Yusril Ihza Mahendra: Diskusi Dengan Saiful Mujani Tak Nyambung

“Kalau MK putuskan KPU bekerja secara tak konstitusional hingga hasil KPU dibatalkan maka pendapat saksi itu kredibel. Sebaliknya bila tidak, itu ahli gombal:) @yusrilihza_mhd.”

twitwar-antara-pakar-hukum-tata-negara-yusril-ihza-mahendra-_140816075928-853Tembilahan (detikriau.org) — tidak cukup dipengadilan MK, gugatan perselisihan Pemilu Presiden RI juga meramaikan dunia maya. Kali ini aksi debat itu melibatkan Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dengan Pendiri SMRC, Saiful Mujani

Dikutip dari republika.co.id, Yusril Ihza Mahendra, meski menjadi saksi ahli pasangan Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (16/8) mengaku berada dalam posisi netral.

 

“Baik Jokowi maupun Hashim Djojohadikusumo dari pihak Prabowo dapat menerima sikap dan pendirian saya, maka saya menjadi ahli di MK,” katanya melalui akun Twitter, @Yusrilihza_Mhd.

 

Penjelasan Yusril tersebut sepertinya mendapat respon kubu Jokowi-JK. Pendiri SMRC, Saiful Mujani lewat akun Twitter, ‏@saiful_mujani menganggapi pendapat Yusril. Menurut dia, gugatan Prabowo tidak disertai bukti valid.

 

Di-mention Saiful, Yusril balik ‘menyerang’. “Wah maaf ya, diskusi sama Anda ini gak nyambung dari tadi. Sekali lagi maaf hehehe,” ujarnya. Yusril melanjutkan, “Saya ngomong kuda @saiful_mujani ngomong unta. Jadi gak nyambung. Sudahlah, Boss..”

 

Dosen politik UIN Syarif Hidayatullah tersebut langsung membalas dengan menyindir Yusril. “Percaya dulu bahwa MK bisa buat keputusan kredibel. Kalau tidak, percuma berperkara di sana.” Dia melanjutkan, “Kalau MK putuskan KPU bekerja secara tak konstitusional hingga hasil KPU dibatalkan maka pendapat saksi itu kredibel. Sebaliknya bila tidak, itu ahli gombal:) @yusrilihza_mhd.”(dro)




Bupati Kukuhkan Paskibra HUT ke 69 RI di Kab Inhil

 

Foto: Way/ HUmas Pemkab Inhil
Foto: Way/ HUmas Pemkab Inhil

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan mengukuhkan pasukan pengibar bendera (paskibra) HUT Ke 69 Kemerdekaan Republik Indonesia di kab inhil 2014. Pada kegiatan yang dilaksanakan di gedung Engku Kelana Tembilahan ini juga tampak dihadiri oleh Wakil Bupati, H Rosman Malomo, Ketua DPRD Inhil, HM Raus Walid, Muspida serta beberapa pejabat esselon dilingkungan Pemkab Inhil.

Pengukuhan yang dilaksanakan pada sabtu (15/8/2014) malam tersebut ditandai dengan penyematan sabuk paskibra, dilanjutkan janji paskibra serta tradisi cium bendera merah putih oleh masing-masing anggota paskibra.

Dikatakan Bupati dalam sambutannya, paskibra ini telah digembleng dan dilatih untuk dipersiapakan mengemban tugas mulia pada peringatan HUT RI ke 69 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Inhil pada tanggal 17 Agustus 2014 nantinya.

“Saya berpesan agar mereka tetap menjaga kesehatan, istirahat yang cukup sehingga dalam pelaksanaannya nanti ada dalam kondisi yang fit dan dapat melaksanakan tugas dengan lancara dan sukses tanpa ada halangan sedikitpun,” Pesan Bupati.

Disamping diberikan pelatihan baris berbaris serta penaikan dan penurun bendera, paskibra juga diberikan pembekalan kepemimpinan dasar dalam rangka mempersiapkan mereka sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan di Negri ini.

“Jika mereka bersungguh-sungguh belajar, giat dan disiplin saya berkeyakinan kedepannya mereka akan berhasil menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan Negara ini terutama untuk melanjutkan pembangunan di Kab Inhil.”Akhiri Bupati. (rul/adv pemkab inhil)




Kampanye Boikot Akibatkan Perusahaan Pro Israel Panik

produk kosmetik pro israel diboikot dan dibuang
produk kosmetik pro israel diboikot dan dibuang

Jeddah – Kampanye global untuk memboikot produk-produk dari perusahaan pendukung Israel menjadi momentum yang tepat setelah agresi brutal negara Zionis itu terhadap Jalur Gaza Palestina.

Kampanye boikot produk pro Israel kian marak di seluruh dunia tak terkecuali di Arab Saudi, demikian Arab News melaporkan sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Jumat.

Kampanye boikot tersebut dipercaya sebagai salah satu cara yang efektif untuk melawani Zionis Israel dan para pendukungnya, setelah Dewan Keamanan PBB serta kekuatan dunia gagal menghentikan pembantaian warga Gaza oleh Israel, meski pun diprotes di seluruh dunia.

Peraturan usaha Saudi tidak mengizinkan setiap perusahaan untuk mengimpor produk-produk Israel, menjalin urusan bisnis atau perjanjian dengan perusahaan serta organisasi di negara Zionis itu.

Peraturan tersebut juga menyerukan boikot produk yang menjadi bagian dari barang produksi Israel.

Bahkan konsumen di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya banyak menghindari produk yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan pro-Israel.

Badr Almotawa, seorang pengamat bisnis internasional, menyerukan memboikot produk serta pendukung Israel di AS dan Inggris.

“Kami memboikot produk mereka untuk mengirim pesan bahwa mereka akan kehilangan bisnis dengan kami jika mereka mendukung Israel untuk membunuh rakyat Palestina,” katanya.

Badr mengatakan banyak orang di Inggris telah memutuskan untuk memboikot produk-produk dari perusahaan pro Israel.

“Ini sangat penting. Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah menyarankan masyarakat di negara-negara anggotanya untuk memboikot produk-produk Israel,” jelasnya.

Almotawa mengatakan, Israel telah menolak rencana perdamaian yang diajukan Liga Arab pada tahun 2002 lalu, menambahkan bahwa pada awalnya diusulkan Raja Abdullah Arab Saudi, ketika ia masih putra mahkota.

Dia menyoroti dampak dari keputusan yang diambil oleh Raja Abdullah untuk memboikot perusahaan-perusahaan Belanda, ketika itu seorang politisi sayap kanan di Belanda menyalahgunakan Islam dan bendera Saudi.

“Boikot itu masih berpengaruh. Arab Saudi telah menolak untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Belanda dalam masalah ini,” ujar Badr.

Hugh Lanning, Koordinator Kampanye Solidaritas Palestina yang berbasis di London, baru-baru ini juga mengatakan kepada International Business Times, bahwa ia melihat tanda-tanda kampanye boikot itu menjadi isu utama.

“Kami merasakan adanya orang-orang yang cemas. Orang marah dengan apa yang telah mereka lihat kemudian ingin secara pribadi dapat melakukan protes. Tindakan Boikot telah menjadi cara kebanyakan orang di jalanan dan mereka telah melakukan itu,” kata Hugh.

Starbucks, merupakan usaha waralaba kopi yang berbasis di Seattle, merasa banyak mendapat tekanan dengan adanya aksi boikot, sehingga terdorong untuk menanggapinya dengan memberi penjelasan.

Howard Schultz, sebagai pendiri perusahaan dan pemimpin perusahaan itu, membantah laporan bahwa ia menyumbangkan uang kepada tentara Zionis Israel.

Beberapa perusahaan yang melakukan bisnis dengan Israel juga telah meluncurkan kampanye kontra, diantaranya dengan menurunkan harga produk mereka untuk merayu konsumen di Inggris.

“Saya telah melihat beberapa merek populer produk Amerika yang menawarkan diskon besar. Ini menunjukkan mereka merasa terjepit,” kata Muhsinah, seorang warga di India.

“Saya telah memutuskan untuk memboikot produk susu bayi dan membeli merek lain untuk bayi saya,” katanya kepada Arab News.

Dia mengatakan sebagai kampanye boikot Israel telah menerbitkan daftar produk alternatif bagi orang untuk dibeli.

“Kita harus memboikot barang-barang pro Israel berapa pun harganya. Ini adalah cara yang bisa kita lakukan,” tegas Muhsinah.

Di negara India selatan, Kerala, sejumlah organisasi telah mengambil keputusan bersama untuk memboikot produk-produk Israel dan pendukungnya.

Di Mumbai, surat kabar India “The Hindu” melaporkan pada akhir Juli, lebih dari seribu hotel di kota itu bergabung memboikot Coca-Cola, Pepsi dan produk lainnya.

Harian Turki Zaman juga melaporkan, Istanbul dan sejumlah kota-kota kecil telah mendesak warga untuk tidak membeli produk yang dibuat di Israel atau yang memiliki hubungan dengan Israel, seperti Coca-Cola, dalam kampanye yang dimulai pada media sosial.

Tak ketinggalan pula Malaysia, telah melancarkan kampanye melawan McDonald, menuduhnya mendukung upaya perang Israel yang mengakibatkan ribuan warga sipil menjadi korban, termasuk anak-anak dan perempuan.




Uang Baru di Hari Kemerdekaan

Uang pecahan baru bukanlah hasil redenominasi

264057_desain-uang-rp100-000-tahun-emisi-2014_663_382Jakarta – Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-69 pada 17 Agustus mendatang akan tercatat sebagai momentum sejarah baru bagi sistem pembayaran di Indonesia.

Sebab, Bank Indonesia (BI) akan mengeluarkan uang dengan desain baru bertuliskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu uang pertama yang dijamin kedaulatannya oleh pemerintah.

Dengan demikian, kedaulatan mata uang Indonesia, rupiah, lebih kuat karena negara terlibat langsung dalam penerbitannya. Sedangkan sebelumnya, hanya dijamin bank sentral, BI.

Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, mengungkapkan di uang NKRI tersebut tidak lagi tertulis BI, tetapi NKRI. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang, pemerintah di masa depan akan mempunyai peran dalam menentukan kriteria dan bentuk uang yang akan beredar di  Indonesia.

Meskipun pengawasan dan peredarannya masih menjadi tanggung jawab BI sebagai otoritas moneter, yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengelola sistem pembayaran di Indonesia.

Ia menjelaskan, dengan masuknya pemerintah dalam uang NKRI, menyempurnakan mata uang Indonesia ke depannya. Sebab, tidak hanya dijamin oleh bank sentral, tetapi juga pemerintah.

Chatib menambahkan, sebagai salah satu bentuk kedaulatan negara, adanya uang NKRI ini sangat penting di masa depan. Sehingga, diharapkan rupiah bisa sejajar dengan mata uang lain yang dijadikan standar internasional.

“Ini walaupun kesannya seperti simbol, tetapi ini adalah uang negara. Dengan begitu, maka itu kita punya kedaulatan,” ungkapnya, saat ditemui di kantornya, Kamis 14 Agustus 2014.

Namun, Chatib mengatakan, meskipun uang NKRI ini memperkuat kedaulatan mata uang Indonesia, tidak berpengaruh terhadap nilai tukarnya terhadap mata uang negara lain saat ini.

“Kalau dorong penguatan rupiah ekspornya harus bagus impor harus turun,” ungkapnya.

Bank Indonesia juga mengakui, akan mengumumkan peluncuran uang pecahan emisi 2014 yaitu uang NKRI. Ditegaskan bahwa uang pecahan baru tersebut bukanlah hasil redenominasi, atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah.

Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs kepada VIVAnews, menjelaskan perbedaan yang cukup mencolok pada uang pecahan emisi 2014 dengan uang lama adalah tulisan BI diganti dengan NKRI.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Undang-undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2014, tercantum juga tanda tangan pada uang sah itu adalah otoritas pemerintah yang diwakili oleh menteri keuangan.

“Kami umumkan hari ini, namanya uang emisi 2014. Jadi, kami pakai namanya itu uang pecahan emisi 2014,” ujar Peter, Kamis.

Menurut Peter, Presiden juga akan menyampaikan secara resmi diterbitkannya uang emisi 2014 ini dalam pidato nota keuangan besok, Jumat 15 Agustus 2014. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan informasi yang jelas.

“Kami akan jelaskan hari ini mengenai uang emisi 2014, besok Presiden juga akan memasukkan ini dalam pidato nota keuangan,” kata dia.

Penukaran Uang NKRI di Hari Libur Kemerdekaan RI

Sementara itu, BI menegaskan bahwa pecahan uang emisi 2014, atau uang NKRI belum beredar luas di masyarakat pada Minggu 17 Agustus 2014, meskipun diterbitkan secara resmi pada hari peringatan Kemerdekaan RI itu.

Namun, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas, memastikan uang dengan desain baru ini sudah disiapkan di kantor BI seluruh di wilayah Indonesia. Bahkan, hingga di daerah terpencil.

“Uangnya sudah kami kirim ke kantor BI se-Indonesia,” ujar Ronald, Kamis 14 Agustus 2014.

Untuk itu, pihak perbankan dan masyarakat yang ingin mendapatkan maupun menukar uang lamanya dengan uang NKRI, dipersilahkan ke kantor BI pada hari kemerdekaan.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs juga menyatakan pengedaran uang NKRI baru akan dilakukan secara masif pada Senin 18 Agustus 2014.

Distribusi uang tersebut, nanti akan serentak di seluruh Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan pada 17 Agustus, atau hari Minggu mendatang uang tersebut sudah beredar di masyarakat.

“Sebab, itu termasuk uang yang ada di mesin ATM (anjungan tunai mandiri),” kata Peter.

Meski nanti uang pecahan emisi 2014 telah diedarkan, uang pecahan lama tetap berlaku. Mengenai berapa banyak uang NKRI yang dicetak, Peter mengaku tidak bisa menjelaskannya lebih rinci.

“Sebenarnya bertahap, sesuai penarikan dan pengeluaran. Uang yang masih klimis, biarkan saja dulu dan yang lusuh ditarik serta dimusnahkan, baru diganti uang emisi 2014,” paparnya.

Pecahan uang seri emisi 2014 yang pertama dikeluarkan adalah Rp100 ribu. Setelah itu, secara bertahap dalam periode tertentu BI akan mengeluarkan pecahan uang lainnya.

Desain dan ciri uang NKRI
Dalam keterangan tertulis, Kamis 14 Agustus 2014, BI menyampaikan bahwa secara umum desain uang rupiah pecahan kertas Rp100.000 tahun emisi 2014 tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan uang pecahan tahun emisi 2004 atau yang sama yang digunakan saat ini.

Ciri-cirinya:
1. Bahan: kertas khusus terbuat dari serat kapas
2. Ukuran: 151 mm x 65 mm
3. Warna dominan: merah
4. Gambar Utama:
– Tokoh proklamasi Dr. (H.C) Ir. Soerkarno dan Dr. (H.C) Drs Mohammad Hatta (bagian muka
– Gedung MPR/DPR/DPD (bagian belakang).

Desainnya yaitu:

1. Perubahan desain see through register/rectoverso
2. Frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia” pada bagian muka dan belakang uang (perbendaan mencolok dari yang saat ini beredar).
3. Perubahan penulisan nama dan gelar pahlawan (sesuai Keppres)
4. Perubahan lokasi tahun emisi dan tahun cetak
5. Perubahan penandatanganan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan (perbedaan mencolok, karena sebelumnya hanya Dewan Gubernur Bank Indonesi)
6. Penambahan blok warna
7. Perubahan warna pada nomor seri
8. Perubahan ukuran huruf pada frasa Bank Indonesia.(viva.co.id)




Polres Inhil Diancam Aksi Boikot serta Pelaporan ke Komnas HAM dan KOMPOLNAS

Aksi Massa HMI mneuntut penyelesaian kasus Desa Pungkat kemaren di Tembilahan
Aksi Massa HMI mneuntut penyelesaian kasus Desa Pungkat kemaren di Tembilahan

Tembilahan (detikriau.org) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indragiri Hilir menyerukan aksi pemboikotan pemberitaan kegiatan Polres Inhil. Langkah ini diambil sebagai bentuk keprihatinan atas dugaan terjadinya pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan petugas kepolisian dalam aksi jemput paksa puluhan warga Desa Pungkat, 6 Agustus 2014 yang lalu.

Pernyataan itu disampaikan secara resmi oleh Ketua PWI Inhil M Yusuf, di damping Wakil Ketua KNPI Hidayat Hamid, serta Ketua LSM PERAN Firmansyah, dalam konfrensi persnya di kantor PWI Inhil jalan Baharuddin Jusuf Kecamatan Tembilahan Hulu, Jumat, (15/8).

“Sebagai bentuk solidaritas, saya berharap rekan-rekan pers lainnya diluar oragnisasi PWI juga bersedia ikut berpartisipasi,” Pinta Yusuf

Lebih jauh dijelaskannya, indikasi pelanggaran Protap dapat dilihat saat aksi penggerebekan yang dilakukan oleh satuan Brimob dengan tidak memperlihatkan surat penangkapan dan surat penggeledahan rumah warga.  Meski sudah ada penjelasan dari warga tentang kondisi rumah yang dalam keadaan kosong, Brimob tetap mendobrak paksa rumah warga yang sudah ditinggalkan penghuninya untuk mengungsi.

“Keterangan kepolisian sebelumnya bahwa aksi pengeledahan rumah warga didampingi aparat desa setempat. Fakta yang kita temukan justru terbalik. Saat kejadian, Kepala Desa sedang tidak berada di tempat dan sekdes juga kita dapatkan informasi sudah meninggalkan lokasi bersama warga lainnya untuk menghindari pengejaran petugas.”Tambah Yusuf

Bahkan dalam kunjungan langsung di Desa Pungkat, Yusuf juga menyatakan bahwa pihak mereka menemukan tindakan intimidasi dan pengancaman terhadap warga yang dilakukan petugas. Salah seorang ibu dikatakan mendapat todongan senjata tajam dibagian kepala agar menunjukkan keberadaan suaminya.

Tidak cukup sampai disitu, warga yang dalam kondisi sakit dan lanjut usia juga diseret kelapangan dan dikumpulkan dengan warga lainnya untuk dilakukan interogasi.

“Kita juga menyampaikan laporan ini kepada Komnas HAM dan Kompolnas serta mendesak Pmkab Inhil untuk bersikap tegas menyelesaikan konflik antara warga dengan pihak perusahaan. (Ahmad tarmizi)




Besok, Pemkab Inhil Fasilitasi Pemulangan Ratusan Warga Desa Pungkat

aparat kepolisian saat mengamankan puluhan warga desa pungkat. rabu, 6 agustus 2014Tembilahan (detikriau.org) – Besok, sabtu (16/8/2014), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil akan memfasilitasi untuk melakukan penjemputan dan mengembalikan ratusan warga desa pungkat yang melarikan diri ke dalam hutan saat dilakukan penjemputan paksa oleh aparat kepolisian terhadap terduga pelaku pembakaran alat berat milik PT SAL, rabu (6/8/2014) yang lalu

Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara masyarakat Peduli Inhil (MPI) Tengku Suhandri Abdullah kepada detikriau.org melalui sambungan selularnya, jum’at (15/8/2014) malam.

Dikatakannya, diketahui keberadaan ratusan warga Desa Pungkat ini saat dirinya mendapatkan kontak dari salah seorang warga yang ikut melarikan diri melalui sambungan telepon. Kamis (14/8/2014).

Berdasarkan informasi awal yang diterimanya dari sipenelepon, saat kejadian ada sekira 200 warga yang melarikan diri dari kejaran petugas. Dari jumlah itu kemudian terpencar dalam beberapa kelompok.

Kelompok yang melakukan kontak dikatakannya mengaku bahwa mereka terdiri dari sekitar 70 an warga. Bukan hanya kaum laki-laki, didalamnya juga terdapat kaum ibu-ibu dan anak-anak bahkan diantaranya juga ada beberapa orang guru sekolah dasar Desa setempat.

Sejak pelarian tanggal 6/8/2014 yang lalu, kelompok ini bergerak secara berpindah-pindah di dalam kawasan hutan. Kini mereka sudah kehabisan bekal dan bermaksud ingin kembali ke Desa Pungkat. Namun jarak dimana lokasi saat ini mereka berada sudah sangat jauh dari Desa Pungkat dan mereka tidak mungkin lagi kembali dengan cara berjalan kaki.

“makanya tadi pagi kita mencoba melakukan komunikasi dengan Bupati untuk membantu memfasilitasi pemulangan warga ke Desanya. Alhamdulillan permintaan kita mendapatkan respon yang baik,” Syukuri Comel

Mendapatkan kepastian kesediaan pemkab inhil memberikan bantuan, Comel sudah memintakan puluhan warga itu untuk menuju kepesisir pantai agar nanti mudah ditemukan dan dilakukan penjemputan untuk dipulangkan ke Desa Pungkat. ia juga mengaku sedang mencoba melakukan komunikasi dengan warga lainnya yang kini masih berada di dalam kawasan hutan.

Selain meminta Pemkab Inhil memfasilitasi melakukan pemulangan warga, MPI menurut Comel juga memintakan pemerintah untuk mendirikan posko pelayanan masyarakat termasuk membantu kembali menjalankan roda pemerintahan. Pasca peristiwa penjemputan, Kepala Desa termasuk apartur Desa lainnya tidak diketahui lagi keberadaannya hingga pemerintahan dan pelayanan di Desa Pungkat saat ini telah terhenti. (Ahmad Tarmizi)