Tembilahan (detikriau.org) – Dinilai mengganggu arus transportasi, dinas perhubungan serta dinas terkait lainnya diminta untuk segera lakukan penertiban dilkasi pasar parit 11, Kecamatan Tembilahan Hulu.

Hal tersebut disampaikan oleh, wakil ketua KNPI Inhil, Hidayat Hamid kepada detikriau.org, Selasa (15/07). Banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan menjadikan arus transportasi terganggu.

“Kondisi ruas jalan yang tidak lebar, ditambah para pembeli yang melakukan transaksi menyebabkan kemacetab dan seringkali tejadi insiden saling selip antara pengendara yang terkadang bisa memicu kerusuhan,” kata Hidayat Hamid.

Terlebih lagi menurutnya akses jalan tersebut bukan hanya dilalui oleh pengendara roda dua, namun juga roda empat yang notabene lebih memakan tempat yang luas sehingga sering mengakibatkan kemacetan terlebih lagi menjelang tibanya lebaran idul fitri yang tidak lama lagi.

“yang kita khawatirkan jika terjadi kerusuhan. Beberapa waktu lalau terjadi insiden seorang pembawa air galon menyalip mobil dan mobil tersebut tegores. Hampir saja terjadi perkelahian jika tidak dilerai masyarakat. Ini yang kita harapkan tidak terjadi lagi,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Firmansyah, warga setempat, ia berharap Pemkab Inhil serta dinas terkait secepatnya bisa mencarikan solusi bagi masyarakat, terutama bagi para pedagang.

“Kita ingin kenyamanan, begitu juga para pedagang, untuk itu kita harapkan Pemkab Inhil bisa mencarikan solusi agar tidak ada yang merasa dirugikan,” katanya.

Sementara itu Farorozy selaku Kadisperindag mengatakan bahwa kemacetan tersebut bukan disebabkan oleh para pedagang, akan tetapi disebabkan oleh parkiran, karena menurutnya para pedagang didaerah tersebut berjualan didepan rumahnya bukan dipinggir jalan.

“Itu kewajiban dinas perhubungan bukan kita dan silahkan hubungi dinas perhubungan”. Ujarnya

Terkait dengan hal tersebut kadishubkominfo Tantawi Jauhari mengatakan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan satpol pp untuk mengawasi daerah tersebut yang dimulai dari hari Kamis (10/7/2014) kemarin, pengawasan dilakukan untuk mengawasi para pembeli yang memarkir kendaraannya tidak pada tempatnya.

“Mengenai tindakan tegas kita tidak memiliki wewenang itu, karena yang memiliki wewenang untuk menilang pengendara yang memarkirkan kendaraannya tidak pada tempatnya itu adalah polantas”. Tandasnya (Ahmad Tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan diminta mengambil tindakan tegas dan mengganti pejabat yang tidak mampu bekerja dengan baik untuk mendukung program dan kebijakan pembangunan .

Menurut juru bicara Masyarakat Peduli Indragiri Hilir (MPI), Tengku Suhandri, Bupati tidak cukup hanya meminta pejabat yang tidak mampu bekerja mendukung kebijakannya mundur secara legowo.

“Harusnya lebih tegas dengan mengganti pejabat yang tidak kapabel dan kompeten tersebut dan menggantinya dengan pejabat yang mampu untuk mendukung program dan kebijakan pembangunannya,” tegas Tengku Suhandri seperti disampaikan kepada wartawan, Selasa (15/7).

Jangan hanya meminta mereka mundur secara legowo, kalau seperti ini bisa saja masyarakat menilai bupati tidak berani mengambil ketegasan mengganti bawahannya yang seakan-akan sengaja tidak menjalankan program dana kegiatan yang sedang dijalankan.

“Karena minimnya progress kegiatan pembangunan saat ini, dampaknya akan mengganggu roda pembangunan di Inhil, khususnya yang berhubungan langsung kepada publik. Jadi, untuk apa pejabat yang lamban dan tidak cakap ini dipertahankan,” kecamnya.

Memang beberapa waktu lalu, Bupati Inhil, HM Wardan sempat ‘meradang’ dalam rapat rutin bersama Kepala SKPD. Beliau menyesalkan masih minimnya progress kegiatan pembangunan di setiap SKPD sampai triwulan tahun ini.

“Saya telah meminta tanggung jawab SKPD dan bahkan secara tegas meminta bagi yang tidak sanggup melaksanakan tugas, untuk mengatakan secara gentleman,” ultimatumnya saat itu.

Bupati berharap pada bulan berikutnya akan ada perubahan, dan apabila masih ada juga yang tidak ada kemajuan berarti, Ia akan melakukan kebijakan-kebijakan semacam disipliner berdasarkan evaluasi. (Ahmad Tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan menyatakan bahwa bantuan dan keikutsertaan perusahaan yang beroperasional di Kabupaten Inhil akan sangat membantu dalam upaya menyelesaikan beberapa permasalahan dalam pembangunan.

Hal ini disampaikan Bupati usai kegiatan penyerahan bantuan melalui program CSR oleh beberapa perusahaan kepada pemerintah kabupaten Inhil bertempat di ruang kerja Bupati Inhil, Selasa (15/7/2014)

“ Bantuan atau keikutsertaan melalui csr dari beberapa perusahaan ini pastinya sangat membantu kita dalam berusaha menyelesaikan beberapa permasalahan pembangunan.” Ujar Bupati

Saat ini ditambahkan Bupati, hal yang paling mendesak yang ingin dirinya selesaikan adalah penataan pasardan keberishan. Semua itu haruslah diawali dengan pembangunan pasar yang baik.

Untuk hal itu, pemkab inhil berupaya untuk membangun lebih dari 1000 los tetapi anggarannya tidak ada.

“Untuk itu kita mencoba untuk mengajak perusahaan yang ada di Inhil untuk memberikan kontribusi dan Alhamdulillah hari ini beberapa dari mereka sudah menyatakan kesediaan yang ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan. Kedepan mungkin hal ini juga akan diikuti oleh pengusaha-pengusaha lainnya.”Syukuri Bupati.

GM PT Bina Duta Laksana (PT BDL), Undang Nurzihad menyatakan bahwa penyerahan bantuan melalui program csr ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan dengan Bupati Inhil di Hotel Pangeran beberapa waktu lalu. Dari beberapa program yang dijalankan Pemkab Inhil, ada beberapa program yang sejalan dengan program yang dijalankan perusahaan yakni magrib mengaji.

Selama ini menurutnya, setiap tahun perusahaan selalu memberikan bantuan hibah kita suci al qur’an. Gayung bersambut dan kemudian dilanjuti dengan melakukan kordiansi dengan Pemkab Inhil.

“Selain itu, bupati juga menyampaikan rencana melakukan relokasi pasar. sebagai pengusaha kita pastinya juga ingin berpartisipasi dalam membangun inhil yang lebih baik kedepannya.” Kata Undang.

Penyerahan csr PT Bina Duta Laksana (BDL), PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa (MSK), PT Riau Indo Agropalma (RIA), PT Satria Perkasa Agung (PT SPH KTH Sinar Merawang) dan PT Bumi Palma Lestari Persada (BPLP) berupa pembangunan 1 unit pasar senilai rp 256 juta, Dana pembinaan PERSIH, 500 examplar kitab suci al qur’an dan 500 buku panduan mengaji ini juga dihadiri oleh Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM, Kadis Kehutanan, M Thaher, Kepala Bappeda, Tengku Juhardi dan Kabag Kesra Setdakab Inhil, M Arifin. (rul/adv pemkab inhil)

GAZA — Sayap militer Hamas, Brigade al-Qassam menolak usul gencatan senjata yang diajukan Mesir di Gaza. Malah, mereka mengancam akan meningkatkan konfliknya dengan Israel jika ketentuan itu tidak memuaskan.

“Tidak ada pihak resmi atau tidak resmi menghubungi kami tentang gencatan senjata yang diberitakan di media itu… (tetapi) jika isi dari usul itu benar, itu adalah satu penyerahan dan kami menolaknya,” kata Brigade al-Qassam, Selasa (15/7).

“Perang kami dengan musuh itu akan ditingkatkan.”

Mesir mengusulkan agar Israel dan Hamas mengakhiri permusuhan pada pukul 006.00 GMT (13.00 WIB) Selasa. Yaitu, setelah tujuh hari pertumpahan darah di Gaza yang menewaskan setidaknya 186 warga Palestina.

Israel dan Hamas terlibat ratusan serangan udara dan roket. Selama serangan itu tidak ada warga Israel yang tewas.

Presiden AS Barack Obama menyambut baik usul Mesir itu. Kabinet Israel pun mengatakan akan bersidan untuk membicarakannya.

Tetapi Hamas menolak menghentikan penembakan roket sampai satu perjanjjian yang luas diberlakukan.

Hamas mengatakan menginginkan blokade Israel atas Gaza dicabut. Termasuk pembukaan tempat penyeberangan perbatasan Rafah dengan Mesir dalam setiap perjanjian gencatan senjata.

Hamas juga menginginkan Israel membebaskan para warga Palestina yang ditahan kembali setelah dibebaskan dalam pertukaran dengan serdadu Israel Gilad Shalit yang diculik pejuang Palestina beberapa tahun lalu.(Rol)

“Tuntut Penjelasan dan Permintaan Maaf”

Tembilahan (detikriau.org) – Tidak hanya Rektor UNISI, Ketua Yayasan Tasik Gemilang (YTG) yang menaungi UNISI dan Alumni juga melontarkan kecaman atas pernyataan yang dilontarkan DR Suryan Al Jamrah. Pernyataan ini dinilai sebagai sebuah informasi yang menyesatkan dan melukai seluruh civitas akademika UNISI.

“Saya sangat kecewa, pernyataan ini pastinya merupakan sebuah pernyataan yang sangat menyesatkan dan pencemaran nama baik UNISI. Saya juga menuntut penjelasan atas lontaran pernyataan ngawur ini,” Sampaikan ketua YTG, H Edy Syafwannur kepada detikriau.org melalui sambungan selular, senin (14/7/2014) malam.

Alumni UNISI, Zulkifli juga mengaku terpukul dengan pernyataan yang dinilainya sebagai sebuah penghinaan secara terbuka dan sengaja terhadap UNISI secara keseluruhan ini. Ia menyampaikan ancaman akan mengajak seluruh alumni UNISI untuk menuntut penyampaian permintaan maaf. “pastinya kita tidak akan terima kalau UNISI dihina. Kita menuntut permintaan maaf secara terbuka atas lontaran kalimat fitnah ini,” Sampaikan Zulkifli.(dro)

UNISI Tuntut DR Suryan Al Jamrah Sampaikan Permintaan Maaf

“Terkait Pernyataan Ijajah tidak diakui karena status UNISI yang tidak jelas”
Tembilahan (detikriau.org) – Pernyataan yang dilontarkan Suryan Al jamrah terkait persoalan Universitas Islam Indragiri (UNISI) disela penyampaian tausiahnya menjelang acara silaturahmi dan buka puasa bersama Pemkab Inhil dan KKIH Pekanbaru, senin (14/7/2014) dinilai sebagai sebuah fitnah keji.

Pernyataan ini disampaikan oleh Rektor UNISI, DR Ririn Handayani ketika ditemui detikriau.org di kediamannya Jalan gunung Daek Tembilahan, senin (14/7/2014) malam. Menurut DR Ririn, pernyataan tidak berdasar ini jelas menciderai nama baik dan martabat UNISI. Ia menuntut Suryan Al Jamrah untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan menyampaikan permintaan maaf.

“Ini sebuah pernyataan fitnah. Kita menuntut agar Suryan Al Jamrah memberikan penjelasan secara terbuka dan menyampaikan permintaan maaf,” Sampaikannya.

Diperjelas Ririn, kalimat fitnah yang menyatakan bahwa status UNISI tidak jelas termasuk ijajah UNISI tidak diakui pastinya patut untuk diklarifikasi. Hingga hari ini menurutnya, secara hukum, status UNISI sudah sangat jelas.

UNISI sudah mengantongi izin operasional dan seluruh program studi (prodi) sudah terakreditasi BAN PT yang dengan ini memberikan arti bahwa ijajah yang dikeluarkan UNISI pastinya juga diakui.

Disamping hal itu, ditambahkan Ririn, Dosen UNISI juga sudah mengikuti sertifikasi yang menandakan bahwa tenaga pengajar UNISI sudah diakui secara professional oleh Dikti.

“Kita juga sedang dalam proses akreditasi institusi, jadi status UNISI yang mana yang tidak jelas? Termasuk dengan diterimanya lulusan UNISI bekerja di berbagai Instansi pemerintah apakah itu bukan sebuah bukti bahwa ijajah kita sah dan diakui?” Pertanyakan DR Ririn

Dalam wisuda ke 4 UNISI tanggal 24 Mei 2014 yang lalu, DR Ririn juga menyampaikan bahwa Kopertis sebagai perpanjangtanganan Dirjen Pendidikan Tinggi dengan tegas menyatakan bahwa UNISI adalah sebuah Universitas yang legal karena memiliki izin operasional yang sah.

Dalam kepatuhan Wasdalbin (Pengawasan, pengendalian dan pembinaan), Drs Hanfi Msi selaku sekretaris kopertis wilayah X mengatakan saat ini UNISI sudah lepas dari binaan karena dinilai sudah mampu berdiri sendiri.

“Jadi kalau memang benar DR Suryan Al Jamrah melontarkan pernyataan itu, kita menuntut ianya menyampaikan permintaan maaf karena semua itu adalah sebuah fitnah,” Tandasnya.

Sebelumnya, Rektor UNISI ini menyatakan bahwa ia medapatkan informasi bahwa DR Suryan Al Jamrah dalam kesempatan menyampaikan siraman rohani menjelang acara silaturahmi dan buka bersama Pemkab Inhil dengan KKIH Pekanbaru telah melontarkan pernyataan bahwa “” ratusan milyar dana pemda Inhil sudah dihabiskan untuk membangun UNISI namun hasilnya, ratusan alumni unisi kini ijajahnya tidak diakui karena status UNISI yang tidak jelas.(dro)