Menurut Prabowo banyak aturan main dilanggar sendiri oleh KPU

Jakarta – Calon presiden Prabowo Subianto bersama ketua partai koalisi sepakat menolak hasil pemilihan presiden 2014. Prabowo yang didampingi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung, Suryadharma Ali dan ketua tim pemenangan Mahfud MD, menyampaikan pernyataan sikap ini di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa 22 Juli 2014.

Disampaikan Prabowo, koalisi merah putih telah mengikuti langkah-langkah pemilihan presiden 2014 dengan penuh kehormatan dan keikhlasan.

“Bahwa rakyat Indonesialah yang menentukan nasibnya sendiri. Yang di belakang saya adalah pejuang-pejuang demokrasi. Hampir semua mereka yg terlibat membangun demokrasi,” katanya.

Sebagai perwira TNI, Prabowo mendorong demokrasi. Katanya, kalau hanya sekedar mencari hidup enak, nyaman, dia tidak perlu lagi berjuang dalam bidang politik.

“Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Artinya demokrasi adalah pemilihan yang jujur dan adil. Kalau di TPS yang berhak memilih 300 tapi yang datang 800 orang, itu berarti tidak jujur. Kalau ada pejanbat yang coblos-coblos puluhan atau ratusan surat suara, itu tidak demokratis,” katanya.

Ditambahkan Prabowo, timnya yang berada di berbagai provinsi, seperti Papua yang mengakui ada 4 kabupaten yang tidak pernah melakukan pencoblosan. Sementara di DKI Jakarta, terdapat 5.800 TPS yang menurut bawaslu direkomedasikan pemilu ulang tapi diabaikan KPU.

“Di Jawa Timur demikian juga, 6 kabupaten direkomendasikan,” katanya.

Dengan demikian, capres dan cawapres nomor urut 1 mengambil sikap sebagai berikut:

1. Proses KPU bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main dibuat tapi dilanggar sendiri oleh KPU.

2. Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah tanah air diabaikan oleh KPU.

3. Ditemukannya sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu hingga pemilu menjadi tidak jujur dan adil.

4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah setiap keberatan dari tim Prabowo-Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan melalui MK. Padahal sumber masalahnya ada pada internal KPU.

5. Terjadi kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematik pada pelaksanaan pemilu.

“Atas pertimbangan di atas, kami sebagai pengemban suara rakyat, akan gunakan hak konstitusional, yaitu menolak pelaksaanaan pilpres 2014,” kata Prabowo.

Menurutnya, pemilu presiden cacat hukum dan dengan demikian koalisi merah putih menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Koalisi ini tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan rakyat dipermaikan dan diselewengkan.

“Kami Prabowo-Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat,” katanya. Karena itu, kepada seluruh rakyat RI yang telah memilih Prabowo-Hatta tetap tenang karena tim tidak diam karena demokrasi dicederai.(*)

http://politik.news.viva.co.id/news/read/523728-ini-lima-alasan-prabowo-tolak-hasil-pilpres

Hasil rekapitulasi pasangan nomor urut dua memperoleh suara terbanyak

Jakarta – Joko Widodo dan Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019. Keputusan dituangkan dalam Keputusan KPU nomor 536/KPTS/KPU/2014.

Penetapan ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik usai menyelesaikan rekapitulasi nasional perolehan suara pasangan capres-cawapres di Kantor KPU, Jakarta, Selasa malam, 22 Juli 2014.

Pertama, menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih dalam Pemilu Presiden 2014 nomor urut dua, Saudara Ir. H. Joko Widodo dan Drs. HM. Jusuf Kalla, karena memperoleh suara sebanyak 70.997.833 suara, atau 53,15 persen dari total suara sah nasional.

“Kedua, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019,” ujar Husni Kamil Manik.

Kata Husni, salinan ini akan disampaikan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Presiden, pimpinan Partai Politik, atau gabungan partai pengusung pasangan calon, dan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” kata Husni.

Usai pembacaan keputusan, Ketua KPU mempersilahkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla maju ke depan dan menerima surat keputusan KPU tentang Penetapan Capres dan Cawapres Terpilih.(*)

http://politik.news.viva.co.id/news/read/523833-kpu-tetapkan-joko-widodo-jk-sebagai-pemenang-pilpres-2014

Tembilahan (detikriau.org) — Usai melaksanakan buka bersama di kediamannya, Bupati Inhil H.M.Wardan beserta rombongan Tim safari Ramadhan 1435 H melaksanakan shalat isya berjamaah di lanjutkan dengan shalat tarawih di Aula Mapolres Inhil. Dalam kesempatan ini Bupati tampil sebagai imam sholat berjamaah. Senin (21/7/2014)

Usai melaksanakan Shalat tarawih malam ke 24 Puasa Ramadhan 1435 H secara berjamaah, Bupati Inhil sekligus memberikan tausiahnya. Bupati menyatakan bahwa setiap umat manusia haruslah memahami putaran kehidupan yang di mulai dengan masa kelahiran dan ditutup dengan kematian.

“Oleh karenanya kehidupan di dunia harus diisi dengan memperbanyak ibadah yang akan menjadi bekal setelah tibanya kematian. Bulan ramdan adalah bulan yang menjadi waktu yang paling mulia untuk memperbanyak berbuat aamal kebajikan,” Ingatkan Bupati

Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Polres Inhil atas dukungan terhadap program – program pemerintah salah satunya jum’at bersih. Bupati juga mengharapkan dukungan Polres Inhil demi suksesnya berbagai program yang dijalankan pemerintah, baik itu pembangunan dibidang infrastruktur maupun dibidang mental atau akhlakul karimah.

Usai melaksanakan shalat taraweh berjamaah di Mapolres Inhil, Bupati didampingi Wabup, Sekda dan beberapa kepala SKPD yang juga di hadiri Wakil ketua DPRD, Setwan termasuk beberapa anggota DPRD Inhil.

Rapat yang di laksanakan di Kediaman Bupati inhil ini membahas tentang penyempurnaan RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ) TH 2013 – 2018 Kab. Inhil.(gus/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Bertempat dirumah Dinasnya, Bupati Inhil, HM Wardan mengadakan kegiatan buka puasa bersama. Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Bupati, H Rosman Malomo, Sekda, H Alimuddin RM, Unsur Muspida dan pejabat dilingkungan Pemkab Inhil serta ratusan masyarakat khususnya masyarakat Tembilahan. Senin (21/7/2014)

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran seluruh tamu undangan. Bupati mengharapkan dengan adanya kegiatan berbuka puasa bersama ini akan dapat meningkatkan silaturahim, sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarkat Inhil.

“Alhamdulillah Kab. Inhil telah melaksanakan beberapa agenda besar yang di mulai dari PILKADA, Pileg, Pelaksanaan MTQ tingkat Kab. Inhil, serta PILPRES TH 2014 yang kesemuanya kita lalui dengan aman, damai, dan tentram seseuai dengan harapan Kita.”Ouji syukur Bupati

Bupati juga menyampaikan harapan dukungan dari seluruh masyarakat Kab. Inhil untuk selalu menjaga kondisi yang damai dan tentram ini.

Kegiatan Buka bersama ini diisi dengan siraman rohani oleh Ahmad Sarkani S.Pdi. Dalam tausiahnya, Ustadz menjelaskan akan keagungan Al-Qur’an yang mana dalam mempelajari al-qur’an tidak mengenal umur, sebagai contoh Al-Qur’an di turunkan kepada Nabi pada usia umur 40 TH. Sampaikannya. (adv pemkab inhil)

Jakarta  – Politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, Partai Golkar harus siap seandainya tidak berada dalam pemerintahan, karena partai Golkar saat ini sejalan dengan cita-cita reformasi.

“Golkar harus siap kalau seandainya tidak berada dalam pemerintahan karena Golkar yang sekarang ini Golkar yang era reformasi, yang demokratis, betul-betul menganut prinsip-prinsip perjuangan rakyat, mandiri, dan sejalan dengan cita-cita reformasi,” kata Akbar Tandjung di Jakarta, Selasa.

Pernyataan Akbar Tandjung itu dilontarkan saat dimintai tanggapannya atas keputusan capres Prabowo Subianto menarik diri dari proses Pilpres. Menurut Akbar Golkar sejalan dengan keputusan itu.

Menurut Akbar, Golkar juga telah mengirimkan surat kepada pengurus Golkar Tingkat I dan II atas pernyataan Prabowo itu, dan meminta seluruh kader di tingkatan itu mempersiapkan diri untuk mengikuti perkembangan ke depan dan menunggu petunjuk-petunjuk berikutnya dari DPP Golkar.

Atas dasar itu pula lantas Akbar menyebut Golkar harus siap berada di luar pemerintahan.

“Kita kan sebetulnya bukan pemerintahan yang paling utama. Dalam membangun sistem politik, di dalamnya ada berbagai aturan-aturan untuk memperkuat sisi demokrasi itu betul-betul berjalan, antara lain pemilu yang adil, jujur, bersih, tidak terjadi suatu praktik kecurangan, dan itulah yang mesti kita bangun,” ujar Akbar.

Akbar menegaskan pihaknya bersama-sama koalisi merah putih memutuskan tidak melanjutkan proses pilpres karena melihat banyak hal-hal laporan yang tidak diakomodasi KPU, sebagaimana telah diadukan dan direkomendasikan oleh Bawaslu.

Saat ditanya soal upaya Golkar memperkuat oposisi di parlemen nantinya, Akbar menyebut koalisi permanen yang telah terbentuk akan terus membangun soliditas.

Dia mengatakan partai dalam koalisi permanen juga harus mampu menjalankan fungsinya antara lain mengontrol setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan.

Pada hari ini Prabowo Subianto menyatakan dirinya bersama Hatta Rajasa menarik diri dari proses Pilpres 2014, karena pertimbangan ditemukannya tindak pidana kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara dan pihak asing dengan tujuan tertentu.

“Kami sebagai pengemban mandat suara rakyat, akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung,” kata Prabowo dalam konferensi persnya di Rumah Polonia, Selasa siang.

Prabowo menegaskan dirinya dan Hatta Rajasa tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat, lantas dipermainkan dan diselewengkan.

“Kami siap menang dan siap kalah, dengan cara yang demokratis dan terhormat. Untuk itu kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami, untuk tetap tenang,” kata Prabowo.

Namun pernyataan Prabowo yang tertulis di sebuah kertas dan dibacakannya sendiri itu, hanya ditandatangani oleh Prabowo sendiri, tanpa ditandatangani oleh Hatta Rajasa.

Kalangan wartawan menerima informasi bahwa Hatta menggelar konferensi pers terpisah di DPP PAN, Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa petang. Namun ketika tiba di DPP PAN terdapat pengumuman bahwa acara konferensi pers di tunda hingga pemberitahuan selanjutnya.(*)

http://beta.antaranews.com/berita/445294/golkar-siap-tidak-dalam-pemerintahan

JAKARTA– Meski saksi dan tim pasangan capres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mundur dan meninggalkan ruang rapat pleno, proses rekapitulasi tingkat nasional pilpres 2014 tetap dilanjutkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan pembahasan Provinsi ke-31, yakni Provinsi Jawa timur.

“Sayang sekali tim pasangan nomor satu meninggalkan ruangan sidang, padahal sudah mengikuti dari awal rekapitulasi. Tapi proses rekapitulasi kami lanjutkan, untuk provinsi selanjutnya Jawa Timur,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik selaku pimpinan sidang, Selasa (22/7).

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melalui surat resmi mengintruksikan saksi dan tim pemenangannya menarik diri dari rapat pleno rekapitulasi nasional yang tengah berlangsung di lantai dua kantor KPU, Jakarta. Surat resmi yang ditandatangani Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tersebut diserahkan langsung kepada Ketua KPU Husni Kamil Manik sesaat setelah hasil rekapitulasi Provinsi DKI Jakarta diketok palu.

“Kami sebagai saksi membacakan sikap resmi yang ditandatangani oleh capres. Mohon ketua KPU, ketua Bawalsu, pemantau pemilu, dan ketua DKPP, dan saksi calon nomor urut 2 mencermati,” kata saksi Prabowo-Hatta, rambe Kamaruzzaman.

Mereka diperintahkan Prabowo-Hatta menarik diri dari tahapan pilpres yang tengah berlangsung. Dan mundur dari semua tahapan pelaksanaan pilpres 2014. KPU telah menuntaskan hasil penghitungan suara dari 30 provinsi.

Hasil perolehan suara sementara, Jokowi-JK unggul dengan 53.442.693 suara. Sementara pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 48.385.110 suara. KPU menjadwalkan akan menetapkan ahsil pilpres 2014 hari ini.(republika)