presiden,” ujarnya.(republika)