“Petani Berharap Kondisi Ini Segera Ditanggapi Serius Oleh Pemerintah Daerah”

Gaung Anak Serka (detikriau.org) – Petani kelapa dalam di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) Kabupaten Indragiri Hilir kembali mengeluh. Harga kelapa dalam tidak pernah stabil dan cendrung terus mengalami penurunan.

Menurut salah seorang petani, Samsul, beberapa waktu lalu ia dan petani lainnya sempat merasa gembira disebabkan harga kelapa mulai membaik namun kondisi ini tidak bertahan lama dan harga kembali anjlok.

“Sudahlah harga terus anjlok, pengepul tidak lagi membayar harga keseluruhan kelapa, tetapi pembayaran dilakukan secara bertahap,” Keluhnya kepada detikriau.org, sabtu (12/7/2014)

Pembayaran yang dilakukan secara angsuran oleh pengepul ini sempat dipertanyakan samsul. Menurut pengepul, pembayaran secara berangsur ini terpaksa harus ia lakukan karena perusahaan besar penampung kelapa juga memberlakukan hal serupa kepada mereka.

“setiap kali kelapa kita setorkan keperusahaan, kita juga hanya dibayarkan separuhnya. Dilapangan terpaksa sistem ini juga kami terapkan agar tidak merugi,” ujar samsul menyampaikan alasan pembayaran kredit oleh pengepul

Atan, petani kelapa lainnya di Desa teluk sungka juga membenarkan hal ini. Namun menurut Atan ada juga pengepul yang bersedia membayar secara tunai tetapi harganya jauh dibawah harga pengepul yang membayarkan secara angsuran.

“Ada yang mau bayar penuh tapi harganya jauh lebih rendah dan hal ini sudah lama terjadi”. Sebutnya

Dengan sumber penghasil terbesar masyarakat Inhil di sektor perkebunan khususnya kelapa dalam, masyarakat berharap kondisi ini segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah setempat.

“Kita berharap pemerintah segera turun tangan agar nasib petani seperti kami tidak semakin sengsara,” Sampaikan Atan.

Pantauan lapangan detikriau.org, harga jual perbutir kelapa ditingkat petani di kecamatan GAS saat ini berada pada kisaran Rp 1.200 hingga Rp 1300. padahal sebelumnya harga ini sudah sempat mencapai Rp. 2000.  (Ahmad Tarmizi)

JAKARTA — Klaim kemenangan yang dilakukan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai terlalu dini. Belajar dari pengalaman sebelumnya tim Jokowi-JK menggunakan data tidak valid untuk mengklaim kemenangan di luar negeri, seperti Arab Saudi dan Mesir.

“Prabowo justru menang di Mesir dan Jeddah. Sebaiknya kubu Jokowi hati-hati menggunakan data. Publik disodori informasi tidak valid,” kata pengamat politik Igor Dirgantara kepada wartawan, Jumat (11/7).

Sebelumnya, Tim Sukses Jokowi-JK, Yuddy Chrisnandi pernah mengatakan mengatakan, hasil exit poll Arab Saudi pasangan nomor urut 2, meraih 75 persen suara dan pasangan nomor 1, mendapatkan 20 persen suara. Pun dengan di Mesir, kubu Jokowi-JK diberitakan menang tipis dengan 57 persen dan Prabowo-Hatta 42,9 persen.

Kenyataannya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, mengumumkan hasil penghitungan suara Pilpres 2014, Prabowo-Hatta mendapat 51,22 persen dan Jokowi-JK 48,78 persen. Pun data Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Mesir, pasangan nomor urut 1 itu menang dengan mengantongi 70,2 persen. Jokowi-JK hanya mendapat 27,6 persen.

Melihat fakta tersebut, Igor menyarankan, agar jauh lebih baik jika semua pihak menunggu hasil penghitungan akhir yang dilakukan KPU pada 22 Juli mendatang. “Jangan justru mengintimidasi KPU dengan klaim bahwa quick count mereka yang benar. Otoritas tertinggi tetap ada di KPU,” kata pengajar di Universitas Jayabaya itu.

Igor juga meminta agar kedua pihak bisa menahan diri dan belajar dari Pilpres 2009. Meski menang dengan selisih hitung cepat mencapai 20 persen lebih, tetapi SBY tetap menunggu hasil final dari KPU.(*)

http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/07/11/n8jx43-klaim-menang-di-arab-dan-mesir-jokowijk-malah-kalah

Tembilahan (detikriau.org) – LSM Peran memberikan batas hingga akhir bulan juli untuk memberikan penilaian mampu atau tidak Bupati Inhil membawa perobahan untuk kemajuan daerah.

Melalui ketuanya, Firmasnyah, LSM Perjuangan anak Negri (Peran) menilai hingga saat ini Bupati Inhil belum berani melakukan tindakan yang tegas dan berani dalam membela kepentingan masyarakat khususnya masyarakat ditiga Kecamatan, Keritang, Reteh dan Enok atas kerusakan perkebunan akibat serangan hama kumbang yang dipicu oleh proses replanting perkebunan sawit milik PT Bumi Palma Lestari Persada (BPLP).

“Jika pak Wardan betul-betul berani dan siap memperjuangkan nasib masyarakat itu akan terlihat diakhir bulan ramadhan. hal tersebut berkaitan dengan tuntutan masyarakat atas dampak serangan hama kumbang yang dipicu oleh aktifitas PT BPLP,” kata Firmansyah Saini kepada detikriau.org, jum’at (11/7/2014).

Ditambahkannya, sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya Asissten II Setdakab Inhil Fauzan hamid yang juga sebagai Ketua Tim Verifikasi dan Pendataan Kerusakan Tanaman Kelapa, Senin (30/06 yang lalu telah memberikan penegasan agar PT BPLP untuk segera membayarkan kerugian masyarakat sebelum tibanya Hari Raya Idul Fitri 1435 H.

oleh karenanya, Firmansyah meminta kepada Pemkab Inhil untuk mengambil tindakan tegas jika nantinya PT BPLP tidak membayarkan ganti rugi kepada Petani yang kebunnya menjadi korban Hama Kumbang.

“Jika tidak mampu membuat PT BPLP membayar ganti rugi maka Pemkab Inhil harus berani memberikan sanksi kepada PT BPLP. Jika tidak, itu membuktikan Pemkab Inhil Lemah dan tidak perduli dengan kesusahan masyarakat,” tandasnya. (Ahmad Tarmizi)

Jakarta – Sikap lembaga-lembaga survei yang menghasilkan hitung cepat pilpres dengan keunggulan di pihak Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai sebuah kecerobohan. Mereka berkeras hanya hasil survei mereka yang benar.

“Itu klaim sepihak karena lembaga-lembaga survei menggunakan metodologi yang berbeda antara mereka,” kata pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, Jumat (11/12).

Lembaga riset juga membentuk opini dan menggiring publik agar menjadikan hasil quick count mereka yang menjadi acuan. “Kecenderungannya makin terlihat, sekarang mereka bahkan memasang resistensi terhadap apapun hasil akhir real count KPU,” tegasnya.

Akbar juga menyebutkan, hal ini menunjukkan lembaga survei yang memenangkan Jokowi-JK melakukan upaya mendukung Jokowi secara luar biasa.

“Bagaimanapun juga, seharusnya mereka tetap menggunakan KPU sebagai acuan final. Tapi justru menggunakan kapasitas intelektualitas mereka untuk kepentingan sepihak,” lanjut pengajar Ilmu Pemerintahan Unpad ini.

Akbar mengingatkan ikap lembaga survei itu juga memicu konflik antar kubu pendukung. Ada hal yang ironis ketika lembaga survei pro-Jokowi menggugat kredibilitas lembaga survei yang memenangkan Prabowo.

“Ingat, dulu ketika menjelang Pileg 9 April, mereka ini memprediksi 4 parpol Islam terpental dari Senayan. Dan tidak terbukti kan. Jadi mereka justru lebih dulu tidak kredibel,” ujarnya.

Akbar juga menyayangkan pernyataan Burhanudin Muhtadi yang meyakini hasil perhitungan lembaga surveinya benar. “Sebagai pakar dan statement-statementnya menjadi referensi, seharusnya dia bisa menjaga sikap,” pungkasnya.(*)

http://nasional.inilah.com/read/detail/2118717/lembaga-survei-pro-jokowi-pasang-resistensi-ke-kpu#.U7_deEBuGQE

JAKARTA— Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta seluruh lembaga penyiaran untuk menghentikan tayangan yang menyajikan informasi quick count, real count versi mereka, dan klaim kemenangan serta ucapan selamat kepada pasangan Capres-Cawapres tertentu. Hal ini disampaikan Ketua KPI Pusat, Judhariksawan Jumat (11/7).

Mengenai lembaga penyiaran yang masih menyajikan tayangan tersebut, Judhariksawan mengatakan akan memberikan sanksi adminstratif, bahkan sanksi maksimal pencabutan izin.

“Kalau baca bahwa informasi ini misalnya bisa dikategorikan oleh lembaga penegak hukum adalah penyesatan, itu adalah pasal 36 ayat 5 itu bisa berpotensi ke sana,” kata Judhariksawan kepada wartawan, Jumat (11/7).

Judhariksawan mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mengingatkan melalui surat edaran bahwa lembaga penyiaran harus selalu menyampaikan jika hasil perhitungan cepat bukanlah hasil akhir. Namun, lembaga penyiaran masih terus menerus menyiarkan dan membuat masyarakat resah.

“Kan coverage area tiap Tv itu sangat berbeda. Kalo ini diartikan secara sepihak oleh mereka yang tidak bisa menonton secara utuh kan itu bisa meresahkan,” ujarnya.

Langkah ini, menurut Judhariksawan sebagai upaya agar masyarakat tidak terus mendapatkan informasi yang menyesatkan. Ia pun meminta kesadaran lembaga penyiaran untuk secara mandiri menghentikan tayangan-tayangan tersebut demi menjaga suasana kondusif yang sudah tercipta. “Demi menjaga perdamaian dan keamanan nasional,” ujarnya.(*)

http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/07/11/n8jqd0-kpi-penghentian-quick-count-agar-kondusif

Mandah (detikriau.org) – Selama menjalankan kegiatan safari Ramadan, Pemkab Inhil terus memberikan bantuan kepada sejumlah Masjid, Surau, Majlis Ta’lim dan Fakir Miskin. Dalam kunjungan ke Kecamatan mandah baru-baru ini, Bupati kembali menyalurkan bantuan sebesar Rp 95 juta.

Bantuan ini diberikan bagi Masjid Jamik Khairiyah Mandah sebesar Rp 20 juta‎, Masjid Nurul Hijrah Rp15 Juta, Masjid Nurul Muhtadin Rp 10 juta, masjid Al- Hasanah Rp 10 juta. Kemudian bantuan juga disalurkan kepada beberapa surau yakni ‎Surau Nurul Fallah sebesar Rp 5 juta, Surau Al- Muttaqin Rp 5 juta, Surau Al- Khairat Rp 5 juta, Surau Al- Itihadiah Rp 5 juta, dan untuk mejelis taklim yang ada di Kecamatan Mandah diberikan bantuan sebesar Rp 20 juta.

“Saya berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin terutama untuk kepentingan rumah ibadah,”Pesan Bupati

Dalam kesempatan itu bupati juga menyampaikan kepada masyarakat mandah untuk selalu mendukung program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah, karena dengan dukungan dari masyarakat lah semua program yang dicanangkan dapat berjalan dengan baik. Selain memberikan bantuan terhadap masjid, surau dan mejelis taklim, bupati juga memberikan santunan kepada 20 anak y‎atim.

Sementara itu Camat Mandah Drs Nursal menyampaikan dalam laporannya bahwa saat ini program Pemerintah sudah berjalan dengan baik di Kecamatan Mandah. ” apa yang di programkan oleh pemerintah saat ini sudah berjalan dengan baik, dan di Kecamatan Mandah saat ini telah mempunyai ciri khas kesenian yaitu kesenian bredah,” sampaikannya.(adv pemkab inhil)