TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyetujui dan menerima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Keputusan tersebut tertuang dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa persidangan ke 2 tahun 2014 DPRD Kabupaten Inhil, dalam rangka penyampaian hasil laporan Panitia Khusus (Pansus) II terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Inhil tahun 2013-2018, di Gedung DPRD Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (18/8) malam.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, HM Raus Walid didampingi para Wakil Ketua, H Jubair Malomo, Dani M Nursalam dan H Muslimin ini turut dihadiri oleh Bupati, HM Wardan, Wakil Bupati, H Rosman Malomo, Unsur Muspida, sejumlah pejabat eselon dan anggota DPRD Kabupaten Inhil.

Juru Bicara Pansus II DPRD Kabupaten Inhil, H Edi Haryanto dalam laporannya mengatakan, RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Inhil terpilih untuk 5 tahun ke depan, yang merupakan pedoman dan rujukan, serta acuan dalam menyusun kegiatan di SKPD, sesuai dengan spirit baru menuju Kabupaten Inhil yang lebih maju, bermartabat dan bermarwah.

“Dari hasil pembahasan Pansus II, disarankan Pemkab Inhil secepatnya menyelesaikan proses audit pembangunan yang belum terselesaikan, seperti proyek multiyear, pelabuhan parit 21, terminal parit 8 dan lain-lain,” tutur Edi.

Selanjutnya, politisi Partai Golkar ini juga meminta agar Pemkab Inhil dapat menyampaikan lebih awal RPJMD kepada DPRD, Sehingga bisa dibahas terlebih dahulu dan diperoleh kesepakatan, yang nantinya akan ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD Inhil.

“Dari hasil laporan Pansus II DPRD Inhil, RPJMD dapat diterima dan disetujui, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Inhil. Pendapat dan saran dari Pansus II dapat dijadikan pendapat, saran dan usul dewan,” kata Ketua DPRD, HM Raus Walid.

Sementara itu, Bupati HM Wardan menjelaskan, dalam rangka penyempurnaan Rancangan RPJMD, Pemkab Inhil telah melakukan konsultasi ke Gubernur melalui Bappeda Provinsi Riau sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pasal 69. Beberapa catatan perbaikan sebagaimana rekomendasi Pemprov Riau telah dilakukan perbaikan secara berkelanjutan, sesuai perkembangan data yang masuk dari setiap SKPD.

“Dalam proses selanjutnya, beberapa catatan dari Pansus 2 DPRD Inhil akan segera ditindaklanjuti, sehingga paling lambat 7 hari sejak persetujuan DPRD, Perda tentang RPJMD Inhil tahun 2013-2014 dapat segera disampaikan ke Pemprov Riau untuk dilakukan klarifikasi,” imbuhnya.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan ikut dan turun langsung menyaksikan berbagai perlombaan permainan rakyat. Lomba yang dilaksanakan dilapangan bola Kecamatan Tembilahan ini sempena peringatan HUT RI ke 69. Senin (18/8/2014)

Turut hadir bersama Bupati, Sekda, H Alimuddin RM, Beberapa kepala SKPD, Camat Tembilahan Hulu, Ketua Pelaksanan HUT  Kemerdekaan RI Ke-69 Kab. Inhil DR.Hj.Alvi Furwanti serta ribuan masyarakat kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu.

Permainan rakyat ini diikuti oleh Dinas, instansi dan SKPD di Lingkungan PEMKAB Inhil serta masyarkat Kota Tembilahan dan Tembilahan Hulu. Kegiatan yang di laksanakan selama 1 hari ini berlangsung sangat meriah dan di sambut dengan antusia.

Dihadapan awak media, Bupati menyatakan ungkapan perasaan gembiranya melihat antusiasme masyarakat turut andil dalam memeriahkan hari Kemerdekaan RI ini. Kedepan, Bupati berharap kegiatan serupa ini dapat terus berlanjut dan semakin beranekaragam dengan juga melibatkan masyarakat secara laangsung.

“Kemerdekaan adalah milik seluruh masyarakat Indoensia. Oleh karenanya perayaan HUT RI ini kemeriahannya harusnya juga dirasakan oleh seluruh masyarakat. Mudah-mudahan acara ini dapat terlaksanan dengan baik tertib dan lancar serta tidak menemui halangan dan rintangan hingga berakhirnya.” Harap Bupati. (gus/adv Pemkab Inhil)

“bagaimana masyarakat inhil dapat maju dan berkembang kalau masalah perkebunan tidak diperbaiki”

Tembilahan (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir meminta agar Pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk serius menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini telah memporakporandakan perkebunan kelapa rakyat. Tanpa usaha ini Inhil tidak akan mungkin mampu untuk menjadi sebuah daerah maju dan berkembang.

Permintaan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, H Bakri kepada detikriau.org saat ditemui diruang kerjanya di gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan. Senin (18/8/2014)

Menurut politisi Partai Demokrat Inhil ini, perkebunan kelapa merupakan sumber penghasilan utama dari lebih 70 persen masyarakat Inhil, hal ini akan memberikan makna bahwa maju atau tidaknya Inhil sangat ditentukan oleh berhasil atau tidaknya pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi perkebunan kelapa ini.

H Bakri menilai, selama ini pemerintah menurutnya masih jauh dari kata serius untuk mengatasi persoalan yang menjadi penentu nasib ratusan ribu masyarakat Inhil ini. Alasannya, dari berbagai program yang diusulkan pihak DPRD terutama dalam mengatasi persoalan rusaknya perkebunan kelapa rakyat yang disebabkan terjadinya intrusi air laut, tidak pernah direspon dengan baik.

Ia mengaku sebagai anggota DPRD yang menjadi ujung harapan masyarakat dan kerap turun secara langsung ditengah konstituennya, hampir merata mengimpikan agar pememrintah memperhatikan persoalan ini.

“masyarakat sekarang menganggap kami tidak berbuat. Kami tidak ada apa-apanya karena harapan itu tidak pernah tersampaikan. Kami juga merasa pemerintah daerah meremehkan semua upaya kami,” Kesal H Bakri.

Dalam kesempatan itu H bakri juga mempertanyakan bahwa bagaimana masyarakat inhil dapat maju dan berkembang kalau masalah perkebunan tidak diperbaiki. Ia bahkan mengkritisi tidak ada gunanya pemerintah melakukan upaya promosi dengan mengikuti berbagai pameran jika permasalahn pokok itu tidak mampu untuk dituntaskan.(fsl)

JAKARTA — Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar mengatakan pansus pemilu presiden (Pansus Pilpres) bisa saja merekomendasikan pemakzulan presiden dan wakil presiden terpilih ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan catatan terdapat temuan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih terbukti terlibat dalam proses kecurangan pilpres. “Impeachment (pemakzulan) bisa saja terjadi,” kata Agun kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan sebagaimana dilansir republika.co.id, Senin (18/8).

Agun mengatakan proses pemakzulan presiden dan wakil bisa dilakukan melalui mekanisme hak angket yang dimiliki DPR. Hasil angket itu kemudian diajukan ke MK untuk diproses. “Kalau sudah terlantik ternyata ada proses kejahatan yang melibatakan pasangan calon dan terbukti, bisa lagi diproses ke MK,” ujarnya.

Dibandingkan MK, Agun menyatakan Pansus Pilpres bisa lebih optimal mengungkap kecurangan pilpres. Sebab, Pansus Pilpres bekerja berdasarkan pengalaman di lapangan. Sementara MK bekerja melalui data yang disajikan dalam ruang sidang.

“Itu (kecurangan) yang bisa menelusuri hanya Pansus, karena Pansus bekerja di tengah-tengah rakyat, MK hanya di ruang sidang,” katanya.

Politikus Golkar ini berpandangan MK hanya berwenang memutuskan persoalan hukum yang berkaitan dengan rekapitulasi dan administrasi. Keputusan MK tidak serta merta membuat persoalan politik yang berkaitan dengan kecurangan selama pilpres selesai.

Tembilahan (detikriau.org) – Pembina Pramuka gudep 003-004 STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, Hidayat hamid berharap agar Peringatan Hari Pramuka ke 53 tahun 2014 tidak hanya sebatas kegiatan seremonial, namun harus diiringi dengan tindakan nyata dari Pemkab Inhil melalui kwartir cabang gerakan pramuka Inhil dalam menerapkan tema nasional hari pramuka yakni memantapkan pembentukan karakter kaum muda melalui gugus depan terakreditasi’.

“tindakan nyata itu tentu dengan mengimplementasikan undang-undang pemerintah yang termasuk dalam kurikulum2013 bahwa gerakan pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib dan menjadi pelajaran muatan lokal disetiap sekolah di semua tingkatan,” kata Hidayat
Hamid, Senin (18/8/2014).

Menurutnya, saat ini masih ada beberapa sekolah di Kabupaten Inhil yang tidak aktif dalam kegiatan kepramukaan. Ini yang harus menjadi perhatian penting dari Kwartir cabang gerakan pramuka Inhil untuk memberikan pemahaman dan pembinaan agar setiap sekolah bisa mengikuti kegiatan kepramukaan.

“Jangan sampai program tinggal program tanpa realisasi yang jelas. Di era pemerintahan sebelumnya juga telah dilakukan pencanangan untuk menjadikan Kabupaten Inhil sebagai kabupaten Pramuka, sayang sudah delapan tahun tidak terlihat gerakan tersebut sampai kegugus depan,” katanya.

Selain itu, Hidayat Hamid juga berharap kedepannya pada peringatan Hari Pramuka di Kabupaten Inhil, selain adanya Reward/penghargaan untuk para pembina pramuka, juga ada penghargaan untuk peserta didik, seperti Penghargaan Pramuka Garuda yang menjadi penghargaan tertinggi bagi peserta didik guna memotivasi mereka agar lebih aktif latihan di gudepnya masing-masing.

“Di Pramuka Inhil sudah 13 tahun tidak pernah ada penghargaan bagi peserta didik tersebut. Kalaupun tentang pemberian penghargaan dikembalikan kepihak sekolah, seharusnya ada komunikasi aktif dari Kwartir Cabang kepada pihak sekolah karena selama ini hal tersebut tidak berjalan,” tandasnya (Ahmad Tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan menghadiri peringatan Hari Pramuka Ke-53 di kabupaten Indragiri hilir. Pada kegiatan yang berlangsung di Gedung Engku Kelana Jalan baharuddin Jusuf Tembilahan ini dikuti oleh seluruh kwartir pramuka dari berbagai tingkatan, baik siaga, penggalang, penegak, maupun pandega.

Dalam kata pengantarnya membacakan sambutan Ketua Kwartir Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault mengatan bahwa gerakan pramuka peduli terhadap pembentukan karakter Bangsa melalui sekolah atau gugus depan.

“Dengan diberlakukannya pendidikan kepramukaan wajib di sekolah, maka dilakukan pelatihan bagi kepala sekolah dan juga penyiapan gugus depan kita di masing-masing sekolah,” katanya.

Ia menjelaskan ekstra kurikuler wajib pramuka untuk kepentingan pendidikan karakter generasi muda Indonesia.

“Ekskul wajib pramuka mendukung dengan pendidikan karakter yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Karena tidaklah cukup anak-anak bila hanya mendapatkan pendidikan formal di sekolah, tanpa pendidikan informal dalam keluarga dan pendidikan nonformal yang diisi oleh pendidikan kepramukaan,” katanya.

Pada saat ini dikatakannya kaum muda dihadapkan pada dua masalah besar yaitu yang berkaitan dengan masalah sosial dan masalah kebangsaan. Masalah sosial meliputi penggunaan NAPZA dan obat terlarang; hubungan seksual pra-nikah dan aborsi yang disebabkan pergaulan bebas; perkelahian, tawuran dan kekerasan, serta kriminalitas remaja. Sedangkan masalah kebangsaan meliputi antara lain solidaritas sosial rendah; semangat kebangsaan rendah; semangat bela negara rendah; dan semangat persatuan dan kesatuan rendah.

Hampir setiap hari mass media cetak dan elektronik memberitakan bahwa gambaran kaum muda masih mengalami tingginya angka putus sekolah; sulitnya mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya ketrampilan yang dimiliki; rendahnya rasa hormat kaum muda kepada orang yang lebih tua dan para guru; perubahan gaya hidup yang menjurus pada perilaku tidak sehat, meningkatnya perilaku merokok pada usia muda.

Permasalahan ini tentu saja sangat memprihatinkan. Untuk kepentingan bangsa dan negara pada masa depan, pelbagai masalah dan atau tantangan yang dihadapi tersebut, tentu saja harus segera dapat ditanggulangi. Disinilah menjadi penting peranan Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan non formal yang tujuan utamanya adalah untuk membentuk kaum muda berkarakter, menanamkan semangat kebangsaan, dan meningkatkan keterampilan. Untuk itulah, kerjasama dengan berbagai pihak sangat diharapkan, karena kaum muda merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia yang harus diselamatkan dari cengkraman berbagai masalah.

Kemajuan bangsa dan negara kita dalam dua puluh, tiga puluh atau lima puluh tahun yang akan datang, terletak di tangan kaum muda. Kaum muda saat ini akan menjadi pelaku sejarah yang menentukan kemajuan bangsa kita. Kita ingin pada peringatan 100 tahun kemerdekaan bangsa kita, di tahun 2045 mendatang, bangsa kita telah tampil sebagai bangsa yang unggul dan maju.

Dengan demikian, betapa pentingnya pendidikan karakter bagi kaum muda kita, karena bila pada 100 tahun kemerdekaan nanti masih ada pemimpin kita yang tidak amanah dan masih terjadi ketidak adilan di negeri Indonesia berarti kita gagal mendidik kaum muda. Itulah menjadi pentingnya pendidikan kepramukaan guna membentuk karakter kaum muda Indonesia. Tentu tidak mudah dan ini semua menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua dan pendidik dibawah pembinaan pemerintah sebagai pengelola Negara yang kita cintai ini.

Adhyaksa juga meminta kepada para pembina pramuka, sekolah, pegiat Gerakan Pramuka untuk menghidupkan kepanduan itu.

Pramuka, katanya, tidak hanya sekadar baju pramuka yang dipakai pada hari-hari tertentu, tetapi pramuka sebagai wadah pendidikan karakter.

Selaku Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Pramuka ke 53 kepada segenap keluarga besar Gerakan Pramuka di manapun berada.

“Semoga peringatan Hari Pramuka kali ini dapat mendorong perkembangan dan kemandirian Gerakan Pramuka untuk mempercepat keberhasilan dalam upaya pembentukan karakter kaum muda sebagai calon pemimpin bangsa yang lebih handal dan lebih baik pada masa depan.” Harpnya.

Dalam peringatan Hari Pramuka ke-53 di Kabupaten Inhil ini, sejumlah tokoh mendapat penghargaan atas peran memajukan Gerakan Pramuka.(rul/way, adv pemkab inhil)