ARBindonesia.com, ROKAN HULU – Aroma dugaan penyimpangan anggaran kembali menyeruak dari tubuh pemerintahan daerah. Kali ini, sorotan ltertuju pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Rokan Hulu yang tercatat menghabiskan Rp575 juta untuk belanja konsumsi Tahun Anggaran 2024.

Ironisnya, separuh dari total anggaran fantastis tersebut diduga kuat menggunakan nota bodong alias tidak sesuai digunakan sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Hal itu terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau yang menemukan dugaan penyimpangan dalam pertanggungjawaban belanja konsumsi rapat di Diskominfo Rokan Hulu tahun anggaran 2024.

Dari total anggaran Rp575,9 juta yang hampir seluruhnya terealisasi, BPK mencatat adanya penggunaan 48 nota belanja senilai Rp232 juta yang hanya mencantumkan nominal rupiah tanpa detail tanggal, jumlah, maupun jenis makanan dan minuman.

Nota tersebut dinilai tidak memenuhi standar akuntabilitas sebagaimana diatur dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Selain itu, BPK juga menyoroti transaksi belanja konsumsi di atas Rp3 juta yang tetap dibayarkan secara tunai. Tercatat lima penyedia dengan total nilai Rp147 juta, di antaranya RM SB, CR, dan AH. Pola pembayaran tunai dalam jumlah besar ini dianggap berisiko dan tidak sesuai prinsip transparansi.

Mirisnya lagi, audit BPK juga menemukan ketidaksesuaian dalam laporan konsumsi kegiatan. Seperti SPJ makan minum lembur tim kreatif dan peliputan senilai Rp71,5 juta.

Hasil dikonfirmasi yang tertuang dalam LHP BPK, penggunaan dana berupa uang makan untuk 16 orang tim liputan selama setahun hanya Rp51,8 juta ditambah pajak restoran Rp7,6 juta. Artinya BPK mencatat adanya selisih Rp11,9 juta yang tidak jelas penggunaannya.

Tak hanya itu saja, kejanggalan serupa juga muncul pada kegiatan Malam Puncak Milad Radio Swara Lima Luhak dan Turnamen Sepak Takraw. Laporan SPJ mencatat konsumsi Rp102,5 juta, namun hasil konfirmasi menunjukkan realisasi hanya sekitar Rp34,6 juta. Artinya terdapat selisih Rp67,8 juta yang tidak sesuai bukti kegiatan.

BPK menilai temuan ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 121 dan Pasal 150 yang menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih berupaya mengkonfirmasi Kepala Diskominfo dan Inspektorat Rohul untuk diminta tanggapan terkait temuan tersebut. (Redaksi)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1447 Hijriah yang dilaksanakan di aula salah satu hotel di Kota Tembilahan, Kamis (21/05/2026).

Kegiatan yang ditaja Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, unsur Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD serta instansi terkait lainnya di lingkungan Pemkab Inhil.

Dalam keterangannya, Bupati Indragiri Hilir H. Herman, SE, MP menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Inhil melalui OPD terkait bersama stakeholder terus melakukan berbagai langkah antisipatif guna menekan laju inflasi, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

“Melalui operasi pasar yang dilaksanakan secara rutin di beberapa titik, diharapkan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Bupati Herman juga menambahkan bahwa kedepannya Pemkab Inhil akan melakukan kerja sama dengan sejumlah daerah penghasil serta melakukan restok terhadap beberapa kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai langkah antisipasi menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat.

“Selain itu, melalui HLM TPID ini, Pemkab Inhil juga telah menyampaikan sejumlah usulan kepada Bank Indonesia guna mendukung upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir,” tambahnya. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman memimpin Apel Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026, Kamis (21/5/2026) di Tembilahan.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Herman menekankan pentingnya peningkatan patroli serta larangan membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah terjadinya karhutla di wilayah Kabupaten Inhil.

Apel siaga tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, BPBD, TNI, Polri, Basarnas, Manggala Agni, para camat, perusahaan serta unsur terkait lainnya sebagai bentuk kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.

Dalam amanatnya, Bupati Herman mengatakan apel siaga dilaksanakan sebagai bentuk kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Riau tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau Tahun 2026.

Bupati Herman menyebut Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki kawasan gambut cukup luas memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla, terutama di tengah fenomena Super El Nino yang memicu kekeringan ekstrem dan musim kemarau panjang.

“Fenomena cuaca ekstrem yang terjadi saat ini harus menjadi perhatian bersama karena kondisi lahan yang kering sangat mudah memicu terjadinya kebakaran,” tambahnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, pada tahun 2026 hingga saat ini tercatat kebakaran lahan seluas 179,4 hektar dengan 542 titik api. Kecamatan Mandah dan Gaung menjadi wilayah dengan luas kebakaran tertinggi masing-masing 43 hektar, sementara titik api terbanyak terjadi di Kecamatan Gaung dengan 195 kejadian.

“Data ini menjadi perhatian serius bagi kita semua bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan masih sangat nyata dan membutuhkan langkah antisipasi yang lebih kuat, terukur dan terpadu,” tambahnya.

Bupati Herman juga berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya bencana asap maupun kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, ROKAN HULU – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pada Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp8,5 miliar. Namun, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Riau menemukan sejumlah kejanggalan dalam penggunaannya.

Alih-alih sepenuhnya dipakai untuk belanja iklan di media televisi, cetak, dan online, dana sebesar Rp200 juta justru digunakan untuk operasional komunitas wartawan online. Rinciannya antara lain:
– Tunjangan kesejahteraan bulanan Rp100 juta
– BPJS dan asuransi wartawan Rp50 juta
– Pelatihan dan pengembangan SDM Rp30 juta
– Fasilitas penunjang dan perlindungan kerja Rp20 juta

Tidak berhenti di situ, komunitas wartawan online yang beranggotakan sekitar 30 orang juga menerima anggaran tambahan sebesar Rp504 juta. Dalam LHP BPK disebutkan, pemberian dana ini berawal dari surat permohonan Ketua Komunitas Media Online pada awal 2024. Dana tersebut diklaim untuk mendukung operasional wartawan di lingkungan Kabupaten Rokan Hulu.

Konfirmasi BPK kepada Ketua Komunitas Media Online mengungkapkan bahwa Rp390 juta dari dana tersebut digunakan untuk insentif bulanan bagi 30 wartawan, masing-masing sebesar Rp1,3 juta per bulan. Sementara sisanya, sekitar Rp90,5 juta, dipakai untuk biaya operasional sekretariat seperti sewa kantor, listrik, air, dan kegiatan pendukung lainnya.

Selain temuan terkait komunitas wartawan, BPK juga mencatat adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp90,5 juta serta kekurangan penerimaan pajak negara berupa PPN dan PPh senilai Rp118 juta. Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Diskominfo Rohul:
– Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian belanja iklan/reklame
– Memproses pengembalian kelebihan pembayaran Rp90,5 juta ke kas daerah
– Memungut dan menyetorkan pajak pusat sebesar Rp118,1 juta ke kas negara
– Menghentikan pemberian insentif yang tidak sesuai ketentuan

Menanggapi hal ini, pihak Diskominfo Rohul melalui salah satu Kepala Bidang menyatakan bahwa tahapan penyelesaian atas temuan BPK sudah dilakukan.

“Kalau soal temuan BPK yang terkait dengan Diskominfo, sudah dilakukan tahapan penyelesaiannya,” ujarnya kepada redaksi ARBindonesia.com, Rabu (20/5/2026).

Ketika ditanya apakah pemberian insentif kepada 30 wartawan komunitas masih berlanjut, ia menegaskan singkat: “Tidak lagi.” (Redaksi)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Lomba Gala Siswa Indonesia (GSI) Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk jenjang SD dan SMP, dibuka resmi oleh Bupati Inhil Herman, pada Rabu (20/5) pagi di Lapangan Gajahmada Tembilahan .

Kedua ajang perlombaan tersebut ialah bukti bahwa pengembangan potensi non akademik merupakan hal penting, misalnya kegiatan olahraga yang mendukung pembentukan karakter, kesehatan jasmani dan kompetensi sosial peserta didik.

Bagi Bupati Inhil Herman, giat ini tak hanya sebagai sarana pengembangan talenta, tetapi menjadi langkah penjaringan dan pembinaan atlet usia sekolah untuk memperluas prestasinya hingga jenjang yang lebih tinggi.

“Dari ajang seperti ini, kita bisa pantau putra-putri terbaik yang memiliki potensi luar biasa, setelah itu harus dibina agar keterampilannya terus berkembang hingga bisa menjadi atlet kebanggaan yang mengharumkan nama daerah,” ungkap Bupati Inhil.

Maka, Bupati menegaskan agar proses seleksi ini harus dilaksanakan secara teliti dan jujur, demi hasil yang maksimal.

“Sehingga yang kita kirim untuk tingkat Provinsi nanti adalah orang yang memang layak dan bisa melaju sampai nasional. Tahun lalu anak-anak kita sudah mengukir prestasi di tingkat nasional, maka harapan kami pada tahun ini kita membawa banyak kemenangan pula,” Herman menyampaikan harapannya saat diwawancarai awak media usai membuka resmi kegiatan.

Pentingnya Pelaksanaan O2SN dan Lomba GSI di Kabupaten Inhil digelar objektif, karena kegiatan ini merupakan dukungan pemerintah daerah terhadap proses identifikasi, seleksi dan pengembangan potensi murid berbakat di bidang olahraga, sekaligus memperkuat jalur pembinaan atlet usia sekolah secara berkelanjutan. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman, SE, MT bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Ke-118 Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Selasa (20/5/2026).

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026 mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” yang mengandung makna semangat menjaga Ibu Pertiwi melalui peran dan kontribusi seluruh elemen bangsa.

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut diikuti oleh jajaran pejabat, ASN, TNI, Polri serta pegawai di lingkungan Pemkab Inhil.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Herman membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat perjuangan, persatuan dan kemandirian bangsa.

“Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum memperkuat persatuan dan semangat pengabdian kepada bangsa,” ujar Bupati Herman.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini juga menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan gotong royong dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing dan berdaulat di berbagai bidang.

“Semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga demi mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-118 di lingkungan Pemkab Inhil berlangsung tertib dan lancar hingga selesai. (Galeri Foto)