Tembilahan (detikriau.org) – Untuk mensukseskan pelaksanaan program magrib mengaji, Sempena kegiatan safari ramadhan, Bupati Inhil, HM Wardan menyerahkan bantuan bagi Masjid Al Islah. Bantuan yang diserahkan Bupati berupa uang tunai sebesar Rp 10 jt dan 20 buah al qur’an baru-baru ini.

“Saya berkeinginan agar program maghrib mengaji yang telah di canangkan oleh Pemerintah dapat terus di galakan secara kontiniu dan berkesinambungan” Ujar Bupati.

Dalam kesempatan ini, Bupati juga berkesempatan untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai timbulnya musibah kebakaran yang kerab melanda di Inhil. Bupati mengingatkan kepada seluruh umat muslim sebelum menjalankan ibdah di masjid untuk mengantisipasi segal hal yang dapat menjadi penyebab timbulnya kebakaran.

“sebelum berangkat ke Mesjid sebaik cek terlebih dahulu kondisi rumah, kalau kompor masih menyala matikan terlebih dahulu, sikap waspada kita terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran jauh lebih baik sebelum hal tersebut terjadi,” Ingatkan mantan kadisdik Provinsi Riau ini
‎Terhadap bantuan yang telah diberikan bupati mengharapkan agar dapat dipergunakan dengan bijak oleh pengurus Mesjid terutama untuk keperluan pembangunan dan memperlengkap sarana dan prasarana yang ada di Mesjid sebagai penunjang peribadatan umat Muslim. (adv Pemkab inhil)

JAKARTA — Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Husein Yazid mengadakan survei di 33 provinsi, di 690 desa dengan 2.400 responden untuk mengetahui perilaku publik terhadap elektabilitas calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan presiden (pilpres) 2014.

Hasilnya lebih ekstrim dari pemilihan legislatif. Karena melihat dari pendaftaran pada 20 – 25 Mei 2014, tingkat elektabilitas Jokowi – JK (Jusuf Kalla) sebesar 44,72 persen. Data tersebut lebih unggul dari Prabowo – Hatta (Hatta Rajasa) yang hanya 39,28 persen.

Sedangkan pada 6 -12 Juni, terjadi persinggungan dimana Jokowi – JK turun ke 42,97 persen sedangkan elektabilitas Prabowo – Hatta naik 44,64 persen.

“Di akhir Juni terjadi lonjakan elektabilitas Prabowo – Hatta mengadu 47,93 pesen, sedangkan Jokowi – JK 43,05 persen,” tutur Husein.

Wilayah yang menjadi keunggulan signifikan dari pasangan Prabowo – Hatta ada di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Bali-NTT, Kalimantan. Sementara pasangan Jokowi – JK unggul di wilayah Pulau Sulawesi dan Papua-Maluku.

Sedangkan untuk swing voter mengalami penurunan. Jika awalnya mencapai 16 persen, turun menjadi 9,02 persen. Perubahan itu dinilai dipengaruhi oleh janji-janji yang disampaikan masing-masing bakal capres dan wapres selama masa kampanye.

republika.co.id

Tembilahan (detikriau.org) – Kurangnya minat pembeli untuk berbelanja dipasar wadai (kue) jalan Baharudin Yusuf Tembilahan, Kabupaten Inhil disebabkan oleh tersumbatnya drainase . Selain itu bekas tumpukan sampah dipinggir drainase semakin memperparah aroma yang menyesakkan penciuman.

Menurut keterangan salah seorang pembeli, aroma tidak sedap serta pemandangan seperti itu sangat mengganggu minat para pembeli untuk berbelanja makanan

“Selera saya agak terganggu karena bau dan pemandangan yang seperti itu”. Ujar Hendra kepada detikriau.org, jum’at (4/7/2014)

Ia berharap kondisi ini harusnya segera mendapatkan perhatian dari instansi terkait “Kita berharap kondisi ini bisa diatasi oleh dinas-dinas terkait sehingga bisa menimbulkan minat para pembeli untuk dating kepasar ini”. Imbuhnya

Selain itu salah satu pedagang kue yang enggan menyebutkan namanya juga mengatakan bahwa kondisi drainase yang tersumbat serta tumpukan sampah tersebut sudah terjadi sejak lama

“Penyebabnya karena sampah yang membuat aliran airnya tersumbat”. Paparnya

Berdasarkan pantauan dilokasi pasar wadai tersebut agak sepi pengunjung dibandingkan dengan tempat berjualan kue yang ada disejumlah ruas jalan di Kota Tembilahan seperti dijalan Datuk Bandar dan pasar wadai yang juga berada dijalan Sungai Bringin. (Ahmad Tarmizi)

Pekanbaru (detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo menghadiri rapat Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di Pekanbaru. Pada rapat yang digelar di Aula kantor Gubernur Riau ini Wabup didampingi oleh Ketua DPRD Inhil, H Raus Walid, Kapolres, AKBD Suwoyo Sik,M.Si, Dandim 0314, Firalta Paksana Tarigan, Ketua KPU Inhil, Suhaidi beserta beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Inhil. Jum’at (4/7/2014)

Rapat Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ditujukan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban Masyarakat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PILPRES 9 Juli 2014 dan Persiapan pelaksanaan Idul fitri 1435 H ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur, Kapolda, Danrem, Ketua KPU Propinsi Riau, serta seluruh unsur pimpinan Kabupaten/Kota se Riau.

Rapat yang di pimpin Wakil Gubernur Riau ini, membahas tentang kesiapan dinas-dinas yang terkait dua agenda besar tersebut yaitu; Pilpres 9 Juli 2014 dan pelaksanaan Idul fitri. rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat yang di laksanakan di Sentul Bogor dalam rapat koordinasi pemantapan pilpres yang di hadiri Presiden RI. Dalam rapat ini juga di bahas juga mengenai karhutla yang ada d Propinsi Riau.

Di akhir rapat ini juga di lakukan tanya jawab. Dalam pelaksanaan tanya jawab ini Wakil Bupati Inhil H.Rosman Malomo berkesempatan memberikan pendapat dan tanggapan mengenai Kabupaten Inhil dalam menghadapati dua Agenda tersebut, diantranya; mengenai infrastruktur jalan dan anggkutan penumpang dalam menghadapi pelaksanaan Idul Fitri 1435 H.

“Kita menyambut baik dengan dilaksanakannya rapat Forkompinda ini. Dengannya kita berharap akan mendapatkan berbagai masukan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan kelancaran Pilpres dan Hari Hara Indul Fitri mendatang,” Ujar Wabup

Diakhir kalimatnya Wabup juga menghimbau agar seluruh masyarakat Inhil dapat mempergunakan hak suaranya pada Pilpres 9 Juli mendatang. Agenda ini menurut Wabup adalah agenda yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia untuk menentukan siapa pemimpin Negara ini untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.(dro/adv pemkab inhil)

JAKARTA — Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dimulai hari ini, Jumat (4/7). Pemungutan suara dilaksanakan 19 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang didominasi negara-negara di jazirah Arab.

Sebanyak 19 PPLN akan melakukan pemungutan suara pada Jumat, 4 Juli. Yakni Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), Addis Ababa (Ethiopia), Alger (Aljazair), Amman (Yordania), Dhaka (Bangladesh), Doha (Qatar), Dubai (Uni Emirat Arab), Havana (Kuba), Jeddah (Arab Saudi), Khartoum (Sudan), Kuwait, Kyiv (Ukraina), Manama (Bahrain), Maputo (Mozambique), Moskow (Rusia), Muscat (Oman), Riyadh (pukul 16.00 WS), Sana’a (Yaman), dan Teheran (Iran).

“Early votting ini disesuaikan dengan jadwal libur pemilih di luar negeri. Untuk WNI yang bermukim di jazirah Arab sebagian besar libur hari Jumat, di Eropa hari Sabtu, dan di Asia Timur hari Minggu,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jumat (4/7).

Jadwal pelaksanaan pemungutan suara, menurut Ferry, telah ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 462/2014. Pemungutan suara di luar negeri dilakukan lebih awal dibanding dalam negeri. Mulai tanggal 4 hingga 6 Juli. Namun penghitungan perolehan suara dilakukan serentak pada 9 Juli 2014. Sebelum dihitung, surat suara yang telah dicoblos disimpan di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

“Kotak suara disegel, lalu disimpan di ruangan yang dilengkapi kamera CCTV. Untuk menjamin sebelum penghitungan tidak ada yang menyalahgunakan hasil pemungutan suara tersebut,” ujar Ferry.

republika.co.id
Menurutnya, teknis pemungutan di luar negeri tidak berbeda dengan pileg. Selain melakukan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN), KPU juga menggunakan sistem dropbox. Sistem ini diberlakukan bagi WNI yang domisilinya cukup jauh dari TPSLN. Namun, jumlah mereka cukup banyak. Sehingga PPLN menaruh dropbox di titik-titik yang sering dikunjungi atau mudah dijangkau pemilih.

Rekapitulasi hasil pemungutan suara melalui pos atau dropbox dijadwalkan KPU mulai dari 10 hingga 14 Juli 2014. Setelah rekapitulasi selesai, hasil pemungutan suara dikirimkan ke Indonesia.(republika.co.id)

“Per Orang Tenaga Pengajar Akan Terima Rp. 3 Juta”

Tembilahan (detikriau.org) – Kabag Kesra Sekdakab Inhil, HM Arifin menyampaikan bahwa pembayaran dana insentif kepada guru program magrib mengaji akan dibayarkan tunai menjelang berakhirnya tahun. Pembayaran yang di rafel 12 bulan penuh ini dipastikan akan dibayarkan kepada tenaga guru mengaji yang namanya sudah terdata.

Penegasan ini disampaikan HM Arifin kepada detikriau.org diruang kerjanya, Kamis (3/7/2014). Menurut Arifin, jika pembayaran dilakukan perbulan justru dirasakan akan menyulitkan para guru mengaji. Untuk mengurus pencairan, tenaga guru mengaji harus datang secara langsung.

”Bayangkan betapa repotnya jika ini dilakukan setiap bulan. Apalagi jika guru mengaji se Inhil setiap bulannya datang secara bersamaan ke bagian Kesra. Pastinya repot,” Sampaikan Arifin

Arifin memastikan, jika guru mengaji yang namanya sudah terdaftar akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp 3 juta perorangnya untuk setiap tahunnya.

Hingga hari ini Arifin menyatakan belum bisa memberikan data secara pasti berapa jumlah seluruh guru pengajar program magrib mengaji di Inhil. Daftar nama guru mengaji yang disampaikan oleh masing-masing Kecamatan diakuinya sudah diterima, namun ia menyatakan data ini masih perlu untuk dievaluasi dan di verifikasi untuk mendapatkan jumlah data yang valid.

“Jadi sekali lagi, sepanjang namanya sudah terdaftar dan setelah dievaluasi ianya benar sebagai tenaga pengajar, pemerintah pasti akan membayarkan,” Tegas Arifin

Disamping pemberian honor kepada guru program magrib mengaji, untuk suksesnya program andalan Pemkab Inhil ini, Arifin juga menyampaikan bahwa Pemkab Inhil melalui bagian Kesra juga memprogramkan untuk memberikan bantuan al qur’an dan buku-buku panduan metode iqra kepada tempat-tempat pelaksana program magrib mengaji.

‘Semua ini dilakukan tidak ada harapan lain selain tentunya agar program magrib mengaji dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat,” Tandas Arifin.

Sebelumnya kepada detikriau.org, sejumlah tenaga guru pengajar program magrib mengaji yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengeluhkan bahwa hingga memasuki bulan ke enam, honor yang dijanjikan pemerintah belum serupiahpun mereka terima. Mereka sangat berharap besaran honor yang sebelumnya sudah disampaikan itu dapat segera dibayarkan oleh pemerintah.

“Dari dulu kami memang mengajar mengaji dan tidak pernah berharap imbalan jasa tetap setiap bulannya. Namun dengan adanya program magrib mengaji dari pemerintah yang katanya kepada kita akan diberikan honor, pastinya kami merasa gembira. Namun hinga memasuki bulan ke enam apa yang dijanjikan itu serupiahpun belum kami terima,” Ujarnya. (dro)