“Soal Kapal Tenggelam, Malaysia Hina Indonesia”

Ada dugaan kapal pengangkut TKI ilegal itu sengaja ditenggelamkan.

256558_pencarian-korban-kapal-tenggelam-oleh-malaysia_663_382detikriau.org – Mahasiswa di Aceh meminta Presiden SBY bersikap tegas soal kasus kapal Tenaga Kerja Indonesia yang karam di perairan Malaysia. Kapal tersebut diduga sengaja ditenggelamkan oleh petugas Bea Cuka Malaysia.

Para mahasiswa meminta pemerintah segera membentuk tim untuk mencari fakta. Jika benar kapal TKI yang membawa warga Aceh tersebut memang sengaja dikaramkan, mahasiswa meminta Presiden menarik Duta Besar (Dubes) Indonesia dari negeri Jiran itu.

“Jika benar mereka (Malaysia) telah membunuh para TKI, ini penghinaan terhadap Indonesia. Malaysia sudah terlalu sering menginjak harkat dan martabat bangsa ini,” ujar Firdaus Noezula, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, Aceh, kepada VIVAnews, Kamis, 26 Juni 2014.

Menurutnya, pemerintah Indonesia harus berani mengambil sikap tegas terkait seringnya negeri tetangga itu bertingkah semena-semena terhadap Indonesia. Seperti klai mereka terkait tarian Reok Ponorogo, hingga rencana membangun mercusuar di wilayah Indonesia.

“Kalau berani putuskan saja hubungan diplomasi dengan Malaysia. Tarik duta besar Indonesia, ini kan penghinaan,” kata dia.

Bakar bendera

Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Gayo, Selasa lalu, menginjak dan membakar bendera milik Malayisa, saat melakukan aksi di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan marah terhdap Malaysia yang dianggapmdengan sengaja menabrak dan menembaki kapal TKI Indonesia.

Mereka juga menyayangkan sikap aprat penegak hukum Malaysia yang meminta uang sebesar 300 RM kepada para TKI yang menumpang di kapal nahas itu. “Tindakan aparat Malaysia tersebut tidak mencerminkan sebagai petugas hukum tetapi lebih mirip bajak laut,” kata Bardan, Koordinator Aksi.

Sama halnya dengan para mahasiwa, para pemuda ini juga meminta pemerintah dengan tegas mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Kemudian Pemerintah Indonesia harus berani memutuskan hubungan diplomastik dengan Malaysia, jika dugaan ini benar-benar terbukti.

Marak calo

Sementara itu, Pemerintah Aceh meminta warga tidak mudah percaya dengan para calo untuk pemulangan para korban. Informasi resmi akan terus disampaikan pemerintah Aceh melalui Posko Informasi dan Pengaduan Korban.

“Soal keberadaan korban dan informasi pemulangan, masyarakat terutama keluarga korban tidak terpengaruh dengan para calo. Informasi yang jelas akan terus dirilis oleh Pemerintah Aceh,” ujar Murthalamuddin kepada VIVAnews, siang tadi.

Menurutnya, hinga hari ini, Selasa, 24 Juni 2014, posko informasi dan pengaduan korban kapal tenggelam Pemerintah Aceh masih terus menerima laporan. Laporan yang masuk baik dari korban yang ditahan Malaysia, maupun keluarga korban yang berada di Aceh.

“Malah ada korban yang saat kejadian berada dalam kapal musibah itu. Ia langsung menelepon keluarganya. Keluarganya menyampaikan kepada kami. Intinya masyarakat terutama keluarga korban jangan percaya pada calo yang mengaku-ngaku bisa mengurus pemulangan korban,” katanya.

Kata dia, Pemerintah Aceh terus berupaya mendesak Pemerintah Pusat untuk membentuk tim pencari fakta mengungkap kasus tenggelamnya kapal pengangkut WNI asal Aceh tersebut. Pemerintah pusat harus segera melakukan upaya diplomatik untuk membebaskan korban selamat.

sumber: viva.co.id




Sekda Buka Kegiatan Sosialisasi BPJS

Foto: Way, humas pemkab Inhil
Foto: Way, humas pemkab Inhil

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil yang diwakili Sekda H. Alimuddin RM membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 yang berlangsung di Aula Dispenda Kab.Inhil jalan Hang Tuah Tembilahan. Rabu ,26 Juni 2014

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu, dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial, BPJS Ketenagakerjaan yang dulu bernama PT.Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011, BPJS menggantikan sejumlah Lembaga Jaminan Sosial yang ada di Indonesia, yaitu Lembaga Asuransi Jaminan Kesehatan PT. Askes, dan Lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PT. Jamsostek.

Transformasi PT. Askes dan PT. Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada 1 Januari 2014, PT. Askes menjadi BPJS kesehatan, selanjutnya pada 1 Juli 2015 giliran PT. Jamsostek yang akan menjadi BPJS.

”Perubahan ini tentunya membutuhkan proses perkenalan untuk memberi pemahaman lebih jauh tentang BPJS.”Kata Bupati
Oleh karenanya, atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Bupati sangat menyambut baik diadakannya sosialisasi ini, dengan harapan semua PNS akan mengerti dan memiliki pemahaman yang sama tentang BPJS Ketenagakerjaan. Disamping itu masyarakat terutama PNS dan Tenaga Kerja lainnya juga membutuhkan informasi yang pasti tentang teknis pelaksanaan BPJS.

Dijelaskan Bupati kembali, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial, ada hal-hal yang perlu kita cermati terutama sekali pada Bab II Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Presiden ini mengatur tentang kriteria pekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara serta kewajiban mengikuti program jaminan sosial secara bertahap paling lambat tanggal 1 juli 2015.

Dalam hal penganggaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) tahun 2015 untuk PNS dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah akan dianggarkan setelah menerima Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015.

”Oleh sebab itu saya berharap kepada Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pembantu Tembilahan agar dapat berkoordinasi sebaik-baiknya dengan Dinas terkait, baik masalah pemotongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian maupun masalah manfaatnya, supaya kerjasama ini dapat berjalan dengan baik sesuai amanah Undang-undang dan kepada peserta sosialisasi, saya harapkan agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya,” Pesan Bupati. (adv Pemkab Inhil)




Bupati Taja Do’a Bersama di Kediaman

Bupati Inhil H.M.Wardan menyampaikan sambutan dalam kegiatan menyambut bulan ramadhan dikediamannya. Foto: Agustan, Humas Pemkab Inhil
Bupati Inhil H.M.Wardan menyampaikan sambutan dalam kegiatan menyambut bulan ramadhan dikediamannya. Foto: Agustan, Humas Pemkab Inhil

Tembilahan (detikriau.org) – Di rumah Dinas, Bupati Inhil laksanakan Do’a bersama sempena tibanya bulan suci ramadhan. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPRD, Unsur Muspida, dan Para Kepala Dinas, Kaban, Kabag di lingkungan PEMKAB Inhil serta masyarakat yang ada di sekitar kediaman Bupati Inhil. kamis, (25/6/2014)

Acara yang di awali dengan makan malam bersama dilanjutkan dengan ceramah dan saling bersalaman dengan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Usur Muspida oleh seluruh undangan dan masyarakat yang hadir.

Dalam sambutannya Bupati inhil mengatakan dalam rangka menyambut Bulan suci ramadhan atas nama pemerintah ia mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran semua masyarakat.

Menurut Bupati kegiatan ini dilaksankan dengan tujuan untuk menyampaikan permohonan Maaf kepada seluruh masyarakat Inhil Khususnya Kota Tembilahan menjelang tibanya bulan suci Ramadan.

Bupati menambahkan tidak lupa juga mengucapkan kepada seluruh masyarakat yang telah membantu dan turut mensukseskan beberapa kegiatan yang sudah di laksanakan, diantaranya Peringatan Milad Inhil ke 49, Pelaksanaan MTQ ke-44 Tingkat Kabupaten. Kedepan di harapkan partisipasi dari seluruh masyarakat dalam pelaksanaan MTQ tingkat Propinsi yang Kab.Inhil di tunjuk sebagai Tuan Rumah. Terakhir beliau berpesan dalam rangka memasuki bulan suci ramadhan berharap dapat menjalankan Ibadah Puasa dengan Baik.

Pada acara ini menghadirkan Penceramah Al-Ustadz Habib Fahri Jamalul Lail. Dalam tausiahnya sang ustadz mengatakan bahwa dalam menjalankan ibadah puasa ramadhan kita harus dalam keadaan suci. Maka, dari itu kita sebagai umat manusia harus saling memaafkan di antara kita selain taubat kepada Allah SWT.
“Di samping semua itu, bulan suci Ramadhan ini juga mengajari kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan,” Wejang sang ustadz.(adv pemkab inhil)




Demokrat: Karena Ruhut, SBY Dituduh Main Dua Kaki

Partai tengah mempersiapkan sanksi untuk Ruhut

225037_ruhut-mundur-jadi-ketua-komisi-3_663_382Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan partainya telah mempersiapkan sanksi untuk Ruhut Sitompul. Ruhut dianggap Max memanipulasi nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

“Akibat manuver Ruhut, SBY dituduh melakukan politik dua kaki. Itu sangat menyakitkan kami sebagai kader partai,” kata Max ketika dihubungi VIVAnews, Kamis 26 Juni 2014.

Menurut Max partainya memiliki prosedur untuk menjatuhkan saksi terhadap kader-kadernya, yakni melalui dewan kehormatan. Namun, menurut Max, Demokrat tidak akan seperti Partai Golongan Karya yang memecat kadernya karena mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Max dukungan yang dideklarasikan Ruhut adalah hak pribadinya. Max mengatakan saat ini Demokrat secara organisasioal memang mengambil sikap netral dalam pemilihan presiden 9 Juli 2014.

“Namun sebagian besar memang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa,” ungkapnya.

Partai Demokrat telah menggeser Ruhut dari Komisi Hukum DPR, Selasa 24 Juni 2014. Ruhut kini ditempatkan di Komisi Perdagangan. Dia dirotasi karena dianggap mencemarkan nama baik SBY.

Langkah Ruhut mendukung Joko-Kalla, menurut Demokrat, bukan alasan di balik keputusan menggeser politisi kelahiran Medan itu. Yang jadi masalah, Ruhut kerap menyebut SBY dalam menjelaskan motifnya mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

sumber: viva.co.id




Agussalim:Tidak Dukung Prabowo-Hatta, Recall dan Pemecatan Menjadi Sanksi

IMG-20140625-06666Tembilahan (detikriau.org) – Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kabupaten Indragiri Hilir, H Agussalim menyampaikan peringatan keras kepada seluruh kader dan pengurus yang kedapatan mengingkari amanat partai untuk memberikan dukungan bagi pemenangan pasangan Prabowo Hatta.

Penegasan ini disampaikannya dalam kesempatan pemberian kata sambutan dalam kegiatan deklarasi dan konsolidasi tim merah putih “Prabowo-Hatta” Inhil bertempat dihalaman kantor DPD II Partai Golkar, rabu (25/6/2014) malam

Menurut Agussalim, untuk pilpres, ancaman yang ia sampaikan ini tidak akan main-main. Ia menegaskan bahwa pada Pilkada dan Pileg yang lalu, memang ada beberapa kader dan pengurus yang tidak mematuhi amanat partai.

“Cukup sudah batas kesabaran saya. Jika kedapatan, kita akan “recall” dan diberhentikan dari kepengurusan partai.”Lontarkannya dengan nada tegas

Apa yang dilakukan hari ini bukanlah sebuah pekerjaan gampang. Pemilu kali ini adalah untuk memilih pemimpin Bangsa Indonesia. Dengan peliknya masalah yang dihadapi bangsa saat ini menurut Agussalim tidak mungkin bisa diselesaikan hanya dengan melakukan blusukan ke tanggul-tanggul dan pasar. Tetapi harus dengan kemauan kuat dan sosok pemimpin yang benar-benar tulus, tegas, cerdas dan memiliki jiwa Nasionalisme yang benar-benar sudah terbukti. Semua itu ada pada sosok Prabowo – Hatta.

Ancaman keras ini bukan hanya dilontarkan oleh ketua DPC PPP Inhil, penegasan yang sama juga datang dari Ketua DPC Partai Gerindra Inhil, Baharuddin beserta parpol pengusung lainnya. (dro)




Tim Kampanye dan Pemenangan Koalisi Garuda Merah Inhil di Deklarasikan

“Targetkan Perolehan 70 Persen Suara”

IMG-20140625-06675Tembilahan (detikriau.org) – Tim Kampanye dan Pemenangan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di wilayah Kabupaten Indragiri hilir resmi dideklarasikan. Kegiatan deklarasi dan konsolidasi koalisi merah putih yang dilaksanakan di halaman kantor DPD II partai Golkar Inhil ini dihadiri oleh ratusan massa relawan pemenangan, kader dan simpatisan partai koalisi serta sejumlah tokoh pemuda, ulama, kiai dan masyarakat Inhil. Rabu (25/6/2014)

Ketua DPD II partai Golkar Inhil, Afrizon, SE yang sekaligus ditujuk sebagai ketua Tim pemenangan menyatakan bahwa instruksi bagi ke enam partai pengusung sesungguhnya jauh-jauh hari sudah dijalankan namun baru hari ini sempat dideklarasikan.

“Khusus untuk Provinsi Riau, posko pemenangan koalisi merah putih difokuskan di kantor DPD Golkar karena Riau selama ini dikenal sebagai basisnya Partai Golkar,”Ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Afrizon juga menyampaikan bahwa Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) Inhil sudah memberikan pernyataan sikap untuk bersama-sama mengantarkan pasangan Nomor Urut 1, Prabowo Hatta menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. “dukungan ini tentunya akan semakin menambah keyakinan kita dalam meraih kemenangan,” Kata Afrizon.

Demi Bangsa dan Negara, Demi Indonesia yang lebih baik, ia berharap agar semua partai koalisi untuk bersungguh-sungguh berjuang memenangkan pasangan Prabowo Hatta. Terakhir ia juga memintakan do’a dan dukungan masyarakat Inhil.

Tim pemengan pasangan Prabowo Hatta mentargetkan untuk meraih minimal perolehan 70 persen suara di Kabupaten Inhil. (dro)