detikriau.org – Membangun ekonomi versi Jokowi harus difokuskan pada pelaku ekonomi kecil seperti dengan melakukan pembenahan pasar tradisional dengan baik dan memberikan ruang bagi PKL untuk berjualan.

Penerapan system ini kata Jokowi sudah ia jalankan dan buktikan. Pembangunan saat membangun pasar tradisonal waktu menjadi Walikota Solo dan dilanjutkan saat menjadi Gubernur DKI. Hal ini penting karena pasar tradisional adalah tempat produk petani dijual, tempat hasil tangkapan nelayan dijual dan tempat pedagang tempe menjual produknya.

Jika yang kecil ini diurus dengan baik tetapi dengan manajemen lapangan yang benar, menurut Jokowi bukan hanya akan dan bukan hanya rencana dan bukan hanya sebuah wacana diawang-awang tetapi harus dibuktikan. Mereka mebutuhkan bukti bahwa kita memang melakukan untuk mereka.

“Jadi Jika ruang itu diberikan pada pedagang dengan baik, pasar bersih, tidak boleh pasar becek, harus ada tempat parkir, diberikan zoning, basah, kering, buah dan sayur. Saya kira produk petani akan terus menerus mendapatkan penghargaan dan mereka akan memiliki nilai tambah yang baik karena bisa langsung menjual kepada konsumen.” Ujar Jokowi

Termasuk juga PKL, karena pkl ini termasuk ekonomi mikro kita tetapi hampir disemua kota tidak ada planning yang baik yang memberikan ruang kepada pkl untuk berjualan. Oleh sebab itu PKL selalu terusir. “Dalam rencana kedepan, semua kota harus memberikan ruang sebesar-besarnya kepada pkl untuk berjualan.” Janji Jokowi

Menjawab pertanyaan moderator mengenai Hutang luar negri, Jokowi menyatakan bisa diselesaikan secara bertahap asal ada penghematan di APBN dan mengurungi kebocoran dan penyimpangi dengan cara membangun system melalui e-budgeting, e-audit, e-purchasing, “ini bisa menyelesaikan persoalan hingga APBN bisa efektif dan efisien untuk melunasi hutang.” Tandas Jokowi mengakhiri waktu 3 menitnya. (dro)

detikriau.org – Ekonomi kerakyatakan adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang didasarkan pada UUD 45 pasal 33 yakni ekonomi yang didasarkan azas kekeluargaan dan sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai pemerintah.

Penegasan ini disampaikan calon presiden no 1, Prabowo Subianto dalam debat capres dengan capres no urut 2, joko Widodo, minggu (15/6/2014)
Menurut Prabowo, Intinya, ekonomi harus ditujukan pada penguatan dan pemberdayaan kekuatan rakyat. Tidak hanya pertumbuhan, pemerintah juga harus menjamin kondisi keselamatan dan perlindungan terhadap golongan rakyat tertinggal yang kurang mampu mengikuti persaingan abad 21

“Ini bedanya dengan sistem ekonomi barat atau neo liberal. Kadang-kadang Pemerintah hanya bertindak sebagai wakil. Kita tidak, pemerintah harus turun tangan, harus jadi pelopor, harus membela rakyat, tidak membiarkan kemiskinan dan tidak membiarkan yang lemah bersaing dengan yang kuat,” Sampaikan Prabowo

Untuk kebijakan investasi, Prabowo menyatakan bahwa kebijakan investasinya bersama Hatta adalah kebijakan investasi terbuka. Mendukung investasi asing tetapi tidak mematikan ekonomi rakyat. Harus memperkuat koperasi, ukm dan untuk itu harus mengalirkan dana yang lebih, massif dan tidak tanggung-tanggung untuk meningkatkan ekonomi rakyat.

Kata prabowo, sistem ini juga sudah dirintis pemerintahan SBY dengan banyak program seperti KUR, PNPM dan dana bergulir. Contohnya Dana bergulir, dengan hanya sebesar 5 T bisa menghidupkan 12 juta orang. Bagaimana kalau ditingkatkan 4 kali lipat? 20 T artinya akan ada sebanyak 48 juta masyarakat Indonesia bisa dapat kehidupan

“artinya kita tidak anti investasi asing. Silahkan masuk ke Indonesia tapi bawa uang. Jangan masuk Indonesia tetapi gunakan uang Indoensia. Ini bukan investasi asing namanya. Silahkan masuk bawa uang dan silahkan anda jadi kaya dari Indonesia. Kita tidak keberatan. Namun intinya ekopnomi untuk rakyat,” Tegas Prabowo. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Puncak peringatan Milad ke-49 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2014 dimeriahkan dengan pelaksanaan malam resepsi di Lapangan Upacara Jalan Gajah Mada Tembilahan, Sabtu (14/6/14).

Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya ini, mengusung tema “Dengan spirit baru Inhil, mari kita selaraskan pembangunan di segala bidang, menuju kabupaten yang maju, bermartabat dan bermarwah”.

Tampak hadir saat itu, Wakil Bupati, H Rosman Malomo, Ketua dan Anggota DPRD, Unsur Muspida, perwakilan Pemprov Riau, Sekda dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil, budayawan dan insan seni perwakilan Singapura, DKI Jakarta, Loksemawe NAD, Sumbar, Pekanbaru, Dumai dan Inhil, serta Paguyuban, Parpol, organisasi, Ketua TP PKK, Dharma Wanita Persatuan dan ratusan masyarakat Kota Tembilahan dan sekitarnya.

Bupati Inhil, HM Wardan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Purna Bhakti Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang selama ini telah mengabdi untuk pembangunan dan kemajuan Kabupaten Inhil, sehingga bisa mencapai keberhasilan seperti saat sekarang ini.

“Tugas kita ke depan adalah melanjutkan cita-cita pendiri Inhil, dengan saling bekerjasama serta meningkatkan persatuan dan kesatuan, menuju kabupaten yang lebih maju, bermartabat dan bermarwah,” ujar Bupati.

Sementara itu, Ketua Panitia Milad Inhil tahun 2014, H Dianto Mampanini menjelaskan bahwa berbagai kegiatan yang dilaksanakan sempena Milad Inhil ini bertujuan untuk meningkatkan silaturrahmi, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam membangun Inhil ke depan.

“Kegiatan dalam rangka Milad Inhil ini kita mulai dengan gerak jalan jantung sehat, serta diisi dengan berbagai lomba dan pertandingan olahraga, bhakti sosial dan Festival Bumi Sri Gemilang ke-13. Selain itu, nanti juga akan kita laksanakan istighosah dan do’a bersama,” terangnya.

Pada kesempatan itu, juga diserahkan penghargaan Gemilang Award oleh Bupati Inhil, HM Wardan kepada sejumlah masyarakat Inhil yang dinilai berhasil dan sukses dalam mendukung program dan pembangunan di Bumi Sri Gemilang.

Kemudian, juge dilakukan penyerahan cenderamata kepada sanggar seni yang ikut serta dalam memeriahkan Milad Inhil dan sebagai peserta Pagelaran Seni Serumpun setiap tahunnya di Kabupaten Inhil. (adv/humas)

Jakarta – Calon Presiden Joko Widodo belakangan menawarkan ide Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Duplikasi ide yang selama ini berjalan di DKI Jakarta. Bagaimana implementasi ide KIS dan KIP di lapangan?

Pekan ini, Joko resmi mewacanakan dua program yang selama ini telah berjalan di Jakarta. Program yang berbasis kartu ini tampaknya akan menjadi andalan kampanye Joko. Ia juga mengklaim, program KIS tidak bertentangan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Bertentangan bagaimana? Nggak. BPJS lembaganya, sistemnya yang ini (Kartu Indonesia Sehat), yang kita bangun,” ujar Joko di Jawa Barat, Kamis (12/6/2014).

Meski tidak terperinci menjelaskan implementasi di lapangan atas ide KIS ini, Joko menegaskan antara BPJS dan KIS harus berjalan beriringan. Ia mengaku, ide KIS ini tidak jauh berbeda dengan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang telah berjalan di Provinsi DKI Jakarta. Hanya saja Joko menekankan KIS akan mengalami perbaikan. “Bisa buat Puskemas, rumah sakit, mau operasi, bisa,” kata Joko.

Sedangkan program KIP, Joko menjelaskan, program tersebut merupakan komplementer terhadap program pendidikan gratis 12 tahun yang selama ini sudah berjalan. Sama dengan KJP, dalam pandangan Joko, KIP ini berisi dana yang dapat dimanfaatkan untuk membeli kelengkapan sekolah seperti buku dan sepatu.

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati ketika diminta pendapat atas ide KIS yang digulirkan Joko mempertanyakan tentang pembiayaan program tersebut. “Itu program yang disupport oleh pemda atau bagaimana?,” tanya Okky.

Ia menduga, bisa saja Joko belum membaca UU BPJS. Kemungkinan lainnya, kata Okky, Joko telah membaca UU BPJS dengan membaca rentang waktu sekitar 1,5 tahun hingga 2016 dengan menggenjot Pemda untuk membayar iuran. “Kalau mekanisme lewat pemda, tentu bertentangan dengan UU BPJS,” ingat Okky.

Menurut anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta ini ide KIS tentu bertentangan dengan BPJS Kesehatan. Menurut Okky, merujuk UU BPJS, pada 2016 tidak ada lagi jaminan sosial kesehatan yang dibiayai Pemda.

“Nanti 2016 tidak boleh lagi Pemda yang biayai warganya sebagai Peserta Bantuan Iuran (PBI). Karena 2016 sesuai dengan konstitusi, bahwa semua warga negara ditanggung oleh negara,” tambah Okky.

Sementara terpisah, salah satu guru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta Ahmad Surendy mengeluhkan mekanisme Kartu Jakarta Pintar (KJP), program andalan Joko yang dalam praktiknya di lapangan cukup berbelit. “Dalam praktiknya banyak salah sasaran. Petunjuk Teknisnya tidak jelas. Alur juga bisa dibelokkan,” cetus dia saat dihubungi INILAHCOM.

Keluhan tersebut linier dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkapkan sebesar Rp500 miliar dana KJP tidak tepat sasaran. Pada 2013, ICW mencatat dari total 405.000 penerima KJP, sebanyak 19,4 persen ternyata meleset.

Ide Joko Care menggulirkan KIS maupun KIP dengan merujuk KJP maupun KJS tentu cukup ambisius. Namun bila ditelisik lebih dalam, ide ini justru bertabrakan dengan BPJS Kesehatan yang telah berjalan.

Di samping itu, ide Joko Care ini tentu dipertanyakan, terlebih bila melihat ide serupa yang terjadi di DKI justru bermasalah di lapangan. Jika demikian, apa yang segar dari ide Joko Care ini, selain untuk pencitraan semata?

Sumber: inilah.com

Tembilahan (detikriau.org) – DPRD Inhil melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Milad kabupaten Indragiri Hilir ke 49. Kegiatan yang dilaksanakan diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan ini juga dihadiri oleh para Wakil Ketua DPRD Inhil, H Dani M Nursalam, Jubair Malomo dan Muslimin, Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo, Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM, unsur Muspida, pejabat Pemkab Inhil serta para tokoh agama dan masyarakat Inhil. Sabtu (14/6/2014)

Ketua DPRD Inhil, H Raus Walid dalam sambutannya, memaparkan tentang perjuangan yang telah dilakukan para pendiri untuk mewujudkan pendirian Inhil. Maka patutlah apa yang sudah mereka perjuangkan itu dikenang dan disyukuri dengan mengisi dengan membangun dan mewujudkan inhil lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.

Peringatan Milad tahun 2014 ini kata Raus Walid akan sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, karena disejalankan dengan perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-44 tingkat Kabupaten Inhil dan sekaligus tuan rumah MTQ ke-33 tingkat Provinsi Riau.

“Untuk itu, kami mengajak seluruh pihak terkait terutama masyarakat, agar turut bersama-sama dan mendukung kesuksesan perhelatan religius tersebut, sehingga sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi,” terangnya.

Bupati Inhil, HM Wardan mengajak semua kalangan masyarakat Inhil untuk meneladani apa yang telah dilakukan para pejuang dalam mewujudkan pendirian Kabupaten Indragiri Hilir.

“Marilah kita semua mengingatkan jasa dan perjuangan para pejuang dan pendiri Kabupaten Inhil,” ungkap Bupati Inhil, HM Wardan sambil mengajak para hadirin menghadiahkan bacaan Al Fatihah bagi pendiri Inhil.

Bupati meminta agar semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama menjalin sinergi dalam membangun Kabupaten Inhil yang lebih maju, bermartabat dan bermarwah.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Gabungan Satuan Polisi Pamong Peraja (Satpol PP), Disperindag dan Dishubkominfo Inhil akhirnya harus membongkar paksa puluhan lapak-lapak Pedagang Kaki Lima yang membandel setelah diberi peringatan sebelumnya, operasi pembongkaran paksa ini dilakukan mulai dari Jalan Baharudin Yusuf, M Boya dan Juga Kapten Mukhtar Tembilahan.

“Yang jelas kita sudah melakukan sesuai SOP agar tidak menyalah pada saat pembongkaran. kita sudah berikan batas waktu kepada PKL untuk membongkar lapak milik mereka, namun mereka tidak mengindahkan” ujar Kakan Satpol PP Inhil TM Syaifullah melalui Kasi Penyuluhan dan Penegakan Hukum Hadi Rahman. Jum’at (13/6/14).

Meski jelas sudah melewati batasan waktu, sebagian pedagang masih saja ada yang mengungkapkan perasaan kecewa dengan sikap yang dilakukan satpol PP. mereka menilai satpol pp arogan dan terkesan pilih kasih.

“Memang mereka sudah beri waktu kepada kita untuk membongkar, bagaimana mau membongkar kalau suami saya sedang sakit,” sebutnya

Tidak hanya itu saja, pedagang martabak yang berada dijalan baharudin yusuf ini juga mengatakan kalau Satpol PP Inhil terkesan memilih-milih dalam menertipkan lapak.

“Rumah makan Mbak itu kenapa tidak dibongkar, dan kenapa punya saya harus dibongkar,” sebutnya kecewa.

Sambungnya lagi”Kita ini sama-sama cari makan, liat saja kalau punya saya dibongkar dan punya dia (rumah makan mbak, red) tidak dibongkar,” ancamnya.

Tidak hanya itu saja, pedagang buah-buahan juga mengeluh dengan sikap yang di tunjukkan oleh Satpol PP Inhil saat menertipkan lapak PKL yang ada di M Boya Tembilahan.

“Kita bisa bongkar sendiri, jangan seperti ini,” sebut pedagang buah-buahan tersebut dengan nada tinggi.(ahmad tarmizi)