JAKARTA – Hasil survey LSI menunjukkan sebanyak 73,17 % responden tidak menyetujui apabila joko widodo – jusuf kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) saat menjabat sebagai presiden dan wakil presiden nantinya. Maknanya, Jika kebijakan itu tetap dilakukan, Jokowi terancam akan kehilangan kepercayaan rakyat.

“Hanya 21,46% yang setuju harga BBM naik, sementara 5,37% lainnya tidak menjawab,” kata peneliti LSI Rully Akbar saat merilis hasil survei di Kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014)

Kondisi ini, menurut Rully, mau tidak mau harus membuat Jokowi-JK putar otak untuk menyiasatinya. Di satu sisi, kenaikan BBM diperlukan karena anggaran untuk subsidi terus membengkak. Di sisi lain, menaikkan harga BBM untuk mengurangi anggaran subsidi justru bertentangan dengan keinginan publik.

“Kenaikan BBM ini kebijakannya akan langsung terasa ke rakyat,” ujar Rully.

Dari hasil observasi di lapangan, ada 4 hal yang dikhawatirkan masyarakat dari pemerintahan Jokowi-JK mendatang. “Yang pertama publik khawatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat.

Dalam visi misinya Jokowi-JK akan bergerak cepat dalam 100 hari pemerintahannya. Selain itu ada juga janji 5 kontrak politik yang diperluas menjadi 9 program nyata.

Ini sudah diiklankan di aneka koran nasional dan daerah,” kata Rully “Publik khawatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat di mana Jokowi-JK mengiklankan janji-janjinya di berbagai media massa yaitu akan menerbitkan tiga peraturan presiden untuk lebih memberdayakan wong cilik dan menumbuhkan ekonomi serta meratakan pertumbuhan, memberantas korupsi, dan melindungi bhineka tunggal ika tanpa adanya diskriminasi,” lanjut Rully.

Selain janji kampanye Jokowi-JK, Rully mengatakan, publik juga khawatir lantaran anggota DPR mendatang lebih banyak dari partai pengusung kubu lawan.

Dari hasil survei, sebanyak 46,50 persen publik yakin pemerintahan Jokowi-JK akan terhambat kebijakan di legislatif. “Seperti diketahui, mayoritas parlemen dikuasai koalisi Merah Putih.

Namun sebanyak 31,09 persen tidak yakin hal itu terjadi, sisanya 23,32 persen menjawab tidak tahu,” kata Rully. Adapun kekhawatiran yang ketiga adalah terkait persoalan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai akan menjadi ujian besar dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan.

Dukungan besar masyarakat dalam pilpres lalu akan berbalik arah menjadi ancaman jika pasangan tersebut memutuskan kebijakan kenaikan harga BBM.

Survei ini dilakukan pada tanggal 24-26 Agustus dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Adapun metode yang dilakukan survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error  2,9 persen.(dro/kontan/voa-islam)

Jakarta – Aktivis Sri Bintang Pamungkas, menyatakan akan mengganjal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Sri Bintang berpendapat, Jokowi tidak pantas menjadi pemimpin Indonesia. Sebab, Jokowi merupakan antek asing dan sangat mungkin agen RRC.

“Jadi kita akan ganjal pelantikan Jokowi-JK itu dengan people power,” ujar Sri Bintang, di Jakarta Pusat, Jum’at (29/8/2014).

Tahanan politik era Orde Baru itu menjelaskan gerakan people power untuk mengganjal pelantikan Jokowi-JK salah satu caranya melalui pendudukan gedung MPR.

“Dalam waktu dekat kami akan kumpulkan puluhan ribu rakyat untuk menduduki MPR,” cetusnya.

Motor gerakan golongan putih (golput) itu juga melanjutkan, sebelum menduduki gedung MPR, gerakan people power ini terlebih dahulu akan melakukan aksi pertamanya di Bundaran HI.

Ia bersama Eggi Sudjana dan aktivis beberapa ormas telah membentuk Front Rakyat Menolak Hasil Pemilu 2014 sebagai bentuk penolakan atas kemenangan Jokowi-JK. (inilah.com)

detikriau.org – Bayi kembar siam dengan dua wajah kembali lahir di India. Bayi kembar siam ini lahir pada tanggal 22 Agustus 2014 di rumah sakit Sipil Khatav. Bayi India ini lahir dengan dua wajah dan empat mata. Fenomena aneh dan unik ini sangat langka terjadi. Selama ini tercatat, baru ada 35 kasus serupa. Yang terakhir kelahiran bayi kembar siam dengan dua wajah ini terjadi di Australia pada Februari 2014 lalu.

Dilaporkan Liveleak, menurut Dr Suresh Sirsat di Marathi, hal ini merupakan kasus yang serius, dan para medis kali ini berusaha untuk menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Diperkirakan Bayi tersebut tidak akan mampu bertahan hidup lama, namun pihak rumah sakit akan berusaha memberikan yang terbaik.

Bayi yang lahir dengan dua wajah itu kini menjalani perawatan di Akola setelah telah lahir dengan craniofacial duplikasi di rumah sakit sipil Khatav.(*)

Tembilahan (detikriau.org) – Puluhan warga di lima desa dan dua kecamatan di kabupaten Indragiri Hilir bagian selatan mendatangi gedung kantor DPRD Inhil, kamis (28/8/2014) sore. Kedatangan warga yang diterima Komisi II ini mengadukan upaya yang disebut warga sebagai sebuah perbuatan “penindasan” dan “intimidasi” yang dilakukan PT Sabuk Hijau Mutiara (SHM)

Diadukan juru bicara masyarakat desa Tuk Jimun, Kemuning Muda, Lubuk Besar Kecamatan Kemuning serta desa Kayu Raja dan kotabaru reteh Kecamatan Keritang, Amel Tasri, bahwa PT SHM telah memprovokasi masyarakat denan mengajak secara bersama-sama untuk merebut tanah-tanah yang didiuduki dan diolah masyarakat menjadi kebun sawit. Untuk ajakan kerjasama ini, bagi masyarakat yang bersedia membantu, masing-masing dari mereka akan diberikan konpensasi berupa tanah seluar 5 Ha.

PT SHM menurutnya juga sudah beberapa kali melakukan pemasangan portal dijalan yang dibangun masyarakat untuk menuju areal perkebunan masyarakat.

“mereka juga secara kontinyu mengumpulkan masyarakat dan mengadakan rapat untuk membicarakan berbagai stategi untuk mencapai tujuan tersebut,” paparkan Amel

Dijelaskan Amel, dulu, sebelum izin pengelolaan diterbitkan oleh mentri kehutanan (menhut) untuk PT SHM, sebagaimana pencermatan mereka berdasarkan data disurat keterangan untuk PT SHM dari Menhut, Menhut memintakan SHM untuk menginventasirir hak-hak masyarakat diatas areal lahan yang dimohonkan. Namun PT SHM tidak melaksanakannya.

Keputusan Menhut untuk PT SHM bernomor : SK. 378/Menhut-II/2008. Sementara ditambahkan Amel, dalam kawasan areal yang dimintakan pengelolaannya oleh PT SHM itu, jauh-jauh hari sudah berdiri diatasnya 5 buah desa tersebut dan diakui keabsahannya dalam wilayah kabupaten Inhil.

Atas persoalan ini, masyarakat yang saat itu tergabung dalam Koperasi Serba Usaha Tri Sukses pernah mnyurati Menhut dan atas dasar surat itu, Menhut telah memberikan arahan sesuai suratnya, No. s.103/VI-BPHT/2010 tertanggal 4 februari 2010 dan Menhut juga telah menyurati PT SHM dengn suratnya no 122/VI-BPHT/ 2010 tertanggal 10 februari 2010. Namun terhadap arahan Menhut untuk kembali melakukan inventarisir lahan-lahan masyarakat itu juga tidak diindahkan PT SHM

“yang terjadi malah PT SHM kembali membuat penekanan dan pemaksaan kepada masyarakat untuk meninggalkan tanah-tanah perkebunan yang sejak lama telah mereka garap jauh hari sebelum PT SHM masuk kewilayah kami,” Kesal Amel yang diamini oleh puluhan warga lainnya.

Secara panjang lebar Amel terus memberikan keterangan atas berbagai upaya yang dilakukan PT SHM untuk merebut anah yang diakui masyarakat adalah hak mereka.

Yang juga patut dipertanyakan tambah amel, surat izin yang diterbitkan Menhut untuk PT SHM pada bulan oktober tahun 2008 namun hingga hari ini diatasnya sama sekali tidak pernah dilakukan penggarapan. Padahal sebagaimana kami ketahui bahwa RKT untuk PT SHM telah diterbitkan sejak tahun 2011, namun hingga hari ini, sekali lagi mereka tidak pernah melakukan aktifitas nyata sesuai peruntukan.

Atas semua itu, Amel menegaskan bahwa masyarakat yang tergabung dalam koperasi Tri Sukses meminta kepada menhut agar menganulir izin lahan yang diberikan kepada PT SHM agar tidak terjadinya bentrokan dengan masyarakat setempat.

Masyarakat menurut Amel juga meminta menhut untuk memanggil PT SHM serta tidak lagi memprovokasi dan mengadu domba masyarakat.

“hari ini kami datang ke DPRD Inhil. Kami berharap agar wakil kami digedung mulia ini mau mencarikan solusi untuk membantu agar tanah kami tidak direbut penjajah,” Pungkas Amel.

Kepala Dinas Kehutan Inhil, M Thaher yang hadir dalam pertemuan ini menyatakan bahwa secara pribadi ia baru saja mengetahui persoalan ini secara pasti pada tanggal 5/8/2014. Saat kunjungan kerja Bupati di Kecamatan Selensen pada tanggal tersebut. Kita mendapatkan surat pemberitahuan dari camat satu hari sebelumnya (4/8/2014. red)

“karena saya memang baru menjabat sebagai kadishut Inhil,” Ujar Thaher

Ditambahkan Thaher, berdasarkan berbagai dokumen yang sudah ia pelajari, SHM mendapatkan izin dari Menhut sejak tahun 2008, namun selanjutnya berpekara dipengadilan hingga tahun 2013 dan akhirnya di MA mereka dinyatakan menang atas gugatan dari perusahaan yang katanya juga pemegang hak dalam kawasan itu. Setelah menang, PT SHM kemudian melakukan eksekusi sendiri.

“Kita akan mencoba melakukan upaya-upaya untuk memediasi persoalan ini. Kita akan coba untuk lakukan pendataan ulang terlebih dahulu dan selanjutnya menurunkan tim investigasi kelapangan,” Janjikan Thaher.

Secara aturan menurut thaer, luasan areal yang diberikan bukanlah mutlak akan diperoleh keseluruhan sebagaimana surat izin yang diterbitkan Menhut. Bisa saja hanya sebahagian atau hanya beberapa hektar. Jika setelah pendataan diatasnya ada kawasan perkampungan atau lain-lain maka harus dikurangkan terlebih dahulu.

Thaher menyarankan agar masyarakat dapat berjuang sesuai dengan prosedur dan aturan. Jangan terburu-buru karena ini terkait dengan administrasi Negara.

“Kita akan kaji. Jika nantinya memang memungkinkan, kita akan mohonkan Bupati untuk menyurati Menhut agar dilakukan peninjuan ulang. Gubernur juga akan disurati. Jika Gubernur setuju, nanti Gubernur juga menyurati Menhut untuk memintakan peninjauan ulang. Jalannya ada, tapi sekali lagi harus bersabar,” Tandas Thaher.

Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi yang menjadi pimpinan rapat saat itu didapingi beberapa orang anggota, Herwanissitas, Edi Hariyanto, Bakri dan Mansun menyatakan bahwa Dewan menyatakan menerima pengaduan masyarakat ini dan berjanji akan menindaklanjuti guna mencarikan jalan penyelesaian terbaik.

“Sebagai wakil rakyat, pastinya kita akan melakukan yang terbaik untuk rakyat. Kita akan coba pelajari dan mencarikan jalan penyelesaian terbaik,” Ujarnya.

Disampaing anggota Komisi II DPRD Inhil, pertemuan ini juga dihadiri oleh Badan Perizinan Inhil, Dinas Perkebunan dan Kepolisian Polres Inhil. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org)– Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Inhil, H Yulizal melakukan peletakan batu pertama pembangunan jembatan penghubung Dusun Tunas jaya dengan Dusun Pematang Sari Kecamatan Tempuling. Rabu (27/8) kemaren

Turut hadir Kepala Bidang Sarana dan Prasarana BPMPD Inhil, H Arispudin, fasilitator kabupaten dan kecamatan, Kepala Desa (Kades) Karya Tunas Jaya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), mahasiswa KKN dan sejumlah masyarakat setempat.

Dikatakan Yulizal, apabila dilihat dari perkembangan dan sikap kebersamaan serta kegotongroyongan masyarakat setempat, ia yakin bahwa Desa Karya Tunas Jaya akan semakin maju dan berkembang di masa mendatang, begitu pula dengan pembangunan infrastrukturnya.

“Jika sudah seperti itu, tentu dana untuk pembangunan desanya akan bisa lebih ditingkatkan lagi dari dana yang ada sekarang,” tutur Yulizal.

Selanjutnya, mantan Kabag Keuangan Setwan Kabupaten Inhil ini berharap, agar seluruh masyarakat Kabupaten Inhil terutama Desa Karya Tunas Jaya dapat terus mendukung dan ikut berpartisipasi dalam mensukseskan seluruh program pembangunan di Kabupaten Inhil.

Sementara itu, Kades Karya Tunas Jaya, Mispan mengaku sangat senang dan gembira atas dimulainya pembangunan jembatan penghubung, dengan panjang 44 meter dan lebar 2,5 meter tersebut. Pasalnya, hal ini sudah sangat ditungu dan dinantikan oleh masyarakat sejak lama.

“Untuk dana pembangunannya, bersumber dari Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), yang ditalang terlebih dahulu. Karena ini merupakan inisiatif dan keputusan bersama antara aparatur desa, mengingat kebutuhan masyarakat akan keberadaan jembatan penghubung ini sangat mendesak,” terangnya. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – DPRD Inhil melaksanakan rapat paripurna ke 7 masa persidangan ke II tahun sidang 2014 tentang tangapan Bupati terhadap pemandangan umum fraksi terhadap draff kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan Plafon anggaran sementara perubahan APBD Inhil Tahun 2014.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam didampingi Muslimin ini juga dihadiri sebanyak 24 anggota DPRD Inhil lainnya.

Kegiatan  ini juga tampak dihadiri oleh unsur Muspida dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Inhil (dro)