Tembilahan (detikriau.org) – Musim Haji Tahun 2014, Pemkab Inhil melepas sebanyak 67 orang PNS untuk menunaikan iabadah haji ke tanah suci. Pelepasan anggota Korpri yang dilaksankan di aula lantai lima gedung kantor Bupati Inhil dilakukan oleh Bupati Inhil, HM Wardan. Hadir bersama Bupati, Ketua KORPRI Kab. Inhil H.Alimuddin RM, Asisten, Staff Ahli Bupati, dan SKPD di lingkungan PEMKAB Inhil. Selasa (26/8/2014)

Dalam sambutannya Bupati  mengucapkan selamat atas keberangkatan para anggota Korpri Kab. Inhil untuk menuju Makkah Al-Mukarammah yang diiringi do’a semoga selamat sampai kembali pulang ke Tanah Air dengan titel Haji Mambrur.

Haji Mabrur di tandai dengan ciri-ciri perilaku dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dengan title Haji, karena Ibadah Haji merupakan Ibadah Amaliah dalam artian memerlukan ketahanan fisik dan Ibadah haji merupakan rukun islam yang terahir.

“Saya berharap kepada seluruh jamaah asal Kabupaten Inhil untuk selalu berdo’a demi Pembangunan Inhil Kedepan.” Pesan Bupati

Terakhir Bupati memintakan kepada seluruh petugas haji asal Kabupaten Inhil untuk selalu melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan dengan ikhlas kepada Jamaah.

Usai memberikan sambutan Bupati Inhil melaksanakan tepung tawar kepada seluruh Jamaah Calon Haji Anggota Korpri di ikuti Ketua Korpri Kab. Inhil, Asisten dan Staff Ahli Bupati.

Pelepasan Jamaah Calon Haji anggota korpri ini juga di isi dengan tausiah oleh Al-Ustadz Efendi, Lc yang dalam tausiahnya mengatakan semoga pelaksanaan Ibadah Haji ini menjadi haji yang mambrur dengan benar-benar menjaga diri perbuatan yang zahir maupun bathin yang di landasi niat yang tulus, ikhlas sehingga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.(gus/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – – Untuk mensejahterakan masyarakat Inhil haruslah menempatkan persoalan petani dalam skala prioritas. Selamatkan petani artinya selamatkan areal perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian utama mereka.

Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ir Junaidi dalam rapat dengar pendapat (rdp) dengan perwakilan masyarakat Desa Pandan Sari Kecamatan Sungai Batang diruang rapat komisi II gedung DPRD Inhil, Jalan HR Subrantas Tembilahan. Senin (25/8/2014)

“terlepas siapapun Bupatinya. Jika memang ingin mensejahterakan masyarakat Inhil, selamatkan areal perkebunan kelapa karena disektor ini lebih dari 70 persen masyarakat menggantungkan hidup.” Ujar Junaidi

Persoalan kerusakan perkebunan kelapa menurut Junaidi, kini sudah menghantui hampir seluruh desa-desa di Kabupaten Inhil terutama yang berada di kawasan pesisir. Penyebab utama kerusakan disebabkan terjadinya intrusi air laut karena tidak tertata dengan baiknya sistem pengairan.

Mengatasi persolan ini menurutnya DPRD Inhil tidak pernah absen untuk mengusulkan berbagai progam penyelamatan perkebunan rakyat terutama dari intrusi air laut. Diantaranya pelaksanaan normaliasi parit maupun pembuatan tanggul dan pintu klep. Namun ia menyayangkan setakat ini, keinginan Dewan kadang tidak diterjemahkan dengan selaras oleh pemerintah daerah.

“Usulan program upaya perbaikan perkebunan rakyat ini tidak pernah sekalipun timbul dari pemerintah, seluruhnya atas usulan Dewan. Artinya kita menilai pemerintah belum memiliki komitmen serius untuk memprioritaskan persoalan ini. Padahal, untuk mensejahterakan masyarakat Inhil haruslah menyelamatkan sumber penghasilan terbesar mereka yakni perkebun kelapa,” Kembali pertegas politisi golkar Inhil ini.

Dalam kesempatan ini Junaidi juga mengtakan bahwa upaya perbaikan perkebunan kelapa masyarakat harusnya didukung prasarana yang memadai. Salah satunya melalui program 1 exavator untuk 1 desa. Jika program ini dapat terwujud ia berkeyakinan persoalan kerusakan perkebunan masyarakat bisa dapat teratasi.

“Naiknya air laut sudah menjadi penomena alam dan tidak mungkin bisa dihindari termasuk di kab Inhil. Yang bisa dilakukan hanyalah sebatas meminimalisir melalui berbagai upaya. Untuk Inhil, penyediaan prasarana, 1 alat berat untuk setiap desa saya yakini menjadi solusi terbaik. Namun untuk mewujudkannya, perlu adanya kerjasama dari seluruh desa untuk menyampaikan usulan itu pada pelaksanaan musrenbang” Pungkas junaidi. (adv dprd inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Terjadinya pendangkalan sungai dan intrusi air laut, seribuan hektar lahan perkebunan masyarakat Desa Pandan Sari Kecamatan Sungai batang kini dalam kondisi sangat kritis.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Desa Pandan Sari, Yahya didampingi oleh beberapa perwakilan masyarakat dalam rapat dengan pendapat (RDP) diruang komisi II gedung DPRD Inhil, JL HR Subrantas Tembilahan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Junaidi dan Wakil Ketua, H Bakri beserta beberapa anggota, M Yunus, Edi Haryanto dan Zulkarnaen, senin (25/8/2014)

Menurut Yahya, kini hampir seluruh tanaman kelapa yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat di Desanya tidak lagi dapat tumbuh dengan baik. Semua itu disebabkan lahan perkebunan digenangi oleh air.

Terendamnya areal perkebunan masyarakat dipaparkan Yahya setidaknya disebabkan dua hal, yakni kondisi sungai pandan sari sepanjang lebih kurang 6 KM terjadi pendangkalan. Jika upaya normalisasi parit dilakukan, ia berkeyakinan tidak akan menyelesaikan persoalan disebabkan kondisi alam yang menyebabkan pendangkalan akan sangat mudah untuk kembali berulang.

“Untuk persoalan ini kami berharap agar pemerintah mengalihkan muara parit desa desa pandan ke sungai hujan bukan ke selat gangsal seperti saat ini,” Mohon Yahya

Persoalan lainnya, ditambahkan yahya, disaat musim pasang tinggi, desa pandan sari mendapatkan kiriman air laut yang berasal dari parit Sungai Udang, parit Pekek dan parit Sungai Udang kecil. Intrusi Air laut ini juga menjadi momok kerusakan perkebunan masyarakat. Untuk mengatasi persolan ini, masyarakat desa pandan sari berharap agar pemerintah mengupayakan untuk membuatkan dam termasuk pintu klep di tiga muara parit yang berada di Kuala Enok  itu.

“berbagai upaya sudah kita lakukan untuk mengatasi berbagai persoalan ini termasuk mengusulkan pada setiap kali pelaksanaan musrenbang namun hingga saat ini belum juga mendapatkan respon. Hari ini kami mengadu ke Dewan tentunya dengan harapan agar kesusahan yang dialami masyarakat kami ini mendapatkan perhatian,” Tandas Yahya.

Menyikapi pengaduan masyarakat, Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, H Bakri H Anwar menyatakan bahwa bagus tidaknya lahan perkebunan di Kawasan pesisir Inhil kunci utamanya adalah parit (anak sungai. Red). Jika parit bagus maka kebun juga akan bagus demikian pula sebaliknya.

“permintaan warga Desa Pandan Sari akan kita tindaklanjuti dan tidak menutupkemungkinan dalam waktu dekat kita akan lakukan tinjauan langsung kelapangan. Mudah-mudahan ada jalan terbaik agar persoalan kerusakan utama perkebunan masyarakat Inhil segera mendapatkan teratasi,” Ujar H bakri. (adv dprd inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Tanggal 14 setiap bulannya, seluruh pejabat dilingkungan Pemkab Inhil termasuk lembaga pendidikan mulai dari tingkatan SD, SMP dan SMA sederajat di kabupaten Indragiri hilir diwajibkan untuk mengenakan pakaian seragam pramuka.

Permintaan ini disampaikan oleh Ketua majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Inhil, HM Wardan saat mengikuti kegiatan upacara dan temu kader sempena peringatan hari pramuka ke 53 belum lama ini digedung Engku Kelana Tembilahan.

Dikatakan Ketua majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka yang juga menjabat sebagai Bupati Inhil ini, gerakan pramuka merupakan wadah pendidikan bagi anak-anak dan perlu untuk terus dikembangkan serta ditingkatkan terutama di Kab Inhil sebagai salah satu kabupaten pramuka yang ada di Provinsi Riau yakni dengan cara menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan kepramukaan baik di kwartir lebih khusus di gugus depan yang berpangkalan disekolah-sekolah. Apalgi kini kegiatan kepramukaan masuk dalam kurikulum 2013 yang wajib untuk diikuti oleh setiap siswa.

“saya minta agar merevisi tentang jenis pakaian dinas. Masukkan juga pakaian seragam pramuka sebagai seragam wajib setiap tanggal 14-nya,” Ujar Bupati

Dalam kesempatan itu Bupati juga menyampaikan keinginanya agar kwarcab inhil dapat meraih prestasi sebagai kwartir tergat di provinsi riau. Tidak hanya masuk lima besar seperti saat ini tetapi harus mejadikan kabupaten Inhil sebagai kabupaten pramuka yang benar-benar membina dan melatih generasi muda yang tangguh dan berkualitas.

Kepada unsur pemerintah di tingkat Desa dan Kecamatan juga diminta berperan aktif mendukung kegiatan kepramukaan. Kwartir juga dimintakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan termasuk ikut berperan dalam kegiatan jumat bersih dan parade senja pramuka dilingkungan masing-masing.

“Kita ingin kegiatan kepramukaan di Inhil aktif dalam setiap kegiatan yang bermanfaat,” Pesan Bupati. (adv pemkab inhil)

Jakarta – Kubu presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, diimbau tidak menggoda partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih untuk merapat ke barisan mereka.

Jokowi-Kalla harus konsisten pada komitmennya untuk siap diawasi oleh semua pihak, termasuk oleh partai politik di Koalisi Merah Putih yang telah menyatakan sebagai kekuatan penyeimbang di DPR.

“Karena itu, kubu Jokowi harus menghentikan manuver-manuver politik yang bertujuan memecah atau merusak soliditas Koalisi Merah Putih,” kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, dilansir vivanews.co.id Minggu 24 Agustus 2014.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, kalau Jokowi-JK ingin mendapatkan pengawasan yang efektif, sebaiknya memberikan keleluasaan kepada koalisi Merah Putih untuk menjadi kekuatan penyeimbang yang konstruktif di parlemen.

“Maka soliditas koalisi Merah Putih saat ini jangan lagi diiming-imingi jabatan atau diadu domba,” tegasnya lagi.

Sebaliknya, kata Bambang, jika Jokowi-JK terus menggoda untuk memecah soliditas koalisi Merah Putih, komitmen mereka tentang urgensi pengawasan patut diragukan. “Kalau memperlemah Koalisi Merah Putih, sama artinya Jokowi ingin memperlemah pengawasan oleh DPR,” terang Bambang.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi meminta agar pemerintahannya mendatang dikawal dan diawasi. Mantan Wali Kota Solo itu bahkan meminta relawannya di semua daerah tetap eksis mengawasi pemerintahan Jokowi-JK.

“Kalau Jokowi konsisten dengan keinginan untuk diawasi, peran itu otomatis akan dijalankan juga oleh Koalisi Merah Putih sebagai kekuatan penyeimbang di DPR,” imbuhnya

JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuat Green Book yang berisi usulan perbaikan di berbagai bidang untuk pemerintahan mendatang. Buku ini sedang dalam proses penyusunan yang ditargetkan selesai sebelum Oktober dan nantinya akan diserahkan kepada Jokowi-JK.

Beberapa hal yang dibahas dalam buku ini yakni terkait dengan beberapa aspek penting di pemerintahan. Mulai dari pertanian, perikanan dan lainnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan untuk mencapai swasembada pangan.

Selain itu, buku ini juga membahas di bidang lain seperti energi, pendidikan, perdesaan, lingkungan hingga pertahanan dan keamanan. Bahkan, Green Book PKB ini juga mencantumkan soal formasi arsitektur kabinet untuk pemerintahan Jokowi-JK.

Pembahasan yang akan dicantumkan di Green Book ini tampak hampir sama dengan apa yang dikerjakan oleh Tim Transisi Jokowi-JK. Lalu apakah ini sebagai sebuah bentuk tandingan dari PKB terhadap tim yang diketuai Rini Soemarno itu?. (republika)