Tembilahan (detikriau.org) – Memeriahkan peringatan hari jadi kabupaten Inhil Ke 49, panitia melaksanakan berbagaimacam bentuk perlombaan. Diantaranya adalah perlombaan tembang lagu dangdut dan lomba kebersihan.

Festival lagu dangdut disamping memeriahkan Milad Inhil juga diselaraskan dengan Festival Bumi Sri gemilang ke 13 tahun 2014 dilaksanakan pada selasa (10/6/2014) malam bertempat dilapangan upacara jalan Gadjah Mada Tembilahan. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba olah suara ini sebanyak 66 peserta yang berasal dari seluruh Kecamatan di Inhil.

Menurut salah seorang panitia pelaksana, Mulyadi, disamping memeriahkan memeriahkan Milad Inhil juga diselaraskan dengan Festival Bumi Sri gemilang ke 13 tahun 2014 juga ditujukan untuk mencari bibit-bibit penyanyi dangdut yang nantinya bisa mewakili Kab Inhil pada ajang yang lebih tinggi lagi seperti ke tingkat Provinsi bahkan ke tingkat Nasional. “Festival lagu dangdut ini kita laksanakan selama dua hari yakni tgl 10 hingga 11 Juni 2014.” Kata Mulyadi

Sedangkat kegiatan lomba Kebersihan diikuti oleh Kantor-kantor, dinas – dinas, dan sekolah-sekolah yang ada d Kota tembilahan. Pada perlombaan ini Panitia Milad ke 49 bagian seksi perlombaan membagi 5 TIM untuk melakukan penilaian.

Menurut selah seorang TIM Penilai, heri gunawan bahwa kategori Penilaian terdiri dari, antara lain; kebersihan halaman, kebersihan drainase, WC, Pohon pelindung, Sanitasi serta wadah penampungan sampah.

TIM Penilai terdiri dari pegawai Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pertambangan dan energy (Distamben), Dinas Kehutanan (Dishut) dan Bappeda. “peringkat penilaian dikategorikan kedalam prestasi, Sangat baik, Baik dan Jelek”. Sampaikan heri. (dro/adv pemkab inhil)

SBY menyesalkan bocornya surat DKP terhadap Prabowo

detikriau.org – Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, memastikan bahwa dokumen yang bersifat rahasia hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira terhadap Letnan Jenderal Prabowo Subianto adalah asli. Julian mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mengetahui soal bocornya surat DKP tersebut.

“Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa benar Kepres 62/1998 tersebut dikeluarkan oleh Presiden BJ Habibie,” kata Julian di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2014.

Julian menegaskan, dalam dokumen rahasia itu menyatakan bahwa Prabowo Subianto diberhentikan dengan hormat dari dinas militer, dan memperoleh hak pensiun.

Dalam dokumen itu memang tercantum tandatangan SBY sebagai salah satu petinggi TNI Angkatan Darat. SBY membubuhkan tandatangannya dalam dokumen itu, karena keputusan presiden itu merujuk pada surat Menhankam/Pangab kala itu.

Sementara itu, SBY kata Julian, menyayangkan bocornya dokumen itu. Meski sifat surat itu tidak selalu rahasia, tapi seharusnya masalah ini menjadi perhatian bagi institusi TNI.

“Kalau itu beredar secara luas di masyarakat kan tidak pada tempatnya juga. Dan ini yang patut disesalkan dan menjadi perhatian di dalam institusi,  khususnya TNI kita,” lanjutnya.

Menurut Julian, saat ini TNI sedang melakukan investigasi internal untuk mencari tahu siapa yang membocorkan surat rahasia itu. Namun Julian menyatakan, Presiden SBY tidak akan ikut campur dalam masalah ini. “Saya kira telah disikapi ya di bawah koordinator Kemenkopolhukam,” ujarnya.

sumber: vivanews.com

Tembilahan (detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo beserta rombongan Tim Penggerak PKK Inhil menghadiri acara peringatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-42 Tahun 2014 Tingkat Provinsi Riau yang dilaksanakan di lapangan bola Desa buluh Rampai Kecamatan Siberida kabupaten Inhu. Turut hadir dalam acara tersebut pejabat tingkat Provinsi diantaranya Sekda Provinsi Riau, H. Zaini Ismail beserta Kepala Badan BPM BANGDES Provinsi Riau H. Daswanto.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan BPM BANGDES Prov.Riau H. Daswanto,S.IP,M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa dasar Pelaksanaan Kegiatan ini didasarkan dalam peraturan Republik Indonesia bahwa Pedoman bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)XI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-42 Tahun 2014 Tingkat Provinsi Riau Di Kab.Inhu.

“tujuan pelaksaan Kegiatan ini untuk membangkitkan dan membangun kembali semangat gotong royong dalam masyarakat sebagai upaya penguatan integritas sosial menuju masyarakat Mandiri dan sejahtera” ungkapnya.

Sedangkan Sekda Provinsi.Riau, Drs.H.Zaini Ismail ,Msi dalam sambutannya mengatakan bahwa makna yg sangat Kuat dalam bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)XI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-42 Tahun 2014 Tingkat Provinsi Riau Di Kab.Inhu merupakan upaya untuk lebih menggelirakan semangat gotong royong untuk aktif di masyarakat dalam pembangunan yang dijadikan gerakan nasional yang didasari oleh Tiga pertimbangan utama, diantaranya, Memperkuat integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat pada stiap komunikasi lokal agar tercipta keharmonisan kehidupan bersama yang akan bermuara pada penguatan persatuan Bangsa fan Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian meningkatkan kepedulian peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang berdasarkan semangat gotong royong dan keswadayaaan sebagai sistem sosial budaya yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat kita agara masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam melaksanakanya, memanfaatkan dan melestarikan hasil pembangunan.

“Termasuk untuk menguatkan pemberdayaan masyarakat agar mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri.” Kata Sekda

dalam bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)XI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-42 Tahun 2014 Tingkat Provinsi Riau Di Kab Inhu ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan gotong royong dan keswadayaan dalam pelaksaaan berbagai program pembanguanan termasuk dalam 10 Program PKK, tandas Sekdaprov
Usai kegiatan, Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo memberikan pernyataan sambutan baik atas kegiatan serupa ini. Tujuan kegiatan ini tentunya sebagai sebuah upaya untuk dapat kembali mengaktualisasikan nilai-nilai gotong royong. Gotong royong sejak dulu menjadi sikap dasar Bangsa Indonesia. Kita bisa merdeka dan maju seperti saat ini semuanya adalah buah dari gotong royong.

“Nilai ini yang sudah mulai terkikis dan sebagai pemerintah sudah menjadi kewajiban agar dapat kembali menimbulkan nilai-nilai gotong royong ditengah-tengah masyarakat,” Kata Wabup

Wabup juga berpesan kepada masyarakat Inhil agar terus mengejar berbagai program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah program jumat bersih. Wabup meminta kepada minta camat dan lurah diseluruh Inhil untuk berupaya dengan segala upaya agar dapat menggerakkan kembali nilai-nilai gotong royong didaerahnya masing-masing. (rul/adv pemkab inhil)

Jakarta – Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo mengkritik desakan beberapa pihak yang ingin membubarkan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Sebab, wacana pembubaran Babinsa sama seperti dengan cara komunis untuk bangkit.

“Kelompok ‘merah’ yang terdiri dari koalisi PDIP, NasDem, PKB dan Hanura menyarankan agar Babinsa dibekukan sementara. Kita harus cermat dan waspada. Saya teringat dengan makalah Ketua PKI DN Aidit yang diberi judul laporan singkat tahun 1964 tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani di Jawa Barat,” ujar Suryo Prabowo, di Jakarta, Senin (9/6/2014).

Dia menilai ini semacam pola yang secara sistematis ingin menjauhkan TNI dari rakyat. Padahal TNI dan rakyat tidak bisa dipisahkan.

“Sayangnya petinggi TNI terutama AD mudah tergoda iming-iming kekuasaan. Di jajaran TNI sudah tahu, media juga pernah memuat bahwa Hendropriyono Cs beberapa bulan lalu menggalang beberapa pejabat puncak TNI AD untuk berpolitik praktis mendukung kelompok ‘merah’ tersebut,” jelasnya.

Menurut dia, manuver politik mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono sudah bisa dibaca oleh beberapa pihak khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sehingga itulah alasan SBY pernah menyampaikan agar tim pemenangan kandidat capres tidak menggunakan TNI.

“Itulah mengapa SBY menekankan perwira tinggi TNI AD agar tetap netral. Sadar langkahnya terbaca presiden, mereka cepat lakukan preemtive strike, atau mendahului melakukan serangan politis kepada koalisi merah putih tentang pelibatan Babinsa,” ungkap.

Desakan agar Babinsa dibubarkan muncul dari kubu Jokowi-JK sebagai reaksi terhadap ditemukannya oknum Babinsa yang meminta warga memilih capres tertentu.

“Ini strategi sangat licik yang akan mengunci Probowo. Jika Probowo menang nanti diklaim atas bantuan TNI melalui Babinsa. Jadi ada alasan bikin rusuh. Kalau sudah rusuh TNI/Polri bisa ambil tindakan, lantas dituding TNI tidak netral karena mendukung nomer 1. Tujuan akhir kelompok ini nanti mencabut TAP MPRS No.XXV/1966 & UU 27/1999 tentang larangan komunisme,” bebernya.

Sebaliknya, Suryo menganjurkan daripada berpolitik busuk yang dapat merusak hubungan TNI dan rakyat, lebih baik sesama capres beradu visi, misi atau program.

“Sesama jenderal satu ilmu, satu buku dan satu guru. Jadi mudah sekali membaca strateginya. Makanya Prabowo lebih fokus pada visi, misi dan program kerja pro rakyat. Dituduh borjuis rapopo, yang penting kebijakannya populis. Lagi pula borjuis itukan istilah yang biasa digunakan komunis,” ujarnya
Sumber: inilah.com

“Intinya adalah contoh keteladanan dari semua pemimpin.”

Jakarta – Calon presiden Prabowo Subianto mengatakan perangkat untuk menegakkan keberagaman sudah cukup dan sangat jelas. Hukum yang ada dan UUD 1945 sudah ada. Keberagaman adalah harga mati pasangan tersebut.

Prabowo mengatakan sudah menjalankan prinsip keberagaman itu. Dia mencontohan pada pemilihan kepala daerah Jakarta 2012. Sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo adalah orang yang mengajukan kadernya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai wakil gubernur.

Menurut dia, waktu mengajukan Ahok banyak kecaman, banyak protes, karena Ahok berasal dari minoritas.

“Tapi semua tahu, saya keras mempertahankan, saya mengambil sikap dan tentu itu diketahui oleh umum,” kata Prabowo dalam debat kandidat capres-cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin malam, 9 Juni 2014.

Prabowo berjanji, jika dipercaya oleh rakyat memimpin negeri ini, akan terus menjaga komitmen untuk menegakkan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut dia, keberagaman bisa ditegakkan dengan memberikan contoh keteladanan dari pemimpin.

“Intinya adalah contoh keteladanan dari semua pemimpin. Kami dalam kegiatan sehari-hari terus menerus menjalankan Bhineka dan menjaga itu. Jadi, kerangka hukumnya sudah bagus tinggal penegakan hukumnya yang perlu diperbaiki,” jelasnya.

“Perantinya sudah bagus, tinggal dijalankan. Kami tidak main-main dengan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Prabowo.

Sementara itu, Joko Widodo mengatakan Bhineka Tunggal Ika adalah harga mati dan harus dijalankan.

“Bhineka kergamanan sudah final, kami sudah tidak mau mengungkit-ngungkit itu lagi. Saya tidak mau bicara itu lagi. Banyak contoh, tapi menurut saya sudah final. Yang penting dilaksanakan,” tegas Jokowi.

Sumber: vivanews.com

detikriau.org – Isu pelanggaran HAM terus dimanfaatkan untuk menjatuhkan kredibilitas capres Prabowo Subianto. Kata Prabowo, saya adalah abdi negara yang membela kedaulatan.

Pernyataan tegas ini disampaikannya ketika menjawab singgungan yang dilontarkan cawapres Jusuf Kala dalam debat kandidat di gedung balai Sarbini, Jakarta sebagaimana disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi nasional, senin (9/6/2014)

Menurut Prabowo, hak asasi adalah hak manusia untuk hidup. Untuk menjamin hak itu, pemerintah wajib melindunginya sebagaimana dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945.

“Saya adalah abdi negara yang membela kedaulatan, menjaga hak-hak asasi manusia. Mencegah kelompok-kelompok radikal, kelompok yang mengancam orang-orang yang tidak bersalah. Jadi, manakala kita menghadapi kelompok-kelompok yang merakit bom, yang menginginkan huru hara, ya mereka ini ancaman terhadap hak-hak asasi manusia. Karena itu, kewajiban seorang prajurit untuk melindungi segenap tumpah darah dari ancaman-ancaman tersebut. Yang memberi dan melakukan penilaian atas kinerja prajurit adalah atasan” ujar Prabowo.

Dengan sedikit menghela napas, Prabowo mengaku mengerti arah pertanyaan yang dilontarkan JK. “pak JK menilai saya tidak mungkin bisa menjaga HAM, karena saya disebut pelanggar HAM. Arah pertanyaan Bapak kan seperti itu? Tapi Bapak tidak mengerti. orang seperti saya ini sering berada di tempat-tempat yang berbahaya demi kehidupan rakyat Indonesia,” Tegas Prabowo

Menurut Prabowo, ia sudah bertanggungjawab kepada atasan, jika mau tau juga, ia mempersilahkan JK untuk mempertanyakan kepada atasannya waktu itu. (dro)