JAKARTA — Keberadaan prajurit TNI harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di sekelilingnya. Caranya adalah dengan bersungguh-sungguh memegang komitmen netralitas, dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2014.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah dan pengorbanan ini harus didukung oleh stabilitas, guna dapat melanjutkan pembangunan nasional.

“TNI sama sekali tidak menginginkan adanya tindakan kelompok-kelompok tertentu, yang ingin mengganggu stabilitas nasional dan merusak struktur sosial yang telah dibangun dengan baik,” kata Panglima TNI dalam amanat yang dibacakan Pa Sahli Tk. III Bidang Banusia Panglima TNI Mayjen Mudjiono pada upacara bendera di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (17/7).

Menurut Moeldoko, TNI tak ingin terjadi gangguan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2014 yang telah memasuki tahapan krusial penghitungan dan pemungutan hasil pemungutan suara/ “Bila gangguan stabilitas itu terjadi, TNI bertekad kuat dengan segala risiko yang terjadi akan bertindak tegas dalam menyelamatkan masyarakat, bangsa dan negara,” katanya.

Di samping netral dalam Pemilu 9 Juli lalu, kata dia, para prajurit juga harus independen, tegas, dan tidak boleh ragu-ragu, dengan tetap melaksanakan aksi secara terukur, terkendali dan profesional dalam mengatasi ancaman dan gangguan.

Artinya prajurit tidak boleh pilih kasih, tidak boleh pandang bulu dalam mengambil tindakan terhadap siapa pun yang berniat mengganggu stabilitas nasional. “TNI berharap pelaksanaan Pilpres 2014 hingga pelantikan Presiden terpilih dapat berlangsung dengan tertib, lancar, aman dan damai,” ujarnya.

Pada akhir amanatnya, Panglima TNI mengingatkan, jaga soliditas dan jangan terpengaruh oleh provokasi-provokasi klasik, yang dimainkan kelompok-kelompok kepentingan tertentu, dan jaga kesiapsiagaan satuan sesuai dengan tingkatan yang telah ditetapkan.

“Laksanakan tugas sebaik-baiknya, dengan dilandasi keimanan, semangat, ketulusan dan penuh dedikasi, sehingga dapat memberikan nilai ibadah bagi masing-masing kita sekalian,” imbuhnya.(*)

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/07/17/n8ulds-tni-ancam-kelompok-yang-ingin-ganggu-stabilitas-keamanan

Tembilahan (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Indragiri Hilir menegaskan bahwa UNISI adalah sebuah Universitas yang sah demikian juga dengan ijazah yang dikeluarkannya. Bahkan Kadisdik Inhilpun memberikan pernyataan pembenaran dan justru mempertanyakan dasar penilaian kontroversi yang dilontarkan Dr Suryan Aljamrah.

Penegasan ini disampaikan Sekda Inhil, H Alimuddin RM dihadapan belasan perwakilan mahasiswa dan alumni UNISI dalam kesempatan aksi unjuk rasa dihalam kantor Bupati Inhil, rabu (16/7/2014)

Menurut Sekda, banyak tamu yang hadir saat acara buka puasa bersama KKIH kala itu merasa heran dan terkejut dengan pernyataan pribadi yang dilontarkan Dr Suryan Aljamrah. Dikatakan Sekda, hari ini, cukup banyak lulusan UNISI yang sudah bekerja dan mengabdikan diri dilingkungan Pemkab Inhil dan Pemkab Inhilpun merasa sangat terbantu dengan keberadaan UNISI.

“Artinya ini menunjukkan bukti bahwa UNISI itu sebuah Universitas yang legal dan lulusannyapun diakui.” Tegas Sekda.

Pendapat yang bemakna senada juga terlontarkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inhil, Helmi D.

Dihadapan perwakilan mahasiswa dan alumni UNISI dalam aksinya dihalaman kantor Disdik Inhil seusai aksi dihalaman kantor Bupati Inhil, Kadisdik menegaskan pernyataan kekecewaannya atas pernyataan pribadi dari Dr Suryan Al Jamrah.

Menurut kadisdik Inhil, Helmi D, ketika nama UNISI tersudutkan, secara pribadi iapun merasa ter-iris. UNISI menurutnya sudah menjadi bagian dari dirinya karena ia juga mengaku termasuk salah seorang mantan dosen dan penggagas berdirinya UNISI.

“UNISI adalah bagian dari saya. Jikalau UNISI tergores, sayapun pastinya merasa perih,” Ungkap Helmi dihadapan massa

Helmi menegaskan, secara pribadi ia menilai apa yang dilontarkan Dr Suryan Aljamrah adalah kalimat yang tidak berdasar baik secara akademik maupun non akademik. Mendukung tuntutan mahasiswa, iapun menyatakan penolakan atas kalimat pendiskreditan yang sudah terlontarkan.

“Anak saya lulusan dari UNISI dan kini sudah diterima sebagai sarjana pendamping desa. Artinya ijajah UNISI legal dan tidak ada masalah. Saya juga mempertanyakan kenapa bahasa penilaian tanpa bukti yang cukup ini bisa terucapkan,” Kritik Helmi yang disambut aplaus mahasiswa.

Usai melakukan arosai, mahasiswapun membuabarkan diri sambil mengatakan untuk kembali mengulang aksi jika aksi pertama ini tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Suryan Aljamrah. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Belasan perwakilan mahasiswa dan alumni Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan melaksanakan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati dan Dinas Pendidikan Inhil. Dalam orasinya orator menilai lontaran kalimat pendiskreditan UNISI oleh DR Suryan Aljamrah terindikasi sebagai bahasa titipan. Mereka menuntut Pemkab Inhil untuk memberikan penjelasan.

“Kita mensinyalir apa yang disampaikan oleh Suryan Aljamrah dalam acara buka puasa bersama KKIH dan Pemkab Inhil di Pekanbaru senin lalu adalah bahasa titipan yang memang disengaja untuk mendiskreditkan UNISI,” Teriak Orator mahasiswa, Firman dihadapan Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM didampingi beberapa pejabat saat menerima kedatangan massa dihalaman kantor Bupati Inhil, rabu (16/7/2014)

Dikatakan Firman, gelar aksi protes yang mereka laksanakan hari ini memang hanya diwakili oleh beberapa orang perwakilan mahasiswa dan alumni. Namun mereka tidak menjamin jika apa yang mereka lakukan hari ini tidak juga ada kejelasan, aksi serupa dengan keikutsertaan ratusan mahasiswa akan kembali berulang.

“sengaja kita beraksi hanya melalui perwakilan mahasiswa dan alumni. Ini bulan suci. Kita tidak ingin timbul sesuatu yang mencedirainya. Kehadiran kami hari ini sebagaibentuk antisipasi turunnya massa yang lebih besar. Oleh karenanya kami menuntut Pemkab Inhil untuk memberikan penjelasan.”Sampaikan Firman.

Firman meminta Pemkab Inhil untuk bijak. Jangan hanya untuk segelintir kepentingan, Mahasiswa UNISI secara keseluruhan yang menjadi korban. Ia juga meminta Pemkab Inhil memfasilitasi untuk mendapatkan klarifikasi kepada DR Suryan Aljamrah.

“Itu acara yang dilaksanakan oleh Pemkab Inhil, karenanya Pemkab Inhil harus bertanggungjawab,” Pinta Firman yang diiringi teriakan mahasiswa lainnya.

Dalam kesempatan itu, Firman juga melontarkan pernyataan rasa kekecewaan terhadap Pemkab Inhil. Menurutnya, jangankan mau membantu UNISI, hari ini, Pemkab Inhil bahkan hendak mengambil fasilitas gedung yang selama ini dipergunakan mahasiswa untuk menuntut ilmu.

“UNISI adalah lembaga yang mendidik putra dan putri inhil. Sudah sewajarnya Pemerintah membantu bukan sebaliknya terkesan menganaktirikan,” Kesal Firman.

Andang yudiantoro, perwakilan Alumni UNISI juga melontarkan pernyataan ketersinggungan. Ia juga meminta adanya sikap arif dari pemerintah daerah guna menetralkan statemen yang sangat melukai dunia pendidikan Inhil ini. Andang menuntut adanya bahasa tegas penolakan Pemkab Inhil untuk menyatakan penolakan atas lontaran kalimat “fitnah” Dr Suryan Aljamrah.

“harus ada sikap yang jelas dari pemerintah daerah untuk meredam gejolak atas pernyataan “fitnah” ini. Kita ingin UNISI maju dan besar, jangan terus didiskreditkan. Saya sesalkan pernyataan seorang doktor yang seharusnya bahasa perbaikan bukan penghancuran,” Kecam mantan Ketua PWI Inhil ini.

Menanggapi kecaman massa unjukrasa, Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM menjelaskan bahwa kehadiran Dr Suryan Aljamrah sebagai penceramah adalah undangan dari KKIH selaku panitia. Kalimat yang dilontarkanpun dipastikan Sekda bukan bahasa titipan tetapi murni pendapat Dr Suryan Aljamrah secara pribadi.

“terus terang kita sendiri juga merasa terkejut atas kalimat yang terlontarkan saat itu. Itu semua bahasa pribadi termasuk persoalan masalah dana. Sama sekali tidak ada hubungan kalimat itu dengan Pemkab Inhil.” Elak Sekda

Menurut Sekda, komitmen Pemkab Inhil sudah sangat jelas. Tidak pernah Pemkab Inhil menginginkan UNISI untuk ditutup walaupun diakui Sekda ada beberapa hal yang memang harus diluruskan.

Diakhir kalimatnya, sekali lagi sekda menegaskan bahwa apa yang dilontarkan Dr Suryan Aljamrah adalah bahasa pribadi dan tidak ada hubungan dengan Pemda. Oleh karenanya, Sekda meminta mahasiswa untuk mengklarifikasikan hal ini secara langsung kepada Dr Suryan Aljamrah.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Kepala Satuan Polisi Pamong Peraja (Satpol PP) Kabupaten Inhil TM Syaifullah memberikan masukan menarik mengenai kemacetan yang berada di Jembatan Parit 11 Tembilahan Hulu yakni pemindahan jalur Lalulintas kendaraan.

Hal tersebut disampaikannya kepada detikriau.org melalui pesan elektronik miliknya. Rabu (16/7/14). Dikatakannya, bahwa rekayasa jalan sangat penting untuk mengurai kemacetan tersebut agar tidak berlarut-larut dikeluhkan masyarakat.

“Ini hendaknya menggunakan rekayasa lalulintas, karen hal ini tersebut sangat penting, yang mana kendaraan dari hulu dilarang untuk memasuki jembatan parit 11 tersebut,” papar TM Syaifullah.

Mantan Sekretaris Dishubkominfo Inhil ini pun kembali memaparkan bahwa kendaraan baik itu roda 2 dan 4 dialihkan melalui Jalan Sederhana Tembilahan yang tidak jauh dari jembatan tersebut.

“Lambat laun jika ini dilaksanakan pasti permasalahan kemcaetan akan selesai dan tidak berarut-larut seperti ini,” ungkapnya.
Terkait rekayasa lalu lintas tersebut, Kakan Satpol PP Inhil ini telah menyampaikan kepada Kadiahubkominfo Inhil Tantawi Jauhari.
“Kita sudah sampaikan ke Kadishub Inhil,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa setiap harinya Satpol PP Inhil terus membantu untuk mengurai kemacetan yang berada dilokasi tersebut.

“Kita setiap hari membantu melakukan penguraian kemacetan dan juga terus melarang para pedagang berjualan disana,” imbuhnya

Namun, sambungnya kembali pedagang tidak bisa kita pindahkan karena mereka berjualan diatas halaman mereka dan hingga saat ini juga belum tersediannya tempat penampungan mereka di Pasar Kayu Jati.

Ia juga mengharapkan kerjasama masyarakat untuk membantu menertipkan jalan tersebut dengan cara tidak berbelanja dilokasi tersebut.
“Saran Sebaiknya kepada Masyarakat untuk tidak berbelanja di Parit 11 tetapi berbelanja di Pasar-pasar Resmi,” tandasnya (Ahmad Tarmizi)

TEMBILAHAN (detikriau.org)-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir mengingatkan kepada seluruh perusahaan, untuk memberikan dan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para karyawan paling lambat 7 hari sebelum tibanya hari raya Idul Fitri 1435 H.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Inhil, melalui Kabid Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Hubungan Industrial, Ranel Laputulo mengatakan, keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 04/MEN/1994, tentang pembayaran THR keagamaan bagi pekerja di perusahaan.

“Pengusaha, pimpinan atau pengurus perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih,” tutur Ranel, kemarin.

Terkait dengan besaran atau jumlah THR yang diberikan, dijelaskan Ranel, untuk pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan diberikan satu bulan gaji. Sedangkan bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan, diberikan THR secara proporsional, yakni dengan perhitungan jumlah bulan masa kerja dikali satu bulan upah dan dibagi 12 bulan.
“Ketentuan ini juga sudah ada bagi pekerja yang sudah putus hubungan kerjanya. Terhitung sejak waktu 30 hari sebelum jatuh tempo Hari Raya keagamaan, berhak menerima THR. Untuk itu, kita akan mengawasi tentang pelaksanaan pembayaran THR ini,” imbuhnya.(adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Markas Polisi Resort (Mapolres) Indragiri Hilir (Inhil) mempersiapkan empat personil penembak jitu dilokasi rawan tindakan kriminal.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Inhil AKBP Suwoyo SIK MSi kepada detikriau.org saat dijumpai di kantor KPU Inhil. Rabu (16/7/14). Dikatakannya, demi kenyamanan para pengendara saat mudik mendatang pihaknya akan menempatkan empat personil penembak jitu.

“Kita akan tempatkan empat personil penembak jitu kita untuk mengurangi dan mengantisipasi tindakan kriminal saat mudik mendatang,” papar Suwoyo.

Ia mengatakan, empat personil ini nantinya akan ditempatkan di jalan lintas timur yang terkenal dengan bajing loncat .

“Nanti personil kita kita tempatkan di jalan lintas timur untuk menceah aksi bajing loncat, perampok yang hobi loncat-loncat itu toh,”sebutnya dengan nada bercanda (Ahmad Tarmizi)