Jakarta – Wacana pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) dinilai sebagai langkah paling bodoh alias tidak tepat dalam kreativitas mengelola anggaran.

Penilaian itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Fahri Hamzah, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9/2014).

Menurutnya, ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dalam mengatasi persoalan defisit APBN.

“Kalau cuma cabut subsidi (BBM) enak. Itu langkah paling bodoh. Kirain ada ketahuan, ternyata tidak punya ilmu juga,” kata Fahri.

Mencabut subsidi BBM, kata Fahri, menunjukkan PDIP tidak memiliki ilmu pengelolaan anggaran negara yang baik. “Padahal mencabut subsidi bukan satu-satunya solusi menyelamatkan APBN,” tegas Fahri.(inilah.com)

“Plang nama proyek dalam kota Tembilahan tak satupun terpasang”

Tembilahan (detikriau.org) – Tekad Bupati Inhil, HM Wardan untuk menghitamkan seluruh ruas jalan terutama yang berada dalam kota Tembilahan di awal tahun kepemimpinannya patut untuk mendapatkan sokongan dan kerjasama yang baik dari semua pihak.

Dukungan itu diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan saat ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu serta kualiatas pekerjaan yang dihasilkanpun sesuai dengan mutu yang disyaratkan.

Pantauan lapangan detikriau.org, beberapa ruas jalan dalam kota Tembilahan saat ini sudah mulai dilakukan pengerjaan perbaikan oleh rekanan. Mulai jalan Batang Tuaka, H Sadri, Abd Manaf, Jendral Sudirman, RA Kartini, Kapten Muchtar, gadjah mada, H Said dan sejumlah ruas jalan protokol lainnya.

Ditahap ini, diperlukan perhatian dari semua pihak, termasuk masyarakat terutama dalam melakukan pengawasan agar rekanan pelaksana benar-benar melaksanakan seluruh item pekerjaan sesuai dengan ketentuan bestek.

“kita tentunya ingin pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak. Tujuan ini bisa dicapai jika pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan baik sesuai ketentuan yang disyaratkan,” Sampaikan Andi salah seorang warga Tembilahan saat berbincang dengan detikriau.org di lapangan. Ahad (31/8/2014)

Dikatakan Andi, sebelum pengerjaan proyek kali ini, ditahun-tahun sebelumnya pekerjaan serupa juga sudah pernah dilakukan. Namun hasilnya dilapangan, ia meyakini kualitasnya tidak bagus karena belum lama selesai, badan jalan sudah kembali rusak dan dipenuhi lubang disana-sininya.

Tidak hanya Andi, Warga Tembilahan lainnnya, Indra juga menggantungkan harapan yang hampir senada. Namun yang menjadi pertanyaannya, sekian banyak pengerjaan ruas jalan dalam kota menurutnya ia tidak mendapati satupun adanya terpasang plang proyek.

“Bagaimana masyarakat mau lakukan pengawasan jika mereka tidak mengetahui apa pengerjaan yang sedang dilakukan saat ini bahkan kontraktor pelaksananyapun kita tidak tau. Informasi penting ini biasanya tercantum pada plang nama setiap pekerjaan proyek yang didanai oleh pemerintah. Kita tidak ada temukan disatu tempatpun papan plang ini terpasang. Harusnya ini menjadi perhatian pemerintah terutama instansi terkait,” Ingatkan Indra.

Untuk sekedar diketahui, ketentuan pemasangan plang nama proyek wajib dipasangkan oleh rekanan pelaksana sebelum pengerjaan kegiatan dimulai. Keharusan ini tertuang dalam Perpress no 54 tahun 2010 bahwa setiap kegiatan proyek yang didanai APBD maupun APBN harus memasangkan plang nama proyek yang ditujukan untuk memberitahukan kepada masyarakat beberapa informasi penting atas kegiaan yang dilakukan termasuk agar masyarakat juga bisa aktif untuk melakukan pengawasan. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil memastikan untuk penerimaan CPNS 2014, Inhil mendapatkan jatah sebanyak 100 CPNS. Jumlah ini meningkat sebanyak 23 orang dari jumlah yang disetujui kemenpan RB sebelumnya yang hanya sebanyak 77 CPNS

“Ya,  kemepan menyetujui penambahan sebanyak 23 orang. Awalnya hanya77,” Ujar Kepala BKD Inhil, Syaifuddin melalui sambungan selularnya, ahad (31/8/2014)

Ditambahkannya, untuk formasi, 64 orang tenaga tekhnis, 17 tenaga kesehatan dan 19 orang tenaga pendidik.

“esok, senin (1/9) kita akan umumkan secara resmi,” Pungaksnya.

Untuk sekedar diketahui, sebelumnya, BKD Inhil mengusulkan sebanyak 435 orang untuk mengisi formasi Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) 2014.

dari 435 formasi itu terdiri dari 167 tenaga pendidik, 115 Tenaga kesehatan dan 153 Tenaga Teknis. Usulan ini sesuai dengan pengajuan SKPD terkait.(dro/adv pemkab inhil)

Tembilaha (detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil dari Partai Golongan Karya. Edi harianto kembali mengingatkan pemerintah untuk lebih memprioritaskan program yang langsung menyentuh kepada kepentingan masyarakat terutama kepentingan petani. Sampai hari ini, sektor pertanian masih merupakan penyumbang kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dibandingkan sektor lainnya.

Dikatakan Politisi Golkar asal Kecamatan Enok ini, sektor pertanian dalam artian luas hingga hari ini masih menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Sekecil apapun gangguan yang terjadi akan memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Inhil.

“Artinya pemerintah harus sangat serius memperhatikan sektor ini. Terutama dalam memberikan porsi penganggaran dalam APBD untuk menjamin bahwa agar sektor pertanian dapat berjalan dengan baik.”Tegas Edi Harianto

Permintaan ini menurutnya juga menjadi salah satu permintaan yang disampaikan fraksi Golkar dalam rapat paripurna belum lama ini. Ia berharap agar permintaan ini benar-benar ditanggapi dengan serius oleh pemerintah daerah.

Dalam kesempatan ini, Edi Harianto juga kembali mengingatkan amanat fraksi golkar terkait rendahnya serapan APBD dan kemajuan pembangunan pada APBD 2014. Pada APBD perubahan tahun ini hendaknya melakukan program kegiatan yang menyusun langkah-langkah perencanaan bagi pembangunan di tahun 2015.

“agar keterlambatan pelaksanaan pembangunan bukan disebabkan perencanaan pekerjaan disusun pada APBD berjalan.” Tandasnya (dro)

JAKARTA–Politikus PDIP, Deddy Gumelar atau yang lebih akrab disapa Miing mengaku PDIP siap menghadapi konsekuensi tidak populer jika Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menaikan BBM di awal pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan, kenaikan BBM yang dilakukan agar program-program kerja selama satu tahun dapat berjalan dan diselesaikan.

Ia menilai, jika SBY tidak menaikan harga BBM tahun ini, maka APBN pemerintah Jokowi tidak memiliki ruang fiskal yang cukup karena akan penuh dengan biaya subsidi BBM yang besar. Jika tidak memilki ruang fiskal yang cukup maka akan mengaggu program kerja yang telah direncanakan.

“Sebenernya kalau bisa meminta agar pak SBY menaikan BBM, seribu saja dinaikan bisa hemat 48 triliun rupiah. Kalau dinaiakan dua ribu rupiah bisa hemat dua kali lipat dan ini berarti ada ruang fiskal untuk program yang lain,” ujar Miing Kepada Republika.

Ia menambahkan, jika alasan kenaikan BBM dapat disampaikan dan disosialisakan dengan baik kepada masyarakat maka masyarakat akan lebih paham dan menerima alasan kenaikan tersebut. Ia juga mengatakan Jokowi tidak dapat menghindar jika SBY tidak menaikan BBM maka Jokowi mau tidak mau harus menaikan BBM.

“SBY tidak akan kasih pasti, Pak jokowi hrus punya teknik sosialissi ke rakyat agar rakyat paham alasan kenaikan, hal ini agar terhibdar dari pernyataan orang-orang yang bilang wah Jokowi tidak lebih baik dari SBY,” ujarnya. (republika)

Tembilahan (detikriau.org) – Oktober 2014 mendatang, Port of Indragiri direncanakan sudah akan mulai berfungsi. Saat ini Pemkab Inhil sedang melakukan pembahasan draff kerjasama dengan pihak PT Maskapai Pulau Laut Pull Kontainer Shipping Jakarta.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo dalam rapat paripurna ke 7 masa sidang ke II Tahun sidang 2014 diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil, Jl HR Subrantas Tembilahan kemaren

“Kita sedang lakukan pembahasan draff kerjasamanya dengan pihak PT Maskapai Pulau Laut Pull Kontainer Shipping Jakarta bersama PT Pelindo Cabang Tembilahan selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP), yang memiliki legalitas pengelola pelabuhan” Sampaikan Wabup

Wabup berkeyakinan jika kerjasama ini bisa disepakati maka pada bulan oktober 2014 mendatang port of Indragiri atau yang lebih dikenal pelabuhan parit 21 ini sudah dapat dioperasionalkan.

Untuk sekedar diketahui, port of Indragiri telah memperoleh izin operasi dari Dirjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Nomor : PP.00/25/20/01-13 tanggal 06 November 2013. Namun sejak saat itu hingga hari ini pelabuhan ini memang belum difungsikan sebagaimana peruntukannya. (dro/adv pemkab inhil)