Tembilahan (detikriau.org) — Menyediakan makanan untuk orang lain tentu banyak pahalanya apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Untuk itulah, Komunitas Pencinta Sedekah Indragiri Hilir (KPSI) berbagi 1.000 takjil di sepanjang Jalan Sudirman Tembilahan, Sabtu (5/7/2014).

1.000 takjil yang terdiri dari kue, buah-buahan serta nasi kotak tersebut dibagikan oleh Tim KPSI kepada penjual sayur, tukang becak, anak-anak penyemir sepatu termasuk pejalan kaki di sekitar Jalan Jendral Sudirman Tembilahan.

H Junaidi, salah seorang Dewan Pembina KPSI mengatakan, kegiatan pembagian takjil pada hari ini adalah tahap pertama, dimana masih ada 2 tahap lagi yang akan dilakukan pula pada hari yang sama pada sabtu yang akan datang.

”Jadi sabtu depan kita akan bagikan lagi sebanyak 1.000 takjil dari Jalan Sudirman hingga Kayu Jati, dan pada tahap ketiga kita akan membagikannya di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sungai Beringin,” sebut Junaidi.

Berhubung kita lagi dalam bulan yang penuh berkah, ditambahkan Junaidi pula mari tambah keberkahannya dan tambah pahala puasa dengan bersedekah kepada sesama, dan bagi yang ingin ikut bersedekah bisa langsung mengantarnya ke sekretariat KPSI di Jalan Jendral Sudirman tepatnya diatas toko Singapur Tembilahan.

”Tidak lupa kami Tim KPSI mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang sudah bersedekah melalui KPSI, sedekah itu indah, semoga berkah,” Imbuhnya.(way)

Jakarta – Media sosial, baik facebook maupun twitter, tiba-tiba ramai dengan beredarnya foto acara di dalam Gelora Bung Karno (GBK), yang menggambarkan beberapa pengunjung asyik makan dan minum.

Foto-foto ini beredar setelah Konser Dua Jari, yang mendukung Jokowi-JK, berlangsung pada Minggu (5/7/2014) kemarin. Konser itu menghadirkan banyak artis seperti Slank, dan pendukung kandidat nomor dua ini. Termasuk, hadir juga tokoh Islam Quraish Shihab.

Foto ini, oleh sejumlah pihak, dinilai aneh lantaran saat itu masih dalam suasana Ramadan atau puasa. Bahkan, beberapa akun di media sosial menyinggung para pendukung yang tidak berpuasa ini.

Menyikapi hal itu, salah satu tim sukses Jokowi-JK, Poempida Hidayatullah mengatakan, keabsahan foto itu belum bisa dibuktikan. Walau sudah melihat foto yang beredar ini, Poempida mengatakan tidak semua bisa dipertanggung jawabkan.

“Dan kalau dari medsos (media sosial) itu umumnya sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan keasliannya,” kata Poempida kepada INILAHCOM, Minggu (6/7/2014).

Dari foto-foto yang beredar, terlihat beberapa peserta sedang asyik menghirup rokok. Diantaranya juga minum es teh. Ada juga, yang asyik membagikan nasi kotak, dan terlihat beberapa orang yang menggunakan baju Jokowi-JK, menyantap makanan itu.

“Bulan Ramadan memang diwajibkan bagi muslimin dan muslimah. Tapi kan di Jakarta ini tidak semua orang adalah muslimin dan muslimah. Bahkan, yang muslimah pun jika sedang datang bulan diharamkan berpuasa. Jadi, kalau dalam suatu acara, ada yang makan minum, bukan berarti tidak menghormati yang sedang berpuasa. Dan tidak dapat disimpulkan melalui foto-foto yang tidak bisa mewakili kejadian yang riil di acara tersebut,” jelas Jubir Jusuf Kalla ini.

“Inti dari acara GBK adalah acara kebersamaan dalam konteks kecintaan kepada Negeri ini untuk mendapatkan pemimpin yang baik,” lanjut politisi Partai Golkar ini.(dro/inilah.com)

Jakarta – Calon presiden Joko Widodo membantah telah mengatakan bahwa dirinya menolak koperasi. Hal itu diungkapkannya dalam debat calon presiden kelima.

Padahal sebelumnya, saat berkampanye di Indramayu pada 17 Juni lalu, seperti dituturkan Capres Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini mengatakan tidak setuju dengan koperasi.

“Saya tidak pernah mengatakan seperti itu,” kilahnya di debat capres, Sabtu malam (4/7/2014).

Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama Induk Koperasi Unit Desa (KUD) Sjukrianto menilai pernyataan Jokowi salah kaprah.

Sjukrianto menjelaskan bila kondisi saat ini koperasi beberapa di antaranya berjalan tidak baik, bukanlah karena koperasinya yang salah. Distribusi barang-barang subsidi, khususnya pupuk dan sarana pertanian, tidak lagi dikuasakan penuh kepada koperasi.

“Akibatnya adalah munculnya para tengkulak dengan modal-modal besar yang seenaknya memainkan ketersediaan pasokan pupuk dan sarana pertanian, sehingga menekan harga di tingkat petani”, tegasnya, Sabtu (21/6/2014).

Anggota KUD di seluruh Indonesia yang berjumlah 13,4 juta kepala keluarga, sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan, justru menggantungkan harapannya kepada koperasi.

“Kita dapat melihat bahwa tekanan neo-liberalisme terhadap sistem ekonomi nasional yang menguasakan pada mekanisme pasar dan pencabutan subsidi, seperti berlaku saat ini, tidaklah memberikan keberpihakan kepada Koperasi untuk berkembang”, lanjutnya.

Ia menegaskan koperasi masihlah dibutuhkan dan menjadi harapan bagi para petani dan nelayan, serta negara ini untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, yang utamanya adalah kedaulatan pangan.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia pernah mencatatkan prestasinya untuk dapat berswasembada pangan, sehingga di tahun 1987/1988 mendapatkan penghargaan dari FAO.

“Perlu diingat bahwa negara dengan keberpihakannya pada masa itu, dan bersama KUD dapat membuat sejahtera para petani dan nelayan di desa-desa”, jelasnya.

Sementara itu, Herman Y.L. Wutun selaku Ketua Umum Induk KUD, mengutip pernyataan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, yang pernah menyatakan bahwa hanya dengan berkoperasilah maka Bangsa Indonesia dapat ditarik dari lumpur kemiskinan.

“Oleh karena itu, melalui pernyataan Jokowi tersebut dapatlah menunjukkan kualitasnya sebagai capres yang tidak memahami dan mengetahui peran sejatinya dari koperasi”, ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 sangat jelas mengamanatkan perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pada ayat 4 pasal tersebut disebutkan juga bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Bangsa Indonesia.

“Koperasi adalah satu-satunya konsep pengembangan/pembangunan ekonomi masyarakat, yang secara ideologis sangat cocok dengan budaya dan karateristik bangsa Indonesia yaitu musyawarah dan gotong royong,” tandasnya. (inilah.com)

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan belum ada penghitungan suara dilakukan di luar negeri. Penghitungan suara dilakukan bersamaan dengan penghitungan di dalam negeri mulai 9 Juli 2014.

“Penghitungan baru dimulai tanggal 9 Juli. Kalau ada yang rilis hasil penghitungan apa memang itu ada?, kalau quick count ga mungkin,” kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di Hotek Bidakara, Jakarta, Sabtu (5/7).

Pernyataan ini terkait dengan beredarnya pesan berantai, yang menyebut pasangan Jokowi-JK unggul dalam pemungutan suara di luar negeri di Pilpres 2014.

Menurut Hadar Kertas suara yang telah dicoblos disimpan dalam kotak suara yang telah disegel. Kotak disimpan di PPLN yang terletak di kantor kedutaan besar Indonesia (KBRI) dan KJRI di luar negeri.

Meski begitu, jika ada yang merilis hasil exit poll menurut Hadar hal tersebut memungkinkan. Hanya saja, setiap hasil exit poll yang dirilis diharapkan dilengkapi dengan metode jajak pendapat yang digunakan. Misalnya, polling dilakukan dalam rentang waktu tertentu terhadap beberapa jumlah pemilih yang baru keluar dari Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN).

“Kalau exit poll mungkin saja, tapi mereka harusa punya metodologi yang kuat. Karena hasil exit poll ini kan bisa saja mempengaruhi preferensi masyarakat,” ujarnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan hasil jajak pendapat, hitung cepat, dan exit poll dirilis kapanpun, menurut Hadar memang memberikan dampak beragam bagi pemilih. Karena itu, masyarakat diminta mencermati dan hati-hati dalam memahami hasil survei dan exit poll.

Hasil pemantauan yang dilakukan Hadar hari ini di Kuala Lumpur, kata dia, tidak mendapati tim pasangan calon tertentu melakukan jajak pendapat atau exit poll.

“Saya mengunjungi dua tempat di Kuala Lumpur, di KBRI sama di sekolah Indonesia. Ada 22 TPSLN di KBRI dan 2 di sekolah, cukup ramai dan saya enggak lihat ada yang lakukan exit poll,” ungkapnya.

Pemungutan suara luar negeri dilakukan lebih awal mulai dari 4 hingga 6 Juli. Pemungutan awal disesuaikan dengan jadwal libur WNI di luar negeri.

Rekapitulasi penghitungan suara di luar negeri baru akan dimulai panitia pemilihan luar negeri (PPLN) pada 9 Juli. Dilanjutkan dengan hasil penghitungan suara dari drop box dan lewat pos hingga 13 Juli. Hasil rekapitulasi kemudian dikirimkan ke dalamn negeri pada 14 Juli 2014.(republika)

Jakarta – Prabowo Subianto-Hatta Rajasa lebih siap menghadapi pilpres 9 Juli mendatang. Sebaliknya, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) tampak tertekan, tidak siap kalah.

Psikolog politik dari Universitas Indonesia Dewi Haroen menjelaskan salah satu contohnya adalah ketika Joko Widodo justru membuat suasana politik memanas.

Pernyataan Jokowi yang menganggap kemarahan massa PDIP terhadap TV One sebagai sesuatu yang wajar. Atau, JK yang mengatakan kekalahannya dan Jokowi hanya akan terjadi kalau ada kecurangan saat pilpres.

“JK bilang, kalau Jokowi kalah, berarti ada kecurangan. Itu berarti JK tidak menganggap KPU, Bawaslu, dan pihak-pihak terkait. Seharusnya lebih legowo,” katanya, Sabtu (6/7).

Dewi mengatakan, dalam berbagai kesempatan dimana Prabowo berulang kali menyatakan siap menang dan siap kalah. Sikap yang ditunjukan kedua pasangan capres-cawapres itu akan mempengaruhi pemilih terutama swing voters (pemilih mengambang) dan undecided voters (pemilih yang belum menentukan pilihan).

Di luar hal tersebut, Dewi menambahkan, elektabilitas Prabowo-Hatta juga akan menguat seiring dukungan Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, masih banyak orang yang mencintai SBY dan akan memberikan dukungannya kepada Prabowo-Hatta. “Bagaimana pun, SBY adalah king maker,” terangnya.

sumber: inilah.com

Dia berharap pemilu di Indonesia bisa jadi teladan bagi bangsa lain

detikriau.org – Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, menjadi saksi debat calon presiden dan calon wakil presiden kelima dan terakhir. Debat tersebut mengambil tema pangan, energi dan lingkungan. Sebelum kedua capres-cawapres menyampaikan visi-misi mereka, Ketua KPU Pusat Husni Kamil Malik memberi sambutan. 

Husni mengingatkan bahwa mulai 6 – 8 Juli 2014 merupakan masa tenang, sehingga mulai malam ini, tepatnya pada pukul 00.00 WIB, masing-masing tim kampanye dari pasangan capres-cawapres untuk menertibkan diri agar pemilu 9 Juli 2014 bisa berjalan lancar.

“Kita perlu jadi teladan bagi bangsa lain dalam hal penyelenggaraan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Kita harus saling mengingatkan sampai tanggal 8 Juli 2014, tidak boleh lagi ada kampanye,” ujar Husni.

Dia juga menambahkan, diharapkan mulai pukul 00.00 diharapkan semua tim kampanye sudah membersihkan alat peraga kampanye.

“Masing-masing tim kampanye dan pasangan capres dan cawapres mulai malam ini mengingatkan semua pihak yang ada di tingkat nasional maupun daerah untuk menahan diri dan menertibkan seluruh kegiatan kampanye,” lanjutnya.

Terakhir, Husni mengharapkan Pemilu 2014 ini bisa menjadi teladan bagi bangsa lain. “Mudah-mudahan, penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang tertib bisa menjadi teladan bangsa-bangsa lain,” katanya.

© VIVA.co.id